Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2026
Berlaku
Mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2026
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2026
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA, PERUSAHAAN INDUK INVESTASI, PERUSAHAAN INDUK OPERASIONAL, DAN ENTITAS YANG DIMILIKINYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang | ||||||||
a. | bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara perlu dilakukan penatausahaan struktur kepemilikan dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dan anak usaha Badan Usaha Milik Negara; | |||||||
b. | bahwa penatausahaan struktur kepemilikan dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dan anak usaha Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a memiliki implikasi perpajakan sehingga diperlukan dukungan perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, perusahaan induk investasi, perusahaan induk operasional, dan entitas yang dimilikinya; | |||||||
c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Perusahaan Induk Investasi, Perusahaan Induk Operasional, dan Entitas yang Dimilikinya; | |||||||
Mengingat | ||||||||
1. | Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; | |||||||
2. | Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142); | |||||||
MEMUTUSKAN: | ||||||||
Menetapkan | ||||||||
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA, PERUSAHAAN INDUK INVESTASI, PERUSAHAAN INDUK OPERASIONAL, DAN ENTITAS YANG DIMILIKINYA. | ||||||||
BAB I KETENTUAN UMUM | ||||||||
Pasal 1 | ||||||||
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: | ||||||||
1. | Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut: | |||||||
a. | seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau | |||||||
b. | terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. | |||||||
2. | Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara. | |||||||
3. | Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan BUMN. | |||||||
4. | Perusahaan Induk Investasi yang selanjutnya disebut Holding Investasi adalah perusahaan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan dividen dan/atau pemberdayaan aset BUMN serta tugas lain yang ditetapkan oleh Badan. | |||||||
5. | Perusahaan Induk Operasional yang selanjutnya disebut Holding Operasional adalah perusahaan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta tugas lain yang ditetapkan oleh Badan. | |||||||
6. | Anak Usaha BUMN adalah anak perusahaan BUMN dan turunannya yang didirikan oleh BUMN dalam rangka memenuhi kepentingan usaha BUMN. | |||||||
7. | Entitas yang Dimiliki adalah subjek pajak dalam negeri yang dimiliki Badan dan/atau Holding Operasional secara langsung atau tidak langsung dengan ketentuan: | |||||||
a. | kepemilikan efektif paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan dikonsolidasikan sesuai standar akuntansi yang berlaku kepada Badan; atau | |||||||
b. | kepemilikan efektif paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan pengendalian bersama, | |||||||
tidak termasuk subjek pajak yang berbentuk kerja sama operasi. | ||||||||
8. | Entitas Restrukturisasi adalah Badan, Holding Operasional, dan Entitas yang Dimiliki. | |||||||
9. | Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Tidak Dipengaruhi oleh Hubungan Istimewa (Arm's Length Principle/ALP) yang selanjutnya disebut Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana transaksi independen. | |||||||
10. | Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing) yang selanjutnya disebut Penentuan Harga Transfer adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. | |||||||
11. | Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh wajib pajak yang memuat data dan/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. | |||||||
12. | Entitas yang Dimiliki oleh Holding Investasi adalah badan usaha yang dimiliki oleh Holding Investasi secara langsung atau tidak langsung dimana kepemilikan efektif paling sedikit 25% (dua puluh lima persen). | |||||||
13. | Pajak Minimum Global adalah pajak yang dikenakan berdasarkan kesepakatan internasional yang bertujuan untuk memastikan grup perusahaan multinasional dikenakan tarif minimum di negara atau yurisdiksi tempat grup perusahaan multinasional tersebut menjalankan kegiatan usaha. | |||||||
14. | Entitas Induk Utama adalah entitas yang memiliki kepentingan pengendali secara langsung atau tidak langsung pada entitas lain dalam suatu grup yang sama dan tidak dimiliki oleh Entitas lain yang memiliki kepentingan pengendali, secara langsung atau tidak langsung. | |||||||
15. | Entitas Konstituen adalah setiap entitas yang termasuk dalam grup dan setiap bentuk usaha tetap dari entitas utama (main entity) yang berada dalam cakupan setiap entitas yang termasuk dalam grup. | |||||||
16. | Informasi terkait penerapan GloBE (GloBE Information Return) yang selanjutnya disingkat GIR adalah informasi terkait penerapan GloBE yang harus disampaikan Entitas Konstituen kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir standar. | |||||||
17. | Grup Perusahaan Multinasional yang selanjutnya disebut Grup PMN adalah grup yang memiliki setidaknya satu entitas atau bentuk usaha tetap yang tidak berada di negara atau yurisdiksi entitas induk utama. | |||||||
18. | Grup Usaha adalah sekumpulan subjek pajak yang menjalankan kegiatan usaha yang terdiri dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. | |||||||
19. | Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. | |||||||
20. | Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. | |||||||
21. | Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut Undang-Undang BUMN adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. | |||||||
22. | Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. | |||||||
23. | Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. | |||||||
24. | Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. | |||||||
25. | Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. | |||||||
26. | Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. | |||||||
27. | Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali untuk Pajak Penghasilan dapat menggunakan tahun buku dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. | |||||||
28. | Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan, serta perolehan dan penyerahan harga barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. | |||||||
29. | Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. | |||||||
30. | Partisipasi Interes adalah hak, kepentingan, dan kewajiban kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama di bidang minyak dan gas bumi. | |||||||
31. | Kerja Sama Operasi adalah badan yang berbentuk pengaturan bersama antar anggota kerja sama operasi yang mengatur bahwa anggota kerja sama operasi memiliki pengendalian bersama atau memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. | |||||||
32. | Surat Keterangan Fiskal adalah informasi mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. | |||||||
33. | Kepala Badan Pelaksana adalah pimpinan dari organ Badan yang menyelenggarakan pengurusan operasional Badan. | |||||||
34. | Kepala BP BUMN adalah unsur pimpinan BP BUMN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BP BUMN. | |||||||
35. | Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. | |||||||
36. | Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh. | |||||||
37. | Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. | |||||||
38. | Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. | |||||||
Pasal 2 | ||||||||
Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi: | ||||||||
a. | perlakuan perpajakan dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan yang melibatkan Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, dan/atau Entitas yang Dimiliki; | |||||||
b. | perlakuan perpajakan dalam rangka restrukturisasi yang melibatkan Entitas Restrukturisasi; | |||||||
c. | perlakuan khusus terkait kewajiban atas pelaporan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan | |||||||
d. | pemenuhan kewajiban pelaporan Pajak Minimum Global. | |||||||
BAB II PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENATAUSAHAAN STRUKTUR KEPEMILIKAN YANG MELIBATKAN BADAN, HOLDING INVESTASI, HOLDING OPERASIONAL, DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKI | ||||||||
Bagian Kesatu Lingkup Penatausahaan Struktur Kepemilikan yang Melibatkan Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, dan/atau Entitas yang Dimiliki | ||||||||
Pasal 3 | ||||||||
(1) | Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 1% (satu persen) pada BUMN yang merupakan saham seri A Dwiwarna melalui Kepala BP BUMN dan 99% (sembilan puluh sembilan persen) pada BUMN yang merupakan saham seri B melalui Badan. | |||||||
(2) | Kepemilikan saham seri B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tugas pengelolaan persero oleh Badan dilaksanakan melalui Holding Investasi, Holding Operasional, dan/atau BUMN yang merupakan induk persero. | |||||||
(3) | Dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan yang melibatkan Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, dan/atau Entitas yang Dimiliki, dilakukan pengalihan saham seri A Dwiwarna atau saham seri B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara hibah. | |||||||
Bagian Kedua Perlakuan Perpajakan atas Penatausahaan Struktur Kepemilikan yang Melibatkan Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, dan/atau Entitas yang Dimiliki | ||||||||
Pasal 4 | ||||||||
(1) | Atas penghasilan dari: | |||||||
a. | pengalihan saham berupa hibah, yang diterima atau diperoleh Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, atau BUMN sebagai pihak yang mengalihkan saham; atau | |||||||
b. | penerimaan harta hibahan berupa saham yang diterima atau diperoleh Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, atau BUMN yang merupakan induk persero sebagai pihak yang menerima saham, | |||||||
dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. | ||||||||
(2) | Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tarif sebesar 0% (nol persen). | |||||||
(3) | Dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai buku untuk kepentingan perpajakan pihak yang mengalihkan saham. | |||||||
(4) | Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan: | |||||||
a. | nilai perolehan dengan dasar nilai buku definitif yang ditetapkan oleh Kepala BP BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penambahan penyertaan modal negara untuk pendirian Holding Operasional dan tambahan setoran modal tunai; | |||||||
b. | nilai perolehan dengan dasar nilai buku definitif yang ditetapkan oleh Kepala BP BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penambahan penyertaan modal negara untuk pendirian Holding Operasional; atau | |||||||
c. | nilai perolehan saham dari pihak yang mengalihkan untuk kepentingan perpajakan. | |||||||
(5) | Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang saat terjadinya pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). | |||||||
(6) | Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri. | |||||||
Pasal 5 | ||||||||
(1) | Harta berupa saham yang dihibahkan dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak dapat menjadi pengurang dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi pihak yang mengalihkan harta tersebut. | |||||||
(2) | Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan pengeluaran yang tidak dapat menjadi pengurang dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. | |||||||
(3) | Nilai perolehan saham bagi pihak yang menerima saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, harus dicatat atau dibukukan sebesar nilai buku untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). | |||||||
Pasal 6 | ||||||||
(1) | Untuk memanfaatkan fasilitas pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, atau BUMN yang mengalihkan saham dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajib menyampaikan pemberitahuan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Pajak. | |||||||
(2) | Dalam hal pihak yang mengalihkan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan subjek pajak, kewajiban pemberitahuan dilakukan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan saham. | |||||||
(3) | Pemberitahuan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: | |||||||
a. | subjek, objek, dan skema penatausahaan struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); | |||||||
b. | pernyataan bahwa hibah dilakukan dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan; | |||||||
c. | daftar saham yang dialihkan; dan | |||||||
