Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-26/PJ.42/1990

 

 

 

Mengingat bahwa LP-2 baru dapat diterbitkan kira-kira 6 (enam) bulan setelah akhir tahun pajak, maka pemeriksaan terhadap SPT yang menyalahi ketentuan penggunaan Norma Penghitungan dan SPT yang menyatakan rugi, tidak dapat segera dilaksanakan setelah SPT disampaikan oleh Wajib Pajak. Sehubungan dengan itu dan untuk mempercepat proses penyelesaian pemeriksaan yang bersifat rutin, maka perlu dilakukan pengaturan sebagai berikut:

1.

2.

Dalam hal Wajib Pajak tidak/terlambat memenuhi kewajiban PPh Pasal 25-nya sesuai ketentuan yang berlaku maka Kepala KPP supaya melakukan pengecekan langsung kepada Wajib Pajak untuk menanyakannya melalui telepon atau surat biasa.

3.

Kepala KPP melakukan koordinasi kerja sama antara Seksi PPh, Seksi TUP/INTUP dan Seksi Penagihan/Verifikasi terhadap tindak lanjut dari SKP yang telah diterbitkan bagi Wajib Pajak besar tersebut dalam hubungannya dengan angsuran pembayaran masanya.

4.

Wajib Pajak yang mendapat penghargaan Nasional maupun Daerah agar dicantumkan dalam daftar 100 Wajib Pajak besar.

5.

Laporan Pengawasan Pembayaran PPh Pasal 25 terhadap 100 Wajib Pajak besar agar dikirimkan secara teratur setiap bulan ke Kantor Wilayah masing-masing dengan tembusan ke Direktorat Pajak Penghasilan.

 

 

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.