Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 200/PMK.05/2012

 

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya;

b.

bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai penyusunan Laporan Keuangan dan Ikhtisar Laporan Keuangan serta penyajian Neraca Badan Lainnya, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya;

 

 

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007  tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya;

 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 235/PMK.05/2011 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA.

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, diubah sebagai berikut:

 

1.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan pengelolaan keuangannya, UBL terdiri atas:

 

 

a.

UBL Satker/bagian Satker; dan

 

 

b.

UBL Bukan Satker.

 

(2)

UBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan dana dari:

 

 

a.

APBN; dan/atau

 

 

b.

Non APBN.

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Unit organisasi pada Pemerintah Pusat yang dapat bertindak sebagai UBL harus memenuhi karakteristik dan kriteria UBL sebagaimana tercantum dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

 

(2)

UBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tercantum dalam Daftar UBL Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

 

(3)

Penambahan dan/atau pengurangan unit organisasi yang tercantum dalam Daftar UBL Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

 

(4

Daftar UBL yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

UBL Satker menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat dan standar akuntansi pemerintahan.

 

(2)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan keuangan yang dikonsolidasikan ke unit akuntansi di atasnya sesuai dengan bagian anggaran masing-masing.

 

(3)

UBL bagian satker menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat dan standar akuntansi pemerintahan.

 

(4)

Berdasarkan kegiatan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UBL bagian satker menyusun ILK.

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

UBL Satker menyampaikan laporan keuangan kepada:

 

 

a.

Unit Akuntansi di atasnya; dan

 

 

b.

UAP BUN-PBL.

 

(2)

UBL bagian Satker menyampaikan ILK kepada UAP BUN-PBL.

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh UBL bukan Satker, UAP BUN-PBL menyusun laporan keuangan.

 

(2)

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Neraca.

 

(3)

Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan konsolidasi atas akun di Neraca UBL namun hanya menjadi bahan konsolidasian dalam rangka penyusunan LK BUN dan LKPP.

 

(4)

Neraca sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disertai dengan catatan ringkas guna memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi yang disajikan.

 

(5)

Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh UBL Satker dan UBL bukan Satker serta ILK yang disampaikan oleh UBL bagian Satker, UAP BUN-PBL menyusun ILK.

 

(6)

ILK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi lampiran LK BUN dan LKPP.

 

(7)

Bentuk dan isi ILK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

 

 

 

6.

Dalam Bab II mengenai Definisi, Jenis-Jenis, Dan Karakteristik Badan Lainnya dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya ditambahkan huruf E mengenai kriteria Unit Badan Lainnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

E.

Kriteria Unit Badan Lainnya

 

 

Kriteria UBL adalah sebagai berikut:

 

 

1.

Didirikan dengan peraturan perundang-undangan;

 

 

2.

Bukan merupakan Pengguna Anggaran;

 

 

3.

Bukan merupakan Perusahaan Negara;

 

 

4.

Menggunakan fasilitas dari negara berupa:

 

 

 

a.

Barang Milik Negara; dan/atau

 

 

 

b.

Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik;

 

 

5.

Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah; dan

 

 

6.

Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

 

 

 

 

7.

Angka 1, angka 2, dan angka 3 dalam Bab III mengenai Tata Cara Pelaporan Keuangan dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

 

1.

Penyusunan Laporan Keuangan dan Ikhtisar Laporan Keuangan pada UBL

 

 

a.

Penyusunan Laporan Keuangan UBL Bukan Satker.

 

 

 

UBL yang berbentuk bukan Satker memiliki bentuk, struktur dan tujuan kelembagaan yang bermacam-macam, sehingga pada saat menyusun laporan keuangan menggunakan standar akuntansi yang berbeda-beda dengan format laporan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. UBL bukan Satker menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku, yaitu standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh Badan/Ikatan Akuntan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing UBL. UBL dapat menggunakan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi keuangan.

 

 

 

Laporan keuangan yang disusun minimal menghasilkan posisi keuangan di masing-masing UBL. Dalam hal terdapat UBL yang melakukan pembukuan belum berdasarkan Standar Akuntansi maka diberikan kesempatan sampai dengan tahun 2012 untuk menerapkan praktek yang dijalankan sekarang. Namun setelah tahun 2012 harus menggunakan Standar Akuntansi yang berlaku.

 

 

b.

Penyusunan Laporan Keuangan UBL Satker

 

 

 

UBL yang berbentuk Satker menyusun laporan keuangannya mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai SAP dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP). UBL jenis ini merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Kementerian/Lembaga.

 

 

 

UBL Satuan kerja menyusun laporan keuangan yang terdiri-dari:

 

 

 

1)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

 

 

 

 

a)

LRA merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya pada periode tertentu untuk tingkat UAKPA yang bertindak selaku Unit Badan Lainnya.

 

 

 

 

b)

LRA disusun setelah data-data realisasi pendapatan, pengembalian pendapatan, belanja dan pengembalian belanja dilakukan rekonsiliasi dengan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).

 

 

 

 

c)

LRA disusun dengan menggunakan basis kas artinya pendapatan diakui pada saat terjadi penerimaan di Rekening Kas Umum Negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan belanja pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi ekuitas dana lancar.