d. | daftar pemegang saham sebelum dan sesudah penatausahaan struktur kepemilikan dari pihak yang mengalihkan saham, pihak yang menerima pengalihan saham, dan pihak yang sahamnya dialihkan. | |||||||
(4) | Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dokumen berupa: | |||||||
a. | surat pernyataan dari Kepala Badan Pelaksana mengenai kesesuaian subjek, objek, dan skema penatausahaan struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); | |||||||
b. | salinan akta pengalihan saham; dan | |||||||
c. | salinan akta pendirian dan anggaran dasar beserta perubahan anggaran dasar yang terkait penatausahaan dari entitas yang sahamnya dialihkan. | |||||||
(5) | Kepala Badan Pelaksana bertanggung jawab atas kesesuaian subjek, objek, dan skema penatausahaan struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). | |||||||
(6) | Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan. | |||||||
(7) | Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, atau BUMN pada saat menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: | |||||||
a. | memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal; dan | |||||||
b. | melunasi utang pajak yang masih harus dibayar. | |||||||
(8) | Ketentuan kewajiban persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dikecualikan apabila pihak yang terkait bukan merupakan subjek pajak. | |||||||
(9) | Dalam hal diketahui bahwa Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, atau BUMN tidak memenuhi ketentuan: | |||||||
a. | kesesuaian subjek, objek, dan skema penatausahaan struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); | |||||||
b. | pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1); | |||||||
c. | kelengkapan dokumen pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau | |||||||
d. | jangka waktu pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), | |||||||
pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi tidak berlaku dan atas transaksi pengalihan tersebut dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. | ||||||||
(10) | Ketentuan mengenai: | |||||||
a. | tata cara penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); | |||||||
b. | contoh format dokumen pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); | |||||||
c. | dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan | |||||||
d. | contoh format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, | |||||||
diatur dalam Peraturan Menteri. | ||||||||
Pasal 7 | ||||||||
(1) | Atas penghasilan dari pengalihan saham yang merupakan pengalihan Partisipasi Interes yang dimiliki secara tidak langsung yang dilakukan dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas pengalihan Partisipasi Interes pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. | |||||||
(2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, atau BUMN telah menyampaikan pemberitahuan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). | |||||||
BAB III PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI YANG MELIBATKAN ENTITAS RESTRUKTURISASI | ||||||||
Bagian Kesatu Lingkup Restrukturisasi yang Melibatkan Entitas Restrukturisasi untuk Kepentingan Pajak Penghasilan | ||||||||
Pasal 8 | ||||||||
(1) | Restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN dilakukan dengan maksud peningkatan kinerja, penambahan nilai, penyehatan, atau penyelamatan. | |||||||
(2) | Restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha. | |||||||
(3) | Pelaksanaan restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan transaksi korporasi: | |||||||
a. | setoran modal nontunai; | |||||||
b. | pembayaran dividen nontunai; | |||||||
c. | tukar menukar harta nontunai; | |||||||
d. | pembelian kembali saham nontunai dan/atau pengurangan modal ditempatkan dan disetor nontunai; | |||||||
e. | pengalihan dan perolehan lini usaha dengan kas; dan/atau | |||||||
f. | pembebasan utang dalam rangka likuidasi. | |||||||
Bagian Kedua Penggunaan Nilai Buku dalam Pengenaan Pajak Penghasilan atas Restrukturisasi yang Melibatkan Entitas Restrukturisasi | ||||||||
Paragraf Kesatu Persyaratan Umum Penggunaan Nilai Buku atas Restrukturisasi yang Melibatkan Entitas Restrukturisasi | ||||||||
Pasal 9 | ||||||||
(1) | Entitas Restrukturisasi menggunakan nilai pasar atas pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3). | |||||||
(2) | Untuk kepentingan penerapan ketentuan di bidang Pajak Penghasilan, Entitas Restrukturisasi dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e setelah menyampaikan pemberitahuan penggunaan nilai buku dan dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Pajak. | |||||||
(3) | Pemberitahuan penggunaan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: | |||||||
a. | subjek, objek, dan bentuk transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3); | |||||||
b. | maksud dari restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); | |||||||
c. | posisi keuangan proforma restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN per tanggal efektif restrukturisasi; | |||||||
d. | daftar harta yang dialihkan; dan | |||||||
e. | daftar pemegang saham sebelum dan sesudah restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN. | |||||||
(4) | Pemberitahuan penggunaan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri dokumen berupa: | |||||||
a. | surat pernyataan mengenai kesesuaian subjek, objek, dan bentuk transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dari: | |||||||
1. | Kepala Badan Pelaksana, dalam hal pelaksanaan: | |||||||
a) | restrukturisasi BUMN dengan maksud peningkatan kinerja atau penambahan nilai; | |||||||
b) | restrukturisasi Anak Usaha BUMN; | |||||||
2. | Kepala BP BUMN, dalam hal pelaksanaan restrukturisasi BUMN dengan maksud penyehatan; atau | |||||||
3. | Kepala BP BUMN selaku ketua komite penyelamatan, dalam hal pelaksanaan restrukturisasi BUMN dengan maksud penyelamatan; | |||||||
b. | salinan dokumen transaksi; | |||||||
c. | salinan akta pendirian dan anggaran dasar beserta perubahan anggaran dasar yang terkait restrukturisasi; dan | |||||||
d. | laporan posisi keuangan proforma dari entitas restrukturisasi. | |||||||
(5) | Dokumen transaksi atas transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa: | |||||||
a. | akta penggabungan/peleburan/pemekaran/pemisahan/pengambilalihan usaha untuk pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); | |||||||
b. | akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham persetujuan penambahan modal untuk pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a; | |||||||
c. | persetujuan dewan komisaris untuk dividen interim atau keputusan rapat umum pemegang saham untuk dividen final untuk pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b; | |||||||
d. | perjanjian tukar menukar untuk pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c; | |||||||
e. | perjanjian pengalihan harta untuk pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d; atau | |||||||
f. | perjanjian pengalihan, perjanjian jual beli/pemindahtanganan untuk pengalihan kepemilikan saham, atau akta pengambilalihan untuk pengalihan hak atas saham yang mengakibatkan berubahnya pengendalian, untuk pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e. | |||||||
(6) | Kepala Badan Pelaksana, Kepala BP BUMN, atau Kepala BP BUMN selaku ketua komite penyelamatan bertanggung jawab atas kesesuaian subjek, objek, dan bentuk transaksi restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sesuai dengan kewenangannya. | |||||||
(7) | Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan: | |||||||
a. | paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; atau | |||||||
b. | sebelum tanggal efektif restrukturisasi berikutnya dilaksanakan, dalam hal Entitas Restrukturisasi akan direstrukturisasi kembali sebelum 6 (enam) bulan. | |||||||
(8) | Pada saat menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Entitas Restrukturisasi yang terkait harus: | |||||||
a. | memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal; dan | |||||||
b. | melunasi utang pajak yang masih harus dibayar. | |||||||
(9) | Harta yang pengalihan dan/atau perolehannya dapat menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang telah dialihkan pada tanggal efektif restrukturisasi. | |||||||
(10) | Tanggal efektif restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku ketentuan sebagai berikut: | |||||||
a. | pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merujuk pada tanggal yang ditetapkan dalam akta penggabungan/peleburan/pemekaran/pemisahan/pengambilalihan usaha; | |||||||
b. | pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merujuk pada tanggal akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham persetujuan penambahan modal; | |||||||
c. | pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merujuk pada tanggal dokumen persetujuan dewan komisaris untuk dividen interim atau keputusan rapat umum pemegang saham untuk dividen final; | |||||||
d. | pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c merujuk pada tanggal yang ditetapkan pada perjanjian tukar menukar; | |||||||
e. | pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d merujuk pada tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian pengalihan harta; | |||||||
f. | pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e merujuk pada tanggal yang ditetapkan dalam: | |||||||
1. | perjanjian pengalihan; | |||||||
2. | perjanjian jual beli/pemindahtanganan untuk pengalihan kepemilikan saham; atau | |||||||
3. | akta pengambilalihan untuk pengalihan hak atas saham yang mengakibatkan berubahnya pengendalian. | |||||||
(11) | Ketentuan mengenai: | |||||||
a. | tata cara penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka restrukturisasi yang melibatkan Entitas Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); | |||||||
b. | contoh format dokumen pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); | |||||||
c. | dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan | |||||||
d. | contoh format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, | |||||||
diatur dalam Peraturan Menteri. | ||||||||
Pasal 10 | ||||||||
(1) | Entitas Restrukturisasi yang menerima pengalihan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mencatat perolehan nilai harta tersebut menggunakan nilai buku pihak yang mengalihkan harta. | |||||||
(2) | Nilai buku yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku sesuai tanggal efektif restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9). | |||||||
(3) | Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar: | |||||||
a. | nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau akumulasi amortisasi, untuk harta yang dilakukan penyusutan atau amortisasi; atau | |||||||
b. | nilai perolehan harta, untuk harta yang tidak dilakukan penyusutan atau amortisasi. | |||||||
(4) | Dalam hal harta yang dialihkan berupa saham, nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan: | |||||||
a. | nilai perolehan dengan dasar nilai buku definitif yang ditetapkan oleh Kepala BP BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penambahan penyertaan modal negara untuk pendirian Holding Operasional dan tambahan setoran modal tunai; | |||||||
b. | nilai perolehan dengan dasar nilai buku definitif yang ditetapkan oleh Kepala BP BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penambahan penyertaan modal negara untuk pendirian Holding Operasional; atau | |||||||
c. | nilai perolehan saham dari pihak yang mengalihkan untuk kepentingan perpajakan. | |||||||
(5) | Penyusutan atau amortisasi atas harta yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa dari pihak yang mengalihkan harta. | |||||||
(6) | Dalam hal terdapat utang piutang antara Entitas Restrukturisasi yang melakukan pengalihan harta dan Entitas Restrukturisasi lainnya yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha, pencatatan dilakukan dengan cara saling hapus (offset) serta tidak diakui adanya pendapatan atas penghapusan utang dan biaya atas penghapusan piutang. | |||||||
Pasal 11 | ||||||||
(1) | Entitas Restrukturisasi yang menerima harta dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak boleh mengompensasikan kerugian dari Entitas Restrukturisasi yang mengalihkan harta. | |||||||
(2) | Dalam hal restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN dilakukan melalui penggabungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), bagi Entitas Restrukturisasi yang menerima pengalihan harta, berlaku ketentuan sebagai berikut: | |||||||
