Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.06/2007

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 49 PRp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan tentang Pengurusan Piutang Negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan kehati-hatian;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurusan Piutang Negara;

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 49 PRp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

6.

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

7.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara;

10.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;

 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA.

 

 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

2.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

3.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

4.

Panitia adalah Panitia Urusan Piutang Negara, baik tingkat pusat maupun cabang.

5.

Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal.

6.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal.

7.

Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal.

8.

Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah, Lembaga Negara, atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara atau dimiliki Badan Usaha Milik Negara, yang untuk selanjutnya disingkat BUMN, atau Badan Usaha Milik Daerah, yang untuk selanjutnya disingkat BUMD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menyerahkan pengurusan Piutang Negara. 

9.

Penanggung Utang adalah badan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun, termasuk badan/atau orang yang menjamin penyelesaian seluruh utang Penanggung Utang.

10.

Penjamin Utang adalah badan/atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh utang Penanggung Utang.

11.

Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, yang untuk selanjutnya disebut SP3N, adalah surat yang diterbitkan oleh Panitia, berisi pernyataan menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dari Penyerah Piutang.

12.

Pernyataan Bersama adalah kesepakatan antara Panitia Cabang dengan Penanggung Utang tentang jumlah utang yang wajib dilunasi, cara-cara penyelesaiannya, dan sanksi.

13.

Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Panitia, yang memuat jumlah utang yang wajib dilunasi oleh Penanggung Utang.

14.

Pencegahan adalah larangan bepergian ke luar dari wilayah Republik Indonesia.

15.

Surat Paksa adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Panitia Cabang kepada Penanggung Utang untuk membayar sekaligus seluruh utangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diberitahukan.

16.

Juru Sita Piutang Negara adalah Pegawai Negeri Sipil^. di lingkungan Direktorat Jenderal yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kejurusitaan.

17.

Barang Jaminan adalah harta kekayaan Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.

18.

Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang yang tidak diikat sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi jaminan penyelesaian utang.

19.

Penilai Internal adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan, yang diberi tugas, wewenang dan tanggung Jawab untuk melakukan penilaian.

20.

Nilai Pasar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu yang cukup, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut, bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan.

21.

Nilai Likuidasi adalah nilai properti yang dijual melalui lelang setelah memperhitungkan risiko penjualannya.

22.

Nilai Limit adalah nilai terendah atas pelepasan barang dalam lelang.

23.

Nilai Pembebanan adalah nilai yang tercantum dalam akta hipotik/crediet verband/hak tanggungan/fidusia.

24.

Lelang adalah penjualan barang di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25.

Penjualan tanpa melalui lelang adalah penjualan barang yang dilakukan oleh Penanggung Utang dengan persetujuan Panitia Cabang.

26.

Penebusan adalah pembayaran yang dilakukan oleh Penjamin Utang untuk mengambil kembali Barang Jaminan.

27.

Pemeriksaan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemeriksa guna memperoleh informasi dan/atau bukti-bukti dalam rangka penyelesaian Piutang Negara.

28.

Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Pemeriksaan.

29.

Paksa Badan adalah penyanderaan (gijzeling) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 PRp. Tahun 1960, yaitu pengekangan kebebasan untuk sementara waktu terhadap diri pribadi Penanggung Utang atau pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus bertanggung jawab.

30.

Tempat Paksa Badan adalah tempat tertentu yang tertutup, mempunyai fasilitas terbatas, dan mempunyai sistem pengamanan serta pengawasan memadai, yang digunakan untuk pelaksanaan Paksa Badan.

 

 

Bagian Pertama
Syarat Penyerahan

 

Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(1)

Dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil, Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang.

(2)

Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal dari Komisi Negara/Lembaga Tinggi Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Layanan Umum.

 

 

(1)

Penyerahan pengurusan Piutang Negara disampaikan secara tertulis disertai resume dan dokumen kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Penyerah Piutang.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (1), dalam hal:

 

a.

tempat dibuatnya perjanjian kredit/tempat terjadinya piutang berada di luar kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan dapat dilakukan kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat dibuatnya perjanjian kredit/tempat terjadinya piutang dimaksud;

 

b.

domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian berada di luar kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan harus dilakukan kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian dimaksud;

 

c.

domisili Penanggung Utang berbeda dengan kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan dapat dilakukan kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi domisili Penanggung Utang dimaksud.

 

 

 

(1)

Resume berkas kasus Piutang Negara yang diserahkan memuat informasi:

 

a.

identitas Penyerah Piutang;

 

b.

identitas Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang;

 

c.

bidang usaha Penanggung Utang;

 

d.

keadaan usaha Penanggung Utang pada saat diserahkan;

 

e.

dasar hukum terjadinya piutang;

 

f.

jenis Piutang Negara;

 

g.

penjamin kredit oleh perusahaan penjamin kredit;

 

h.

sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet;

 

i.

tanggal realisasi kredit dan tanggal-tanggal Penyerah Piutang mengkategorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam hal Piutang Negara berasal dari perbankan, atau tanggal Penanggung Utang dinyatakan wanprestasi sesuai dengan perjanjian, peraturan, surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun dalam hal Piutang Negara berasal dari non perbankan;

 

j.

rincian utang yang terdiri dari saldo utang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;

 

k.

daftar Barang Jaminan, yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi dan nilai Barang Jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh Barang Jaminan;

 

l.

daftar Harta Kekayaan Lain;

 

m.

penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang; dan

 

n.

informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.

(2)

Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagai berikut:

 

a.

perjanjian kredit, akta pengakuan utang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang;

 

b.

rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan/atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang;

 

c.

dokumen yang terkait dengan Barang Jaminan dan pembebanannya;

 

d.

surat menyurat antara Penyerah Piutang dan Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian utang.

 

 

 

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

Dalam hal pada waktu yang bersamaan Penyerah Piutang menyerahkan pengurusan Piutang Negara lebih dari 1 (satu) berkas kasus, setiap berkas kasus dilengkapi surat penyerahan dengan nomor surat tersendiri.

 

Pasal 8

Kantor Pelayanan dapat meminta kelengkapan data kepada Penyerah Piutang dalam hal:

a.

berkas kasus yang diserahkan belum lengkap; atau

b.

Kantor Pelayanan membutuhkan informasi lebih lanjut sebagai bahan pengurusan.

 

 

Dalam kasus-kasus tertentu, Kantor Pelayanan dapat meminta bantuan Penyerah Piutang untuk memberikan penjelasan (ekspose) atas kasus yang diserahkan.

 

Pasal 10

Dalam hal piutang berasal dari kredit sindikasi/konsorsium, sepanjang terdapat Piutang Negara yang harus diselesaikan, pengurusannya dapat diserahkan kepada Panitia Cabang.

 

(1)

Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Agen atau anggota sindikasi yang berasal dari Instansi Pemerintah.

(2)

Dalam hal Instansi Pemerintah berkedudukan sebagai Anggota Sindikasi/Konsorsium, penyerahan pengurusan Piutang Negara harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Agen anggota Sindikasi/Konsorsium.

 

 

(1)

Jumlah Piutang Negara yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebesar piutang dari Anggota Sindikasi/Konsorsium yang berasal dari Instansi Pemerintah.

(2)

Penyerahan Piutang Negara dengan jumlah sebesar seluruh piutang sindikasi/konsorsium hanya boleh dilakukan oleh:

 

a.

Agen Sindikasi/Konsorsium yang berasal dari Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari seluruh Anggota Sindikasi/Konsorsium.

 

b.

Anggota Sindikasi/Konsorsium yang berasal dari Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari Agen dan seluruh Anggota Sindikasi/Konsorsium yang lain.

 

 

 

Pasal 13

(1)

Kantor Pelayanan meneliti surat penyerahan pengurusan Piutang Negara berikut lampirannya.

(2)

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Resume Hasil Penelitian Kasus.

 

 

Berdasarkan resume dan dokumen penyerahan, Kantor Pelayanan menghitung besarnya Piutang Negara.

 

(1)

Piutang Negara terdiri atas utang pokok, bunga, denda, ongkos, dan/atau beban lainnya sesuai perjanjian/peraturan/putusan pengadilan.

(2)

Besarnya pembebanan bunga, denda, ongkos, dan/atau beban lainnya ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan setelah kredit/piutang dikategorikan macet berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal:

 

a.

piutang pokok terdapat beban bunga, denda, ongkos, dan/atau beban lainnya; atau

 

b.

piutang denda terdapat beban bunga.

 

 

 

Dalam menghitung besarnya Piutang Negara:

a.

polis asuransi, biaya pembebanan hak tanggungan/fidusia, biaya perpanjangan hak atas tanah, biaya pengukuhan hak atas tanah, dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan, diperhitungkan sebagai penambahan.

b.

piutang Negara dalam satuan mata uang asing tetap dihitung dalam satuan mata uang asing yang bersangkutan.

 

 

(1)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Piutang Negara dapat dihitung dan ditetapkan dalam satuan mata uang Rupiah dalam hal sebelum pengurusan Piutang Negara diserahkan kepada Panitia telah ada kesepakatan antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Utang atau telah ada persetujuan dari Penyerah Piutang.

(2)

Dalam hal mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sudah tidak berlaku, piutang negara dihitung dalam mata uang asing pengganti yang masih berlaku.

 

 

(1)

Dalam hal Penyerah Piutang tidak dapat menyampaikan rekening koran, prima nota, atau data mutasi keuangan, Kantor Pelayanan dapat menghitung sendiri besarnya Piutang Negara berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian/peraturan/putusan pengadilan.

(2)

Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonfirmasikan kepada Penyerah Piutang.

 

 

 

(1)

Dalam hal berkas penyerahan telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara, Panitia Cabang menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan SP3N.

