Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-13/PJ/2026
Berlaku
Mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2026
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
SURAT EDARAN
NOMOR SE-13/PJ/2026
NOMOR SE-13/PJ/2026
TENTANG
PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO
Yth. | 1. | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; |
2. | Kepala Kantor Wilayah; | |
3. | Kepala Kantor Pelayanan Pajak, | |
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan | ||
A. | Umum | ||||
Sehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba), yang selanjutnya disebut Konvensi, oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Konvensi, perlu diterbitkan Surat Edaran sebagai pemberitahuan saat berlaku, saat berlaku efektif, dan pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko, yang selanjutnya disebut P3B Indonesia-Ceko. | |||||
B. | Maksud dan Tujuan | ||||
1. | Maksud | ||||
Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberitahukan seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mengenai saat berlaku, saat berlaku efektif, dan pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Ceko. | |||||
2. | Tujuan | ||||
Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan agar pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Ceko dapat berjalan sebagaimana mestinya. | |||||
C. | Ruang Lingkup | ||||
Ruang lingkup dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi: | |||||
1. | keberlakuan P3B Indonesia-Ceko; | ||||
2. | proses penandatanganan dan pemberlakuan Konvensi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko; | ||||
3. | saat berlaku dan saat berlaku efektifnya Konvensi untuk P3B Indonesia-Ceko; dan | ||||
4. | pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Ceko. | ||||
D. | Dasar | ||||
1. | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. | ||||
2. | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. | ||||
3. | Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan. | ||||
4. | Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1995 tentang Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Czech Republic for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income. | ||||
5. | Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba). | ||||
6. | Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba). | ||||
E. | Uraian | ||||
1. | P3B Indonesia-Ceko mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1996 dan telah berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1997. | ||||
2. | Proses penandatanganan dan pemberlakuan Konvensi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko: | ||||
a. | Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko menandatangani Konvensi di Paris, Prancis pada tanggal 7 Juni 2017; | ||||
b. | Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Konvensi dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba); | ||||
c. | berdasarkan dokumen Persyaratan dan Notifikasi (Reservations and Notifications) yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Cooperation and Development selaku Penyimpan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko memilih P3B Indonesia-Ceko untuk tercakup dalam Konvensi sehingga ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko akan memodifikasi P3B Indonesia-Ceko; dan | ||||
d. | Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan instrumen ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development selaku Penyimpan pada tanggal 28 April 2020, sedangkan Pemerintah Republik. | ||||
3. | Berdasarkan Pasal 34 Konvensi, Konvensi berlaku bagi Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2020 dan bagi Ceko pada tanggal 1 September 2020. | ||||
4. | Berdasarkan Pasal 35 Konvensi, ketentuan-ketentuan Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko mulai berlaku efektif terhadap P3B Indonesia–Ceko dengan ketentuan sebagai berikut: | ||||
a. | untuk pajak yang dipotong atau dipungut di negara sumber atas pembayaran kepada subjek pajak luar negeri, ketentuan Konvensi berlaku bagi Indonesia dan Ceko atas pembayaran yang dilakukan pada atau setelah 1 Januari 2027; dan | ||||
b. | untuk pajak lainnya, ketentuan Konvensi berlaku: | ||||
1) | bagi Indonesia untuk tahun pajak yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027; dan | ||||
2) | bagi Ceko untuk tahun pajak yang dimulai pada atau setelah 11 November 2026. | ||||
5. | Pokok-pokok ketentuan Konvensi yang berlaku terhadap P3B Indonesia–Ceko adalah sebagai berikut: | ||||
a. | Pasal 6 ayat (1) Konvensi mengganti mukadimah P3B Indonesia–Ceko untuk menegaskan bahwa P3B bertujuan menghilangkan pemajakan berganda, tanpa menciptakan peluang untuk tidak dikenai pajak atau mengurangi pajak melalui pengelakan atau penghindaran pajak. Tujuan tersebut mencakup pencegahan praktik treaty shopping, yaitu penggunaan P3B oleh pihak yang berasal dari negara atau yurisdiksi ketiga untuk memperoleh manfaat yang pada dasarnya ditujukan bagi penduduk Indonesia atau Ceko. | ||||
b. | Pasal 7 ayat (1) Konvensi mengatur bahwa manfaat P3B tidak diberikan apabila, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan, dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan utama suatu transaksi adalah untuk memperoleh manfaat P3B, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, manfaat P3B tetap dapat diberikan apabila dapat dibuktikan bahwa pemberian manfaat tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan ketentuan P3B Indonesia–Ceko yang bersangkutan. | ||||
c. | Perubahan ketentuan prosedur persetujuan bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) sebagai berikut: | ||||
1) | Pasal 16 ayat (1) kalimat kedua Konvensi mengatur bahwa permohonan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) P3B Indonesia–Ceko harus diajukan paling lambat tiga tahun sejak pemberitahuan pertama mengenai tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B; dan | ||||
2) | Pasal 16 ayat (2) kalimat kedua Konvensi mengatur bahwa persetujuan bersama yang telah dicapai melalui MAP tetap harus dilaksanakan meskipun telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan domestik. | ||||
F. | Penutup | ||||
1. | Penerapan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko dilakukan secara bersamaan dengan penerapan ketentuan-ketentuan dalam P3B Indonesia-Ceko. Daftar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko dapat dilihat secara daring pada laman OECD MLI Matching Database. | ||||
2. | Naskah hasil modifikasi (naskah sintesis) P3B Indonesia-Ceko dalam bahasa Inggris sebagai akibat dari pemberlakuan Konvensi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Naskah tersebut hanya digunakan untuk memahami dampak pemberlakuan Konvensi terhadap P3B Indonesia Ceko. | ||||
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. | |||||
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026 Direktur Jenderal Pajak, ttd. Bimo Wijayanto | |||||
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.