a. | besarnya kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan dibatasi menjadi paling banyak sebesar nilai sisa kerugian fiskal terkecil dari Entitas Restrukturisasi yang melakukan penggabungan usaha, dalam hal seluruh Entitas Restrukturisasi yang bergabung memiliki kerugian fiskal; dan | |||||||
b. | sisa kerugian fiskal tidak dapat dikompensasikan, dalam hal satu atau lebih Entitas Restrukturisasi yang bergabung tidak memiliki kerugian fiskal. | |||||||
Pasal 12 | ||||||||
Atas hak dan kewajiban perpajakan dari Entitas Restrukturisasi yang mengalihkan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan/atau Tahun Pajak sebelum dilakukannya: | ||||||||
a. | penggabungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); atau | |||||||
b. | peleburan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), | |||||||
beralih kepada Entitas Restrukturisasi yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha. | ||||||||
Pasal 13 | ||||||||
(1) | Restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN dengan menggunakan nilai buku wajib memenuhi kesesuaian subjek, objek, dan bentuk transaksi restrukturisasi. | |||||||
(2) | Dalam hal diketahui bahwa Entitas Restrukturisasi tidak memenuhi ketentuan: | |||||||
a. | kesesuaian subjek, objek, dan bentuk transaksi restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); | |||||||
b. | pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); | |||||||
c. | kelengkapan dokumen pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); atau | |||||||
d. | jangka waktu pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), | |||||||
Direktur Jenderal Pajak menghitung kembali nilai pengalihan harta berdasarkan nilai pasar pada tanggal efektif restrukturisasi. | ||||||||
(3) | Dalam hal diketahui besaran nilai buku yang disampaikan oleh Entitas Restrukturisasi dalam pemberitahuan nilai buku tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan kembali besaran nilai buku harta dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. | |||||||
Pasal 14 | ||||||||
(1) | Pencatatan pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) secara komersial dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. | |||||||
(2) | Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, termasuk penerbitan saham sesuai nilai pasar dan/atau pembagian dividen. | |||||||
Paragraf Kedua Penggunaan Nilai Buku untuk Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, dan Pengambilalihan Usaha | ||||||||
Pasal 15 | ||||||||
(1) | Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yaitu penggabungan dari 2 (dua) atau lebih Entitas Restrukturisasi yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Entitas Restrukturisasi dan membubarkan Entitas Restrukturisasi yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut. | |||||||
(2) | Peleburan usaha yang dapat menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yaitu peleburan dari 2 (dua) atau lebih Entitas Restrukturisasi yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru di Indonesia dan mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada Entitas Restrukturisasi baru dimaksud serta membubarkan Entitas Restrukturisasi yang melebur tersebut. | |||||||
(3) | Pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yaitu: | |||||||
a. | pemisahan usaha 1 (satu) Entitas Restrukturisasi yang modalnya terbagi atas saham menjadi 2 (dua) Entitas Restrukturisasi atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut, yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi Entitas Restrukturisasi yang mengalihkan harta; | |||||||
b. | pemisahan usaha 1 (satu) Entitas Restrukturisasi yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada 1 (satu) atau lebih Entitas Restrukturisasi yang modalnya terbagi atas saham, yang dilakukan tanpa membentuk badan usaha baru dan tanpa melakukan likuidasi Entitas Restrukturisasi yang mengalihkan harta, dan merupakan pemecahan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai; atau | |||||||
c. | suatu rangkaian tindakan untuk melakukan pemisahan usaha 2 (dua) atau lebih Entitas Restrukturisasi yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan sebagian harta dan kewajiban dari usaha yang dipisahkan dan menggabungkan usaha yang dipisahkan tersebut kepada 1 (satu) Entitas Restrukturisasi tanpa melakukan likuidasi Entitas Restrukturisasi yang mengalihkan harta. | |||||||
(4) | Pengambilalihan usaha yang dapat menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yaitu pengambilalihan usaha dari suatu Entitas Restrukturisasi dengan cara mengalihkan kepemilikan atas saham Entitas Restrukturisasi yang dimilikinya tersebut kepada Entitas Restrukturisasi lainnya yang dilakukan sehubungan dengan restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN dengan syarat: | |||||||
a. | kepemilikan atas saham Entitas Restrukturisasi yang dialihkan: | |||||||
1. | lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau | |||||||
2. | mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan atas Entitas Restrukturisasi yang dialihkan; | |||||||
b. | pengalihan harta tidak dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran harta. | |||||||
Paragraf Ketiga Penggunaan Nilai Buku untuk Setoran Modal Nontunai | ||||||||
Pasal 16 | ||||||||
(1) | Entitas Restrukturisasi menggunakan nilai pasar atas pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka setoran modal nontunai. | |||||||
(2) | Penyetoran modal nontunai oleh Entitas Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Entitas Restrukturisasi lainnya dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat menggunakan nilai buku dalam pengalihan dan/atau perolehan harta. | |||||||
(3) | Terhadap penyetoran modal nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Entitas Restrukturisasi memperoleh saham dengan nilai perolehan sebesar nilai buku harta selain kas. | |||||||
Paragraf Keempat Penggunaan Nilai Buku untuk Pembayaran Dividen Nontunai | ||||||||
Pasal 17 | ||||||||
(1) | Entitas Restrukturisasi menggunakan nilai pasar atas pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka pembayaran dividen nontunai. | |||||||
(2) | Pembayaran dividen nontunai oleh Entitas Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Entitas Restrukturisasi lainnya dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat menggunakan nilai buku dalam pengalihan dan/atau perolehan harta. | |||||||
(3) | Terhadap dividen nontunai yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghasilan dividen yang diterima oleh Entitas Restrukturisasi yang menerima pengalihan harta dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. | |||||||
(4) | Dividen nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. | |||||||
Paragraf Kelima | ||||||||
Pasal 18 | ||||||||
(1) | Entitas Restrukturisasi menggunakan nilai pasar atas pengalihan dan/atau perolehan harta nontunai yang digunakan untuk melakukan transaksi tukar menukar harta. | |||||||
(2) | Tukar menukar harta antar Entitas Restrukturisasi dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan nilai buku. | |||||||
(3) | Selisih nilai buku antara harta yang dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: | |||||||
a. | keuntungan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh; atau | |||||||
b. | kerugian yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, | |||||||
oleh masing-masing Entitas Restrukturisasi yang melakukan pengalihan harta. | ||||||||
Paragraf Keenam Penggunaan Nilai Buku untuk Pembelian Kembali Saham dan/atau Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor | ||||||||
Pasal 19 | ||||||||
Transaksi pembelian kembali saham nontunai dan/atau pengurangan modal ditempatkan dan disetor nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dilakukan melalui: | ||||||||
a. | pembelian kembali saham nontunai; | |||||||
b. | penarikan kembali saham nontunai; atau | |||||||
c. | penurunan nilai nominal saham nontunai. | |||||||
Pasal 20 | ||||||||
(1) | Transaksi pembelian kembali saham nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a atau penarikan kembali saham nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri dari: | |||||||
a. | transaksi pengalihan harta nontunai; dan | |||||||
b. | transaksi pembelian atau penarikan kembali saham. | |||||||
(2) | Entitas Restrukturisasi menggunakan nilai pasar atas transaksi pembelian kembali saham nontunai atau penarikan kembali saham nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | |||||||
(3) | Pembelian kembali saham nontunai atau penarikan kembali saham nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Entitas Restrukturisasi dari Entitas Restrukturisasi lainnya dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat menggunakan nilai buku. | |||||||
(4) | Dalam hal pembelian kembali saham nontunai atau penarikan kembali saham nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nilai buku, Entitas Restrukturisasi yang menerima pengalihan harta nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: | |||||||
a. | mencatat perolehan nilai harta nontunai menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan | |||||||
b. | mencatat pengurangan nilai investasi sebesar nilai buku saham Entitas Restrukturisasi yang dibeli kembali. | |||||||
(5) | Atas selisih lebih antara: | |||||||
a. | nilai buku saham Entitas Restrukturisasi yang dibeli kembali; dan | |||||||
b. | nilai buku harta nontunai yang dialihkan, | |||||||
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. | ||||||||
(6) | Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai tarif sebesar 0% (nol persen). | |||||||
(7) | Dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebesar selisih nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (5). | |||||||
(8) | Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terutang saat terjadinya transaksi pembelian atau penarikan kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tanggal efektif restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10). | |||||||
(9) | Atas selisih kurang antara: | |||||||
a. | nilai buku saham Entitas Restrukturisasi yang dibeli kembali; dan | |||||||
b. | nilai buku harta nontunai yang dialihkan, | |||||||
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menjadi pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak. | ||||||||
(10) | Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Menteri. | |||||||
Pasal 21 | ||||||||
(1) | Transaksi penurunan nilai nominal saham nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri dari: | |||||||
a. | transaksi pengalihan harta nontunai; dan | |||||||
b. | transaksi penurunan nilai nominal saham. | |||||||
(2) | Entitas Restrukturisasi menggunakan nilai pasar atas pengalihan dan/atau perolehan harta nontunai yang digunakan untuk melakukan transaksi penurunan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | |||||||
(3) | Pengalihan harta nontunai dalam rangka transaksi penurunan nilai nominal saham nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Entitas Restrukturisasi dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat menggunakan nilai buku. | |||||||
(4) | Dalam hal pengalihan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nilai buku, Entitas Restrukturisasi yang menerima pengalihan harta nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: | |||||||
a. | mencatat perolehan nilai harta nontunai menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dan | |||||||
b. | mencatat pengurangan nilai investasi sebesar nilai buku harta nontunai yang diperoleh. | |||||||
(5) | Penghasilan yang diterima Entitas Restrukturisasi yang menerima pengalihan harta nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari pembayaran kembali modal yang disetorkan dalam rangka penurunan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. | |||||||
(6) | Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai tarif sebesar 0% (nol persen). | |||||||
(7) | Dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar nilai buku harta yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). | |||||||
(8) | Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terutang saat terjadinya pembayaran kembali modal yang disetorkan dalam rangka penurunan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tanggal efektif restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10). | |||||||
(9) | Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Menteri. | |||||||
Pasal 22 | ||||||||
Dalam hal Entitas Restrukturisasi yang menerima pengalihan harta nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (1) huruf a menjual atau mengalihkan kembali harta tersebut, berlaku ketentuan: | ||||||||
a. | keuntungan penjualan atau pengalihan harta tersebut merupakan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan | |||||||