(2)

Dalam hal berkas penyerahan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2), yang disebabkan keadaan kahar, penyerahan dapat diterima dengan ketentuan penyerahan dilampiri:

 

a.

dokumen pengganti, daftar nominatif/rekapitulasi dan/atau data pendukung yang menunjukkan adanya dan besarnya piutang; dan

 

b.

laporan kepada Kepolisian atau keterangan dari pejabat yang berwenang tentang dokumen yang hilang/musnah karena keadaan kahar.

(3)

Dalam hal Kantor Pelayanan menghitung sendiri besarnya Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, hasil perhitungan Kantor Pelayanan yang telah mendapat konfirmasi secara tertulis dari Penyerah Piutang, digunakan sebagai dasar menetapkan besarnya Piutang Negara dalam SP3N.

 

 

SP3N memuat sekurang-kurangnya:

a.

nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan Piutang Negara;

b.

identitas Penyerah Piutang dan Penanggung Utang;

c.

pernyataan menerima pengurusan Piutang Negara;

d.

rincian dan jumlah Piutang Negara yang telah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18;

e.

uraian barang jaminan; dan

f.

tanda tangan Panitia Cabang.

 

 

Panitia Cabang menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dari Penyerah Piutang atas piutang yang terjadi atau diperjanjikan di luar negeri dalam hal:

a.

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan

b.

Penanggung Utang berstatus Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia; atau

c.

terdapat kewenangan Penyerah Piutang untuk memilih yurisdiksi hukum di Indonesia.

 

 

(1)

Dalam hal Penanggung Utang adalah Instansi Pemerintah, pengurusan Piutang Negara dilaksanakan secara khusus dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)

Ketentuan mengenai pengurusan Piutang Negara dengan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

 

 

(1)

Sejak SP3N diterbitkan, pengurusan Piutang Negara beralih kepada Panitia Cabang dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan.

(2)

Dalam hal piutang didukung dengan barang jaminan, sejak SP3N diterbitkan Penyerah Piutang wajib menyerahkan semua dokumen asli Barang Jaminan.

 

 

Pasal 24

Panitia Cabang menolak penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara dalam hal:

a.

kelengkapan syarat-syarat penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat dipenuhi oleh Penyerah Piutang, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara;

b.

Penyerah Piutang dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), tidak memberikan tanggapan; atau

c.

Penyerah Piutang bukan berasal dari Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

 

 

 

Dalam hal setelah diterbitkan SP3N, Penyerah Piutang belum menyerahkan dokumen asli Barang Jaminan dan pembebanannya, Kantor Pelayanan menerbitkan surat permintaan kepada Penyerah Piutang.

 

 

 

(1)

Koreksi besaran Piutang Negara hanya dapat dilakukan jika terdapat:

 

a.

pembayaran yang tidak tercatat; dan/atau

 

b.

kesalahan perhitungan oleh Penyerah Piutang;

(2)

Koreksi besaran Piutang Negara tidak dapat dilakukan terhadap perhitungan pembebanan bunga, denda dan/atau ongkos/beban lainnya yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

 

 

Koreksi besaran Piutang Negara tidak boleh dilakukan dengan maksud memberikan keringanan utang.

 

Ketentuan mengenai koreksi besaran Piutang Negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

 

Perubahan besaran Piutang Negara hanya dapat dilakukan, jika terdapat:

a.

pembebanan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a; dan/atau

b.

persetujuan keringanan jumlah utang.

 

 

Dalam hal kasus Piutang Negara telah diterbitkan SP3N, perubahan besaran Piutang Negara tidak boleh dilakukan dengan cara menerbitkan SP3N kembali.

 

 

Koreksi besaran Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atau perubahan besaran Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a harus didasarkan pada penelitian atas bukti-bukti, baik yang bersumber dari Penyerah Piutang maupun dari Penanggung Utang.

 

 

Pengembalian pengurusan Piutang Negara dapat dilakukan oleh Panitia Cabang dalam hal:

a.

terdapat kekeliruan Penyerah Piutang karena Penanggung Utang tidak mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan;

b.

piutang terkait dengan perkara pidana;

c.

Penyerah Piutang bersikap tidak kooperatif;

d.

terdapat putusan Lembaga Peradilan dalam perkara perdata maupun tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan penyerahan pengurusan Piutang Negara;

e.

pengurusan piutang BUMN telah sampai pada tahap PSBDT; atau

f.

Piutang Negara yang diserahkan, terjadi atau disalurkan di eks-Provinsi Timor-Timur.

 

 

Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena kekeliruan Penyerah Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a harus berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan telah terjadi kekeliruan.

 

(1)

Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b merupakan perkara yang terkait dengan penyalahgunaan penggunaan kredit atau menyangkut proses pemberian kredit.

(2)

Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena terkait dengan perkara pidana dapat dilakukan pada tahap penyidikan.

(3)

Piutang Negara yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diserahkan kembali kepada Panitia Cabang apabila:

 

a.

dalam putusan pidana tidak terdapat kerugian negara yang harus diganti; atau

 

b.

dalam putusan pidana Penanggung Utang dibebaskan dari segala tuntutan.

(4)

Penyerahan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi piutang yang berasal dari BUMN/BUMD.

 

 

(1)

Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena Penyerah Piutang bersikap tidak kooperatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dapat dilakukan apabila:

 

a.

Penyerah Piutang tidak bersedia menyerahkan dokumen asli Barang Jaminan berikut pengikatannya kepada Kantor Pelayanan, setelah diminta secara tertulis; atau

 

b.

Penyerah Piutang tidak menanggapi surat atau tidak bersedia memenuhi permintaan tertulis dari Kantor Pelayanan.

(2)

Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan secara tertulis kepada Penyerah Piutang.

 

 

Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena adanya putusan Lembaga Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d harus berdasarkan bukti salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

 

Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dan f hanya dapat dilaksanakan apabila:

a.

terdapat permintaan secara tertulis dari Penyerah Piutang; dan

b.

pengembalian dilaksanakan untuk keperluan hapus buku/hapus tagih.

 

 

(1)

Pengembalian pengurusan Piutang Negara dituangkan dalam Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara yang ditandatangani oleh Panitia Cabang.

(2)

Surat Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyerah Piutang dengan disertai semua dokumen yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan.

 

 

 

 

Kantor Pelayanan melakukan panggilan secara tertulis kepada Penanggung Utang dalam rangka penyelesaian utang.

 

Dalam hal Penanggung Utang adalah:

a.

perorangan, panggilan ditujukan kepada diri pribadi Penanggung Utang;

b.

badan hukum berbentuk perseroan terbatas, panggilan ditujukan kepada direksi dan komisaris yang melakukan kegiatan pengurusan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga badan hukum;

c.

badan hukum koperasi atau yayasan, panggilan ditujukan kepada pengurus koperasi atau yayasan;

d.

firma, panggilan ditujukan kepada salah seorang firman; atau

e.

commanditer vennootschap, panggilan ditujukan kepada pesero pengurus.

 

 

Tenggang waktu antara tanggal surat panggilan dan tanggal menghadap disesuaikan dengan perkiraan lamanya surat sampai di alamat Penanggung Utang ditambah waktu yang diperlukan untuk datang menghadap ke Kantor Pelayanan. 

 

Dalam hal Penanggung Utang tidak memenuhi panggilan, Kantor Pelayanan melakukan panggilan terakhir secara tertulis paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal menghadap yang ditetapkan dalam surat panggilan.

 

Surat panggilan dan surat panggilan terakhir disampaikan oleh kurir atau menggunakan jasa pos.

 

Ketentuan mengenai panggilan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

 

 

(1)

Dalam hal Penanggung Utang menghilang atau tidak mempunyai tempat tinggal/tempat kediaman yang dikenal di Indonesia, Kantor Pelayanan melakukan Pengumuman Panggilan melalui:

 

a.

surat kabar harian;

 

b.

media elektronik;

 

c.

papan pengumuman di Kantor Pelayanan; dan/atau

 

d.

media massa lainnya.

(2)

Dalam hal dianggap perlu, Panggilan, Panggilan terakhir atau panggilan lain-lain dapat dilakukan melalui surat kabar dan/atau media massa lainnya.

 

 

Pengumuman panggilan memuat identitas Penanggung Utang dan kewajiban Penanggung Utang untuk menyelesaikan utangnya kepada Negara.

 

 

(1)

Dalam hal Penanggung Utang diwakili oleh pihak ketiga, pihak yang mewakili harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus yang dibuat dengan akta notaris atau dilegalisir oleh notaris.

(2)

Dalam hal jenis piutang adalah Kredit Usaha Kecil dan Menengah atau yang sejenis, surat kuasa khusus dapat dibuat dengan surat kuasa di bawah tangan, dengan ketentuan:

 

a.

surat kuasa khusus dibuat di atas kertas bermeterai cukup dan diketahui kepala desa atau lurah setempat;

 

b.

dilampiri fotokopi kartu identitas Pemberi dan Penerima Kuasa; dan

 

c.

pada saat menghadap, Penerima Kuasa menunjukkan kartu identitas asli Pemberi dan Penerima Kuasa.

 

 

 

 

 

Dalam hal Penanggung Utang datang memenuhi panggilan atau datang atas kemauan sendiri, Kantor Pelayanan melakukan wawancara dengan Penanggung Utang tentang kebenaran adanya dan besarnya Piutang Negara serta cara-cara penyelesaiannya.

 

Hasil wawancara dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab, yang ditandatangani oleh: 

a.

Penanggung Utang;

b.

Kepala Kantor Pelayanan atau pejabat yang ditunjuk; dan

c.

Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.

 

 

 

Berdasarkan Berita Acara Tanya Jawab dibuat Pernyataan Bersama, yang ditandatangani oleh:

a.

Panitia Cabang;

b.

Penanggung Utang; dan

c.

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.

