Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa dalam rangka simplifikasi untuk efektivitas dan efisiensi serta mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5A ayat (2), Pasal 26 ayat (3) huruf d, Pasal 31 ayat (3), Pasal 34A ayat (5), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 50A huruf c, Pasal 53 ayat (4), Pasal 53A, Pasal 62 huruf g, Pasal 66 ayat (5), Pasal 72 ayat (8), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), Pasal 79 ayat (5), dan Pasal 118 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Hari adalah hari kerja.

Tunjangan Purnatugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah berakhir masa jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.

Dana Konservasi adalah dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana dan berkesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Dana Rehabilitasi adalah dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan kegiatan pendukungnya guna memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan.

Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tern pat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Sistem Informasi Desa adalah kebijakan tata kelola data Desa untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penatalaksanaan Pemerintah Desa adalah serangkaian proses pengaturan, pengelolaan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya menguatkan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan yang mandiri, merdeka, berdaulat, dan berdaya saing melalui peningkatan kapasitas, keterampilan, dan kompetensi, termasuk pengetahuan, sikap, dan perilaku, yang dilaksanakan melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat Desa, sehingga masyarakat Desa mampu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi aktif dalam memanfaatkan potensi dan Aset Desa untuk mewujudkan kesejahteraan bersama yang dikelola secara mandiri, transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Masyarakat Desa adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah Desa dan memiliki kesamaan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan hubungan sosial yang erat, serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah upaya memperkuat Desa sebagai kebaikan bersama yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dengan cara membudayakan nilai-nilai Pancasila, mengaktualisasikan keswadayaan dan gotong royong, memajukan kebudayaan Desa, memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, mencegah serta menangani konflik sosial, menegakkan hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara di Desa, serta membudayakan dan menegakkan hukum di Desa, guna membangun ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah perpaduan pembangunan antardesa dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Badan layanan umum di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup dan/atau kehutanan yang selanjutnya disingkat BLU adalah unit organisasi noneselon di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup dan/atau kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembentukan Desa dapat diprakarsai oleh:

a.

Pemerintah; atau

b.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

Prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian terkait.

Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembentukan Desa oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:

a.

pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;

b.

penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru; atau

c.

penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibahas oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga Pemerintah nonkementerian pemrakarsa serta Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dapat meminta pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga Pemerintah nonkementerian terkait.

Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati untuk membentuk Desa, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan Desa.

Keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun wajib ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan menetapkan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan prakarsa Masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya Masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat berupa:

a.

pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;

b.

penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru; atau

c.

penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan Masyarakat Desa yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibahas oleh BPD induk dalam Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.

Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati/Wali Kota sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan pemekaran Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bupati/Wali Kota setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membentuk tim penataan Desa.

Tim penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

 

a.

unsur Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;

 

b.

camat atau sebutan lain; dan

 

c.

unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.

Tim penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim penataan Desa menyampaikan hasil atas kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati/Wali Kota dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan kelayakan dibentuknya Desa persiapan.

Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan layak, Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pembentukan Desa persiapan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bupati/Wali Kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) kepada Gubernur.

Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan berdasarkan Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pembentukan Desa persiapan.

Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.

Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Bupati/Wali Kota untuk mengangkat penjabat Kepala Desa persiapan.

Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain.

Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:

 

a.

membantu proses penetapan batas wilayah Desa persiapan sesuai dengan kaidah kartografis;

 

b.

pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;

 

c.

pembentukan struktur organisasi;

 

d.

pengangkatan Perangkat Desa persiapan;

 

e.

penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa persiapan;

 

f.

pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa persiapan;

 

g.

pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan

 

h.

pembukaan akses perhubungan antardesa.

Penjabat Kepala Desa persiapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengikutsertakan partisipasi Masyarakat Desa persiapan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain.

Penjabat Kepala Desa persiapan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan belanja operasional Desa persiapan kepada Kepala Desa induk.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati/Wali Kota.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada tim penataan Desa untuk dikaji dan diverifikasi.

Dalam hal hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.

Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibahas dan disetujui bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan Masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.

Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.

Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Wali Kota dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.

Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah kabupaten/kota mengenai pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.

Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.

Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:

 

a.

