Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-28/PJ.42/1999

 

 

 

 

 

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang menyangkut pelaksanaan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-44/PJ.42/1998 tanggal 30 Desember 1998 mengenai pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-273/PJ./1998 tentang Pengakuan Penghasilan atas Penghasilan Bunga Kredit Non Performing dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.42/1999 tanggal 25 Pebruari 1999 mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 130/KMK.04/1998 tentang Penghapusan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya maka dipandang perlu diberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1.

Pencantuman NPWP dalam Daftar Debitur sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan butir 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-44/PJ.42/1998 dan butir 1 huruf (d) dan butir 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.42/1999 ditentukan sebagai berikut:

 

a.

Bagi seluruh debitur Wajib Pajak Badan wajib dicantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nya;

 

b.

Bagi debitur Wajib Pajak Orang Pribadi yang jumlah kredit atau hutangnya lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) wajib dicantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nya;

 

c.

Bagi debitur Wajib Pajak Orang Pribadi yang jumlah kredit atau hutangnya tidak lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak wajib dicantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nya.

2.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas diterapkan untuk semua ketetapan pajak dan keputusan keberatan yang diterbitkan sejak tanggal Surat Edaran ini.

 

 

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 

 

2 Juli 1999

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. ANSHARI RITONGA