 

 

Dalam hal Penanggung Utang mengakui jumlah utang dan sanggup menyelesaikan utang dalam jangka waktu yang ditetapkan dibuat Pernyataan Bersama yang memuat sekurang-kurangnya:

a.

irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

b.

identitas Penanggung Utang;

c.

identitas Penyerah Piutang;

d.

besarnya Piutang Negara dengan rincian terdiri dari utang pokok, bunga, denda dan/atau ongkos/beban lain;

e.

besarnya Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara;

f.

pengakuan utang oleh Penanggung Utang;

g.

kesanggupan Penanggung Utang untuk menyelesaikan Utang dan cara penyelesaiannya;

h.

sanksi jika tidak memenuhi cara penyelesaian utang;

i.

tanggal penandatanganan Pernyataan Bersama;

j.

tanda tangan Panitia Cabang;

k.

tanda tangan Penanggung Utang di atas meterai cukup; dan

l.

tanda tangan para saksi.

 

 

(1)

Dalam hal Penanggung Utang meninggal dunia, Pernyataan Bersama dibuat dengan ahli waris Penanggung Utang.

(2)

Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fatwa waris atau penetapan dari pengadilan.

 

 

Dalam hal Penanggung Utang diwakili oleh kuasanya, Pernyataan Bersama dibuat dengan kuasa Penanggung Utang.

 

Jangka waktu penyelesaian utang yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Bersama ditandatangani. 

 

(1)

Pembayaran Piutang Negara yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama dapat dilakukan secara tunai atau angsuran.

(2)

Dalam hal pembayaran ditetapkan secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu angsuran tidak boleh melebihi triwulanan.

 

 

(1)

Dalam hal Penanggung Utang mengakui jumlah utang namun tidak sanggup menyelesaikan utang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pernyataan Bersama tetap dibuat.

(2)

Pernyataan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

 

a.

pengakuan utang; dan

 

b.

pernyataan Penanggung Utang tidak sanggup menyelesaikan utang dalam jangka waktu yang ditetapkan.

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Penanggung Utang tidak membayar angsuran sesuai ketentuan dalam Pernyataan Bersama, paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Kantor Pelayanan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penanggung Utang untuk memenuhi kewajibannya.

(2)

Dalam hal Penanggung Utang memenuhi kewajiban sesuai dengan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama tetap berlaku.

 

 

Surat peringatan Pernyataan Bersama dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali, dalam hal Penanggung Utang memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam surat peringatan Pernyataan Bersama, namun pada jadwal angsuran berikutnya Penanggung Utang melakukan tunggakan.

 

 

(1)

Dalam hal setelah Pernyataan Bersama dibuat terdapat perubahan besaran Piutang Negara sebagai akibat penambahan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, Panitia Cabang menerbitkan Surat Pemberitahuan Perubahan Besaran Piutang Negara kepada Penanggung Utang dan Penyerah Piutang.

(2)

Surat Pemberitahuan Perubahan Besaran Piutang Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pernyataan Bersama.

 

 

 

 

(1)

Panitia Cabang menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara, dalam hal Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena:

 

a.

Penanggung Utang tidak mengakui jumlah utang baik sebagian atau seluruhnya, tetapi tidak dapat membuktikan;

 

b.

Penanggung Utang mengakui jumlah utang, tetapi menolak menandatangani Pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah; atau

 

c.

Penanggung Utang tidak memenuhi panggilan dan/atau pengumuman panggilan.

(2)

Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara memuat sekurang-kurangnya:

 

a.

berkepala "Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara" tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara;

 

b.

pertimbangan diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara;

 

c.

dasar hukum diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara;

 

d.

besarnya Piutang Negara dengan rincian utang pokok, bunga, denda, ongkos/beban lainnya dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara yang wajib dilunasi Penanggung Utang;

 

e.

tanggal penerbitan Penetapan Jumlah Piutang Negara; dan

 

f.

tanda tangan Panitia Cabang.

 

 

 

 

(1)

Dalam hal setelah diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara terdapat koreksi/perubahan besaran Piutang Negara, tidak perlu dibuat Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara yang baru, tetapi cukup diterbitkan Surat Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara kepada Penanggung Utang dan Penyerah Piutang yang ditandatangani oleh Panitia Cabang.

(2)

Surat Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara merupakan bagian yang tidak terpisah dari Penetapan Jumlah Piutang Negara.

 

 

 

 

Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan diberi kewenangan untuk memberikan keringanan utang dalam bentuk:

a.

keringanan jumlah utang yang menyangkut bunga, denda, dan/atau ongkos/beban lainnya; dan/atau

b.

keringanan jangka waktu, penyelesaian utang.

 

 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Kepala Kantor Wilayah berwenang untuk:

a.

menyetujui permohonan keringanan utang, dalam hal pokok kredit/utang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau pokok kredit/utang dalam satuan mata uang asing yang setara berupa keringanan utang:

 

1.

bunga, denda, dan/atau ongkos/beban lainnya sampai dengan 100% (seratus persen);

 

2.

jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk pokok kredit/utang paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

 

3.

jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun untuk pokok kredit/utang lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

 

4.

bunga, denda, dan/atau ongkos/beban lainnya sampai dengan 100% (seratus persen) sekaligus keringanan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk pokok kredit/utang paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau

 

5.

bunga, denda, dan/atau ongkos/beban lainnya sampai dengan 100% (seratus persen) sekaligus keringanan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun untuk pokok kredit/utang lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau

b.

menolak permohonan keringanan utang.

 

 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Kepala Kantor Pelayanan berwenang untuk:

a.

menyetujui permohonan keringanan utang, dalam hal pokok kredit/utang paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau pokok kredit/utang dalam satuan mata uang asing yang setara berupa keringanan utang:

 

1.

bunga, denda, dan/atau ongkos/beban lainnya sampai dengan 100% (seratus persen);

 

2.

jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun

 

3.

bunga, denda, dan/atau ongkos/beban lainnya sampai dengan 100% (seratus persen) sekaligus keringanan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

b.

menolak permohonan keringanan utang; atau

c.

memberikan pertimbangan keringanan utang kepada Kepala Kantor Wilayah.

 

 

(1)

Pokok kredit/utang sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 dan 64 adalah pokok kredit/utang yang tercantum dalam perjanjian kredit, perjanjian lain yang sejenis, atau keputusan pejabat yang berwenang.

(2)

Persetujuan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan 64, dalam hal Piutang Negara merupakan piutang yang berasal dari:

 

a.

Instansi Pemerintah Pusat, pemberian keringanan utang dalam bentuk keringanan jumlah utang atau keringanan jumlah utang sekaligus keringanan jangka waktu, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan besarnya keringanan utang paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan

 

b.

Instansi Pemerintah Daerah, pemberian keringanan utang dalam bentuk keringanan jumlah utang atau keringanan jumlah utang sekaligus keringanan jangka waktu, hanya dapat dilakukan setelah Penyerah Piutang menyetujui, menyatakan tidak keberatan atau menyerahkan keputusan kepada Kantor Pelayanan dan besarnya keringanan utang paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

 

 

 

 

(1)

Permohonan keringanan utang diajukan oleh Penanggung utang/Penjamin utang kepada Kepala Kantor Pelayanan disertai proposal/alasan-alasannya.

(2)

Permohonan keringanan utang dapat juga diajukan Penanggung utang/Penjamin utang melalui Penyerah Piutang.

 

 

(1)

Dalam hal permohonan keringanan utang yang diajukan melebihi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 atau berkas/data yang disampaikan tidak lengkap, Kantor Pelayanan dapat menolak permohonan karena tidak dapat diproses lebih lanjut.

(2)

Permohonan kembali keringanan utang dapat dilakukan terhadap kasus Piutang Negara yang telah pernah ditolak dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

(1)

Permohonan keringanan utang atau permohonan kembali keringanan utang diajukan selambat-lambatnya sebelum Pengumuman Lelang.

(2)

Dalam hal Lelang pernah dilaksanakan, permohonan keringanan utang atau permohonan kembali keringanan utang dapat diajukan dengan ketentuan selambat-lambatnya sebelum Pengumuman Lelang berikutnya.

 

 

Ketentuan mengenai permohonan keringanan utang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

 

Persetujuan, penolakan, dan pemberian pertimbangan atas permohonan keringanan utang harus berdasarkan hasil analisis.

 

Dalam hal kegiatan usaha Penanggung Utang masih berjalan dan permohonan keringanan berupa keringanan jangka waktu atau keringanan jumlah utang sekaligus keringanan jangka waktu, analisis permohonan keringanan utang meliputi sekurang-kurangnya:

a.

latar belakang permohonan keringanan utang;

b.

itikad baik Penanggung Utang;

c.

kemampuan/usaha Penanggung Utang;

d.

nilai dan daya laku barang jaminan; dan

e.

rencana pelunasan utang.

 

 

Dalam hal kegiatan usaha Penanggung Utang tidak berjalan/tidak ada, atau usaha masih berjalan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan jumlah utang, analisis permohonan keringanan utang meliputi sekurang-kurangnya:

a.

latar belakang permohonan keringanan utang;

b.

itikad baik Penanggung Utang;

c.

nilai dan daya laku barang jaminan; dan

d.

rencana pelunasan utang.

 

 

(1)

Pembayaran utang yang diterima sejak SP3N diterbitkan, diperhitungkan sebagai pembayaran utang pokok.

(2)

Pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran yang dilaksanakan sejak tanggal berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Pengurusan Piutang Negara sampai dengan saat pengajuan permohonan keringanan utang.

(3)

Pembayaran utang yang dilaksanakan sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Pengurusan Piutang Negara dimintakan konfirmasi kepada Penyerah Piutang mengenai alokasi pembayaran yang telah dilakukan Penanggung Utang.

 

 

Besar keringanan jumlah utang dihitung dari sisa utang bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya pada saat keputusan persetujuan permohonan keringanan utang diterbitkan.

