Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa perkebunan kelapa sawit, industri hilir kelapa sawit, dan usaha bioenergi kelapa sawit menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan menyumbang devisa bagi negara sehingga diperlukan sistem pengelolaan perkebunan, industri hilir, dan usaha bioenergi kelapa sawit yang efektif, efisien, adil, terintegrasi, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan ekonomi nasional;

b.

bahwa untuk menjamin usaha perkebunan kelapa sawit, industri hilir kelapa sawit, dan usaha bioenergi kelapa sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk meningkatkan keberterimaan pasar dan pelaksanaan prinsip keberlanjutan di seluruh rantai pasok produk dan/atau turunan kelapa sawit, perlu dilakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia;

c.

bahwa Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perkembangan internasional sehingga perlu diganti;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN PRESIDEN TENTANG SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.

Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.

Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran kelapa sawit.

3.

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.

4.

Industri Hilir Kelapa Sawit adalah industri yang menghasilkan produk turunan kelapa sawit.

5.

Usaha Bioenergi Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan bahan bakar nabati, biomassa, dan/atau biogas berbasis kelapa sawit.

6.

Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan/atau Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau produk turunan kelapa sawit, tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit, dan/atau rantai pasok dalam Industri Hilir Kelapa Sawit dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.

7.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan/atau Usaha Bioenergi Kelapa Sawit.

8.

Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

9.

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.

10.

Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.

11.

Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Industri Hilir adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memproduksi produk turunan kelapa sawit.

12.

Perusahaan Bioenergi Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Bioenergi adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memproduksi bahan bakar nabati, biomassa, dan/atau biogas berbasis kelapa sawit.

13.

Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang akreditasi lembaga penilaian

14.

Lembaga Sertifikasi ISPO adalah lembaga penilaian kesesuaian independen yang melakukan Sertifikasi ISPO dan menerbitkan sertifikat ISPO.

15.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

16.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mem1mp1n pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaku Usaha wajib melakukan Sertifikasi ISPO.

(2)

Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

 

a.

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;

 

b.

Industri Hilir Kelapa Sawit; dan

 

c.

Usaha Bioenergi Kelapa Sawit.

(3)

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang wajib Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

 

a.

usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit;

 

b.

usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit; dan

 

c.

integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.

(4)

Industri Hilir Kelapa Sawit yang wajib Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu industri yang menghasilkan produk turunan kelapa sawit.

(5)

Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang wajib Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu usaha yang menghasilkan bahan bakar nabati, biomassa, dan/atau biogas berbasis kelapa sawit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Sertifikasi ISPO terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:

 

a.

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

 

b.

praktik perkebunan yang baik;

 

c.

pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;

 

d.

tanggung jawab ketenagakerjaan;

 

e.

tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

 

f.

transparansi; dan

 

g.

peningkatan usaha secara berkelanjutan.

(2)

Sertifikasi ISPO terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:

 

a.

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

 

b.

ketertelusuran; dan

 

c.

peningkatan usaha secara berkelanjutan.

(3)

Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan dalam kriteria ISPO.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip dan kriteria ISPO diatur oleh:

 

a.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan;

 

b.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; atau

 

c.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi,

 

sesuai dengan kewenangannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaku Usaha yang melakukan Sertifikasi ISPO terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

 

a.

Pekebun; dan/atau

 

b.

Perusahaan Perkebunan.

(2)

Pelaku Usaha yang melakukan Sertifikasi ISPO terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit atau Usaha Bioenergi Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:

 

a.

Perusahaan Industri Hilir; dan/atau

 

b.

Perusahaan Bioenergi.

(3)

Sertifikasi ISPO yang diajukan oleh Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara kelompok.

(4)

Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk kelompok Pekebun, gabungan kelompok Pekebun, atau koperasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan kewajiban Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif oleh:

 

a.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan;

 

b.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; atau

 

c.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi,

 

sesuai dengan kewenangannya.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

 

a.

peringatan tertulis;

 

b.

denda administratif; dan/atau

 

c.

penghentian sementara dari kegiatan usaha.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan:

 

a.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan;

 

b.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; atau

 

c.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi,

 

sesuai dengan kewenangannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO.

(2)

Lembaga Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

(3)

KAN melaporkan Lembaga Sertifikasi ISPO yang telah terakreditasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi, serta Komite ISPO secara berkala.

(4)

Lembaga Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

 

a.

melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO;

 

b.

menerbitkan, membekukan sementara, atau membatalkan sertifikat ISPO;

 

c.

melaksanakan penilikan; dan

 

d.

menindaklanjuti keluhan dan banding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO kepada Lembaga Sertifikasi ISPO.

(2)

Permohonan Sertifikasi ISPO yang diajukan oleh Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan dokumen:

 

a.

tanda daftar usaha perkebunan; dan/atau

 

b.

bukti kepemilikan hak atas tanah atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah.

(3)

Permohonan Sertifikasi ISPO yang diajukan oleh Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan dokumen:

 

a.

perizinan berusaha perkebunan;

 

b.

bukti hak atas tanah; dan

 

c.

persetujuan lingkungan.

(4)

Permohonan Sertifikasi ISPO yang diajukan oleh Perusahaan Industri Hilir dan/atau Perusahaan Bioenergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen:

 

a.

perizinan berusaha di bidang industri hilir dan/atau izin usaha bahan bakar nabati, biomassa, atau biogas; dan

 

b.

sertifikat ISPO untuk kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Lembaga Sertifikasi ISPO memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2)

Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Lembaga Sertifikasi ISPO melakukan Sertifikasi ISPO.

