Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 234/PMK.08/2016

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.08/2013 TENTANG DEALER UTAMA 

 

 

a.

bahwa pengaturan mengenai Dealer Utama telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama;

b.

bahwa dalam rangka mengakomodir penyempurnaan ketentuan mengenai kewenangan Kementerian Keuangan untuk menerima atau menolak permohonan untuk menjadi Dealer Utama, dan kewajiban Dealer Utama, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama;

 

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1204) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1683);

 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.08/2013 TENTANG DEALER UTAMA 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1204) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1683), diubah sebagai berikut:

 

 

1.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal berwenang menerima atau menolak permohonan untuk menjadi Dealer Utama dengan mempertimbangkan:

 

a.

kebutuhan jumlah Dealer Utama;

 

b.

rekam jejak Bank atau Perusahaan Efek yang mengajukan permohonan sebagai calon Dealer Utama termasuk pengalaman bekerja sama dengan Kementerian Keuangan; dan/atau

 

c.

efektivitas penerapan sistem Dealer Utama.

 

 

 

2.

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Bank atau Perusahaan Efek yang telah ditunjuk sebagai Dealer Utama melakukan merger, akuisisi, konsolidasi, integrasi, dan/atau bentuk restrukturisasi/reorganisasi lainnya, Dealer Utama menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal.

 

(2)

Penyampaian pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan:

 

 

a.

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana restrukturisasi/reorganisasi;

 

 

b.

bukti restrukturisasi/reorganisasi; dan

 

 

c.

pernyataan tidak terdapat perubahan terkait pemenuhan persyaratan sebagai Dealer Utama.

 

(3)

Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan menindaklanjuti permohonan untuk menjadi Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan penunjukan kembali sebagai Dealer Utama.

 

(4)

Kewajiban Bank atau Perusahaan Efek sebagai Dealer Utama yang telah dilaksanakan sebelum penunjukan kembali tetap diperhitungkan dalam evaluasi kewajiban Dealer Utama dan evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama.

 

 

 

 

3.

Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 7 A, Pasal 78, dan Pasal 7C yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dealer Utama wajib menjaga hubungan kemitraan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang berlandaskan pada asas profesionalitas, integritas, penghindaran benturan kepentingan, dan memperhatikan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

 

 

 

Surat Utang Negara yang digunakan dalam perhitungan atas kewajiban aktivitas Dealer Utama di pasar perdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, tidak termasuk Surat Perbendaharaan Negara dengan tenor 3 (tiga) bulan.

 

 

 

 

Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang untuk membebaskan Dealer Utama dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui surat pemberitahuan.

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

SUN Seri Benchmark untuk pemenuhan kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan mulai berlaku setiap awal tahun.

 

 

 

 

5.

Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan dapat mencabut penunjukan Dealer Utama dalam hal:

 

 

a.

Dealer Utama menerima surat pemberitahuan menempati peringkat terbawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) selama 2 (dua) periode berturut-turut berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;

 

 

b.

Dealer Utama menerima surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan evaluasi kewajiban Dealer Utama selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

 

 

c.

Dealer Utama yang meminjam SUN tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan/atau Pasal 28 ayat (1) huruf a;

 

 

d.

Dealer Utama dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

 

 

e.

Dealer Utama dicabut izin usahanya oleh otoritas terkait;

 

 

f.

Dealer Utama mengajukan pengunduran diri sebagai Dealer Utama secara tertulis kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal;

 

 

g.

Dealer Utama tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A; dan/atau

 

 

h.

Bank atau Perusahaan Efek diputuskan hubungan kemitraan dengan Kementerian Keuangan oleh Menteri Keuangan.

 

(2)

Pencabutan penunjukan Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

 

 

a.

jumlah Dealer Utama;

 

 

b.

ketersediaan calon Dealer Utama;

 

 

c.

target dan daya serap atas penerbitan SUN; dan/atau

 

 

d.

pengembangan likuiditas SUN di pasar sekunder.

 

(3)

Dalam hal Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan akan mencabut penunjukan Dealer Utama, maka pencabutan Dealer Utama dilaksanakan:

 

 

a.

paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterbitkan surat pemberitahuan menempati peringkat terbawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau

 

 

b.

paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterbitkan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

 

(4)

Pencabutan penunjukan Dealer Utama dilaporkan kepada otoritas terkait dan dapat diumumkan kepada publik.

 

(5)

Dealer Utama yang telah dicabut penunjukannya sebagai Dealer Utama karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Dealer Utama setelah 12 (dua belas) bulan sejak pencabutan Dealer Utama.

 

 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri !Ill dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI IND RAW ATI

 

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA