Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-10/PJ.6/1999

 

 

 

 

Sehubungan dengan adanya permasalahan di daerah mengenai cara penghitungan BPHTB dalam peristiwa perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak baru di luar pelepasan hak yang di atasnya terdapat bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Dalam hak wajib pajak menghitung BPHTB terutang berdasarkan atas NJOP tanah tanpa NJOP bangunan (dalam SSB), KP PBB agar menindaklanjuti dengan:

 

a.

Menerbitkan SKBKB dengan menambahkan NJOP bangunan sebagai dasar pengenaan BPHTB terutang "apabila bangunan didirikan/dimiliki oleh penerima hak setelah Undang-Undang BPHTB diberlakukan (1 Juli 1998)";

 

b.

Tidak perlu menerbitkan SKBKB "apabila bangunan telah didirikan/dimiliki oleh penerima hak sebelum Undang-Undang BPHTB diberlakukan (1 Juli 1998)".

2.

Pembuktian bahwa bangunan sebagaimana tersebut di atas adalah didirikan/dimiliki oleh penerima hak sebelum atau setelah Undang-Undang BPHTB diberlakukan (1 Juli 1998) antara lain dengan memperhatikan:

 

a.

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Pemutihan Izin Membangun; atau

 

b.

Surat keterangan lainnya; dan

 

c.

Kondisi fisik bangunan.

3.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas sebelum menerbitkan SKBKB, agar Kantor Pelayanan PBB terlebih dahulu melakukan penelitian kembali untuk mendapatkan data/informasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

 

 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

22 Februari 1999

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

HASAN RACHMANY