BPD yang bersangkutan menyelenggarakan Musyawarah Desa;

 

b.

hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan penggabungan Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan BPD;

 

c.

berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindaklanjuti dengan peraturan bersama Kepala Desa mengenai penggabungan Desa; dan

 

d.

para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati/Wali Kota dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan peraturan bersama Kepala Desa mengenai penggabungan Desa.

Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat program nasional yang strategis, bencana alam, bencana nonalam, dan/atau hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan status Desa meliputi:

a.

Desa menjadi kelurahan;

b.

kelurahan menjadi Desa;

c.

Desa adat menjadi Desa; dan

d.

Desa menjadi Desa adat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.

luas wilayah tidak berubah;

b.

jumlah minimal penduduk atau kepala keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.

sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;

d.

potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;

e.

kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan

f.

meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat Masyarakat Desa setempat.

Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPD melalui Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.

Bupati/Wali Kota membentuk tim penataan Desa untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.

Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, Bupati/Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota untuk dibahas dan disetujui bersama.

Pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik:

 

a.

kondisi masyarakat homogen;

 

b.

mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan

 

c.

akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.

Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadi kelurahan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan status Desa adat menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.

adanya usulan Masyarakat Desa adat;

b.

luas wilayah tidak berubah;

c.

jumlah penduduk dan kepala keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai syarat pembentukan Desa; dan

d.

tersedia sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan status Desa adat menjadi Desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat Masyarakat Desa setempat.

Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa adat.

Kesepakatan hasil Musyawarah Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa adat.

Berita acara Musyawarah Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Wali Kota melalui Kepala Desa sebagai usulan perubahan status Desa adat menjadi Desa.

Bupati/Wali Kota membentuk tim penataan Desa untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Desa adat menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa adat menjadi Desa.

Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan perubahan status Desa adat menjadi Desa, Bupati/Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status Desa adat menjadi Desa kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota untuk dibahas dan disetujui bersama.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, Bupati/Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai evaluasi Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota mengenai pembentukan Desa, pemberian namar register, dan pemberian kode Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status Desa adat menjadi Desa, pemberian namar register, dan pemberian kode Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat memprakarsai perubahan status Desa menjadi Desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d.

Kepala daerah kabupaten/kota memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Desa yang akan berubah status menjadi Desa adat.

Pemerintah Daerah provinsi menetapkan Peraturan Daerah terkait susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa adat berdasarkan hukum adat.

Peraturan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedaman bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyusun Peraturan Daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status Desa menjadi Desa adat dan penyelenggaraan Desa adat.

Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status Desa menjadi Desa adat diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bupati/Wali Kota melakukan penetapan dan Penegasan Batas Desa yang disahkan melalui Peraturan Bupati/Wali Kota untuk menjamin kepastian hukum batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan dan Penegasan Batas Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kewenangan Desa merupakan kewenangan yang dimiliki Desa meliputi:

a.

kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b.

kewenangan lokal berskala Desa;

c.

kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan

d.

kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a paling sedikit terdiri atas:

 

a.

sistem organisasi masyarakat adat;

 

b.

pembinaan kelembagaan masyarakat;

 

c.

pembinaan lembaga dan hukum adat;

 

d.

pengelolaan tanah kas Desa; dan

 

e.

pengembangan peran Masyarakat Desa.

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b paling sedikit terdiri atas:

 

a.

pengelolaan tambatan perahu;

 

b.

pengelolaan pasar Desa;

 

c.

pengelolaan tempat pemandian umum;

 

d.

pengelolaan jaringan irigasi;

 

e.

pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat Desa;

 

f.

pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

 

g.

pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

 

h.

pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;

 

i.

pengelolaan embung Desa;

 

j.

pengelolaan air minum berskala Desa; dan

 

k.

pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kewenangan Desa adat berdasarkan hak asal usul meliputi:

a.

pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;

b.

pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;

c.

pelestarian nilai sosial budaya Desa adat;

d.

penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;

e.

penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.

pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban Masyarakat Desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa adat; dan

g.

pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya Masyarakat Desa adat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Ketentuan mengenai kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adat, pelaksanaan Pembangunan Desa adat, Pembinaan Kemasyarakatan Desa adat, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adat.

Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.

Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan, Kepala Desa adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada Perangkat Desa adat atau sebutan lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan melibatkan Desa.

Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Dalam menetapkan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan suburusan Pemerintahan Desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati/Wali Kota menunjuk penjabat Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Biaya pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

 

a.

persiapan;

 

b.

pencalonan;

 

c.

pemungutan suara; dan

 

d.

penetapan.

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:

 

a.

pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

 

b.

pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

 

c.

laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

 

d.

perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan

 

e.

persetujuan biaya pemilihan dari Bupati/Wali Kota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

 

a.

pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;

 

b.

verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 25 (dua puluh lima) Hari;

 

c.

penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon;

 

d.

penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

 

e.

pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan

 

f.

masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:

 

a.

pelaksanaan pemungutan baik secara langsung maupun secara elektronik dan penghitungan suara; dan

 

b.

penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

 

a.

laporan panitia pemilihan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;

 

b.

laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;

 

c.

Bupati/Wali Kota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD;dan

 

d.

Bupati/Wali Kota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d adalah wakil Bupati/wakil Wali Kota atau camat atau sebutan lain.

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan cuti kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

Bupati/Wali Kota melalui camat memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak calon Kepala Desa ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian.

Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.

Kepala Desa memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.

Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas Perangkat Desa dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, penjabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti dengan tata cara sebagai berikut:

 

a.

sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

 

 

pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;

 

 

pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;

 

 

pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling lama 15 (lima belas) Hari;

 

 

verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan paling lama 7 (tujuh) Hari; dan

 

 

penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

 

b.

BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:

 

 

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang secara teknis dilakukan oleh panitia pemilihan;

 

 

pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

 

 

pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa; dan

 

 

panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan dalam Musyawarah Desa untuk selanjutnya dilakukan pengesahan calon terpilih.

 

c.

panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD paling lama 7 (tujub) Hari setelah Musyawarah Desa mengesabkan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih;

 

d.

BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Bupati/Wali Kota melalui penjabat Kepala Desa paling lama 7 (tujub) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

 

e.

Bupati/Wali Kota menetapkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

 

f.

Bupati/Wali Kota melantik Kepala Desa antarwaktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.

Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.

Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.

Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati/Wali Kota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai penjabat Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan menggunakan surat suara, dengan ketentuan:

 

a.

dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;

 

b.

dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan

 

c.

dalam hal salah satu calon meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, panitia pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai penetapan daftar pemilih tetap, pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa, dan masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf f, serta ketentuan mengenai tahapan pemungutan suara dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan Kepala Desa 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.

Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanJangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.

Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon melalui Musyawarah Desa.

Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa antarwaktu dianggap batal dan selanjutnya penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa antarwaktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa.

Dalam hal Kepala Desa berhenti, Kepala Desa tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

a.

memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;

b.

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;

c.

memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;

d.

menjadi pengayom semua golongan masyarakat;

e.

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati/Wali Kota; dan

f.

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian dan/atau penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilaksanakan melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilaksanakan melalui forum Musyawarah Desa.

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

 

a.

ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;

 

b.

rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan; dan

 

c.

hasil yang memerlukan perbaikan, hasil yang dicapai, dan hasil yang belum dicapai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara lisan dan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaksanaan Peraturan Desa paling sedikit meliputi:

 

a.

penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

 

b.

pelaksanaan Pembangunan Desa;

 

c.

pemberdayaan masyarakat; dan

 

d.

pembinaan kemasyarakatan.

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa dan pelaksanaan RKP Desa.

laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja Kepala Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain.

laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

 

a.

ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;

 

b.

rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;

 

c.

hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan

 

d.

hal yang dianggap perlu perbaikan.

Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota dalam memori serah terima jabatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Desa berhenti karena:

 

a.

meninggal dunia;

 

b.

permintaan sendiri; atau

 

c.

diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

 

a.

berakhir masa jabatannya;

 

b.

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

 

c.

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

 

d.

melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

 

e.

tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan

 

f.

dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain.

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, Bupati/Wali Kota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai penjabat Kepala Desa.

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, penjabat Kepala Desa menjabat sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) tahun, penjabat Kepala Desa menjabat sampai terpilihnya Kepala Desa hasil Musyawarah Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati/Wali Kota mengangkat penjabat Kepala Desa.

Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Pasal 44 ayat (5), Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil jika berhenti sebagai Kepala Desa diangkat kembali dalam jabatan sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil jika telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perangkat Desa terdiri atas:

 

a.

sekretariat Desa;

 

b.

pelaksana kewilayahan; dan

 

c.

pelaksana teknis.

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dipimpin sekretaris Desa dibantu paling banyak oleh 3 (tiga) kepala urusan yang bertugas dalam bidang administrasi pemerintahan.

Ketentuan mengenai urusan yang bertugas dalam bidang administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

Jumlah untuk pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

 

a.

bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;

 

b.

berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

 

c.

berusia 20 (dua puluh) tahun sampa1 dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan

 

d.

syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa bagi daerah yang memiliki kekhususan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

 

a.

Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;

 

b.

Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain atas nama Bupati/Wali Kota mengenai pengangkatan Perangkat Desa;

 

c.

hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi dasar Kepala Desa dalam mengusulkan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati/Wali Kota;

 

d.

Bupati/Wali Kota memberikan persetujuan tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan

 

e.

persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d, menjadi dasar Kepala Desa dalam mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa tidak dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:

 

a.

Keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan Perangkat Desa dicabut oleh Bupati/Wali Kota; dan

 

b.

Kepala Desa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa wajib mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil.

Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perangkat Desa berhenti karena:

 

a.

meninggal dunia;

 

b.

permintaan sendiri; atau

 

c.

diberhentikan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

 

a.

usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

 

b.

berhalangan tetap;

 

c.

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau

 

d.

melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

 

a.

Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain atas nama Bupati/Wali Kota mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

 

b.

camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;

 

c.

rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, menjadi dasar Kepala Desa dalam mengusulkan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati/Wali Kota;

 

d.

Bupati/Wali Kota memberikan persetujuan tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa; dan

 

e.

persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d, menjadi dasar Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Dalam hal pemberhentian Perangkat Desa tidak dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:

 

a.

Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa dicabut oleh Bupati/Wali Kota; dan

 

b.

Kepala Desa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keanggotaan BPD ditetapkan:

 

a.

berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang; dan

 

b.

memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pimpinan dan anggota.

Unsur pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

 

a.

1 (satu) orang ketua;

 

b.

1 (satu) orang wakil ketua; dan

 

c.

1 (satu) orang sekretaris.

Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.

Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengisian untuk keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilaksanakan secara demokratis.

Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Desa membentuk panitia untuk pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1).

Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.

Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Dalam hal tata cara pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dalam hal tata cara pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat dan/atau sebutan lainnya paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati/Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.

Pengucapan sumpah janji anggota BPD dilaksanakan bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati/Wali Kota mengenai peresmian anggota BPD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati/Wali Kota melalui Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota BPD berhenti karena:

 

a.

meninggal dunia;

 

b.

permintaan sendiri; atau

 

c.

diberhentikan.

Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

 

a.

berakhir masa keanggotaan;

 

b.

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

 

c.

tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;

 

d.

dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai terpidana;

 

e.

tidak lagi berdomisili di Desa setempat; atau

 

f.

melanggar larangan sebagai anggota BPD.

Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atas dasar hasil musyawarah BPD.

Dalam hal pimpinan BPD tidak mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain dapat memberhentikan anggota BPD.

Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:

a.

waktu musyawarah BPD;

b.

pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;

c.

tata cara musyawarah BPD;

d.

tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan

e.

tata cara pembuatan berita acara musyawarah BPD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPD berhak:

a.

mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

b.

menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

c.

mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pimpinan dan anggota BPD berhak atas tunjangan.

Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain.

Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan anggota BPD memperoleh peningkatan kompetensi berdasarkan hasil pengukuran akuntabilitas kinerja melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau kunjungan lapangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

Tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

tunjangan istri/suami;

 

b.

tunjangan anak; dan

 

c.

tunjangan kinerja.

Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pembayaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang kesehatan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta pekerja penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang ketenagakerjaan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan Tunjangan Purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari APB Desa selain Dana Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

 

a.

tokoh adat;

 

b.

tokoh agama;

 

c.

tokoh masyarakat;

 

d.

tokoh pendidikan;

 

e.

perwakilan kelompok tani;

 

f.

perwakilan kelompok nelayan;

 

g.

perwakilan kelompok perajin;

 

h.

perwakilan kelompok perempuan;

 

i.

perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan/atau

 

j.

perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Ketentuan mengenai tahapan, tata cara, dan mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan suburusan Pemerintahan Desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dibayarkan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

Bupati/Wali Kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:

 

a.

besaran penghasilan tetap Kepala Desa 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun;

 

b.

besaran penghasilan tetap sekretaris Desa 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun; dan

 

c.

besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya 100% (seratus persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun.

Dalam hal terdapat kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati/Wali Kota dapat melakukan penyesuaian penetapan besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.

Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

Dalam hal ADD dan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dalam APB Desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, Bupati/Wali Kota dapat menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dibawah besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam hal terdapat penggantian Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya penghasilan tetap yang diberikan sama dengan penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebelumnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dapat diberikan kenaikan secara berkala.

Kenaikan besaran penghasilan tetap secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sebesar 2% (dua persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) serta periode dan besaran kenaikan berkala penghasilan tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ditetapkan dalam tabel kenaikan berkala dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya berhak mendapatkan tunjangan, penerimaan lain yang sah, dan Tunjangan Purnatugas.

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

tunjangan istri/suami;

 

b.

tunjangan anak;

 

c.

tunjangan kinerja; dan

 

d.

tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu.

Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain selain Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa, bersumber dari APB Desa selain Dana Desa yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Selain tunjangan, penerimaan lain yang sah, dan Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penatalaksanaan Pemerintah Desa bertujuan untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, berdasarkan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Penatalaksanaan Pemerintah Desa meliputi:

a.

penyusunan pedoman dan standar Penatalaksanaan Pemerintah Desa;

b.

penyusunan strategi peningkatan kompetensi dan peningkatan kapasitas kelembagaan Desa; dan

c.

pengukuran akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedoman Penatalaksanaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a disusun untuk meningkatkan kompetensi dan mengukur akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

Standar Penatalaksanaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

Pedoman dan standar Penatalaksanaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang:

 

a.

penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

 

b.

pelaksanaan Pembangunan Desa;

 

c.

Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan

 

d.

Pemberdayaan Masyarakat Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan strategi peningkatan kompetensi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b dilakukan melalui:

 

a.

penguatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan;

 

b.

penguatan organisasi;

 

c.

penguatan sistem dan prosedur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

 

d.

penguatan koordinasi pembinaan peningkatan kapasitas dengan mengutamakan pemanfaatan sistem informasi secara terpadu.

Setiap bentuk dan jenis kegiatan untuk peningkatan kompetensi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar kompetensi jabatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan kapasitas kelembagaan Desa dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau dalam jaringan.

Peningkatan kapasitas kelembagaan Desa bersifat menyeluruh dan mendalam, terstruktur, terstandardisasi, dan berkelanjutan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan Desa sesuai dengan kebutuhan secara terpadu dan berjenjang.

Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan perguruan tinggi dan lembaga non Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c paling sedikit meliputi:

 

a.

aspek teknis;

 

b.

aspek manajerial; dan

 

c.

aspek kepatuhan administrasi.

Setiap bentuk dan jenis kegiatan untuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pengukuran akuntabilitas kinerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penatalaksanaan Pemerintah Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.

BPD dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa kepada Pemerintah Desa.

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.

Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa.

Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Wali Kota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.

Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan berita Desa.

Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati/Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan bersama Kepala Desa merupakan Peraturan Kepala Desa dalam rangka kerja sama antardesa.

Peraturan bersama Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antardesa.

Peraturan bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada Masyarakat Desa masing-masing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis peraturan di Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b didanai oleh APB Desa.

Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Anggaran program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang merupakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dicatatkan dalam APB Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan Desa bersumber dari:

a.

pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

b.

alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;

c.

bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

d.

ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;

e.

bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;

f.

hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g.

lain-lain pendapatan Desa yang sah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seluruh pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 diterima dan disalurkan melalui RKD dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencairan dana dalam RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membidangi urusan keuangan Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

 

a.

perencanaan;

 

b.

pelaksanaan;

 

c.

penatausahaan;

 

d.

pelaporan; dan

 

e.

pertanggungjawaban.

Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa selanjutnya disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD pada waktu bersamaan.

Ketentuan mengenai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki Desa wajib menganggarkan ADD setiap tahun anggaran.

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil kabupaten/kota yang diterima dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya untuk urusan layanan umum meliputi:

 

a.

mendukung penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja daerah;

 

b.

mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan

 

c.

kegiatan lainnya.

Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan:

 

a.

dana bagi hasil cukai hasil tembakau;

 

b.

dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi;

 

c.

tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;

 

d.

dana bagi hasil perkebunan sawit; dan

 

e.

dana bagi hasil lainnya yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:

 

a.

pemenuhan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, serta tunjangan BPD; dan

 

b.

jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembagian ADD kepada setiap Desa dapat mempertimbangkan:

 

a.

indikator yang mencerminkan pemenuhan kebutuhan pelayanan Masyarakat Desa; dan/atau

 

b.

indikator kinerja Desa.

Tata cara untuk pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lama tanggal 15 April tahun anggaran berjalan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan suburusan Pemerintahan Desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Dalam hal kabupaten/kota tidak menganggarkan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebesar selisih kurang dari ADD yang wajib dianggarkan.

Ketentuan mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Bagian dari hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh realisasi penerimaan pajak daerah dikurangi dengan realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya.

Bagian dari hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh realisasi penerimaan retribusi daerah dikurangi dengan:

 

a.

realisasi penerimaan retribusi jasa umum; dan

 

b.

realisasi penerimaan retribusi daerah yang bersumber dari badan layanan umum daerah.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap Desa secara proporsional dengan ketentuan:

 

a.

60% (enam puluh persen) dengan memperhatikan jumlah penduduk; dan

 

b.

40% (empat puluh persen) berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari setiap Desa.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

 

a.

bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintahan di Desa; dan

 

b.

bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukannya ditetapkan oleh pemberi bantuan dalam rangka percepatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang pengelolaannya diserahkan kepada Desa penerima bantuan.

Dalam hal Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan, Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.

Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APB Desa penerima bantuan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lain-lain pendapatan Desa yang sah bersumber dari:

a.

hasil kerja sama dengan pihak ketiga;

b.

bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; dan/atau

c.

pendapatan lain Desa yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ke setiap Desa dilaksanakan oleh:

 

a.

Pemerintah; dan

 

b.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Penyaluran ADD oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bulanan melalui pemotongan dana alokasi umum.

Pemotongan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan pada bulan berkenaan.

Hasil pemotongan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan langsung dari RKUN ke RKD setiap Desa yang diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.

Besaran pemotongan dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah, Pemerintah kabupaten/kota melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas pemotongan dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan dan penyaluran dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya ke RKD diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyaluran ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf b dilakukan secara bulanan dari RKUD ke RKD.

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk didalamnya untuk pembayaran tunjangan BPD.

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dikurangi ADD yang telah disalurkan langsung dari RKUN ke RKD oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4).

Dalam hal ADD yang telah disalurkan langsung dari RKUN ke RKD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) telah melebihi dari pagu ADD setiap Desa, diperhitungkan dengan penyaluran ADD pada bulan atau tahun berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

 

a.

paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:

 

 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;

 

 

pelaksanaan Pembangunan Desa;

 

 

Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan

 

 

Pemberdayaan Masyarakat Desa,

 

b.

paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:

 

 

penghasilan tetap, tunjangan, Tunjangan Purnatugas, dan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan

 

 

tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, tunjangan lain, Tunjangan Purnatugas, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan pimpinan dan anggota serta operasional BPD.

Pembiayaan Desa terdiri atas:

 

a.

penerimaan pembiayaan; dan

 

b.

pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal adanya program strategis nasional, porsi belanja paling banyak 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b dapat terlampaui dengan persetujuan Bupati/Wali Kota.

Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa dengan:

 

a.

ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi;

 

b.

kepentingan umum;

 

c.

RKP Desa; dan

 

d.

RPJM Desa.

Dalam hal Bupati/Wali Kota melakukan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berikutnya ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati/Wali Kota paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berkenaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

Bupati/Wali Kota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah.