 

Ketentuan mengenai analisis keringanan utang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

 

Keputusan keringanan utang dapat berupa menyetujui seluruhnya, menyetujui sebagian, atau menolak permohonan keringanan yang diajukan.

 

(1)

Dalam hal kegiatan usaha Penanggung Utang tidak ada, atau tidak mendukung penyelesaian utang secara bertahap, atau permohonan diajukan oleh Penjamin Utang, keringanan utang yang dapat dipertimbangkan hanya dalam bentuk keringanan jumlah utang.

(2)

Dalam hal dari hasil analisis menunjukkan kegiatan usaha Penanggung Utang mendukung penyelesaian seluruh utang secara bertahap, keringanan utang yang dapat dipertimbangkan hanya dalam bentuk keringanan jangka waktu.

(3)

Dalam hal dari hasil analisis menunjukkan kegiatan usaha Penanggung Utang mendukung penyelesaian sebagian utang secara bertahap, keringanan utang dapat dipertimbangkan dalam bentuk keringanan jumlah utang sekaligus keringanan jangka waktu.

(4)

Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), keringanan utang dalam bentuk keringanan jangka waktu atau keringanan jumlah utang sekaligus keringanan jangka waktu dapat dipertimbangkan dalam hal:

 

a.

Penanggung Utang atau Penjamin Utang bersedia menyerahkan jaminan tambahan dan melakukan pengikatan;

 

b.

sumber pembayaran yang digunakan merupakan kegiatan usaha yang masih berjalan dan mendukung penyelesaian utang; dan

 

c.

Pengurus dari Badan usaha dan Badan usaha yang digunakan sebagai sumber pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diikat sebagai Penjamin Utang.

 

 

 

(1)

Dalam hal permohonan keringanan utang dapat disetujui dalam bentuk keringanan jangka waktu atau keringanan jumlah utang sekaligus keringanan jangka waktu, pembayaran secara angsuran tidak boleh ditetapkan melebihi triwulanan.

(2)

Dalam hal permohonan keringanan utang dapat disetujui dalam bentuk keringanan jumlah utang, pelunasan utang harus dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan persetujuan permohonan keringanan utang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan.

 

 

(1)

Dalam hal permohonan keringanan utang dapat disetujui, keputusan persetujuan permohonan keringanan utang dituangkan dalam surat persetujuan permohonan_.keringanan utang.

(2)

Dalam hal permohonan keringanan utang tidak dapat disetujui, keputusan penolakan permohonan keringanan utang dituangkan dalam surat penolakan permohonan keringanan utang.

 

 

(1)

Penanggung Utang yang pernah diberikan persetujuan keringanan utang namun wanprestasi, pada prinsipnya tidak dapat lagi diberikan persetujuan keringanan utang kecuali apabila cara penyelesaian tersebut lebih baik/menguntungkan dibandingkan cara penyelesaian lainnya atau telah pernah dilakukan lelang namun tidak terjual/tidak lunas.

(2)

Persetujuan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:

 

a.

dalam hal pada keputusan terdahulu terdapat keringanan jumlah utang, besaran keringanan jumlah utang yang dapat ditetapkan sama dengan keputusan terdahulu;

 

b.

dalam hal pada keputusan terdahulu tidak terdapat keringanan jumlah utang, dapat diberikan keringanan jumlah utang;

 

c.

pembayaran utang yang telah dilakukan sejak keputusan terdahulu dihitung sebagai pengurang utang pokok dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73; dan

 

d.

pembayaran bersifat tunai paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

(3)

Persetujuan kembali keringanan utang dapat dilakukan untuk mengubah jadwal pembayaran dan besarnya angsuran utang apabila cara penyelesaian tersebut berdasarkan hasil analisis merupakan cara penyelesaian yang lebih baik/menguntungkan, dengan ketentuan:

 

a.

penanggung Utang belum dinyatakan wanprestasi;

 

b.

tidak boleh mengurangi jumlah utang yang ditetapkan dalam persetujuan keringanan utang sebelumnya; dan

 

c.

tidak boleh memperpanjang jangka waktu penyelesaian utang sesuai dengan persetujuan keringanan utang sebelumnya.

(4)

Persetujuan kembali keringanan utang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

 

 

(1)

Keputusan persetujuan atau penolakan permohonan keringanan utang diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Pelayanan kepada Penanggung Utang dan Penyerah Piutang.

(2)

Sejak permohonan keringanan utang diterima Kantor Pelayanan secara lengkap sampai terbitnya keputusan permohonan keringanan utang, Kantor Pelayanan tidak melakukan tindakan hukum pengurusan Piutang Negara lebih lanjut.

 

 

Ketentuan mengenai keputusan keringanan utang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

 

 

Barang jaminan untuk menjamin kredit selain Kredit Usaha Kecil atau yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Bank Indonesia yang pembebanannya masih dalam tahap pemberian SKMH/SKMHT dan belum ditingkatkan menjadi Hipotik/Hak Tanggungan, dalam hal:

a.

milik Penanggung Utang, merupakan harta kekayaan lain yang dapat digunakan sebagai pembayaran utang;

b.

milik penjamin utang, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dirjen.

 

 

 

Ruang lingkup pengelolaan Barang jaminan dan/atau Harta Kekayaan meliputi kegiatan:

a.

penatausahaan dokumen dan fisik Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain;

b.

pengamanan dokumen dan fisik Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain; dan

c.

pendayagunaan Barang Jaminan.

 

 

Kantor Pelayanan melakukan pengelolaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

 

 

Dalam rangka penatausahaan dilakukan tindakan meliputi penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran/penyerahan dokumen dan fisik Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain.

 

Kepala Kantor Pelayanan menunjuk petugas khusus di unit kerjanya yang bertanggung jawab dalam kegiatan penatausahaan dokumen dan fisik barang.

 

Ketentuan mengenai penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran/penyerahan dokumen dan fisik Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

 

Dalam rangka pengamanan dapat dilakukan kegiatan:

a.

penelitian terhadap keaslian, kebenaran atau jangka waktu berlakunya hak atas dokumen Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain beserta pembebanannya;

b.

penelitian lapangan; dan/atau

c.

pemblokiran Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain.

 

 

Dalam hal jangka waktu berlakunya dokumen Barang Jaminan akan segera berakhir atau dokumen asli Barang Jaminan rusak/hilang, Kantor Pelayanan melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang untuk mengurus kepada instansi yang berwenang.

 

(1)

Dalam hal barang yang akan diteliti berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan dengan meminta bantuan Kantor Pelayanan tempat barang yang akan diteliti berada.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian lapangan dapat dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan yang bersangkutan dalam hal barang yang akan diteliti berada di Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan wilayah kerja Kantor Pelayanan.

 

 

Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c wajib dilakukan terhadap barang milik Penanggung Utang yang tidak dibebani Hak Tanggungan/Fidusia.

 

Pemblokiran terhadap Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Pemblokiran yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan dan ditujukan kepada instansi yang berwenang. 

 

(1)

Pemblokiran terhadap Harta Kekayaan Lain yang tersimpan pada bank dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah dari Pimpinan Bank Indonesia.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Jenderal/Panitia Pusat kepada Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan usul dari Kepala Kantor Pelayanan dan didukung Kepala Kantor Wilayah.

 

 

(1)

Pemblokiran terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan setelah memperoleh izin tertulis dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Jenderal/Panitia Pusat kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan usul dari Kantor Pelayanan.

 

 

(1)

Kantor Pelayanan mencabut pemblokiran dalam hal:

 

a.

Piutang Negara dinyatakan lunas/selesai;

 

b.

Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain bukan atau bukan lagi merupakan jaminan penyelesaian utang;

 

c.

Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain telah disita lebih dahulu oleh instansi lain yang berwenang; atau

 

d.

Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain diketahui mengandung cacat hukum berdasarkan keputusan instansi yang berwenang.

(2)

Surat pencabutan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kantor Pelayanan kepada instansi yang berwenang.

 

 

Ketentuan mengenai penelitian lapangan dan pemblokiran Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

 

Dalam rangka pendayagunaan Barang Jaminan, dapat dilakukan sewa menyewa/kontrak yang hasilnya digunakan untuk pembayaran utang.

 

Pendayagunaan Barang Jaminan dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian dalam bentuk sewa-menyewa Barang jaminan dengan ketentuan:

a.

Permohonan sewa-menyewa diajukan oleh Penanggung Utang, dan/atau Pemilik Barang Jaminan; 

b.

sewa-menyewa disepakati oleh Kantor Pelayanan, Penyerah Piutang, Penanggung Utang, dan Pemilik Barang Jaminan;

c.

jangka waktu sewa-menyewa ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun;

d.

tidak menghalangi proses pengurusan Piutang Negara terhadap Barang jaminan lainnya dan/atau Harta Kekayaan Lain; dan

e.

perjanjian sewa-menyewa antara Pemilik Barang Jaminan dengan Penyewa dibuat dengan akta notaris.

 

 

Perjanjian sewa-menyewa dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99.

 

 

 

(1)

Objek Pemeriksaan adalah:

 

a.

Penanggung Utang, Penjamin Utang, atau pemegang saham;

 

b.

Kemampuan Penanggung Utang;

 

c.

Harta Kekayaan Lain; dan/atau

 

d.

Fisik Barang Jaminan.

(2)

Dalam hal Penanggung Utang meninggal dunia, Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap diri, Harta Kekayaan Lain, dan/atau kemampuan ahli waris.

 

 

(1)

Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a yaitu:

 

a.

Orang yang berkedudukan sebagai pihak yang berutang dalam perikatan utang atau orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab apapun mempunyai utang kepada negara;

 

b.

Badan hukum, yang diwakili oleh:

 

 

1.

Direksi/pengurus perusahaan/koperasi; dan/atau

 

 

2.

Anggota dewan komisaris/dewan pengawas perusahaan/koperasi; atau

 

c.

