Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-176/PJ.01/2015

 

 

 

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen) Nomor KEP-31/PJ/2015 tentang Penerapan Organisasi dan Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, bersama ini terlampir kami sampaikan salinan keputusan dimaksud.

Beberapa hal perlu kami sampaikan terkait penerbitan Kepdirjen Nomor KEP-31/PJ/2015, yaitu:

A.

Penerapan Tugas, Fungsi, dan/atau Susunan (Struktur) Organisasi

 

1.

Sesuai ketentuan Diktum Pertama Kepdirjen Nomor KEP-31/PJ/2015, penerapan organisasi dan tata kerja yang meliputi tugas, fungsi, dan/atau struktur organisasi Kanwil, KPP, dan KP2KP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206.2/PMK.01/2014 dilaksanakan mulai tanggal 31 Maret 2015.

 

2.

Perubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206.2/PMK.01/2014, yaitu:

 

 

a.

Perubahan tugas dan fungsi Kanwil, secara garis besar yaitu:

 

 

 

1)

pemindahan fungsi pengelolaan kinerja organisasi;

 

 

 

2)

pemindahan fungsi kepatuhan internal;

 

 

 

3)

penguatan fungsi bimbingan pengawasan;

 

 

 

4)

penguatan fungsi bimbingan pelayanan dan konsultasi;

 

 

 

5)

penyesuaian fungsi ekstensifikasi;

 

 

 

6)

pembentukan fungsi pemeriksaan oleh fungsional maupun nonfungsional; dan

 

 

 

7)

pembentukan fungsi intelijen.

 

 

b.

Perubahan tugas dan fungsi KPP, secara garis besar yaitu:

 

 

 

1)

pemindahan fungsi kepatuhan internal

 

 

 

2)

penguatan fungsi penyuluhan;

 

 

 

3)

penambahan fungsi pemeriksaan oleh nonfungsional; dan

 

 

 

4)

pemisahan tugas dan fungsi pengawasan dan konsultasi.

 

 

c.

Perubahan tugas dan fungsi KP2KP, secara garis besar yaitu:

 

 

 

1)

penambahan fungsi ekstensifikasi Wajib Pajak;

 

 

 

2)

penambahan fungsi pendaftaran Wajib Pajak dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan

 

 

 

3)

penguatan fungsi pengamatan potensi perpajakan.

 

 

d.

Perubahan struktur Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dengan penjelasan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Perubahan struktur Kanwil selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dengan penjelasan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.

Perubahan struktur KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya, dengan penjelasan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.

Perubahan struktur KPP Pratama, dengan penjelasan:

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Sesuai ketentuan Diktum Kedua Kepdirjen Nomor KEP-31/PJ/2015, khusus penerapan tugas, fungsi, dan struktur:

 

 

a.

Bidang Keberatan dan Banding pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus; serta

 

 

b.

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan pada Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus,

 

 

ditetapkan mulai tanggal 1 Oktober 2015.

 

4.

Penetapan jadwal penerapan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan pertimbangan akan dilakukan peninjauan ulang atas penambahan fungsi evaluasi pada Bidang Keberatan dan Banding/Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan.

B.

Penerapan Nomenklatur Baru, Wilayah Kerja Baru, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal

 

1.

Sesuai ketentuan Diktum Ketiga Kepdirjen Nomor KEP-31/PJ/2015, penerapan nomenklatur baru, wilayah kerja baru, serta saat mulai beroperasinya (SMO) instansi vertikal yang mengalami pemecahan wilayah kerja dan instansi vertikal baru hasil pemecahan wilayah kerja sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014 dilaksanakan mulai tanggal 6 Juli 2015.

 

2.

Instansi vertikal yang mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014, yaitu:

 

 

a.

Kanwil DJP Kalimantan Timur selanjutnya menjadi Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara; dan

 

 

b.

KPP Madya Jakarta Selatan selanjutnya menjadi KPP Madya Jakarta Selatan I.

 

3.

Instansi vertikal yang mengalami perubahan wilayah kerja berdasarkan PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014, yaitu:

 

 

g.

KPP Pratama Kupang.

 

4.

Instansi vertikal yang mengalami pemecahan wilayah kerja dan instansi vertikal pembentukan baru hasil pemecahan wilayah kerja sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014, yaitu:

 

 

 

 

 

 

 

C.

Ketentuan Pelaksanaan PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014

 

1.

Pedoman penerapan struktur, tugas, dan fungsi instansi vertikal sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014 akan diatur dengan Perdirjen. Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Perdirjen dimaksud antara lain:

 

 

a.

tata cara persiapan penerapan PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014;

 

 

b.

tata cara penatausahaan administrasi pekerjaan untuk unit kerja yang mengalami pengalihan tugas dan fungsi;

 

 

c.

tata cara penunjukan dan penetapan Account Representative pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

 

 

d.

tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi sampai dengan adanya penetapan uraian jabatan;

 

 

e.

tata cara pelaksanaan prosedur kerja sampai dengan adanya penetapan SOP;

 

 

f.

tata cara assignment Wajib Pajak pada KPP;

 

 

g.

tata cara penetapan kembali target penerimaan perpajakan;

 

 

h.

pelaksanaan penetapan nama jabatan dan peringkat bagi Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV yang berubah titelaturnya, serta pelaksana yang ditempatkan pada unit Eselon IV yang mengalami perubahan nomenklatur;

 

 

i.

teknis pengukuhan para pejabat di unit kerja yang mengalami perubahan nomenklatur melalui pengukuhan pada jabatan baru sesuai nomenklatur yang ada dan pengisian pejabat untuk sementara melalui rangkap jabatan.

 

2.

Sebelum adanya penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai kode kantor, kode surat, dan cap dinas pada instansi vertikal yang mengalami reorganisasi maka akan digunakan kode kantor, kode surat, dan cap dinas sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

 

 

 

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretaris Direktorat Jenderal,
ttd
Awan Nurmawan Nuh