Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.44/1992

 

 

 

Menunjuk Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 950/KMK.04/1989 tentang Tata Cara Penerbitan SKKPP, Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-106/PJ.11/1991 tanggal 6 Juni 1991, perihal pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan ini diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut:

 

1.

Berdasarkan informasi yang diterima Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, masih terdapat Kepala KPP yang menerbitkan SKKPP yang telah melewati jangka waktu 12 bulan. Mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas, maka penerbitan SKKPP tersebut tidak dibenarkan. Para Kepala KPP harus mengirimkan berkas SPT Lebih Bayar yang sedang diteliti yang telah melewati batas waktu 12 bulan dan Laporan Pemeriksaan Pajak yang jumlah restitusinya sampai dengan Rp100.000.000,- ke Kantor Wilayah DJP dan yang di atas Rp100.000.000,- ke Kantor Pusat untuk diterbitkan SKKPP.

 

 

 

2.

Untuk keseragaman, sambil menunggu bentuk formulir yang baku, para Kepala Kantor Wilayah agar menggunakan bentuk formulir atas SPT Lebih Bayar yang penyelesaiannya telah melewati batas waktu 12 bulan, sebagaimana contoh terlampir (lampiran 1).

 

 

3.

Untuk kepentingan Pengawasan, kepada para Kakanwil diwajibkan untuk melaporkan ke Kantor Pusat daftar nominatif penerbitan SKKPP atas permohonan restitusi PPh Lebih Bayar yang telah melewati batas waktu 12 bulan secara triwulanan dengan menggunakan contoh terlampir (lampiran 2).

 

 

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 

11 Januari 1992

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd
MAR'IE MUHAMMAD