b. | kerugian dari penjualan atau pengalihan harta tersebut tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. | |||||||
Paragraf Ketujuh Penggunaan Nilai Buku untuk Transaksi Pengalihan dan Perolehan Lini Usaha dengan Kas | ||||||||
Pasal 23 | ||||||||
(1) | Entitas Restrukturisasi menggunakan nilai pasar atas transaksi pengalihan dan perolehan lini usaha dengan kas kepada Entitas Restrukturisasi lainnya. | |||||||
(2) | Untuk transaksi pengalihan dan/atau perolehan lini usaha dengan kas antar Entitas Restrukturisasi dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat menggunakan nilai buku. | |||||||
(3) | Transaksi pengalihan dan perolehan lini usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: | |||||||
a. | pengalihan sebagian harta dan kewajiban; | |||||||
b. | pengalihan sekumpulan harta yang terkait suatu kegiatan bisnis; atau | |||||||
c. | pengalihan berupa kepemilikan saham subjek pajak dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham yang merepresentasikan suatu usaha atau bisnis yang dimilikinya. | |||||||
(4) | Transaksi pengalihan dan perolehan lini usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut: | |||||||
a. | hanya dapat dilakukan dalam rangka penyelamatan atau penyehatan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN; dan | |||||||
b. | hanya berlaku dalam hal nilai pembayaran kas sama dengan atau lebih besar dari nilai buku harta bersih yang dialihkan. | |||||||
(5) | Dalam hal nilai pembayaran kas yang diterima oleh Entitas Restrukturisasi yang mengalihkan lini usaha lebih besar dari nilai buku lini usaha yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, selisih lebihnya merupakan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Entitas Restrukturisasi yang mengalihkan lini usaha. | |||||||
(6) | Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar 0% (nol persen). | |||||||
(7) | Dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan nilai selisih lebih antara nilai buku harta yang dialihkan dengan nilai pembayaran kas. | |||||||
(8) | Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terutang saat terjadinya transaksi pengalihan dan perolehan lini usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tanggal efektif restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10). | |||||||
(9) | Bagi Entitas Restrukturisasi yang menerima pengalihan lini usaha dan membukukan selisih kurang antara nilai perolehan lini usaha dengan pembayaran kas, selisih kurang tersebut tidak dapat dibebankan dalam menghitung penghasilan kena pajak. | |||||||
(10) | Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Menteri. | |||||||
Bagian Ketiga Pengenaan Pajak Penghasilan atas Transaksi Pembebasan Utang dalam Rangka Likuidasi yang Melibatkan Entitas Restrukturisasi | ||||||||
Pasal 24 | ||||||||
(1) | Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f merupakan pinjaman dengan karakteristik sebagai berikut: | |||||||
a. | kreditur mengakui pinjaman secara ekonomis dan secara legal; | |||||||
b. | adanya tanggal jatuh tempo pinjaman; | |||||||
c. | adanya kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman; | |||||||
d. | adanya pembayaran sesuai jadwal pembayaran yang telah ditetapkan baik untuk pokok pinjaman dan imbal hasilnya; | |||||||
e. | pada saat pinjaman diperoleh, peminjam memiliki kemampuan untuk: | |||||||
1. | mendapatkan pinjaman dari kreditur independen; dan | |||||||
2. | membayar kembali pokok pinjaman dan imbal hasil pinjaman sebagaimana debitur independen; | |||||||
f. | didasarkan pada perjanjian pinjaman yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; | |||||||
g. | adanya konsekuensi hukum apabila peminjam gagal dalam mengembalikan pokok pinjaman dan/atau imbal hasilnya; dan | |||||||
h. | adanya hak tagih bagi pemberi pinjaman sebagai kreditur independen. | |||||||
(2) | Dalam hal pinjaman tidak memenuhi sebagian atau seluruh karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pinjaman tersebut diperlakukan sebagai ekuitas untuk keperluan perpajakan. | |||||||
(3) | Perlakuan sebagai ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku terhadap pinjaman tanpa bunga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan. | |||||||
Pasal 25 | ||||||||
(1) | Atas keuntungan karena pembebasan utang yang memenuhi seluruh karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) merupakan objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh. | |||||||
(2) | Atas keuntungan karena pembebasan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima atau diperoleh Entitas Restrukturisasi dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN dengan kriteria: | |||||||
a. | kreditur dan debitur terkait merupakan Entitas Restrukturisasi yang memiliki hubungan istimewa di antara keduanya; | |||||||
b. | debitur merupakan Entitas Restrukturisasi dalam proses likuidasi yang dibuktikan dengan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham mengenai pembubaran perusahaan diikuti dengan likuidasi atau berdasarkan penetapan pengadilan mengenai likuidasi; | |||||||
c. | penghapustagihan piutang oleh kreditur telah mendapatkan persetujuan sebagai berikut: | |||||||
1. | untuk kreditur BUMN telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN mengenai penghapusbukuan dan penghapustagihan; dan | |||||||
2. | untuk kreditur Anak Usaha BUMN telah disetujui sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Anak Usaha BUMN; dan | |||||||
d. | utang tersebut telah diakui secara hukum dan akuntansi sebelum 1 Januari 2026, | |||||||
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. | ||||||||
(3) | Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d termasuk pengakuan utang atas bunga pinjaman akibat pokok utang dimaksud yang timbul setelah 1 Januari 2026. | |||||||
(4) | Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 0% (nol persen). | |||||||
(5) | Dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan nilai utang yang dibebaskan. | |||||||
(6) | Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutang pada tanggal efektif pembebasan utang dalam dokumen pelunasan berupa perjanjian, surat keterangan lunas, atau dokumen lainnya yang diterbitkan kreditur yang menyatakan piutang tersebut telah lunas, dianggap lunas, atau dihapustagihkan. | |||||||
(7) | Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Menteri. | |||||||
Pasal 26 | ||||||||
(1) | Untuk memanfaatkan fasilitas pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Entitas Restrukturisasi yang dibebaskan utangnya, wajib menyampaikan pemberitahuan pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final dan dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Pajak. | |||||||
(2) | Pemberitahuan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: | |||||||
a. | subjek dan objek pembebasan utang dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); | |||||||
b. | maksud dari restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); | |||||||
c. | pernyataan bahwa utang yang dibebaskan memenuhi karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); dan | |||||||
d. | daftar utang yang dibebaskan. | |||||||
(3) | Pemberitahuan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dokumen berupa: | |||||||
a. | surat pernyataan mengenai kesesuaian subjek dan objek pembebasan utang dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dari: | |||||||
1. | Kepala Badan Pelaksana, dalam hal penghapusan utang dilakukan dalam rangka: | |||||||
a) | restrukturisasi BUMN dengan maksud peningkatan kinerja atau penambahan nilai; | |||||||
b) | restrukturisasi Anak Usaha BUMN; | |||||||
2. | Kepala BP BUMN, dalam hal penghapusan utang dilaksanakan dalam rangka restrukturisasi BUMN dengan maksud penyehatan; atau | |||||||
3. | Kepala BP BUMN selaku ketua komite penyelamatan, dalam hal penghapusan utang dilaksanakan dalam rangka restrukturisasi BUMN dengan maksud penyelamatan; | |||||||
b. | akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham mengenai pembubaran perusahaan diikuti dengan likuidasi atau berdasarkan penetapan pengadilan mengenai likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b; | |||||||
c. | dokumen persetujuan penghapustagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c; | |||||||
d. | perjanjian utang piutang, perikatan utang piutang atau dokumen yang dipersamakan; dan | |||||||
e. | dokumen pelunasan berupa perjanjian, surat keterangan lunas, atau dokumen lainnya yang diterbitkan kreditur yang menyatakan piutang tersebut telah lunas, dianggap lunas, atau dihapustagihkan. | |||||||
(4) | Kepala Badan Pelaksana, Kepala BP BUMN, atau Kepala BP BUMN selaku ketua komite penyelamatan bertanggung jawab atas kesesuaian subjek dan objek pembebasan utang dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2). | |||||||
(5) | Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan: | |||||||
a. | paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif pembebasan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6); atau | |||||||
b. | sebelum tanggal efektif restrukturisasi berikutnya dilaksanakan, dalam hal Entitas Restrukturisasi akan direstrukturisasi kembali sebelum 6 (enam) bulan. | |||||||
(6) | Entitas Restrukturisasi yang membebaskan dan dibebaskan utangnya menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: | |||||||
a. | memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal; dan | |||||||
b. | melunasi utang pajak yang masih harus dibayar. | |||||||
(7) | Tanggal efektif pembebasan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merujuk pada tanggal dalam dokumen pelunasan berupa perjanjian, surat keterangan lunas, atau dokumen lainnya yang diterbitkan kreditur yang menyatakan piutang tersebut telah lunas, dianggap lunas, atau dihapustagihkan. | |||||||
(8) | Dalam hal diketahui bahwa Entitas Restrukturisasi tidak memenuhi ketentuan: | |||||||
a. | kesesuaian karakteristik pembebasan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); | |||||||
b. | pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1); | |||||||
c. | kelengkapan dokumen pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau | |||||||
d. | jangka waktu pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), | |||||||
pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menjadi tidak berlaku dan atas transaksi tersebut dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. | ||||||||
(9) | Ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku juga bagi Entitas Restrukturisasi yang proses likuidasinya dibatalkan. | |||||||
(10) | Ketentuan mengenai: | |||||||
a. | tata cara penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); | |||||||
b. | contoh format dokumen pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); | |||||||
c. | dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan | |||||||
d. | contoh format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, | |||||||
diatur dalam Peraturan Menteri. | ||||||||
Pasal 27 | ||||||||
(1) | Terhadap pinjaman yang diperlakukan sebagai ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), penghapusan pinjaman tersebut: | |||||||
a. | bukan merupakan penghasilan bagi debitur; dan | |||||||
b. | tidak dapat dibebankan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi kreditur. | |||||||
(2) | Dalam hal terdapat pembebanan atas: | |||||||
a. | biaya imbal hasil; dan/atau | |||||||
b. | biaya lainnya, | |||||||
sehubungan dengan pinjaman yang diperlakukan sebagai ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), pembebanan dimaksud tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi debitur. | ||||||||
Bagian Keempat Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final Terhadap Restrukturisasi yang Melibatkan Entitas Restrukturisasi | ||||||||
Pasal 28 | ||||||||
(1) | Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Entitas Restrukturisasi dari pengalihan saham perusahaan terbuka dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) yang dapat menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dikecualikan atas pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final dari tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. | |||||||
(2) | Atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan dengan menggunakan tarif sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang PPh. | |||||||
(3) | Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Entitas Restrukturisasi dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) yang dapat menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya. | |||||||