Informasi dari Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap bulan sepanjang tahun berjalan.

Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

Bupati/Wali Kota mengonsolidasikan dan memvalidasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan secara elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri setiap bulan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e.

Bupati/Wali Kota mengonsolidasikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan secara elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri paling lambat minggu kedua bulan April.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa menggunakan sistem informasi keuangan Desa.

Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan Desa menggunakan sistem pengawasan keuangan Desa.

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Desa wajib mengelola APB Desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai dengan prinsip tertib administrasi dan disiplin anggaran.

Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyediakan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh Masyarakat Desa terkait seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APB Desa.

Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan Desa wajib dilakukan dalam bentuk transaksi nontunai dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran.

Seluruh transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola melalui sistem informasi keuangan desa yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Informasi APB Desa yang wajib diumumkan secara berkala kepada Masyarakat Desa paling sedikit meliputi:

 

a.

rencana dan penetapan APB Desa;

 

b.

sumber-sumber pendapatan Desa;

 

c.

rincian kegiatan dan alokasi anggarannya;

 

d.

realisasi pelaksanaan anggaran, termasuk transaksi nontunai;

 

e.

laporan pertanggungjawaban keuangan Desa; dan

 

f.

laporan perpajakan.

Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:

 

a.

papan informasi publik di kantor Desa atau tempat strategis lainnya;

 

b.

forum Musyawarah Desa;

 

c.

media digital resmi milik Pemerintah Desa; dan

 

d.

dokumen cetak atau elektronik yang dapat diakses masyarakat atas permintaan.

Masyarakat Desa berhak memperoleh informasi mengenai APB Desa dan mengajukan keberatan melalui BPD jika menemukan indikasi penyimpangan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melakukan kewajiban transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Desa menghadapi kendala jaringan belum tersedia infrastruktur, Pemerintah Desa dapat melakukan transaksi tunai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan pengesahan terhadap penyaluran langsung Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan penyaluran langsung dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (4) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Kementerian/lembaga yang mendanai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa menyusun rancangan anggaran dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Aset Desa terdiri atas:

 

a.

kekayaan asli Desa;

 

b.

kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;

 

c.

kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;

 

d.

kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

e.

hasil kerja sama Desa; dan

 

f.

kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada Desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 diberi kode barang dalam rangka tertib administrasi.

Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan dengan cara tukar menukar.

Aset Desa dilarang:

 

a.

digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman; dan/atau

 

b.

diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penatausahaan Aset Desa menggunakan aplikasi pengelolaan Aset Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Aset Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan/atau kebun produksi berhak mendapatkan Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi.

Selain Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan/atau kebun produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi diberikan juga kepada Desa yang berbatasan langsung dengan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan/atau kebun produksi.

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berhak memperoleh Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi merupakan Desa yang melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan/atau kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan kegiatan pendukungnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) berasal dari:

 

a.

anggaran pendapatan dan belanja negara;

 

b.

anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

 

c.

sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam kehutanan.

Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan meliputi:

 

a.

iuran izin usaha pemanfaatan hutan bagian provinsi;

 

b.

provisi sumber daya hutan bagian provinsi; dan

 

c.

dana reboisasi bagian provinsi dan/atau sisa dana bagi hasil dana reboisasi bagian kabupaten/kota.

Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:

 

a.

dana lingkungan hidup yang diperuntukkan kepada Desa yang dikelola oleh BLU;

 

b.

dana yang dihimpun dalam bentuk perwalian untuk kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

c.

bantuan perusahaan yang berlokasi di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; dan/atau

 

d.

hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi yang bersumber dari dana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan sesuai kesepakatan antara Pemerintah, dengan pemberi hibah, donasi, dan fasilitas lain.

Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d, disalurkan melalui;

 

a.

BLU;

 

b.

pengelola dana perwalian; dan/atau

 

c.

langsung ke Desa.

Dalam hal disalurkan langsung ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah Desa melaporkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Tata cara pemberian Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemanfaatan Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 oleh Desa digunakan untuk kegiatan:

a.

pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, guna mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;

b.

penyusunan rancangan kegiatan, persiapan, penyediaan bibit, penanaman, dan/atau pemeliharaan dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau

c.

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan/atau rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan pemberi hibah, donasi, dan fasilitas lain.