(3)

Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Lembaga Sertifikasi ISPO menyampaikan penolakan permohonan kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Lembaga Sertifikasi ISPO melakukan Sertifikasi ISPO terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan menilai pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2)

Lembaga Sertifikasi ISPO melakukan Sertifikasi ISPO terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit dengan menilai pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, Lembaga Sertifikasi ISPO menerbitkan sertifikat ISPO.

(2)

Dalam hal Pelaku Usaha dinilai belum memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, Lembaga Sertifikasi ISPO menyampaikan rekomendasi kepada Pelaku Usaha untuk melakukan perbaikan.

(3)

Dalam hal Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan untuk pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO, Lembaga Sertifikasi ISPO menerbitkan sertifikat ISPO.

(4)

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan untuk pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO, proses Sertifikasi ISPO tidak dilanjutkan dan permohonan Sertifikasi ISPO dibatalkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Lembaga Sertifikasi ISPO wajib menyampaikan laporan kepada Komite ISPO melalui sekretariat ISPO dan KAN mengenai:

 

a.

sertifikat ISPO yang telah diterbitkan; dan

 

b.

Pelaku Usaha yang sedang melakukan perbaikan untuk pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO.

(2)

Lembaga Sertifikasi ISPO yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh KAN.

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

 

a.

teguran tertulis;

 

b.

pembekuan sertifikat akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi ISPO; dan/atau

 

c.

pencabutan sertifikat akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi ISPO.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Sertifikat ISPO berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2)

Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Pelaku Usaha mengajukan Sertifikasi ISPO ulang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Sertifikasi ISPO diatur oleh:

a.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan;

b.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; atau

c.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi,

sesuai dengan kewenangannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan/atau Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang telah tersertifikasi ISPO wajib dilakukan penilikan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO.

(2)

Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO oleh Pelaku Usaha.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilikan diatur oleh:

 

a.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan;

 

b.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; atau

 

c.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi,

 

sesuai dengan kewenangannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Lembaga Sertifikasi ISPO yang tidak melakukan penilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh KAN.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembekuan atau pencabutan sertifikat akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi ISPO.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Biaya proses Sertifikasi ISPO dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan Sertifikasi ISPO.

(2)

Dalam hal Sertifikasi ISPO diajukan oleh Pelaku Usaha Pekebun, biaya proses Sertifikasi ISPO bersumber dari:

 

a.

dana yang dihimpun oleh badan yang melakukan pengelolaan dana perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dana perkebunan;

 

b.

anggaran pendapatan dan belanja negara;

 

c.

anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

 

d.

sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Biaya proses Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan paling sedikit untuk:

 

a.

tanda daftar usaha perkebunan;

 

b.

pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan;

 

c.

Pelatihan Sistem Kendali Internal (Internal Control System/ICS);

 

d.

pendampingan;

 

e.

sertifikasi; dan/atau

 

f.

penilikan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka penyelenggaraan ISPO, dikembangkan sistem informasi yang menerapkan sistem berbagi data dan terhubung secara elektronik.

(2)

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian selaku Ketua Komite ISPO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan penyelenggaraan ISPO dibentuk Komite ISPO.

(2)

Komite ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

 

a.

menetapkan kebijakan umum dalam penyelenggaraan ISPO;

 

b.

melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan umum dalam penyelenggaraan ISPO;

 

c.

melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, dan pihak lain dalam penyelenggaraan ISPO; dan

 

d.

melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Komite ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:

(2)

Anggota Komite ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian selaku Ketua Komite ISPO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam mendukung pelaksanaan tugas, Komite ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibantu oleh unit kerja pendukung dan sekretariat.

(2)

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas Komite ISPO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komite ISPO, unit kerja pendukung, dan sekretariat ISPO dalam melaksanakan tugas menggunakan dana yang dihimpun oleh badan yang melakukan pengelolaan dana perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dana perkebunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Komite ISPO, unit kerja pendukung, dan sekretariat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20, diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian selaku Ketua Komite ISPO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemangku kepentingan dapat turut berperan serta dalam kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO.

(2)

Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Sertifikasi ISPO yang terdiri atas unsur konsumen, Pelaku Usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, dan organisasi masyarakat sipil.

(3)

Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

 

a.

mengusulkan dan memberikan masukan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO;

 

b.

meminta dan mendapatkan informasi terkait pengelolaan dan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO;

 

c.

melaporkan penyalahgunaan atau penyimpangan atas pengelolaan dan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Komite ISPO, KAN, dan/atau Lembaga Sertifikasi ISPO; dan/atau

 

d.

bersama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah meningkatkan keberterimaan dan daya saing ISPO serta Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dan turunannya di pasar nasional maupun internasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sertifikat ISPO untuk usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya sertifikat ISPO, dengan ketentuan Pelaku Usaha harus melakukan penyesuaian penerapan ISPO sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Anggota Komite ISPO yang berasal dari asosiasi Pelaku Usaha, akademisi, dan pemantau independen, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75), melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Presiden ini sampai dengan ditetapkannya Anggota Komite ISPO dengan Keputusan Presiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Presiden 1m mulai berlaku, kewajiban Sertifikasi ISPO bagi:

a.

Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berlaku sejak Peraturan Presiden ini diundangkan;

b.

Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berlaku setelah 4 (empat) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan; dan

c.

Perusahaan Industri Hilir dan Perusahaan Bioenergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b berlaku setelah 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini harus ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Presiden m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 28