(4) | Atas penghasilan dari transaksi yang menyebabkan pengalihan Partisipasi Interes yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas pengalihan Partisipasi Interes pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. | |||||||
(5) | Tata cara pengecualian dari pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. | |||||||
Bagian Kelima Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Entitas Restrukturisasi | ||||||||
Pasal 29 | ||||||||
(1) | Dalam hal penggabungan atau peleburan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dalam Tahun Pajak berjalan, jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang PPh Entitas Restrukturisasi yang menerima harta setelah penggabungan atau peleburan usaha tidak boleh lebih kecil dari penjumlahan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang PPh dari seluruh Entitas Restrukturisasi yang terkait sebelum penggabungan atau peleburan usaha. | |||||||
(2) | Dalam hal pemekaran atau pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan dalam Tahun Pajak berjalan, jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang PPh dari seluruh Entitas Restrukturisasi setelah restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN tidak boleh lebih kecil dari angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang PPh dari Entitas Restrukturisasi yang terkait sebelum restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN. | |||||||
(3) | Ketentuan jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai dengan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dilakukannya restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. | |||||||
(4) | Dalam hal Wajib Pajak setelah melakukan restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN mengalami peningkatan usaha sehingga angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang PPh seharusnya meningkat, besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | |||||||
(5) | Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan angsuran Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh. | |||||||
(6) | Pelunasan Pajak Penghasilan Tahun Pajak berjalan melalui pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan dari Entitas Restrukturisasi yang mengalihkan harta sehubungan dengan penggabungan atau peleburan usaha, dapat dipindahbukukan menjadi pelunasan Pajak Penghasilan tahun berjalan dari Entitas Restrukturisasi yang menerima pengalihan sepanjang belum dikreditkan oleh Entitas Restrukturisasi yang mengalihkan harta. | |||||||
Pasal 30 | ||||||||
Dalam hal diketahui Entitas Restrukturisasi tidak memenuhi ketentuan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku ketentuan: | ||||||||
a. | fasilitas restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 yang telah diperoleh Entitas Restrukturisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku; dan | |||||||
b. | atas pajak yang tidak atau kurang dibayar wajib dilunasi oleh Entitas Restrukturisasi ditambah dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. | |||||||
Bagian Keenam Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam Rangka Restrukturisasi yang Melibatkan Entitas Restrukturisasi | ||||||||
Pasal 31 | ||||||||
(1) | Atas pengalihan Barang Kena Pajak oleh Entitas Restrukturisasi dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak, tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak. | |||||||
(2) | Atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan antar Entitas Restrukturisasi yang dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, merupakan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam hal Entitas Restrukturisasi yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak. | |||||||
(3) | Atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan antar Entitas Restrukturisasi dalam rangka transaksi korporasi berupa: | |||||||
a. | pembayaran dividen nontunai; | |||||||
b. | pembelian kembali saham nontunai dan/atau pengurangan modal ditempatkan dan disetor nontunai; | |||||||
c. | tukar menukar harta; dan/atau | |||||||
d. | transaksi pengalihan dan perolehan harta dengan kas, | |||||||
merupakan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. | ||||||||
(4) | Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3): | |||||||
a. | diberikan kepada Entitas Restrukturisasi; dan | |||||||
b. | dilaksanakan tanpa menggunakan surat keterangan tidak dipungut. | |||||||
(5) | Dalam hal atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah selain Peraturan Pemerintah ini, fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh Entitas Restrukturisasi merupakan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. | |||||||
(6) | Dalam hal atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3): | |||||||
a. | telah mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah selain Peraturan Pemerintah ini; dan | |||||||
b. | dilakukan pengalihan dan/atau pemindahtanganan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak saat impor dan/atau perolehannya, | |||||||
dikecualikan dari kewajiban pembayaran kembali Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebelumnya telah diberikan fasilitas. | ||||||||
(7) | Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Entitas Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yang pajak masukannya pada saat impor atau perolehan Barang Kena Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pajak masukan tersebut tetap tidak dapat dikreditkan. | |||||||
(8) | Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan faktur pajak dan contoh transaksi penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. | |||||||
BAB IV PEMBERITAHUAN DAFTAR SUBJEK PENATAUSAHAAN STRUKTUR KEPEMILIKAN YANG MELIBATKAN BADAN, HOLDING INVESTASI, HOLDING OPERASIONAL, DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKI DAN RESTRUKTURISASI BUMN DAN ANAK USAHA BUMN | ||||||||
Pasal 32 | ||||||||
(1) | Kepala BP BUMN menyusun daftar subjek: | |||||||
a. | penatausahaan struktur kepemilikan yang melibatkan Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, dan/atau Entitas yang Dimiliki; dan | |||||||
b. | restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN, | |||||||
berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Badan Pelaksana. | ||||||||
(2) | Daftar subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: | |||||||
a. | daftar Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN terkait penatausahaan struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berhak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan; | |||||||
b. | daftar Entitas Restrukturisasi terkait restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang berhak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; | |||||||
c. | Nomor Pokok Wajib Pajak; dan | |||||||
d. | status dan kepemilikan efektif dari Badan pada entitas tersebut. | |||||||
(3) | Daftar subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Kepala BP BUMN. | |||||||
(4) | Daftar subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri. | |||||||
(5) | Dalam hal terdapat perubahan daftar subjek penatausahaan dan restrukturisasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BP BUMN menyampaikan perubahan daftar tersebut kepada Menteri. | |||||||
(6) | Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan dalam daftar subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyampaian pemberitahuan daftar subjek sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri. | |||||||
BAB V LAPORAN MENGENAI PENATAUSAHAAN STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN RESTRUKTURISASI BUMN DAN ANAK USAHA BUMN | ||||||||
Pasal 33 | ||||||||
(1) | Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, atau BUMN, dan Entitas Restrukturisasi yang: | |||||||
a. | memanfaatkan fasilitas pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sehubungan dengan penatausahaan struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan/atau | |||||||
b. | menggunakan nilai buku atas pengalihan atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), | |||||||
harus membuat laporan mengenai penatausahaan struktur kepemilikan dan restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sampai dengan harta yang dimaksud tidak lagi dimiliki oleh Entitas Restrukturisasi. | ||||||||
(2) | Laporan mengenai penatausahaan struktur kepemilikan dan/atau restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: | |||||||
a. | daftar transaksi penatausahaan struktur kepemilikan dan/atau restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN yang dilakukan; | |||||||
b. | daftar harta dan/atau ekuitas yang diperoleh; dan | |||||||
c. | daftar penyertaan modal pada: | |||||||
1. | Entitas Restrukturisasi; dan | |||||||
2. | entitas selain Entitas Restrukturisasi yang diakibatkan penatausahaan struktur kepemilikan dan/atau restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN. | |||||||
(3) | Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. | |||||||
(4) | Dalam hal laporan mengenai penatausahaan struktur kepemilikan dan/atau restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan, dilakukan tindakan pengawasan kepatuhan atau pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. | |||||||
(5) | Ketentuan mengenai contoh format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri. | |||||||
BAB VI | ||||||||
Bagian Kesatu Perlakuan Khusus Terkait Kewajiban Menyelenggarakan, Menyimpan, dan/atau Menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer | ||||||||
Pasal 34 | ||||||||
(1) | Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, Entitas yang Dimiliki, dan/atau BUMN dan Anak Usaha BUMN wajib: | |||||||
a. | menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi yang dilakukan dengan pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa; | |||||||
b. | menyelenggarakan, menyimpan, dan/atau menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer; dan | |||||||
c. | melaporkan transaksi afiliasi dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. | |||||||
(2) | Kewajiban untuk menyelenggarakan, menyimpan, dan/atau menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b timbul dalam hal Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, Entitas yang Dimiliki, dan/atau BUMN dan Anak Usaha BUMN memenuhi kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan/atau menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. | |||||||
(3) | Kewajiban Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional untuk menyelenggarakan, menyimpan, dan/atau menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan perlakuan khusus sampai dengan Tahun Pajak 2029. | |||||||
(4) | Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: | |||||||
a. | Badan menyelenggarakan, menyimpan, dan/atau menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara yang meliputi transaksi dengan Holding Investasi dan Holding Operasional; | |||||||
b. | Holding Investasi dan Entitas yang Dimiliki oleh Holding Investasi menyelenggarakan, menyimpan, dan/atau menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara yang meliputi transaksi dengan Badan, Holding Operasional, dan Entitas yang Dimiliki oleh Holding Investasi dalam satu Grup Usaha Holding Investasi; dan | |||||||
c. | Holding Operasional menyelenggarakan, menyimpan, dan/atau menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal yang meliputi transaksi dengan Badan dan Holding Investasi. | |||||||
(5) | Kewajiban BUMN dan Anak Usaha BUMN untuk menyelenggarakan, menyimpan, dan/atau menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan perlakuan khusus sampai dengan Tahun Pajak 2029. | |||||||
(6) | Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: | |||||||
a. | dokumen induk dan dokumen lokal diselenggarakan, disimpan, dan disampaikan oleh seluruh anggota Grup Usaha; | |||||||
b. | laporan per negara diselenggarakan dan disampaikan oleh entitas induk dari suatu Grup Usaha; dan | |||||||
c. | dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak meliputi transaksi antar Grup Usaha BUMN yang berbeda. | |||||||
(7) | Kewajiban Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, BUMN, dan Anak Usaha BUMN untuk melaporkan transaksi afiliasi dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan Tahun Pajak 2029 dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6). | |||||||
(8) | Kewajiban Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, BUMN, dan Anak Usaha BUMN untuk menyelenggarakan, menyimpan, dan/atau menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer atas transaksi dengan seluruh pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa setelah Tahun Pajak 2029 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. | |||||||
Bagian Kedua | ||||||||
Pasal 35 | ||||||||
