Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa sehubungan dengan perubahan penataan tugas, fungsi, organisasi, dan nomenklatur kementerian negara serta upaya penyempurnaan kebijakan Neraca Komoditas, perlu mengubah ketentuan Neraca Komoditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

6.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);

7.

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG NERACA KOMODITAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan angka 16 Pasal 1 diubah dan di antara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.

 

2.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

 

3.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

 

4.

Rencana Kebutuhan adalah rincian data dan informasi terkait kebutuhan dari suatu komoditas sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri, Barang Konsumsi, dan komoditas selain digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri.

 

5.

Rencana Pasokan adalah rincian data dan informasi terkait pasokan dari suatu komoditas yang berasal dari ketersediaan/stok dan/atau hasil produksi.

 

6.

Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Ekspor.

 

7.

Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor.

 

8.

Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

 

9.

Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.

 

10.

Barang Konsumsi adalah barang yang digunakan untuk keperluan konsumsi penduduk.

 

11.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

 

12.

Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­-undangan.

 

13.

Sistem INSW yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

 

14.

Sistem Nasional Neraca Komoditas yang selanjutnya disebut SINAS NK adalah subsistem dari SINSW untuk proses penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas.

 

15.

Data Tersedia adalah data dan informasi yang telah terverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, Pelaku Usaha, asosiasi, dan/atau data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

16.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang selanjutnya disebut Menko Perekonomian adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

 

16a.

Menteri Koordinator Bidang Pangan yang selanjutnya disebut Menko Pangan adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan.

 

17.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Menko Perekonomian melakukan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas nonpangan.

 

(2)

Komoditas nonpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

 

 

a.

minyak bumi; dan

 

 

b.

gas bumi.

 

(3)

Jenis komoditas nonpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Keputusan Menko Perekonomian berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian dan dihadiri oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau diwakili oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Menko Pangan melakukan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas pangan.

 

(2)

Komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

 

 

a.

gula;

 

 

b.

pergaraman;

 

 

c.

jagung;

 

 

d.

beras;

 

 

e.

daging lembu;

 

 

f.

perikanan; dan

 

 

g.

bawang putih.

 

(3)

Jenis komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Keputusan Menko Pangan berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Pangan dan dihadiri oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau diwakili oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menko Perekonomian dan Menko Pangan dapat melakukan koordinasi terkait penentuan jenis komoditas pangan atau nonpangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Selain usulan dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Rencana Kebutuhan dapat disusun berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas untuk:

 

 

a.

komoditas strategis tertentu yang merupakan barang kebutuhan pokok; dan

 

 

b.

komoditas strategis tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Menko Perekonomian atau Menko Pangan berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.

 

(2)

Dalam penyusunan Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi urusan statistik nasional untuk mendapatkan data referensi.

 

(3)

Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan untuk tahun berikutnya setelah penetapan Neraca Komoditas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan ayat (6) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diteruskan dari SINAS NK ke:

 

 

a.

sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas; dan/atau

 

 

b.

sistem elektronik kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan,

 

 

sesuai dengan ketentuan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

 

(2)

Dalam hal usulan kebutuhan yang diajukan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan:

 

 

a.

usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri; dan

 

 

b.

usulan kebutuhan untuk keperluan barang komplementer, tes pasar, dan layanan purna jual,

 

 

usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan dari SINAS NK ke sistem informasi industri nasional yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

 

(3)

Sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi standar dan terintegrasi dengan SINAS NK.

 

(4)

Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:

 

 

a.

struktur komoditas;

 

 

b.

relasi layanan verifikasi Rencana Kebutuhan pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dengan layanan perizinan pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan

 

 

c.

data khusus.

 

(5)

Struktur komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:

 

 

a.

klasifikasi barang;

 

 

b.

uraian barang;

 

 

c.

spesifikasi barang;

 

 

d.

tujuan penggunaan barang;

 

 

e.

jenis dan standar satuan barang; dan

 

 

f.

dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam SINAS NK.

 

(6)

Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati oleh kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian penerbit Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan Impor, dan pengelola SINAS NK.

 

(7)

Standar yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam SINAS NK.

 

(8)

Dalam hal sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terintegrasi, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengakses data usulan kebutuhan pada SINAS NK sesuai dengan ketentuan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengelola SINAS NK melakukan kompilasi data dan informasi Rencana Kebutuhan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Rencana Pasokan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang akan ditetapkan sebagai Neraca Komoditas.

 

(2)

Penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

 

 

a.

berdasarkan rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko Perekonomian atau Menko Pangan; atau

 

 

b.

tanpa melalui rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

 

(3)

Penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik pada SINAS NK.

 

(4)

Penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat hari kerja ketujuh bulan Desember pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.

 

(5)

Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penetapan Neraca Komoditas berdasarkan rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan atas komoditas yang termasuk dalam kelompok barang kebutuhan pokok.

 

(2)

Dalam hal terdapat usulan komoditas strategis tertentu lainnya selain komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan:

 

 

a.

berdasarkan hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan/atau

 

 

b.

oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian,

 

 

penetapan Neraca Komoditas dapat dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko Perekonomian atau Menko Pangan.

 

(3)

Rapat koordinasi tingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihadiri oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait atau diwakili oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

 

(4)

Penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan dan/atau stabilisasi harga.

