Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-443/PJ.53/1996

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 04 Desember 1995 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut:

1.

Pesawat latihan terbang di tanah (simulator) merupakan Barang Kena Pajak (BKP) sesuai Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.

2.

Atas impor BKP dikenakan PPN sebesar 10% dari Nilai Impor sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 jo. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 538/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990.

3.

Dari PIUD No. 007/036/097 tanggal 23 Mei 1994, diketahui bahwa atas impor pesawat latihan terbang di tanah dan bagiannya oleh PT. XYZ NPWP X.XXX.XXX.X-XXX telah dipungut:

 

-

PPN sebesar: Rp26.145.038,-

 

-

PPh Pasal 22: Rp6.536.271,-

4.

Pesawat latihan di tanah dan bagiannya yang diimpor tersebut digunakan untuk tujuan pendidikan keilmuan sesuai dengan rekomendasi dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan No. 28409/A/A4/B/94 tanggal 16 Mei 1994, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia No. 2614/K/LK/94 tanggal 18 Mei 1994, dan Departemen Perhubungan No. DSKU/0067/UMM/95 tanggal 16 Januari 1995.

5.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) huruf d Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 538/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990, Barang Kena Pajak yang diimpor untuk tujuan keilmuan seharusnya tidak dipungut PPN.

6.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka:

 

-

atas pungutan PPN sebesar Rp26.145.038,- yang sudah disetor dengan SSP tanggal 23 Mei 1994 dapat dimintakan restitusi ke KPP Kramat jati.

 

-

atas pungutan PPh Pasal 22 impor sebesar Rp6.536.271,- dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang dalam SPT PPh tahun 1994.

 

 

Demikian harap Saudara maklum.

 

14 Februari 1996

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
FUAD BAWAZIER