Salah seorang pesero dan/atau pesero pengurus dari badan usaha dalam hal Penanggung Utang adalah firma, commanditer vennootschap, atau persekutuan perdata.

(2)

Penjamin Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a yaitu:

 

a.

Penjamin utang pribadi (borgtocht atau personal guarantee);

 

b.

Penjamin atas pembayaran wesel (avalist); atau

 

c.

Pengurus badan usaha atau badan hukum yang mengikatkan diri sebagai penjamin (corporate guarantee).

(3)

Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a yaitu pemegang saham yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dapat diminta pertanggungjawaban pribadi.

 

 

Kemampuan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b meliputi:

a.

Penghasilan Penanggung Utang; dan/atau

b.

Hasil usaha dari Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain.

 

 

Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c meliputi:

a.

Barang tidak bergerak, antara lain tanah, tanah berikut bangunan, kapal dengan isi kotor lebih dari 20 m³ (dua puluh meter kubik);

b.

Barang bergerak, antara lain kendaraan bermotor, perhiasan, furniture, peralatan elektronik;

c.

Surat berharga, antara lain saham, obligasi, bukti piutang, penyertaan modal;

d.

Barang tidak berwujud, antara lain hak cipta, hak paten, hak merek; dan/atau

e.

Uang atau harta kekayaan yang tersimpan di bank.

 

 

Fisik Barang Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d meliputi Barang Jaminan yang:

a.

Belum ditemukan; dari/atau

b.

Terdapat permasalahan hukum.

 

 

 

(1)

Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa dari Kantor Pelayanan.

(2)

Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang.

 

 

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pemeriksa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

 

Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Pemeriksa bertugas:

a.

Mencari, meneliti, dan mengumpulkan keterangan atau bukti-bukti yang berhubungan dengan objek pemeriksaan; dan/atau

b.

Melakukan wawancara atau meminta penjelasan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan.

 

 

Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Pemeriksa berwenang meminta keterangan kepada Penanggung Utang dan/atau pihak lain, yang berkaitan dengan: 

a.

Tempat kediaman/rumah, kantor, tempat usaha/tempat kegiatan milik atau diduga milik Penanggung Utang;

b.

Usaha dan/atau Harta Kekayaan Lain; dan/atau

c.

Catatan dan pembukuan dari usaha milik atau diduga milik Penanggung Utang.

 

 

 

Pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan setelah SP3N diterbitkan.

 

Pemeriksaan dilaksanakan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

 

Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Pemeriksa:

a.

Wajib didampingi sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi;

b.

Dapat meminta bantuan dan bekerja sama dengan aparat kepolisian, aparat pemerintah daerah, Penyerah Piutang, instansi lain yang terkait, dan/atau masyarakat sekitar; dan

c.

Harus memberitahukan maksud Pemeriksaan kepada Penanggung Utang, Penjamin Utang, dan/atau aparat pemerintah desa/kelurahan setempat.

 

 

(1)

Dalam hal Pemeriksa, memasuki rumah, kantor, dan/atau tempat usaha/kegiatan yang diduga milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang, Pemeriksaan harus diketahui oleh Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang tidak berada di tempat, Pemeriksaan harus diketahui oleh:

 

a.

Anggota keluarga dari Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang, yang telah dewasa;

 

b.

Pegawai senior pada kantor dan/atau tempat usaha/kegiatan; dan/atau

 

c.

Aparat pemerintah desa/kelurahan setempat.

 

 

 

(1)

Dalam hal objek Pemeriksaan berupa tanah dan bangunan dalam keadaan kosong atau terkunci, Pemeriksaan harus didampingi oleh aparat pemerintah desa/kelurahan dan/atau aparat kepolisian setempat.

(2)

Dalam hal objek Pemeriksaan berupa tanah kosong, Pemeriksaan dilaksanakan dengan diketahui oleh aparat pemerintah desa/kelurahan setempat.

 

 

(1)

Pelaksanaan Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

(2)

Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh:

 

a.

Pemeriksa;

 

b.

Saksi-saksi; dan

 

c.

Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang, ahli warisnya, penghuni, atau penanggung jawab objek Pemeriksaan.

 

 

 

Dalam hal Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang menolak atau keberatan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Pemeriksa mencatat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

 

(1)

Berita Acara Pemeriksaan tetap sah meskipun PenanggungUtang dan/atau Penjamin Utang:

 

a.

Menolak atau keberatan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; atau

 

b.

Tidak berada di tempat objek Pemeriksaan.

(2)

Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh aparat pemerintah desa/kelurahan setempat.

 

 

(1)

Dalam hal objek pemeriksaan berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan meminta bantuan Kantor Pelayanan tempat objek pemeriksaan berada.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan yang bersangkutan dalam hal objek pemeriksaan berada di Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan wilayah kerja Kantor Pelayanan.

 

 

Ketentuan mengenai pelaksanaan Pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

 

 

Objek Pencegahan adalah:

a.

Penanggung Utang, yaitu:

 

1.

Pihak-pihak yang menandatangani perikatan utang atau orang orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau sebab apapun mempunyai utang kepada negara;

 

2.

Direksi/anggota pengurus perusahaan/yayasan;

 

3.

Anggota dewan komisaris/dewan pengawas yang berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham melakukan tindakan kepengurusan; atau

 

4.

Salah seorang pesero dan/atau pesero pengurus dari Badan Usaha dalam hal Penanggung Utang adalah firma, commanditer vennootschap, atau persekutuan perdata. 

b.

Penjamin Utang, yaitu:

 

1.

Penjamin utang pribadi (borgtocht atau personal guarantee);

 

2.

Penjamin atas pembayaran wesel (avalist); atau

 

3.

Pengurus dari badan usaha atau badan hukum yang mengikatkan diri sebagai penjamin (corporate guarantee).

 

 

 

(1)

Objek Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dapat dicegah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 6 (enam) bulan. 

 

 

 

Pencegahan hanya dapat dilakukan setelah SP3N diterbitkan.

Pencegahan dilaksanakan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

 

Pencegahan dapat dilakukan dalam hal:

a.

Sisa utang:

 

1.

lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau

 

2.

kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetapi objek Pencegahan sering bepergian keluar wilayah Republik Indonesia;

b.

Objek Pencegahan beritikad tidak baik; dan

c.

Nilai Barang Jaminan diperkirakan-tidak menutup sisa utang.

 

 

(1)

Objek Pencegahan dapat dikategorikan sering ke luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a angka 2, jika selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan objek Pencegahan paling sedikit 2 (dua) kali keluar wilayah Republik Indonesia.

(2)

Kesimpulan bahwa objek Pencegahan sering bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia dapat diperoleh Kantor Pelayanan dari paspor objek Pencegahan, pengakuan objek Pencegahan, informasi dari instansi berwenang, Penyerah Piutang dan/atau dari sumber lainnya. 

 

 

(1)

Objek Pencegahan dapat dikategorikan beritikad tidak baik dalam hal:

 

a.

Tidak pernah atau jarang memenuhi panggilan Kantor Pelayanan;

 

b.

Belum pernah membayar atau pernah membayar dalam jumlah relatif kecil dibanding sisa utangnya;

 

c.

Menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang sah; dan/atau 

 

d.

Bergaya hidup mewah.

(2)

Kesimpulan objek Pencegahan bergaya hidup mewah dapat diperoleh dari hasil penelitian lapangan, informasi dari Penyerah Piutang, dan/atau informasi dari pihak lain.

 

 

 

Dalam hal objek Pencegahan mempunyai kewajiban menyelesaikan utang lebih dari satu kasus Piutang Negara dan telah dicegah pada salah satu kasus, tidak dilakukan Pencegahan kembali untuk kasus yang lain sepanjang jangka waktu Pencegahan dan/atau perpanjangan Pencegahan masih berlaku.

 

Dalam hal jangka waktu Pencegahan dan/atau perpanjangan Pencegahan telah berakhir, objek Pencegahan dapat dicegah untuk kasus yang lain.

 

 

(1)

Izin ke luar wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu Pencegahan atau perpanjangan Pencegahan dapat diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

(2)

Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh objek Pencegahan dengan dilengkapi bukti-bukti yang mendukung alasan ke luar wilayah Republik Indonesia.

 

 

(1)

Izin ke luar wilayah Republik Indonesia diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa objek Pencegahan:

 

a.

Menjalankan tugas negara atau mewakili kepentingan negara di forum internasional;

 

b.

Menjalankan ibadah haji;

 

c.

Memerlukan perawatan atau pengobatan kesehatan keluar wilayah Republik Indonesia yang didukung oleh rekomendasi dokter ahli di Indonesia;

 

d.

Melakukan kerjasama dengan mitra luar negeri untuk kegiatan usaha dalam rangka menyelesaikan utangnya; atau

 

e.

Memerlukan pergi ke luar wilayah Republik Indonesia karena alasan kemanusiaan.

(2)

Alasan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain objek Pencegahan membesuk atau mendampingi orang tua/suami/istri/anak yang memerlukan pengobatan/perawatan.

 

 

 

Masa Pencegahan berakhir dalam hal:

a.

Pencegahan dicabut;

b.

Pencegahan berakhir demi hukum.

 

 

(1)

Pencabutan Pencegahan terhadap objek Pencegahan dilakukan dalam hal:

 

a.

Piutang Negara dinyatakan lunas/selesai;

 

b.

Objek Pencegahan telah meninggal dunia;

(2)

Pencegahan berakhir demi hukum dalam hal:

 

a.

Jangka waktu Pencegahan berakhir dan tidak ada perpanjangan;

 

b.

Jangka waktu perpanjangan Pencegahan pertama berakhir dan tidak ada perpanjangan; atau

 

c.

Jangka waktu perpanjangan pencegahan kedua berakhir.

 

 

 

Pencabutan Pencegahan atau masa Pencegahan tidak diperpanjang dapat dilakukan dalam hal:

a.