(1) | Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional yang memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional, bukan merupakan Entitas Induk Utama dan bukan merupakan bagian dari Grup PMN. | |||||||
(2) | Holding Investasi yang memenuhi kriteria sebagai entitas dana investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional dan merupakan Entitas Induk Utama, dikecualikan dari Pajak Minimum Global. | |||||||
(3) | Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional yang memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau memenuhi kriteria sebagai entitas dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut: | |||||||
a. | dikecualikan dari kewajiban untuk melaporkan GIR dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka melaksanakan GloBE; dan | |||||||
b. | kewajiban untuk menyampaikan GIR dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan GloBE dilakukan oleh Entitas Konstituen yang dimiliki secara langsung oleh Badan, Holding Investasi, atau Holding Operasional. | |||||||
BAB VII EVALUASI | ||||||||
Pasal 36 | ||||||||
(1) | Menteri dan Kepala BP BUMN melakukan evaluasi atas pemberian fasilitas perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. | |||||||
(2) | Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. | |||||||
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN | ||||||||
Pasal 37 | ||||||||
(1) | Perlakuan perpajakan yang tidak diatur melalui Peraturan Pemerintah ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku umum. | |||||||
(2) | Perlakuan perpajakan dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan dan/atau restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2029. | |||||||
(3) | Perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sepanjang telah disampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Desember 2029. | |||||||
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN | ||||||||
Pasal 38 | ||||||||
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini: | ||||||||
1. | perlakuan perpajakan terhadap penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN oleh Entitas Restrukturisasi sampai dengan 31 Desember 2029 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini; | |||||||
2. | atas transaksi penatausahaan struktur kepemilikan yang melibatkan Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, dan/atau Entitas yang Dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang dilakukan sejak 1 Januari 2026 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, berlaku pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan: | |||||||
a. | menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku; | |||||||
b. | pajak yang telah dibayar atas transaksi tersebut tidak dapat dimintakan pengembalian; dan | |||||||
c. | harta yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dapat menjadi pengurang dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi pihak yang mengalihkan harta tersebut; | |||||||
3. | atas transaksi restrukturisasi yang melibatkan Entitas Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan sejak 1 Januari 2026 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, berlaku pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan: | |||||||
a. | menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku; | |||||||
b. | belum mengajukan permohonan izin penggunaan nilai buku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan; | |||||||
c. | pajak yang telah dibayar atas transaksi tersebut tidak dapat dimintakan pengembalian; dan | |||||||
d. | angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) berlaku dari masa pajak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dilakukannya restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; | |||||||
4. | atas transaksi restrukturisasi BUMN dan Anak BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilakukan sejak 1 Januari 2026 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang telah diajukan permohonan izin penggunaan nilai buku dan belum memperoleh keputusan, permohonan tersebut diproses sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan; | |||||||
5. | terhadap pihak yang mengalihkan dan/atau menerima pengalihan harta, serta memperoleh keuntungan dari pembebasan utang, dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan/atau restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) yang: | |||||||
a. | telah mendapatkan keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan; dan | |||||||
b. | belum memenuhi ketentuan persyaratan tujuan bisnis (business purpose test) selain terkait tujuan utama tidak dilakukan untuk penghindaran pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan, | |||||||
dikecualikan dari ketentuan penghitungan kembali menggunakan nilai pasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan; | ||||||||
6. | atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan antar Entitas Restrukturisasi mulai Masa Pajak September 2026 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, berlaku Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan | |||||||
7. | terhadap kewajiban Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, BUMN, dan Anak Usaha BUMN untuk menyelenggarakan, menyimpan, dan/atau menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer dan melaporkan transaksi afiliasi dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang timbul pada Tahun Pajak 2025 dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34. | |||||||
BAB X KETENTUAN PENUTUP | ||||||||
Pasal 39 | ||||||||
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | ||||||||
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. | ||||||||
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2026 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 19 Oktober 2026 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 157 | ||||||||
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA, PERUSAHAAN INDUK INVESTASI, PERUSAHAAN INDUK OPERASIONAL, DAN ENTITAS YANG DIMILIKINYA
I. | UMUM | |||||||
Dalam rangka mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berperan dalam penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Peran tersebut antara lain dilaksanakan melalui BUMN yang memiliki kedudukan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing perekonomian, menyediakan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum, serta memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Untuk mengoptimalkan peran BUMN, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur transformasi kelembagaan dan pengelolaan BUMN. Transformasi dan pengelolaan tersebut antara lain dilaksanakan melalui penataan fungsi pengaturan dan pengelolaan BUMN serta pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Holding Investasi, dan Holding Operasional. Penataan kelembagaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset dalam jangka panjang, memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN, serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pelaksanaan transformasi dan pengelolaan tersebut memerlukan penatausahaan struktur kepemilikan serta restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Penatausahaan struktur kepemilikan diperlukan sebagai konsekuensi atas perubahan struktur kepemilikan saham negara dan pengelolaan BUMN sesuai dengan Undang-Undang BUMN. Sementara itu, restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan penciptaan nilai perusahaan, melakukan penyehatan atau penyelamatan perusahaan, serta mewujudkan struktur kelompok usaha yang lebih efektif, efisien, sehat, dan berdaya saing. Penatausahaan struktur kepemilikan serta restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN dilaksanakan melalui beberapa aksi korporasi yang menimbulkan implikasi dan kewajiban perpajakan yang berbeda. Untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung kelancaran pelaksanaan transformasi dan pengelolaan BUMN, diperlukan pengaturan mengenai perlakuan perpajakan yang sesuai dengan karakteristik setiap transaksi. Pengaturan tersebut tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepatuhan perpajakan, dan tata kelola yang baik, serta mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia. Pasal 89A Undang-Undang BUMN mengamanatkan pengaturan perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, dan entitas yang dimilikinya, serta pihak ketiga yang bertransaksi dengan entitas tersebut, dalam Peraturan Pemerintah. Sejalan dengan tujuan transformasi dan pengelolaan BUMN, dukungan perpajakan dalam Peraturan Pemerintah ini difokuskan pada kegiatan penatausahaan struktur kepemilikan serta restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi perlakuan perpajakan dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan yang melibatkan Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, dan/atau Entitas yang Dimiliki; perlakuan perpajakan dalam rangka restrukturisasi yang melibatkan Entitas Restrukturisasi; perlakuan khusus terkait kewajiban atas pelaporan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; serta pemenuhan kewajiban pelaporan Pajak Minimum Global. Perlakuan perpajakan dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan dan restrukturisasi diberikan secara terukur dan terbatas kepada subjek, objek, dan bentuk transaksi yang memenuhi persyaratan. Pemberian perlakuan perpajakan tersebut disertai dengan mekanisme pemberitahuan, pemenuhan kewajiban perpajakan, penyampaian dokumen pendukung, dan pengawasan untuk memastikan pemanfaatannya sesuai dengan tujuan pemberian dukungan perpajakan. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan bentuk dukungan kebijakan perpajakan yang terarah terhadap transformasi dan pengelolaan BUMN dengan tetap menjaga tata kelola perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel. Terhadap aspek perpajakan yang tidak diberikan perlakuan khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. | ||||||||
II. | PASAL DEMI PASAL | |||||||
Pasal 1 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 2 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 3 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 4 | ||||||||
Ayat (1) | ||||||||
Yang dimaksud dengan "hibah" adalah hibah sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. | ||||||||
Ayat (2) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (3) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (4) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (5) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (6) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 5 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 6 | ||||||||
Ayat (1) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (2) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (3) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (4) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (5) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (6) | ||||||||
Yang dimaksud dengan "tanggal efektif pengalihan saham" adalah tanggal pada akta pengalihan saham. | ||||||||
Ayat (7) | ||||||||
Kewajiban pemenuhan ketentuan pada ayat ini berlaku untuk kedua belah pihak, baik pihak yang mengalihkan atau pihak yang menerima saham. | ||||||||
Huruf a | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Huruf b | ||||||||
Yang dimaksud dengan "melunasi utang pajak yang masih harus dibayar" adalah tidak mempunyai utang pajak atau masih mempunyai utang pajak tetapi seluruh utang tersebut telah memperoleh persetujuan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan pemberian Surat Keterangan Fiskal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. | ||||||||
Ayat (8) | ||||||||
Yang dimaksud dengan "pihak yang terkait bukan merupakan subjek pajak" adalah BP BUMN. | ||||||||
Ayat (9) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (10) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 7 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 8 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 9 | ||||||||
Ayat (1) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (2) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (3) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (4) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (5) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (6) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (7) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (8) | ||||||||
Yang dimaksud dengan "Entitas Restrukturisasi yang terkait" adalah pihak pengalih dan pihak penerima. | ||||||||
Huruf a | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Huruf b | ||||||||
Yang dimaksud dengan "melunasi utang pajak yang masih harus dibayar" adalah tidak mempunyai utang pajak atau masih mempunyai utang pajak tetapi seluruh utang tersebut telah memperoleh persetujuan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan pemberian Surat Keterangan Fiskal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. | ||||||||
Ayat (9) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (10) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (11) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 10 | ||||||||
Ayat (1) | ||||||||
Pencatatan perolehan nilai harta yang dilakukan untuk keperluan perpajakan antara lain perhitungan pajak terutang dan pelaporan dokumen perpajakan. | ||||||||
Ayat (2) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (3) | ||||||||
Penyusutan dan amortisasi pada ayat ini merujuk pada ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi dalam Undang-Undang PPh. | ||||||||
Ayat (4) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (5) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (6) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 11 | ||||||||
Ayat (1) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (2) | ||||||||
Misalnya, terjadi penggabungan usaha antara PT A dan PT B, dengan PT A sebagai entitas yang menerima penggabungan (surviving entity). PT A memiliki nilai sisa kerugian fiskal sebesar Rp1.000.000.000,00 dan PT B memiliki nilai sisa kerugian fiskal sebesar Rp200.000.000,00. Nilai sisa kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan di tahun pajak tersebut dan seterusnya oleh PT A dibatasi menjadi paling banyak sebesar Rp200.000.000,00. Adapun sisa kerugian fiskal sebesar Rp800.000.000,00 tidak dapat dikompensasikan. | ||||||||
Misalnya, terjadi penggabungan usaha antara PT A, PT B, dan PT C, dengan PT A sebagai entitas yang menerima penggabungan (surviving entity). PT A memiliki nilai sisa kerugian fiskal sebesar Rp1.000.000.000,00, PT B memiliki nilai sisa kerugian fiskal Rp200.000.000,00 dan PT C tidak memiliki sisa kerugian fiskal. Dalam hal ini, seluruh nilai sisa kerugian fiskal PT A sebesar Rp1.000.000.000,00 tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan di tahun pajak tersebut dan seterusnya. | ||||||||
Pasal 12 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 13 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 14 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 15 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 16 | ||||||||
Ayat (1) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (2) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (3) | ||||||||
Untuk keperluan perpajakan nilai perolehan saham yang diterima Entitas Restrukturisasi dari penyetoran modal nontunai yang menggunakan nilai buku adalah sebesar nilai buku aset tersebut. | ||||||||
Misalnya, PT A menyetorkan mesin dengan nilai buku fiskal sebesar Rp100.000.000,00 dan nilai pasarnya sebesar Rp150.000.000,00 kepada PT B sebagai penyertaan modal dan memperoleh 1000 lembar saham PT B (bukan perusahaan terbuka), maka nilai perolehan 1000 lembar saham PT B tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,00. | ||||||||
Pada saat PT A menjual kembali saham PT B kepada pihak ketiga, penghasilan dari pelepasan aset tersebut dihitung dari selisih antara nilai pasar pada tanggal pelepasan dengan nilai perolehan sebesar Rp100.000.000,00. | ||||||||
Pasal 17 | ||||||||
Ayat (1) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (2) | ||||||||
Transaksi dividen nontunai secara ekonomis dapat dipersamakan dengan dua transaksi yang terjadi bersamaan, yaitu transaksi penjualan atau pengalihan harta nontunai dan transaksi pembagian dividen. | ||||||||
Keuntungan pelepasan/pengalihan harta nontunai Entitas Restrukturisasi yang diberikan fasilitas nilai buku tidak terealisasi pada transaksi ini, sehingga pemajakan atas keuntungan pelepasan/pengalihan harta dimaksud ditunda sampai dengan Entitas Restrukturisasi yang menerima dividen menjual atau mengalihkan harta nontunai dimaksud di luar cakupan fasilitas perlakuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. | ||||||||
Misalnya, dalam hal PT A mengalihkan aset berupa saham PT C sebagai dividen nontunai dengan nilai buku fiskal sebesar Rp100.000.000,00 dan nilai pasar sebesar Rp150.000.000,00 kepada PT B sebagai pemegang saham, pengalihan aset tersebut dapat menggunakan nilai buku dan tidak ada pemajakan seketika bagi PT A atas keuntungan pelepasan/pengalihan aset tersebut. | ||||||||
PT B selaku pihak yang menerima aset mencatat nilai perolehan aset berupa saham PT C sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan perpajakan. | ||||||||
Pemajakan atas keuntungan pelepasan/pengalihan aset dimaksud ditunda sampai dengan PT B menjual saham PT C kepada pihak ketiga. Dalam hal demikian, penghasilan dari pelepasan aset tersebut dihitung dari selisih antara nilai pasar pada tanggal pelepasan dengan nilai perolehan sebesar Rp100.000.000,00. | ||||||||
Bagi PT B, penghasilan dividen nontunai tersebut dapat dikecualikan dari objek pajak selama memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh. | ||||||||
Ayat (3) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (4) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 18 | ||||||||
Ayat (1) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (2) | ||||||||
Tukar menukar harta yang diatur dalam Pasal ini adalah tukar menukar atas harta yang oleh kedua Entitas Restrukturisasi yang bertransaksi dibukukan sebagai aset. Saham yang diterbitkan Entitas Restrukturisasi yang melakukan transaksi ini tidak termasuk dalam pengertian harta dalam Pasal ini. | ||||||||
Misalnya, PT A menyerahkan saham PT B sedangkan PT B menyerahkan sebuah mesin pabrik. Transaksi tersebut bukan merupakan tukar menukar harta yang diatur dalam Pasal ini karena salah satu yang dipertukarkan adalah saham PT B, yang oleh PT B dibukukan sebagai ekuitas. | ||||||||
Ayat (3) | ||||||||
Walaupun pengalihan harta dalam rangka penatausahaan BUMN dan Anak Usaha BUMN telah menggunakan nilai buku, dalam hal terdapat selisih nilai buku antara harta yang dipertukarkan, maka atas selisih tersebut diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian yang diperhitungkan dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. | ||||||||
Ketentuan tersebut juga diberlakukan dalam hal harta yang dipertukarkan adalah tanah dan/atau bangunan. Misalnya, PT A menyerahkan aset berupa saham PT C, sedangkan PT B menyerahkan aset berupa tanah. Nilai buku fiskal saham PT C adalah sebesar Rp260.000.000,00 sedangkan nilai buku fiskal tanah adalah sebesar Rp350.000.000,00. Atas transaksi tukar menukar tersebut, PT A akan memperoleh keuntungan sebesar Rp90.000.000,00 yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh. Di sisi lain, PT B akan mencatatkan kerugian sebesar Rp90.000.000,00 yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. | ||||||||
Pasal 19 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 20 | ||||||||
Ayat (1) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (2) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (3) | ||||||||
Keuntungan pelepasan harta nontunai Entitas Restrukturisasi yang diberikan fasilitas nilai buku tidak terealisasi pada transaksi ini, sehingga pemajakan atas keuntungan pelepasan harta dimaksud ditunda sampai dengan Entitas Restrukturisasi yang menerima harta menjual atau mengalihkan harta nontunai dimaksud di luar cakupan fasilitas perlakuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. | ||||||||
Misalnya, dalam hal PT A mengalihkan aset berupa saham PT C yang memiliki nilai buku fiskal sebesar Rp100.000.000,00 dan nilai pasar sebesar Rp150.000.000,00 kepada PT B sebagai pemegang sahamnya untuk tujuan pembelian kembali saham, pengalihan aset tersebut dapat menggunakan nilai buku dan tidak ada pemajakan seketika bagi PT A atas keuntungan pelepasan/pengalihan aset tersebut. PT B selaku pihak yang menerima aset mencatat nilai perolehan aset berupa saham PT C sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan perpajakan. | ||||||||
Pemajakan atas keuntungan pelepasan/pengalihan aset dimaksud ditunda sampai dengan PT B menjual saham PT C kepada pihak ketiga. Dalam hal demikian, penghasilan dari pelepasan aset tersebut dihitung dari selisih antara nilai pasar pada tanggal pelepasan dengan nilai perolehan sebesar Rp100.000.000,00. | ||||||||
Selaras dengan pelepasan harta nontunai, keuntungan pelepasan harta berupa saham Entitas Restrukturisasi juga diberikan fasilitas nilai buku sehingga tidak ada pemajakan seketika pada saat terjadinya transaksi pembelian kembali saham. | ||||||||
Misalnya, PT A membeli kembali sahamnya dari PT B dengan aset nontunai. Nilai pasar saham PT A yang dibeli kembali adalah sebesar Rp150.000.000,00 dan nilai buku dalam rangka perpajakan yang dicatat oleh PT B adalah sebesar Rp130.000.000,00. Transaksi tersebut dapat menggunakan nilai buku dan tidak ada pemajakan seketika bagi PT B atas keuntungan pelepasan/pengalihan aset berupa saham PT A tersebut. | ||||||||
Nilai perolehan saham yang dibeli kembali oleh PT A adalah sebesar Rp130.000.000,00. | ||||||||
Ayat (4) | ||||||||
Dalam transaksi pembelian atau penarikan kembali saham nontunai, nilai perolehan saham yang dibeli atau ditarik kembali untuk keperluan perpajakan akan berkurang sebesar nilai buku saham Entitas Restrukturisasi yang dibeli kembali. | ||||||||
Misalnya, PT B memiliki 10% saham PT A dengan nilai perolehan untuk kepentingan perpajakan sebesar Rp130.000.000,00. Kemudian, PT A membeli kembali seluruh sahamnya yang dimiliki PT B (10%) dengan kompensasi aset nontunai. Untuk keperluan perpajakan, nilai perolehan saham PT A yang dicatat PT B setelah transaksi pembelian kembali saham berkurang sebesar Rp130.000.000,00 menjadi Rp0,00. PT B selanjutnya mencatat aset nontunai sebesar nilai buku yang sebelumnya dicatat oleh PT A. | ||||||||
Ayat (5) | ||||||||
Misalnya, PT A mengalihkan aset berupa mesin yang memiliki nilai buku fiskal sebesar Rp100.000.000,00 dan nilai pasar sebesar Rp90.000.000,00 kepada PT B sebagai pemegang sahamnya untuk tujuan pembelian kembali saham. Nilai pasar saham PT A yang dibeli kembali adalah sebesar Rp90.000.000,00 dan nilai buku fiskal adalah sebesar Rp60.000.000,00. Dalam hal ini, PT B akan memperoleh keuntungan pelepasan aset sebesar Rp40.000.000,00 (selisih nilai buku saham PT A dengan nilai buku mesin) yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final. | ||||||||
Ayat (6) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (7) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (8) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (9) | ||||||||
Misalnya, PT A mengalihkan aset berupa mesin yang memiliki nilai buku fiskal sebesar Rp100.000.000,00 dan nilai pasar sebesar Rp90.000.000,00 kepada PT B sebagai pemegang sahamnya untuk tujuan pembelian kembali saham. Nilai pasar saham PT A yang dibeli kembali adalah sebesar Rp90.000.000,00 dan nilai buku fiskal adalah sebesar Rp60.000.000,00. | ||||||||
Dalam hal ini, PT A akan mencatat kerugian pelepasan aset sebesar Rp40.000.000,00 (selisih nilai buku saham PT A dengan nilai buku mesin). Selisih ini tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. | ||||||||
Ayat (10) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 21 | ||||||||
Ayat (1) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (2) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (3) | ||||||||
Keuntungan pelepasan harta nontunai Entitas Restrukturisasi yang diberikan fasilitas nilai buku tidak terealisasi pada transaksi ini, sehingga pemajakan atas keuntungan pelepasan harta dimaksud ditunda sampai dengan Entitas Restrukturisasi yang menerima harta menjual atau mengalihkan harta nontunai dimaksud di luar cakupan fasilitas perlakuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. | ||||||||
Misalnya, dalam hal PT A mengalihkan aset berupa saham PT C yang memiliki nilai buku fiskal sebesar Rp100.000.000,00 dan nilai pasar sebesar Rp150.000.000,00 kepada PT B sebagai pemegang sahamnya untuk tujuan penurunan nilai nominal saham, pengalihan aset tersebut dapat menggunakan nilai buku dan tidak ada pemajakan seketika bagi PT A atas keuntungan pelepasan/pengalihan aset tersebut. | ||||||||
PT B selaku pihak yang menerima aset mencatat nilai perolehan aset berupa saham PT C sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan perpajakan. | ||||||||
Ayat (4) | ||||||||
Dalam transaksi penurunan nilai nominal saham, nilai perolehan saham untuk keperluan perpajakan akan berkurang sebesar nilai buku harta nontunai yang diperoleh. | ||||||||