 

(5)

Jaminan ketersediaan pasokan dan/atau stabilisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara atau Pelaku Usaha lainnya yang ditunjuk oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(6)

Dalam hal jaminan ketersediaan pasokan dan/atau stabilisasi harga dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara atau Pelaku Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengajuan usulan kebutuhan dilakukan setelah mendapatkan surat keputusan penugasan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(7)

Badan usaha milik negara dan Pelaku Usaha lainnya yang melakukan Impor dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan dan/atau stabilisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyampaikan laporan distribusi melalui SINAS NK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(8)

Dalam hal menu atau fitur penyampaian laporan distribusi dalam SINAS NK belum tersedia, penyampaian laporan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui sistem elektronik pada masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan ayat (4) dan ayat (7) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam kondisi tertentu yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perhitungan data kebutuhan dan pasokan nasional, Neraca Komoditas dapat dilakukan perubahan.

 

(2)

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

 

a.

bencana alam;

 

 

b.

bencana nonalam;

 

 

c.

investasi baru;

 

 

d.

program prioritas pemerintah; dan/atau

 

 

e.

kondisi lainnya.

 

(3)

Penetapan bencana alam dan bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(4)

Investasi baru atau program prioritas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diusulkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada Menko Perekonomian atau Menko Pangan.

 

(5)

Kondisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu:

 

 

a.

pengajuan baru;

 

 

b.

pengajuan perubahan Rencana Kebutuhan terkait jumlah;

 

 

c.

perubahan Rencana Kebutuhan selain jumlah untuk komoditas tidak wajib periksa karantina;

 

 

d.

perubahan Rencana Kebutuhan selain jumlah untuk komoditas wajib periksa karantina; atau

 

 

e.

pengajuan kembali atas permohonan usulan Rencana Kebutuhan yang sebelumnya ditolak.

 

(6)

Pengajuan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan pengajuan yang dilakukan oleh:

 

 

a.

Pelaku Usaha yang sama sekali belum pernah mengajukan Rencana Kebutuhan; atau

 

 

b.

Pelaku Usaha yang pernah mengajukan Rencana Kebutuhan, namun akan melakukan penambahan jenis komoditas baru.

 

(7)

Perubahan Rencana Kebutuhan selain jumlah untuk komoditas wajib periksa karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d berupa negara asal, pelabuhan tujuan, unit usaha asal, pos tarif/Harmonized System Code, dan uraian barang diperlukan verifikasi atas pengajuan perubahan data dari Pelaku Usaha oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal akan dilakukan perubahan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas atau pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk menyampaikan usulan perubahan Neraca Komoditas melalui SINAS NK.

 

(2)

Usulan perubahan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan Pelaku Usaha dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

 

(3)

Perubahan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan berdasarkan:

 

 

a.

rapat koordinasi tingkat menteri atau dapat melalui rapat koordinasi pejabat pimpinan tinggi madya yang ditetapkan melalui surat Menko Perekonomian atau Menko Pangan, untuk komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2); atau

 

 

b.

penetapan perubahan Neraca Komoditas oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas untuk komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

 

(4)

Rapat koordinasi tingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihadiri oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait atau diwakili oleh pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

 

(5)

Penetapan perubahan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik pada SINAS NK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Ketentuan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penetapan Rencana Kebutuhan dan Rencana Pasokan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang­-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

 

(2)

Dalam hal ketentuan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha suatu komoditas berada pada lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, penetapan Rencana Kebutuhan dan/atau Rencana Pasokan dilakukan oleh 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas yang ditunjuk.

 

(3)

Dalam hal ketentuan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha suatu komoditas tidak berada pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, penetapan Rencana Kebutuhan dan/atau Rencana Pasokan dilakukan oleh 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang ditunjuk.

 

(4)

Penunjukan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau penunjukan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian atau kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan.

 

(5)

Dalam hal ketentuan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk komoditas tertentu yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan, verifikasi Rencana Kebutuhan dan Rencana Pasokan dapat dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Menko Perekonomian atau Menko Pangan bersama dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan perubahan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

 

(2)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

 

(3)

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

 

 

a.

rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor yang sudah diterbitkan; dan/atau

 

 

b.

perubahan Neraca Komoditas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal diperlukan untuk menunjang penyempurnaan Neraca Komoditas, Menko Perekonomian atau Menko Pangan atau pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk dapat mengurangi atau menambah elemen data yang dibutuhkan pada rincian data dan informasi Neraca Komoditas berdasarkan usulan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas atau Pelaku Usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Ketentuan ayat (4) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait mendapatkan hak akses Neraca Komoditas pada SINAS NK.

 

(2)

Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas, atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

 

(3)

Pemberian dan pendelegasian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan prinsip kerahasiaan dan keamanan dokumen negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(4)

Menko Perekonomian atau Menko Pangan melakukan evaluasi penggunaan hak akses sesuai prinsip kerahasiaan dan keamanan dokumen negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal SINAS NK dan/atau sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tidak berfungsi paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, penyusunan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik lainnya yang dikembangkan oleh pengelola SINAS NK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

 

(2)

Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menko Perekonomian atau pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk setelah mendapat pemberitahuan dari pengelola SINAS NK.

 

(3)

Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha:

 

 

a.

menyampaikan usulan kebutuhan kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas; dan/atau

 

 

b.

mengajukan penerbitan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait,

 

 

melalui sistem elektronik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

(4)

Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pengelola SINAS NK:

 

 

a.

menyampaikan pemberitahuan berlakunya kembali SINAS NK kepada Pelaku Usaha; dan

 

 

b.

melaksanakan kembali Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara elektronik melalui SINAS NK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam kondisi tertentu, jangka waktu pengajuan permohonan usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11), penetapan Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), penetapan Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dan penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dapat dilakukan perubahan.

 

(2)

Kondisi tertentu dan perubahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian atau kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Februari 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Februari 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

 

LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 11