Terdapat perubahan susunan kepengurusan perusahaan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mendapat persetujuan dari Penyerah Piutang; atau

b.

Objek Pencegahan telah menunjukkan itikad baik dengan:

 

1.

Melakukan pembayaran ke arah pelunasan; dan

 

2.

Mengajukan rencana penyelesaian utangnya secara jelas.

 

 

 

 

Usul penetapan Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, pencabutan Pencegahan, atau, pemberian izin ke luar wilayah Republik Indonesia diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan melalui Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur jenderal.

 

Ketentuan mengenai usul Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, pencabutan Pencegahan, atau pemberian izin ke luar wilayah Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

 

(1)

Keputusan Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, dan pencabutan Pencegahan ditetapkan secara tertulis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

(2)

Keputusan mengenai:

 

a.

Perpanjangan Pencegahan pertama, ditetapkan sebelum jangka waktu Pencegahan berakhir; dan

 

b.

Perpanjangan Pencegahan kedua, ditetapkan sebelum jangka waktu perpanjangan Pencegahan pertama berakhir.

 

 

 

(1)

Keputusan Pencegahan dan perpanjangan Pencegahan memuat sekurang-kurangnya:

 

a.

Identitas objek Pencegahan;

 

b.

Alasan Pencegahan; dan

 

c.

Jangka waktu Pencegahan.

(2)

Keputusan pencabutan Pencegahan memuat sekurang-kurangnya:

 

a.

Identitas objek Pencegahan; dan

 

b.

Alasan pencabutan Pencegahan.

 

 

 

Keputusan Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, pencabutan Pencegahan, dan izin ke luar wilayah Republik Indonesia disampaikan antara lain kepada Menteri Hukum dan HAM dan objek Pencegahan.

 

 

 

Penagihan sekaligus dengan Surat Paksa dilakukan dalam hal:

a.

Penanggung Utang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama, setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis;

b.

Penanggung Utang menandatangani Pernyataan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; atau

c.

Telah diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara.

 

 

(1)

Panitia Cabang menerbitkan Surat Paksa yang ditandatangani oleh Panitia Cabang.

(2)

Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

 

a.

Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

 

b.

Identitas Penyerah Piutang serta nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan Piutang Negara;

 

c.

Identitas Penanggung Utang;

 

d.

Sisa utang yang harus diselesaikan termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara;

 

e.

Alasan yang menjadi dasar penagihan;

 

f.

Dasar hukum penerbitan Surat Paksa;

 

g.

Perintah kepada Penanggung Utang untuk melunasi seluruh utangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa;

 

h.

Tempat dan tanggal penetapan; dan

 

i.

Tanda tangan Panitia Cabang.

 

 

 

(1)

Dalam hal Penanggung Utang telah meninggal dunia lewat waktu 6 (enam) bulan, Surat Paksa dibuat atas nama para ahli warisnya tiap orang secara pro rata parte sebagai Penanggung Utang kepada negara.

(2)

Dalam Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dicantumkan nama Penanggung Utang yang telah meninggal dunia.

(3)

Dalam hal ahli waris Penanggung Utang belum diketahui atau belum ditetapkan, Surat Paksa diterbitkan atas nama "Ahli Waris Almarhum Penanggung Utang".

 

 

 

(1)

Juru Sita Piutang Negara diangkat oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan.

(2)

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Juru Sita Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

 

(1)

Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Piutang Negara dengan membacakan dan menyerahkan salinan Surat Paksa.

(2)

Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

 

 

(1)

Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa memuat sekurang-kurangnya:

 

a.

Hari, tanggal, dan jam pemberitahuan Surat Paksa;

 

b.

Identitas Juru Sita Piutang Negara, penerima Surat Paksa, dan saksi-saksi; dan

 

c.

Tempat pemberitahuan Surat Paksa.

(2)

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:

 

a.

Juru Sita Piutang Negara;

 

b.

Saksi-saksi; dan

 

c.

Penanggung Utang atau penerima Surat Paksa.

 

 

 

(1)

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan kepada Penanggung Utang di tempat tinggal, kantor/tempat usahanya, atau di tempat lain yang memungkinkan.

(2)

Dalam hal Penanggung Utang tidak dijumpai, Surat Paksa diberitahukan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di kantor/tempat usaha Penanggung Utang untuk disampaikan kepada Penanggung Utang.

(3)

Dalam hal Penanggung Utang datang ke Kantor Pelayanan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 143.

 

 

(1)

Dalam hal Penanggung Utang meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi, Surat Paksa diberitahukan kepada salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya.

(2)

Dalam hal Penanggung Utang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi, Surat Paksa diberitahukan kepada para ahli waris.

 

 

(1)

Surat Paksa terhadap:

 

a.

Badan hukum berbentuk perseroan terbatas diberitahukan kepada salah seorang direksi atau salah seorang komisaris di tempat kedudukan perseroan terbatas yang bersangkutan, di tempat tinggalnya, atau di tempat lain yang memungkinkan;

 

b.

Badan hukum berbentuk koperasi atau yayasan diberitahukan kepada salah seorang pengurus di tempat kedudukan koperasi atau yayasan yang bersangkutan, di tempat tinggalnya, atau di tempat lain yang memungkinkan;

 

c.

Badan usaha berbentuk firma diberitahukan kepada salah seorang firma di tempat kedudukan firma yang bersangkutan, di tempat tinggalnya, atau di tempat lain yang memungkinkan; atau

 

d.

Badan usaha berbentuk commanditer venootschap diberitahukan kepada salah seorang pesero pengurus di tempat kedudukan commanditer venootschap yang bersangkutan, di tempat tinggalnya, atau di tempat lain yang memungkinkan.

(2)

Dalam hal Juru Sita Piutang Negara tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Surat Paksa diberitahukan kepada salah seorang karyawan di tempat kedudukan atau tempat usaha badan hukum/badan usaha untuk disampaikan kepada penanggung jawab badan hukum/badan usaha yang bersangkutan.

 

 

(1)

Surat Paksa diberitahukan melalui aparat pemerintah desa/kelurahan setempat, dalam hal pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 146:

 

a.

Tidak dapat dilaksanakan; atau

 

b.

Di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain yang memungkinkan tidak ditemui seseorang.

(2)

Dalam melaksanakan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Juru Sita Piutang Negara melakukan hal sebagai berikut:

 

a.

Menyerahkan salinan Surat Paksa;

 

b.

Meminta kesediaan untuk menyampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Utang;

 

c.

Mencatat hal-hal yang dilakukan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa; dan

 

d.

Meminta menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa sebagai tanda mengetahui.

 

 

 

Dalam hal Penanggung Utang dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator/Balai Harta Peninggalan atau Hakim Pengawas.

 

Dalam hal badan hukum/badan usaha dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

 

Dalam hal Penanggung Utang menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus yang dituangkan dalam akta notaris, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa.

 

(1)

Pemberitahuan Surat Paksa tetap dilaksanakan dalam hal Penanggung Utang tidak mempunyai tempat tinggal/kediaman yang dikenal di Indonesia atau menghilang.

(2)

Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

 

a.

Menempelkan salinan Surat Paksa di papan pengumuman yang ada di Kantor Pelayanan yang menerbitkannya; dan/atau

 

b.

Dimuat dalam surat kabar harian.

 

 

 

(1)

Dalam hal Penanggung Utang menolak untuk menerima Surat Paksa, Juru Sita Piutang Negara meninggalkan salinan Surat Paksa dan mencatat dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

(2)

Pemberitahuan Surat Paksa tetap sah meskipun Penanggung Utang atau penerima Surat Paksa menolak menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

 

 

(1)

Dalam hal tempat pemberitahuan Surat Paksa berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, pemberitahuan Surat Paksa dilakukan dengan meminta bantuan Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat pemberitahuan Surat Paksa.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberitahuan Surat Paksa dapat dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan yang bersangkutan dalam hal:

 

a.

Tempat pemberitahuan Surat Paksa berada dalam wilayah kerja Ketua Panitia Cabang yang bersangkutan; dan

 

b.

Tempat pemberitahuan Surat Paksa berada di Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan wilayah kerja Kantor Pelayanan yang bersangkutan.

 

 

 

Surat Paksa-tidak boleh diberitahukan kepada Penanggung Utang di:

a.

Tempat ibadah selama ibadah itu dilakukan;

b.

Tempat sidang resmi selama sidang itu diadakan;

c.

Bursa selama waktu bursa; atau

d.

Tempat pemilihan umum selama waktu pemilihan umum.

 

 

Ketentuan mengenai pemberitahuan Surat Paksa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur JenderaL

 

 

Dalam hal Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang sedang dalam proses kepailitan di lembaga peradilan, pengurusan Piutang Negara tetap dilaksanakan.

 

Dalam hal keputusan pailit telah berkekuatan hukum tetap, proses pengurusan Piutang Negara dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Kepailitan.

 

Ketentuan mengenai pengurusan Piutang Negara atas Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang yang sedang dalam proses kepailitan atau telah dinyatakan pailit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

 

 

Dalam hal setelah lewat waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Utang tidak melunasi utangnya, Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Penyitaan.

 

Surat Perintah Penyitaan memuat sekurang-kurangnya:

a.

Pertimbangan diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan;

b.

Dasar hukum diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan;

c.

Perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk menugaskan Juru Sita Piutang Negara melakukan penyitaan;

d.

Uraian barang yang disita;

e.

Tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Penyitaan; dan

f.

Tanda tangan Panitia Cabang.

 

 

 

(1)

Penyitaan dilakukan terhadap barang milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang.

(2)

Dalam hal Barang Jaminan tidak ada atau diperkirakan nilainya tidak dapat menutup sisa utang, penyitaan dapat dilakukan terhadap Harta Kekayaan Lain.

 

 

Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain, termasuk:

a.

Barang dalam penguasaan pihak lain;

b.

Barang yang dibebani dengan hak tanggungan/fidusia;

c.

