Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-17/PJ.6/1996

 

 

 

 

Sehubungan dengan surat Direktur Pajak Bumi dan Bangunan yang ditujukan kepada Dirjen Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan No.S-589/PJ.6/1996 tanggal 2 April 1996 perihal Permohonan Pembebasan PBB (fotocopy terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Terhadap areal Ex HPH yang SK HPH-nya dibatalkan/dicabut atau tidak diperpanjang lagi dan kemudian Departemen Kehutanan menugaskan PT. Inhutani untuk merehabilitasi serta setelah direhabilitasi akan dikembalikan kepada Departemen Kehutanan, maka areal tersebut merupakan tanah negara yang tidak dikenakan PBB.

2.

Areal Ex HPH yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang pengelolaannya diberikan kepada: BUMN, Swasta atau Patungan Swasta dan BUMN, maka areal tersebut adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan.

 

 

Demikian untuk menjadi maklum.

 

10 Mei 1996

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pjs. DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,

ttd.

Drs. MOCH SOEBAKIR