Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-2950/PJ.51/1993

 

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: XXX tanggal 22 September 1993 perihal PPnBM yang dipungut oleh Wapu PPN, dengan ini kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

1.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) angka 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984, atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) terutang PPN dan apabila BKP tersebut juga tergolong barang mewah, atas penyerahan dari pengusaha yang menghasilkan barang mewah tersebut terutang PPnBM.

2.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden nomor 56 Tahun 1988, KPN, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah Tk. I maupun Daerah Tk. II, Pertamina, Kontraktor Bagi Hasil dan Kontraktor Karya di bidang Minyak dan Gas Bumi dan Pertambangan umum lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, dan Bank Pembangunan Daerah ditetapkan sebagai pemungut dan penyetor PPN dan PPnBM yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP/atau JKP.

3.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka:

 

a.

Apabila Pemungut PPN sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Presiden 56 Tahun 1988 melakukan pembelian BKP secara langsung kepada pabrikan, Pemungut PPN harus memungut PPN dan PPnBM jika BKP tersebut tergolong sebagai barang mewah;

 

b.

Apabila Pemungut PPN membeli BKP kepada bukan pabrikan, maka Pemungut PPN hanya memungut PPN dan tidak perlu memungut PPnBM, akan tetapi Pemungut PPN tersebut harus membayar PPnBM yang telah dikenakan kepada Dealer/Pedagang Besar.

 

 

 

Demikianlah agar Saudara maklum.

 

4 November 1993

DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA
SUNARIA TADJUDIN