Uang dan/atau harta kekayaan yang tersimpan di bank; dan/atau

d.

Surat-surat berharga.

 

 

Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Lain tidak boleh dilaksanakan terhadap barang-barang sebagai berikut:

a.

Tempat tidur beserta perlengkapannya dari Penanggung Utang dan anak-anaknya, demikian pula pakaian-pakaian mereka;

b.

Perlengkapan Penanggung Utang yang bersifat dinas pada anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil menurut dinas dan pangkatnya;

c.

Alat-alat pertukangan yang termasuk usaha Penanggung Utang;

d.

Persediaan makanan dan minuman untuk satu bulan yang berada di rumah Penanggung Utang;

e.

Buku-buku yang bertalian dengan jabatan/pekerjaan Penanggung Utang atas pilihannya, demikian pula perkakas-perkakas dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, maupun untuk kebudayaan dan keilmuan; dan/atau

f.

Ternak yang semata-mata dipergunakan untuk menjalankan usaha Penanggung Utang.

 

 

(1)

Penyitaan terhadap Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dilakukan oleh Juru Sita Piutang Negara berdasarkan Surat Perintah Penyitaan.

(2)

Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, dikenal, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Juru Sita Piutang Negara. 

 

 

(1)

Juru Sita Piutang Negara wajib memberitahukan secara lisan maksud penyitaan dan menyampaikan salinan Surat Perintah Penyitaan kepada Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang selaku pemilik barang yang disita, pada saat pelaksanaan penyitaan.

(2)

Dalam hal Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di tempat, tempat tinggal tidak diketahui, atau tempat tinggal Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang berbeda dengan lokasi Objek penyitaan, penyitaan diberitahukan kepada aparat pemerintah desa/kelurahan setempat dan/atau:

 

a.

anggota keluarga/orang yang dipercaya Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang, yang telah dewasa dan:

 

 

1.

Bertempat tinggal sama dengan Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang; atau

 

 

2.

Berada di lokasi objek penyitaan;

 

b.

Pegawai senior yang berada di kantor/tempat usaha Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang; atau

 

c.

Penyewa, penggarap, atau pihak yang menguasai secara fisik objek penyitaan.

 

 

 

(1)

Pelaksanaan penyitaan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan.

(2)

Berita Acara Penyitaan ditandatangani oleh:

 

a.

Juru Sita Piutang Negara;

 

b.

Saksi-saksi; dan

 

c.

Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang;

(3)

Berita Acara Penyitaan diketahui dan ditandatangani oleh:

 

a.

Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan, dalam hal barang yang disita tanah dan/atau bangunan;

 

b.

Syahbandar, dalam hal barang yang disita berupa kapal dengan isi lebih dari 20 m³ (dua puluh meter kubik); atau

 

c.

Pengelola Bandara dalam hal barang yang disita berupa pesawat terbang.

(4)

Berita Acara Penyitaan memuat sekurang-kurangnya:

 

a.

Nomor Berita Acara Penyitaan;

 

b.

Hari, tanggal dan jam pelaksanaan penyitaan;

 

c.

Identitas Juru Sita Piutang Negara dan saksi-saksi;

 

d.

Nomor dan tanggal Surat Perintah Penyitaan; dan

 

e.

Uraian barang yang disita.

(5)

Selembar salinan Berita Acara Penyitaan disampaikan kepada Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang.

 

 

Dalam hal barang yang disita berupa tanah atau tanah beserta bangunannya, dalam Berita Acara Penyitaan dicantumkan batas-batas tanah yang disita.

 

Penyitaan tetap dapat dilaksanakan dan Berita Acara Penyitaan mempunyai kekuatan mengikat, meskipun:

a.

Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang menolak menandatangani Berita Acara Penyitaan atau tidak berada di tempat objek penyitaan; dan/atau

b.

Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan, Syahbandar atau Pengelola Bandara menolak menandatangani Berita Acara Penyitaan.

 

 

Dalam hal Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang tidak berada di tempat objek penyitaan, penyitaan dilaksanakan dengan ketentuan:

a.

Salah seorang saksi berasal dari aparat pemerintah desa/kelurahan setempat;

b.

Dalam Berita Acara Penyitaan dicantumkan alasan ketidakhadiran Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang; dan

c.

Berita Acara Penyitaan ditandatangani Juru Sita Piutang Negara dan saksi-saksi.

 

 

Juru Sita Piutang Negara meminta bantuan kepada aparat kepolisian dan/atau aparat pemerintah desa/kelurahan untuk menyaksikan dan memberikan bantuan pengamanan dalam pelaksanaan penyitaan dalam hal Juru Sita Piutang Negara:

a.

Memasuki tempat barang yang disita dan Penanggung Utang/Penjamin Utang tidak memperbolehkan atau menghalang halangi Juru Sita Piutang Negara memasuki tempat barang yang akan disita;

b.

Membuka secara paksa ruangan yang terkunci dan barang yang akan disita berada di dalamnya; atau

c.

Memasuki secara paksa bangunan yang akan disita dan dalam keadaan tidak berpenghuni;

 

 

(1)

Barang yang telah disita pada prinsipnya dititipkan untuk dijaga dan diawasi kepada Penanggung Utang/Penjamin Utang selaku pemilik barang yang disita.

(2)

Dalam hal barang sitaan berupa barang tidak bergerak dan Penanggung Utang/Penjamin Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

 

a.

Tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penyitaan, pengawasan barang sitaan dapat dititipkan kepada aparat pemerintah desa/kelurahan setempat atau dalam pengawasan Kantor Pelayanan; atau

 

b.

Tidak berada di tempat pelaksanaan penyitaan, pengawasan barang sitaan dapat dititipkan kepada aparat pemerintah desa/kelurahan setempat, anggota keluarga, penghuni, penyewa atau dalam pengawasan Kantor Pelayanan,

(3)

Dalam hal barang sitaan berupa barang bergerak dan Penanggung Utang/Penjamin Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penyitaan atau tidak berada di tempat pelaksanaan penyitaan, barang sitaan dapat disimpan oleh Kantor Pelayanan atau dititipkan di tempat penitipan yang baik.

 

 

Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan Juru Sita Piutang Negara dengan:

a.

Meminta bantuan tenaga ahli untuk melakukan penaksiran; dan

b.

Membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan berat perhiasan yang disita.

 

 

(1)

Penyitaan terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek hanya dapat dilaksanakan setelah pemblokiran.

(2)

Salinan Berita Acara Penyitaan terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek juga disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Pengelola Bursa Efek, dan Kustodian.

(3)

Penyitaan terhadap surat berharga yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan terlebih dahulu meneliti keaslian, menghitung jumlah surat berharga dan nilai surat berharga yang disita.

 

 

Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan:

a.

Membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam Berita Acara Penyitaan; dan

b.

Membuat Persetujuan Pengalihan Hak Tagihan (cessie) dari Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang kepada Panitia Cabang, dan menyampaikan salinannya kepada Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang dan pihak yang berkewajiban membayar utang.

 

 

Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Lain berupa uang tunai dilaksanakan dengan:

a.

Meneliti keaslian uang;

b.

Menghitung uang yang disita sesuai dengan sisa utang; dan

c.

Menyetorkan uang hasil penyitaan ke rekening Bendaharawan Penerima Kantor Pelayanan.

 

 

(1)

Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Lain yang tersimpan pada bank hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan pemblokiran.

(2)

Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

 

a.

Mencantumkan jumlah uang yang disita sesuai dengan sisa utang dalam Berita Acara Penyitaan; dan

 

b.

Mentransfer uang hasil penyitaan ke rekening Bendahara Penerimaan Kantor Pelayanan.

 

 

 

(1)

Dalam hal tempat barang yang akan disita berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, pelaksanaan penyitaan dilakukan dengan meminta bantuan Kantor Pelayanan tempat barang yang akan disita berada. 

(2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penyitaan dapat dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan yang bersangkutan dalam hal:

 

a.

Tempat barang yang akan disita berada dalam wilayah kerja Ketua Panitia Cabang yang bersangkutan; dan

 

b.

Tempat barang yang akan disita berada di Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan wilayah kerja Kantor Pelayanan yang bersangkutan.

 

 

 

Penyitaan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Piutang Negara merupakan sita eksekusi.

 

 

Pelaksanaan penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap barang yang telah disita lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, Instansi Pajak, atau instansi lain yang berwenang.

 

Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Juru Sita Piutang Negara menyampaikan salinan Surat Paksa kepada instansi yang lebih dahulu melakukan penyitaan disertai surat permintaan agar penyitaan yang telah dilakukan oleh instansi tersebut diberlakukan juga untuk pemenuhan Surat Paksa.

 

 

(1)

Salinan Berita Acara Penyitaan ditempelkan pada barang yang disita, di tempat barang yang disita berada, tempat-tempat umum, dan/atau tempat pengumuman di Kantor Pelayanan.

(2)

Pada barang yang disita dapat ditempel atau dipasang tanda penyitaan yang memuat sekurang-kurangnya:

 

a.

Kata-kata "DALAM PENYITAAN NEGARA q.q PUPN CABANG ............/KPKNL............";

 

b.

Nomor dan tanggal Berita Acara Penyitaan;

 

c.

Larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, menyewakan, mengubah bentuk, merusak barang sitaan;

 

d.

Larangan untuk merusak tanda penyitaan; dan

 

e.

Sanksi jika melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan d.

(3)

Penempelan atau pemasangan Salinan Berita Acara Penyitaan dan tanda penyitaan dimaksudkan sebagai pengumuman penyitaan agar penyitaan diketahui masyarakat.

 

 

 

Penyitaan yang telah dilaksanakan didaftarkan kepada instansi yang berwenang, sepanjang barang yang disita sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib didaftarkan.

 

 

Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan dalam hal:

a.

Piutang Negara dinyatakan lunas/selesai;

b.

