Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-233/PJ.53/1996

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 16 Nopember 1995 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:​​​​​​

1.

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995, maka sejak tanggal 1 April 1995, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang atas impor serta penyerahan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.

2.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.51/1995 tanggal 21 Maret 1995 (Seri PPN 10-95) jo. SE-51/PJ.51/1995 tanggal 16 Oktober 1995 perihal pengenaan PPN/PPnBM atas kendaraan bermotor, disebutkan bahwa atas penyerahan kendaraan bermotor dari ATPM atau pabrikan kepada Distributor atau Dealer atau Agen atau penyalur kendaraan bermotor, terlebih dahulu dikenakan PPnBM. PPnBM tersebut tidak perlu dipungut apabila pembeli kendaraan bermotor dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM sebelum kendaraan bermotor dimaksud dibuatkan Faktur Pajaknya.

3.

Berdasarkan ketentuan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas, serta memperhatikan usul Saudara dalam surat Nomor XXX tanggal 16 Nopember 1995, maka PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor kepada Instansi/Proyek Pemerintah yang dananya berasal dari hibah/pinjaman luar negeri diberikan perlakuan sebagai berikut:

 

-

PPnBM tidak dipungut oleh PT. XYZ, sepanjang pembeli/Instansi Pemerintah dapat membuktikan bahwa pengadaan kendaraan bermotor tersebut dibiayai dari hibah/pinjaman luar negeri yang dituangkan dalam DIP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIP.

 

-

Macam dan jenis kendaraan bermotor tercantum dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) yang diadakan antara Pemimpin Proyek dengan PT. XYZ.

 

-

Kendaraan bermotor diambil langsung dari stock ATPM tanpa dibebani PPnBM pada Faktur Pajaknya dengan jalan memberi cap "TIDAK DIPUNGUT PPnBM Ex PP No. 42 Tahun 1995".

 

 

Demikian untuk menjadi maklum.

 

29 Januari 1996

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
FUAD BAWAZIER