Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-3511/PJ.51/1997

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 28 Oktober 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Alat kontrasepsi adalah termasuk dalam pengertian Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1994, sehingga atas penyerahannya terutang PPN. Namun demikian sesuai 2 angka 7 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986, atas penyerahan alat kontrasepsi untuk keperluan Program Keluarga Berencana Nasional, PPN yang terutang ditanggung oleh Pemerintah. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tersebut telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 22 Tahun 1997 tanggal 13 Juni 1997, akan tetapi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tersebut tetap berlaku dan atas penyerahan alat kontrasepsi untuk keperluan program Keluarga Berencana Nasional termasuk Barang Kena Pajak yang dapat diberikan fasilitas pembayaran PPN ditanggung Pemerintah.

2.

Berdasarkan hal tersebut, kami tegaskan kembali bahwa atas penyerahan alat kontrasepsi berupa Depo Progestin Injeksi yang dilakukan oleh PT. XYZ kepada Kanwil BKKBN Propinsi Sumatera Barat, pembayaran PPN yang terutang ditanggung Pemerintah sebagaimana telah kami tegaskan dengan surat Nomor Ket-3295/PJ.51/1997 tanggal 11 September 1997. Selanjutnya Saudara dapat menghubungi KPKN Padang untuk memperoleh penjelasan atas permasalahan yang Saudara ajukan.

 

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

22 Desember 1997

A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd.
SAROYO ATMOSUDARMO