Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-203/PJ.322/1992

 

 

 

 

Terlampir disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 678/KMK.05/1992 tanggal 3 Juli 1992 tentang Izin Pengusahaan Toko Bebas Bea atas Nama: PT. XYZ dengan NPWP X.XXX.XXX.X-XXX alamat Jl. A Surabaya dan lokasi Toko di XXX Jl. B Surabaya yang berada di wilayah Saudara.

 

Seperti diketahui bahwa ketentuan tentang Toko Bebas Bea telah diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 765/KMK.00/1989 tanggal 7 Juli 1989 (terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Atas penjualan barang-barang kepada orang-orang yang berhak membeli oleh Toko Bebas Bea tidak dipungut PPN dan PPnBM.

2.

Atas impor barang yang akan dijual melalui Toko Bebas Bea tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.

3.

Atas penyerahan BKP kepada Toko Bebas Bea untuk keperluan penjualan barang-barang kepada yang berhak membeli, diberikan penangguhan PPN dan PPnBM (Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 765/KMK.00/1989).

4.

Untuk barang-barang yang berasal dari luar negeri yang dinyatakan rusak maka Toko Bebas Bea yang bersangkutan harus mengekspornya kembali.

5.

Untuk barang-barang yang berasal dari dalam negeri yang dinyatakan rusak, maka Toko Bebas Bea yang bersangkutan sebelum mengembalikannya ke peredaran bebas harus terlebih dahulu melunasi PPN dan PPnBM yang terutang.

 

 

Demikian untuk diketahui dan dilakukan pengawasan seperlunya.

 

10 Agustus 1992

DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN
Drs. MUDJIONO