Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1141/PJ.51/1997

 

 

 

Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal 6 Februari 1997, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

PT PQR mengklasifikasikan serat karung (raw jute) yang diimpor oleh PT XYZ qq PT ABC pada pos tarif 5303.10.000 dengan Bea Masuk 0% dan PPN 10%. PT PQR menyatakan bahwa raw jute tersebut benar diperoleh dari kulit batang jute yang dipisahkan melalui proses rendam, dikuliti, cuci, dikeringkan dan penjemuran.

2.

PT XYZ qq PT ABC menyatakan bahwa berdasarkan surat Direktur Pabean Nomor S-340/BC.3/1993 tanggal 12 Februari 1993 yang menunjuk surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-158/PJ.321/1992 tanggal 7 Juli 1992 serat jute yang dipisahkan melalui perendaman, penyesetan, pencucian dan dikeringkan dengan penjemuran tanpa melalui proses fabrikasi (dalam BTBMI 1989 diklasifikasikan pada pos tarif 5303.10.000) adalah bukan Barang Kena Pajak sehingga atas penyerahan jute tidak terhutang PPN.

3.

Sesuai dengan Pasal 4 angka 2 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 1994, jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang hasil perkebunan yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung dari sumbernya meliputi hasil tanaman perkebunan yang berupa batang seperti tebu, rosela, rami, jute dan sejenisnya.

4.

Dalam BTBMI 1996, serat karung (jute) dan serat tekstil kulit pohon lainnya, mentah dan dibusukkan diklasifikasikan pada pos tarif 5303.10.000 dengan bea masuk 0% dan Pajak Pertambahan Nilai 10%.

5.

Mengingat bahwa serat karung (raw jute) yang diimpor tersebut telah melalui proses proses perendaman, pengulitan, pencucian, pengeringan dan penjemuran, maka serat karung (raw jute) tersebut merupakan Barang Kena Pajak dan atas impor raw jute (serat karung) tersebut tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

Demikian untuk dimaklumi.

28 April 1997

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd.
SAROYO ATMOSUDARMO