Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-343/PJ.51/1991

 

 

 

 

Berkenaan dengan surat Saudara No.: XXX tanggal 12 Desember 1990 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

 

I.

Masalah Pajak Penghasilan (PPh).

 

1.

PPh Pasal 22 merupakan angsuran pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut oleh pihak ketiga yang akan diperhitungkan sebagai kredit pajak atas seluruh jumlah PPh yang terutang dari tahun pajak yang bersangkutan.

 

2.

Dalam hal pada akhir tahun 1990 perusahaan Saudara akan mengalami kelebihan pembayaran PPh, maka Saudara dapat memintanya kembali melalui prosedur restitusi, setelah SPT Tahunan PPh Tahun 1990 perusahaan Saudara disampaikan.

 

3.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 854/KMK.01/1987 tanggal 23 Desember 1987 tentang Pengaturan Pemasukan Barang Contoh (sample), atas pemasukan barang contoh tidak dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Dengan demikian permohonan Saudara tidak dapat kami pertimbangkan.

 

 

 

II.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

 

1.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPN Tahun 1984 atas Impor Barang Kena Pajak (BKP) terutang PPN.

 

2.

Namun berdasarkan KepMenKeu No. 854/KMK.01/1987 tanggal 23 Desember 1987, atas impor barang contoh yang digunakan sebagai contoh bagi pembuatan hasil produksi baik yang akan diekspor maupun untuk tujuan pemasaran dalam negeri dapat diberikan pembebasan PPN dan PPnBM.

 

3.

Berdasarkan surat Saudara No.: 083/X-MAP/90 tanggal 30 Oktober 1990, surat No. 130/XII-MAP/90 tanggal 12 Desember 1990 serta rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kecil Departemen Perindustrian Nomor: 717/DJIK/VIII/1990 tanggal 24 Agustus 1990, BKP yang diimpor berupa mesin-mesin yang spesifikasinya disebutkan pada KepMenKeu No. 1185/KMK.05/1990 tanggal 15 Oktober 1990, adalah untuk dipakai sendiri/job training/latihan keterampilan sehingga pembebasan PPN dan PPnBM tidak dapat diberikan karena mesin-mesin tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai barang contoh sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 854/KMK.01/1987 tanggal 23 Desember 1987.

 

 

 

Demikian agar saudara maklum.

 

18 Maret 1991

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Drs. MAR'IE MUHAMMAD