Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1214/PJ.51/1997

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 31 Maret 1997 perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Mengingat buku Destindo tersebut memberikan informasi teknis pariwisata di Indonesia ke berbagai pihak untuk kepentingan kemajuan dunia pariwisata di Indonesia dan belum diterbitkan di dalam negeri, maka atas impor buku Destindo tersebut Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung Pemerintah.

 

Tatacara untuk mendapatkan fasilitas PPN ditanggung Pemerintah atas impor buku tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 558/KMK.04/1986 adalah sebagai berikut:

 

a.

Orang atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (terlampir).

 

b.

Permohonan PPN ditanggung Pemerintah harus dilampiri fotocopi dokumen impor seperti L/C, B/L dan Invoice serta dokumen kontrak yang bersangkutan.

 

c.

Sesuai Pasal 1 ayat 6 Keppres Nomor 4 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 18 Tahun 1986 Tentang PPN Yang Terutang Atas Impor dan Penyerahan BKP dan JKP Tertentu Yang Ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana telah Diubah terakhir Dengan Keppres Nomor 42 Tahun 1995, PPN yang terutang atas impor BKP tertentu ditanggung Pemerintah yaitu buku-buku ilmu pengetahuan yang belum diterbitkan di dalam negeri.

 

 

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

06 Mei 1997

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.
FUAD BAWAZIER