Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-636/PJ.51/1992

 

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: XXX tanggal 30 November 1991 perihal seperti pada pokok surat, bersama ini diberikan penjelasan sebagai berikut:

 

1.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1988 dan angka 3 huruf u Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor: PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret 1989, atas penyerahan jasa pelimpahan barang tidak berwujud berupa hak-hak dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti royalty, patent, merk dagang dan sebagainya terutang PPN.

 

 

2.

Lisensi yang diperoleh YAYASAN XYZ untuk menggunakan metode pendidikan musik yang dikembangkan oleh YAMAHA ABC di Tokyo termasuk dalam ruang lingkup ketentuan pada butir 1 tersebut di atas.

 

 

 

Oleh karena itu atas ROYALTY yang dibayarkan ke YAMAHA ABC di Tokyo terutang PPN di Indonesia dengan tarif 10% PPN yang terutang disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi oleh YAYASAN XYZ untuk dan atas nama YAMAHA ABC di Tokyo dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

 

 

 

NPWP pada SSP agar diisi sebagai berikut:

 

-

8 (delapan) digit pertama diisi dengan angka 0 (nol).

 

-

3 (tiga) digit berikutnya diisi dengan kode Kantor Pelayanan Pajak tempat YMI terdapat sebagian Wajib Pajak.

 

 

 

 

Penyetoran PPN tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan pembayaran royalty di Tokyo.

 

 

3.

Pemberian Sub-Lisensi oleh YMI kepada pengelola sekolah musik lainnya juga terutang PPN dengan tarif 10% dihitung dari jumlah ROYALTY Yang dibayarkan oleh pemegang Sub-Lisensi kepada YMI.

 

 

 

Untuk keperluan itu YMI diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dengan usaha jasa Pelimpahan Hak.

 

 

4.

PPN yang dipungut dari pemegang Sub-Lisensi merupakan Pajak Keluaran sedangkan PPN yang disetorkan ke Kas Negara atas nama YAMAHA ABC di Tokyo merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

 

 

Demikian untuk menjadi maklum.

 

19 Maret 1992

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Drs. MAR'IE MUHAMMAD