Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-3115/PJ.531/1997

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 September 1997 perihal seperti tersebut dalam pokok surat, dengan ini kami berikan penegasan, bahwa berdasarkan Pasal 4 butir 1 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1287/KMK.04/1988, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1289/KMK.04/1988 tanggal 23 Desember 1988 ditegaskan, pembayaran yang jumlahnya tidak melebihi Rp500.000,00 yang tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah, tidak dipungut oleh Bendaharawan dan Badan-badan tertentu. PPN dan atau PPnBM yang terutang untuk jumlah pembayaran tersebut disetor sendiri oleh rekanan yang bersangkutan.

 

Sesuai dengan butir 9 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-46/PJ.3/1988 tanggal 28 Desember 1988, sanksi bagi Bendaharawan dan Badan-badan tertentu yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemungut adalah sebagai berikut:

a.

bagi Bendaharawan antara lain dapat dikenakan sanksi kepegawaian dan jika memenuhi unsur pidana dapat dikenakan sanksi pidana yang berkenaan;

b.

bagi Badan-badan tertentu dapat diterbitkan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang KUP.

 

 

Demikian untuk menjadikan maklum.

 

03 November 1997

A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd.
SAROYO ATMOSUDARMO