Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7140);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan meliputi penerimaan dari:

 

a.

jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;

 

b.

jasa penilaian kompetensi;

 

c.

jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;

 

d.

jasa pengembangan aplikasi audit; dan

 

e.

jasa pemeriksaan eksternal.

(2)

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d memiliki jenis dan tarif dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:

 

a.

jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a;

 

b.

jasa penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b; dan

 

c.

jasa pengembangan aplikasi audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d,

 

selain tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.

(2)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan dapat menyelenggarakan jasa pelatihan struktural kepemimpinan berupa pelatihan struktural kepemimpinan administrator dan pelatihan struktural kepemimpinan pengawas dan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:

 

a.

jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa:

 

 

1.

pelatihan teknis pemeriksaan keuangan negara;

 

 

2.

workshop/seminar/pengembangan profesi berkelanjutan sertifikasi profesi pemeriksa keuangan negara;

 

 

3.

pelatihan pemeriksaan keuangan negara internasional;

 

 

4.

akreditasi penyelenggara pelatihan pemeriksaan keuangannegara;dan

 

 

5.

ujian registrasi dan sertifikasi;

 

b.

jasa penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b berupa:

 

 

1.

penilaian kompetensi individu;

 

 

2.

penilaian potensi;

 

 

3.

wawancara umum;

 

 

4.

penyampaian umpan balik; dan

 

 

5.

konseling kerja; dan

 

c.

jasa pengembangan aplikasi audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa jasa pengembangan aplikasi audit modul standar,

 

tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.

(2)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa penyediaan bahan ajar bagi pihak eksternal, tidak termasuk biaya pengiriman.

(3)

Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan.

(3)

Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan wajib disetor ke Kas Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6707), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6707), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Maret 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Maret 2026

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

 

Badan Pemeriksa Keuangan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1

 

 

Ayat (1)

 

 

 

Huruf a

 

 

 

 

Yang dimaksud dengan "jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara" adalah kegiatan pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan di bidang pemeriksaan keuangan negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam peraturan ini, terdapat 4 (empat) metode penyelenggaraan pelatihan yaitu:

 

 

 

 

1.

Metode pembelajaran klasikal/tatap muka adalah metode pembelajaran melalui pertemuan tatap muka antara pengajar dan peserta pelatihan, di ruang yang sama pada waktu yang bersamaan juga untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi.

 

 

 

 

2.

Metode pembelajaran jarak jauh (distance learning) adalah metode pembelajaran di mana pengajar dan peserta pelatihan tidak berkumpul di ruang yang sama pada waktu yang bersamaan. Interaksi antara pengajar dan peserta pelatihan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi berupa aplikasi komunikasi langsung jarak jauh (video conference).

 

 

 

 

3.

Metode pembelajaran mandiri (self learning) adalah metode pembelajaran di mana peserta pelatihan mempelajari materi pelatihan secara mandiri tanpa didampingi oleh pengajar.

 

 

 

 

4.

Metode pembelajaran campuran (blended learning) adalah metode pembelajaran yang menggabungkan dua atau tiga metode pembelajaran di atas: klasikal dan/distance learning dan/self learning.

 

 

 

Huruf b

 

 

 

 

Yang dimaksud dengan "jasa penilaian kompetensi" adalah kegiatan mengidentifikasi keahlian, pengetahuan dan karakteristik individu, antara lain melalui penilaian kompetensi, penilaian potensi, wawancara umum, penyampaian umpan balik, dan konseling kerja.

 

 

 

Huruf c

 

 

 

 

Yang dimaksud dengan "jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi" adalah kegiatan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi antara lain pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara dan penilaian kompetensi.

 

 

 

Huruf d

 

 

 

 

Yang dimaksud dengan "jasa pengembangan aplikasi audit" adalah kegiatan pengembangan sistem informasi berupa aplikasi yang dapat digunakan untuk menunjang proses audit.

 

 

 

Huruf e

 

 

 

 

Yang dimaksud dengan "jasa pemeriksaan eksternal" adalah kegiatan pemberian jasa pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan/atau jasa pemeriksaan lainnya kepada sebuah organisasi/badan nasional atau internasional.

 

 

Ayat (2)

 

 

 

Yang dimaksud dengan "tarif" dalam ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi.

 

 

Ayat (3)

 

 

 

Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan" antara lain: penunjukan resmi pemenang, proposal, nota kesepahaman, dan terms of audit engagements.

 

 

Ayat (4)

 

 

 

Cukup jelas.

 

Pasal 2

 

 

Cukup jelas.

 

Pasal 3

 

 

Cukup jelas.

 

Pasal 4

 

 

Ayat (1)

 

 

 

Tarif pelatihan pemeriksaan keuangan negara yang diselenggarakan dengan metode blended learning dihitung per peserta berdasarkan perpaduan metode pembelajaran yang diterapkan (klasikal dan/distance learning dan/self learning) serta jumlah hari pelatihan dan atau jam pelatihan yang diselenggarakan.

 

 

Ayat (2)

 

 

 

Cukup jelas.

 

 

Ayat (3)

 

 

 

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur standar biaya.

 

Pasal 5

 

 

Ayat (1)

 

 

 

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain untuk memberikan pengetahuan dan peningkatan kapasitas tentang pemeriksaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara kepada pelajar, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, jurnalis, tokoh masyarakat, pekerja sosial, dan pihak lain yang ditentukan Badan Pemeriksa Keuangan.

 

 

Ayat (2)

 

 

 

Cukup jelas.

 

 

Ayat (3)

 

 

 

Cukup jelas.

 

Pasal 6

 

 

Cukup jelas.

 

Pasal 7

 

 

Cukup jelas.

 

Pasal 8

 

 

Cukup jelas.

 

Pasal 9

 

 

Cukup jelas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7170