 

 

 

 

d)

Penjelasan detil atas masing-masing realisasi, disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) guna mendukung informasi penyajian pos-pos dalam LRA.

 

 

 

2)

Neraca

 

 

 

 

a)

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu untuk tingkat UAKPA yang bertindak selaku UBL.

 

 

 

 

b)

Neraca disusun berdasarkan basis akrual artinya:

 

 

 

 

 

(1)

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;

 

 

 

 

 

(2)

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul;

 

 

 

 

c)

Penjelasan detil atas masing-masing pos dalam Neraca, disajikan pada CaLK guna mendukung informasi penyajian tersebut.

 

 

 

3)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

 

 

 

 

a)

CaLK berisi tentang dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.

 

 

 

 

b)

Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

 

 

c.

Penyusunan Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Bagian Satker

 

 

 

UBL yang merupakan bagian Satker tidak menyusun laporan keuangan melainkan menyusun Ikhtisar Laporan Keuangan (ILK). Format ILK mengikuti format ILK Badan Lainnya Lembaga Non Struktural yang terdapat pada Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya. UBL bagian Satker menyusun ILK berdasarkan Laporan Keuangan yang disusun oleh Satker Induknya.

 

 

 

Tujuan dari penerapan standar akuntansi untuk masing-masing UBL adalah agar informasi yang disajikan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti: relevan, handal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Penerapan standar akuntansi juga memudahkan pada saat proses konsolidasi laporan keuangan sehingga tidak ada informasi yang bias yang disebabkan karena perbedaan standar akuntansi yang digunakan.

 

2.

Penyampaian Laporan Keuangan atau Ikhtisar Laporan Keuangan dari UBL ke UAP BUN-PBL

 

 

UBL Satker dan UBL bukan Satker wajib menyampaikan laporan keuangannya ke UAP BUN-PBL, sedangkan UBL bagian Satker cukup menyampaikan Ikhtisar Laporan Keuangan ke UAP BUN-PBL. Penyampaian laporan keuangan/Ikhtisar Laporan Keuangan harus dilakukan secara tepat waktu baik secara semesteran maupun tahunan agar dapat digabungkan secara tepat waktu juga di tingkat UAP BUN-PBL. Penyampaian laporan keuangan/ILK ini merupakan keharusan mengingat laporan keuangan tingkat UBL sebagai input/bahan dalam proses penyusunan laporan keuangan dan ILK di tingkat UAP BUN-PBL.

 

 

Batas waktu penyampaian laporan keuangan dan ILK selambat-lambatnya:

 

 

a.

Laporan keuangan/ILK semesteran pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan;

 

 

b.

Laporan keuangan/ILK tahunan pada pertengahan bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

 

 

 

Batas waktu ini mengacu pada proses penyusunan laporan keuangan di tingkat Unit Akuntansi BUN seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Konsolidasian Bendahara Umum Negara sehingga diharapkan dengan adanya pengaturan waktu penyampaian laporan keuangan dan ILK tersebut terdapat keselarasan waktu penyusunan laporan di tingkat UA BUN dan UAP BUN-PBL.

 

 

 

Namun jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini dapat dilakukan perubahan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Perubahan tersebut dengan mempertimbangkan penyusunan laporan keuangan tingkat UAP BUN-PBL, UA BUN, dan jadwal penyusunan laporan keuangan di tingkat UBL.

 

3.

Penyusunan Laporan Keuangan dan Ikhtisar Laporan Keuangan oleh UAP BUN-PBL

 

 

Setelah laporan keuangan dari UBL bukan Satker diterima oleh UAP BUN-PBL maka kemudian disusun laporan keuangan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Modul Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan lainnya. Laporan keuangan berupa Neraca.

 

 

Neraca Badan Lainnya menyajikan posisi keuangan yang terdapat dalam Laporan Keuangan UBL bukan Satker dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

a.

Disajikan dalam kelompok Aset Lainnya pada pos Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya;

 

 

b.

Disajikan sebesar nilai ekuitas bersih pada pos tersebut di atas, tidak menyajikan nilai aset dan kewajiban UBL bukan Satker.

 

 

 

Aset yang terdapat pada UBL berbentuk Satker/bagian Satker tidak dimasukan ke dalam Neraca Badan Lainnya, karena sudah dikonsolidasikan ke dalam Neraca masing-masing Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

 

 

 

Ikhtisar Laporan Keuangan disusun oleh UAP BUN-PBL berdasarkan:

 

 

 

a.

Laporan Keuangan UBL Bukan Satker;

 

 

 

b.

Laporan Keuangan UBL Satker; dan

 

 

 

c.

Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Bagian Satker.

 

 

 

 

Penyusunan ILK bertujuan untuk memberikan informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan terkait penguasaan sumber daya dan penggunaan dana yang diterima baik dari APBN maupun dari Pihak Ketiga. ILK digunakan untuk mengikhtisarkan data-data laporan keuangan dari seluruh UBL. ILK merupakan Lampiran dari Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

 

 

 

 

Agar memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi yang disajikan, maka Neraca dan ILK dapat disertai dengan catatan ringkas.

 

 

 

 

 

 

8.

Bab IV mengenai Daftar Unit Badan Lainnya dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Desember 2012
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

 

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1258