Misalnya, PT A melakukan transaksi penurunan nilai nominal saham dan memberikan harta non tunai sebagai kompensasi atas penurunan nilai nominal kepada PT B selaku pemegang saham. Apabila nilai buku fiskal awal saham di PT A yang dicatat oleh PT B adalah sebesar Rp250.000.000,00 dan nilai buku fiskal harta nontunai yang diperoleh adalah sebesar Rp100.000.000,00, maka untuk keperluan perpajakan, nilai perolehan aset investasi berupa saham di PT A yang dicatat oleh PT B setelah transaksi penurunan nilai saham menjadi sebesar Rp150.000.000,00. | ||||||||
Ayat (5) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (6) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (7) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (8) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (9) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 22 | ||||||||
Huruf a | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Huruf b | ||||||||
Pada prinsipnya, penjualan atau pengalihan harta nontunai dalam rangka pembelian atau penarikan kembali saham dan penurunan nilai nominal saham oleh Entitas Restrukturisasi sudah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0% (nol persen) sampai sebesar nilai buku harta pada saat dialihkan. Dengan demikian, dalam hal terjadi penjualan atau pengalihan atas harta tersebut dengan nilai lebih rendah dari nilai buku, kerugian dari penjualan atau pengalihan kembali harta tersebut tidak dapat dijadikan pengurang dalam menentukan penghasilan kena pajak. | ||||||||
Pasal 23 | ||||||||
Ayat (1) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (2) | ||||||||
Dalam rangka mempercepat penyelamatan atau penyehatan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN, perlakuan transaksi pengalihan lini usaha antar Entitas Restrukturisasi dapat menggunakan nilai buku dan/atau dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. | ||||||||
Namun demikian, penggunaan nilai buku dan/atau pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut tidak menyebabkan penurunan basis pajak yang telah ada atau double dipping fasilitas untuk transaksi yang sama, sehingga meskipun satu entitas mengakui penghasilan atas selisih pembayaran pengalihan lini usaha dan diberikan fasilitas Pajak Penghasilan final dengan tarif 0% (nol persen), Entitas Restrukturisasi yang memperoleh lini bisnis tidak dapat mengakui selisih tersebut sebagai pengurangan penghasilan bruto atau kerugian dari luar usaha. | ||||||||
Misalnya, PT A mengalihkan lini usaha hotel dengan nilai buku sebesar Rp100.000.000,00 kepada PT B. Atas transaksi ini, PT B membayar sebesar Rp150.000.000,00 kepada PT A. Pengalihan aset tersebut dapat menggunakan nilai buku. PT A akan mencatat keuntungan pelepasan aset sebesar Rp50.000.000,00 dan atas keuntungan tersebut dikenai PPh final 0% (nol persen) dengan dasar pengenaan pajak sebesar Rp50.000.000,00. PT B selaku pihak yang menerima aset mencatat nilai perolehan lini usaha hotel sebesar Rp100.000.000,00 di dokumen pelaporan perpajakan. Atas penyusutan dan/atau amortisasi aset-aset yang diperoleh PT B dalam transaksi ini, dapat dibebankan oleh PT B dalam menghitung penghasilan kena pajak. PT B juga akan mencatat selisih kurang sebesar Rp50.000.000,00 yang tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. | ||||||||
Ayat (3) | ||||||||
Huruf a | ||||||||
Contoh dari sebagian harta dan kewajiban adalah pengalihan bisnis logistik yang terdiri dari truk, gudang dan uang muka kepada pelanggan. | ||||||||
Huruf b | ||||||||
Contoh dari sekumpulan harta yang terkait suatu kegiatan bisnis adalah tanah dan bangunan yang dapat segera digunakan untuk usaha perhotelan. | ||||||||
Huruf c | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (4) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (5) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (6) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (7) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (8) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (9) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (10) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 24 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 25 | ||||||||
Ayat (1) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (2) | ||||||||
Hubungan istimewa pada ayat ini merujuk pada hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh. | ||||||||
Adapun pengakuan utang yang dimaksud dalam ayat ini adalah pengakuan atas pokok utang secara hukum dan akuntansi sebelum 1 Januari 2026. | ||||||||
Yang dimaksud dengan persetujuan "sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Anak Usaha BUMN" adalah persetujuan dapat diberikan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau rapat umum pemegang saham yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan. | ||||||||
Ayat (3) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (4) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (5) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (6) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (7) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 26 | ||||||||
Ayat (1) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (2) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (3) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (4) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (5) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (6) | ||||||||
Huruf a | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Huruf b | ||||||||
Yang dimaksud dengan "melunasi utang pajak yang masih harus dibayar" adalah tidak mempunyai utang pajak atau masih mempunyai utang pajak tetapi seluruh utang tersebut telah memperoleh persetujuan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan pemberian Surat Keterangan Fiskal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. | ||||||||
Ayat (7) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (8) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (9) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (10) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 27 | ||||||||
Ayat (1) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (2) | ||||||||
Yang dimaksud dengan "biaya lainnya" antara lain biaya notaris dan biaya konsultan hukum. | ||||||||
Pasal 28 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 29 | ||||||||
Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang besarnya angsuran bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang PPh dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Entitas Restrukturisasi yang memperoleh fasilitas perpajakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. | ||||||||
Misalnya, PT A dan PT B melakukan penggabungan usaha pada Bulan September 2027. Entitas yang bertahan adalah PT B. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang PPh Tahun Pajak 2027 PT A sebelum penggabungan adalah sebesar Rp135.000.000,00 dan angsuran PPh Pasal 25 Undang-Undang PPh Tahun 2027 PT B sebelum penggabungan adalah sebesar Rp115.000.000,00. PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2027 pada 30 April 2028. | ||||||||
Angsuran PPh Pasal 25 Undang-Undang PPh PT B setelah penggabungan usaha tidak boleh lebih kecil dari Rp250.000.000,00 dan jumlah angsuran tersebut berlaku sampai PT B melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2027 (Januari - Desember 2027) pada tanggal 30 April 2028. | ||||||||
Pasal 30 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 31 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 32 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 33 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 34 | ||||||||
Ayat (1) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (2) | ||||||||
Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan/atau menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer terdiri dari batas minimum nilai peredaran bruto, nilai transaksi afiliasi, dan tarif pajak di negara pihak afiliasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. | ||||||||
Ayat (3) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (4) | ||||||||
Holding Investasi menyelenggarakan Dokumen Penentuan Harga Transfer hanya meliputi transaksi afiliasi dengan Entitas yang Dimiliki oleh Holding Investasi dalam satu Grup Usahanya. | ||||||||
Contoh penerapan kewajiban menyelenggarakan Dokumen Penentuan Harga Transfer oleh Holding Investasi: | ||||||||
Grup Holding Investasi A, dengan PT A sebagai entitas induk dan PT A1 sebagai anak usaha. | ||||||||
Grup Holding Investasi B, dengan PT B sebagai entitas induk dan PT B1 sebagai anak usaha. | ||||||||
Terdapat transaksi pembayaran jasa dari PT A1 kepada PT B1 dan transaksi pembayaran bunga dari PT A1 kepada PT A. | ||||||||
Dalam menyelenggarakan Dokumen Penentuan Harga Transfer oleh Grup Holding Investasi A dan Grup Holding Investasi B, tidak termasuk transaksi antara PT A1 dan PT B1. | ||||||||
Ayat (5) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (6) | ||||||||
Entitas induk Grup Usaha dan Anak Usaha BUMN memiliki kewajiban menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas transaksi dengan pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan menyelenggarakan, menyimpan, dan/atau menyampaikan dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara yang meliputi transaksi antar anggota grup dalam suatu Grup Usaha. | ||||||||
Entitas induk Grup Usaha merupakan entitas yang dimiliki langsung oleh Badan atau Holding Operasional. Sementara itu, anggota grup dalam suatu Grup Usaha adalah anak usaha yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas induk Grup Usaha. | ||||||||
Contoh penerapan kewajiban menyelenggarakan Dokumen Penentuan Harga Transfer oleh BUMN dan Anak Usaha BUMN: | ||||||||
Grup A merupakan BUMN sektor kesehatan, di mana A merupakan entitas induk dengan anak usaha X. | ||||||||
Grup B merupakan BUMN sektor perbankan, di mana B merupakan entitas induk dengan anak usaha Y. | ||||||||
Terdapat transaksi pembayaran jasa dari X kepada Y dan transaksi pembayaran bunga dari X kepada A. | ||||||||
Dalam menyelenggarakan Dokumen Penentuan Harga Transfer oleh Grup A dan Grup B, tidak termasuk transaksi antara X dan Y. | ||||||||
Ayat (7) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (8) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 35 | ||||||||
Ayat (1) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (2) | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Ayat (3) | ||||||||
Huruf a | ||||||||
Yang dimaksud dengan "Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka melaksanakan GloBE" adalah surat pemberitahuan atas penghitungan pajak tambahan pada tahun pengenaan GloBE yang dilaporkan sebagai surat pemberitahuan periode pelaporan tahun pajak GloBE oleh Entitas Konstituen yang merupakan subjek pajak dalam negeri. | ||||||||
Huruf b | ||||||||
Yang dimaksud dengan "Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan GloBE" adalah surat yang digunakan oleh Entitas Induk yang merupakan subjek pajak dalam negeri untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai GloBE. | ||||||||
Pasal 36 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 37 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 38 | ||||||||
Angka 1 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Angka 2 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Angka 3 | ||||||||
PT A melakukan transaksi pertama yaitu pemisahan usaha logistik dengan membentuk PT B. Selanjutnya PT A melakukan transaksi kedua yaitu mengalihkan saham di PT B kepada PT C sebagai pemegang saham PT A dengan cara dividen nontunai. PT C selanjutnya melakukan transaksi ketiga mengalihkan saham di PT B kepada PT E dengan cara peningkatan modal nontunai. | ||||||||
Transaksi pertama, kedua, dan ketiga terjadi sebelum tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Ketiga transaksi tersebut dapat memanfaatkan fasilitas perlakuan perpajakan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang pemberitahuan disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dan memenuhi ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Pemberitahuan disampaikan sesuai urutan terjadinya transaksi, yaitu pemberitahuan transaksi pertama disampaikan sebelum pemberitahuan transaksi kedua, dan seterusnya. | ||||||||
Angka 4 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Angka 5 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Angka 6 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Angka 7 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
Pasal 39 | ||||||||
Cukup jelas. | ||||||||
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7203 | ||||||||
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.