Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-872/PJ.52/1991

 

 

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: XXX tanggal 11 Maret 1991 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dapat diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk pemusatan tempat terutang PPN di Medan belum dapat dipertimbangkan, karena sesuai syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.3/1985 tanggal 23 Januari 1985 (Seri PPN-23) dan SE-21/PJ.3/1985 tanggal 14 Maret 1985 (Seri PPN-36), permohonan sentralisasi tempat terutang PPN harus dilengkapi dengan uraian tentang:

1.

Gambaran struktur organisasi,

2.

Jangka waktu penyampaian dokumen antara kantor pusat dengan kantor cabang atau sebaliknya,

3.

Fungsi dan wewenang kantor cabang,

4.

Jumlah kantor cabang serta alamat lengkap cabang-cabang.

 

 

Untuk jelasnya bersama ini disampaikan foto copy Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.3/1985 tanggal 23 Januari 1985 (Seri PPN-23) dan Nomor SE-21/PJ.3/1985 tanggal 14 Maret 1985 (Seri PPN-36) untuk pedoman dalam mengajukan permohonan sentralisasi tempat terutang PPN.

 

 

Demikian agar Saudara maklum.

 

 

8 Juli 1991

DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA,
Drs. WALUYO DARYADI KS