Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 59 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan mempermudah pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam rangka ekspor, perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur penerbitan Surat Keterangan Asal;

b.

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pengesahan Protocol to Amend The Framework on Comprehensive Economic Cooperation and Certain Agreements Thereunder Between The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and The People's Republic Of China (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa­-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Chile), perlu dilakukan penyesuaian sehingga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia perlu diubah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

2.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

4.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol on The Legal Framework To Implement The ASEAN Single Window (Protokol Mengenai Kerangka Hukum Untuk Melaksanakan ASEAN Single Window) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99);

5.

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pengesahan First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (Protokol Perubahan Pertama terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 202);

6.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2018 tentang Pengesahan Third Protocol to Amend the Agreement on Tra.de in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Coorperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Protokol Ketiga untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 205);

7.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pengesahan Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Cooperation and Certain Agreements Thereunder Between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu Antara Perhimpunan Bangsa­-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 206);

8.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Chile) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 30);

9.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

10.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

 

 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Diantara angka 6 dan angka 7 ketentuan Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.

 

2.

Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia).

 

3.

Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA secara elektronik.

 

4.

Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor.

 

5.

Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi.

 

6.

Barang asal Indonesia (Indonesia originating goods) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia).

 

6A.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.

 

7.

Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.

 

8.

Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor, atau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

 

9.

Surat Keterangan Asal Elektronik yang selanjutnya disingkat SKA Elektronik adalah data dari Surat Keterangan Asal yang penyampaiannya dilakukan secara elektronik kepada negara tujuan ekspor sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan internasional.

 

10.

Qualifying Value Content yang selanjutnya disingkat QVC adalah kandungan nilai yang memenuhi kualifikasi atas bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan keuntungan, serta biaya-biaya lain pada barang yang dihasilkan, yang dinyatakan dalam presentase.

 

11.

Regional Value Content yang selanjutnya disingkat RVC adalah kandungan nilai regional atas bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan keuntungan, serta biaya-biaya lain pada barang yang dihasilkan, yang dinyatakan dalam presentase.

 

12.

Change in Tariff Classification yang selanjutnya disingkat CTC adalah perubahan klasifikasi pada proses produksi barang yang menggunakan bahan baku yang bukan berasal dari negara anggota perjanjian atau kesepakatan internasional.

 

13.

Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disingkat IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.

 

14.

Pejabat Penerbit SKA adalah pegawai tetap pada IPSKA yang telah ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan serta tanggung jawab untuk menerbitkan SKA.

 

15.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

 

16.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

 

17.

Direktur adalah Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Eksportir lembaga atau badan usaha dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui e-SKA dan mengunggah hasil pindai/scan dokumen asli berupa:

 

a.

nomor pokok wajib pajak;

 

b.

NIB;

 

c.

surat izin usaha perdagangan atau izin usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi; dan

 

d.

surat keterangan domisili kantor pusat dan/atau kantor operasional perusahaan.

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan mengisi data melalui e-SKA.

 

(2)

Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Eksportir yang merupakan orang perseorangan, harus dilengkapi dengan hasil pindai/scan dokumen asli:

 

 

a.

bukti pembelian Barang yang dimintakan SKA;

 

 

b.

pernyataan produsen atas Barang yang dimintakan SKA; atau

 

 

c.

dokumen lain yang dapat menjelaskan keperluan ekspor Barang.

 

(3)

IPSKA dapat menerbitkan SKA bagi Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna mengekspor Barang untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dalam jumlah dan nilai yang wajar.

 

(4)

Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Eksportir yang merupakan lembaga atau badan usaha harus dilengkapi dengan hasil pindai/scan dokumen asli:

 

 

a.

pemberitahuan ekspor barang;

 

 

b.

bill of lading, air way bill, atau cargo receipt;

 

 

c.

invoice; dan

 

 

d.

perhitungan struktur biaya (cost structure) proses produksi pada setiap jenis Barang ekspor, dalam hal pemenuhan kriteria asal barang (Origin Criteria) menggunakan metode nilai tambah berupa: regional value content atau qualifying value content, dan/atau perubahan pos tarif: change in tariff classification.

 

(5)

Dalam hal penerbitan SKA tanpa dilengkapi dengan dokumen bill of lading atau air way bill sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Eksportir wajib mengunggah hasil pindai/scan dokumen asli bill of lading atau air way bill melalui e-SKA paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan SKA.

 

(6)

Format perhitungan struktur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

(7)

Perhitungan struktur biaya (cost structure) proses produksi pada setiap jenis Barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e harus memperhatikan aspek antara lain:

 

 

a.

tipe;

 

 

b.

model;

 

 

c.

ukuran; dan/atau

 

 

d.

warna.

 

(8)

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan hanya diperuntukkan dalam rangka penerbitan SKA dan keperluan penentuan asal Barang.

 

(9)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian data melalui e-SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional atau nota kesepahaman yang telah berlaku menyatakan pertukaran data SKA dapat dilakukan secara elektronik, penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk SKA Elektronik.

 

(2)

SKA Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sama dan dapat digunakan oleh Eksportir sebagai dokumen pendukung ekspor Barang Asal Indonesia.

 

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan ayat (6) Pasal 17 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal terdapat keraguan terhadap SKA, otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor dapat mengajukan permintaan verifikasi mengenai keabsahan dan kebenaran data dan/atau keterangan dalam SKA.

 

(2)

Permintaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur.

 

(3)

Berdasarkan permintaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur meminta kepada IPSKA untuk melakukan verifikasi terhadap SKA.

 

(4)

Berdasarkan permintaan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), IPSKA dapat meminta klarifikasi kepada Eksportir mengenai keabsahan dan kebenaran data dan/atau keterangan dalam SKA.

 

(5)

Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan tanggapan atas verifikasi SKA kepada IPSKA paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan verifikasi.

 

(6)

Tanggapan atas keraguan mengenai keabsahan dan kebenaran data dan/atau keterangan dalam SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh IPSKA kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional yang telah berlaku atau berdasarkan penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan Ekspor.

 

(7)

Tanggapan atas keraguan mengenai keabsahan dan kebenaran data dan/atau keterangan dalam SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikirimkannya permintaan verifikasi oleh Direktur.

 

(8)

Tanggapan atas keraguan mengenai keabsahan dan kebenaran data dan/atau keterangan dalam SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus ditembuskan kepada Direktur.

 

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

 

 

7.

Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan satu pasal yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

 

a.

Lampiran ill angka I huruf B nomor 7 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019; dan

 

b.

Lampiran III angka I huruf B nomor 9 mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2019.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2019
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 839