Pengurusan Piutang Negara dikembalikan kepada Penyerah Piutang;

c.

Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain tidak atau tidak lagi menjadi jaminan utang;

d.

Barang yang disita telah disita lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, Instansi Pajak, atau instansi lain yang berwenang; atau

e.

Pelaksanaan penyitaan mengandung cacat hukum.

 

 

Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan memuat sekurang-kurangnya:

a.

Pertimbangan pengangkatan sita;

b.

Dasar hukum penerbitan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan;

c.

Perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk mengangkat penyitaan;

d.

Uraian barang yang akan diangkat sitanya;

e.

Tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan; dan

f.

Tanda tangan Panitia Cabang.

 

 

Berdasarkan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan Kantor Pelayanan membuat Surat Pemberitahuan Pengangkatan Sita yang ditujukan kepada instansi yang menerima salinan Berita Acara Penyitaan dan/atau instansi menerima pendaftaran penyitaan.

 

 

 

Objek Paksa Badan adalah:

a.

Penanggung Utang yang terdiri dari:

 

1.

Orang yang berkedudukan sebagai pihak yang berutang dalam perikatan utang, atau orang yang berdasarkan Undang-Undang atau sebab apapun mempunyai utang kepada negara;

 

2.

Pengurus badan hukum termasuk yayasan yang sesuai dengan akte pendirian badan hukum, diwakili oleh:

 

 

1)

Direksi atau pengurus perusahaan/yayasan/koperasi; dan/atau

 

 

2)

Anggota dewan komisaris/dewan pengawas;

 

3.

Salah seorang pesero dan/atau pesero pengurus dari badan hukum dalam hal Penanggung Utang adalah firma commanditer vennootschap, atau persekutuan perdata;

b.

Penjamin Utang, terdiri dari:

 

1.

Penjamin utang pribadi (borgtocht atau personal guarantee);

 

2.

Penjamin atas pembayaran wesel (avalist); atau

 

3.

Pengurus badan usaha atau badan hukum yang mengikat diri sebagai penjamin (corporate guarantee);

c.

Pemegang saham, dalam hal:

 

1.

Secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;

 

2.

Terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam perseroan; atau

 

3.

Secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan; dan/atau

d.

Ahli waris yang telah menerima warisan dari Penanggung Utang.

 

 

 

(1)

Surat Perintah Paksa Badan diterbitkan dalam hal:

 

a.

Penanggung Utang tidak memenuhi Surat Paksa;

 

b.

Sisa utang Penanggung Utang paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

 

c.

Barang Jaminan tidak ada atau tidak menutup sisa utang;

 

d.

Penanggung Utang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang tetapi tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan; dan

 

e.

Objek Paksa Badan yang belum berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun.

(2)

Dalam hal informasi mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan/atau huruf e tidak ada atau tidak mencukupi, dapat dilakukan Pemeriksaan.

 

 

Surat Perintah Paksa Badan dapat diterbitkan terhadap objek Paksa Badan:

a.

Yang telah atau sedang dilakukan pencegahan; dan/atau

b.

Yang telah dipaksa badan untuk utang yang lain.

 

 

(1)

Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Paksa Badan setelah memperoleh izin dari Kepala Kejaksaan Tinggi setempat.

(2)

Permohonan izin Paksa Badan diajukan oleh Panitia Cabang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setempat setelah rencana Paksa Badan disetujui oleh Ketua Panitia Pusat.

 

 

Surat Perintah Paksa Badan memuat sekurang-kurangnya:

a.

Pertimbangan diterbitkannya Surat Perintah Paksa Badan;

b.

Dasar Hukum penerbitan Surat Perintah Paksa Badan;

c.

Nomor dan tanggal:

 

1.

Surat izin Kepala Kejaksaan Tinggi setempat; dan

 

2.

Surat persetujuan Ketua Panitia Pusat.

d.

Perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk menugaskan Juru Sita Piutang Negara melaksanakan Paksa Badan;

e.

Identitas objek Paksa Badan;

f

Jangka waktu Paksa Badan;

g.

Tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Paksa Badan; dan

h.

Tanda tangan Panitia Cabang.

 

 

 

Surat Perintah Paksa Badan dapat ditangguhkan pelaksanaannya dalam hal terdapat:

a.

Penetapan penangguhan Paksa Badan dari pengadilan; atau

b.

Pembayaran utang lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari sisa utang.

 

 

Penangguhan pelaksanaan Surat Perintah Paksa Badan diberikan:

a.

Secara tertulis oleh Panitia Cabang; dan

b.

Berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

 

 

 

Jangka waktu Paksa Badan Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak objek Paksa Badan ditempatkan dalam tempat Paksa Badan.

 

Jangka waktu Paksa Badan dapat diperpanjang oleh Panitia Cabang sebanyak 1 (satu) kali paling lama 6 (enam) bulan.

 

 

(1)

Surat Perintah Paksa Badan diberitahukan oleh Juru Sita Piutang Negara kepada objek Paksa Badan sesuai ketentuan mengenai pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 sampai dengan 155.

(2)

Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan.

 

 

(1)

Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan memuat sekurang-kurangnya:

 

a.

Hari, tanggal, dan jam pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan;

 

b.

Identitas Juru Sita Piutang Negara, penerima Surat Perintah Paksa Badan dan saksi-saksi; dan

 

c.

Tempat pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan.

(2)

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:

 

a.

Juru Sita Piutang Negara;

 

b.

Saksi-saksi; dan

 

c.

Objek Paksa Badan/atau penerima Surat Perintah Paksa Badan.

 

 

 

Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan tetap sah meskipun objek Paksa Badan/atau penerima Surat Perintah Paksa Badan menolak menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan. 

 

 

(1)

Paksa Badan dilaksanakan setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan dalam hal:

 

a.

Penanggung Utang tidak melunasi utangnya; dan

 

b.

Objek Paksa Badan belum berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Paksa Badan dapat dilaksanakan sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari namun telah lewat waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan, dalam hal terdapat izin tertulis dari Kepala Kejaksaan Tinggi setempat dengan alasan untuk kepentingan umum.

 

 

(1)

Paksa Badan dilaksanakan oleh Juru Sita Piutang Negara dibantu oleh dua orang saksi penduduk Indonesia, yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan dikenal oleh Juru Sita Piutang Negara sebagai orang yang dipercaya.

(2)

Dalam melaksanakan Paksa Badan, Kepala Kantor Pelayanan dan/atau Juru Sita Piutang Negara dapat meminta bantuan aparat kepolisian dan/atau kejaksaan setempat.

 

 

(1)

Juru Sita Piutang Negara membuat Berita Acara Paksa Badan pada saat objek Paksa Badan ditempatkan di Tempat Paksa Badan.

(2)

Berita Acara Paksa Badan memuat sekurang-kurangnya:

 

a.

Nomor Berita Acara Paksa Badan;

 

b.

Hari, tanggal dan jam pelaksanaan Paksa Badan;

 

c.

Identitas Juru Sita Piutang Negara dan saksi-saksi;

 

d.

Nomor dan tanggal Surat Perintah Paksa Badan; dan

 

e.

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Paksa Badan.

(3)

Berita Acara Paksa Badan ditandatangani oleh:

 

a.

Juru Sita Piutang Negara;

 

b.

Saksi-saksi; dan

 

c.

Objek Paksa Badan.

(4)

Salinan Surat Perintah Paksa Badan dan salinan Berita Acara Paksa Badan disampaikan oleh Juru Sita Piutang Negara kepada objek Paksa Badan dan pimpinan atau penanggung jawab Tempat Paksa Badan.

 

 

Paksa Badan tetap sah meskipun objek Paksa Badan menolak menandatangani Berita Acara Paksa Badan.

 

Paksa Badan yang telah dilaksanakan tidak menghilangkan atau mengurangi: 

a.

Kewajiban Penanggung Utang untuk melunasi utang; dan

b.

Status Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain sebagai tanggungan atas utang Penanggung Utang.

 

 

 

(1)

Paksa Badan dilaksanakan di rumah Paksa Badan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal.

(2)

Dalam hal rumah Paksa Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diadakan, Paksa Badan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

 

 

Dalam hal Tempat Paksa Badan yang akan digunakan adalah rumah Paksa Badan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal, Kantor Pelayanan membentuk satuan tugas Paksa Badan yang bertugas untuk mengawasi objek Paksa Badan selama dalam pelaksanaan Paksa Badan.

 

Dalam hal Tempat Paksa Badan yang akan digunakan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, Kantor Pelayanan melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait.

 

 

(1)

Biaya pelaksanaan Paksa Badan termasuk biaya keperluan hidup objek Paksa Badan di tempat Paksa Badan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Direktorat Jenderal.

 

 

 

(1)

Selama pelaksanaan Paksa Badan di Tempat Paksa Badan, objek Paksa Badan berhak:

 

a.

Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

 

b.

Memperoleh pelayanan kesehatan;

 

c.

Mendapatkan makan;

 

d.

Memperoleh bahan bacaan atas biaya sendiri; dan

 

e.

Menerima kunjungan pada waktu tertentu dari:

 

 

1.

Keluarga dan sahabat;

 

 

2.

Dokter pribadi atas biaya sendiri; dan/atau

 

 

3.

Rohaniwan.

(2)

Dalam hal hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh atas biaya sendiri dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pimpinan atau penanggung jawab Tempat Paksa Badan.

 

 

 

(1)

Objek Paksa Badan yang sedang menjalankan Paksa Badan dapat diizinkan keluar dari Tempat Paksa Badan dalam hal objek Paksa Badan akan:

 

a.

Melaksanakan ibadah di tempat ibadah;

 

b.

Menghadiri sidang di pengadilan;

 

c.

Mengikuti pemilihan umum di tempat pemilihan umum;

 

d.

Menjalani pemeriksaan kesehatan atau pengobatan di rumah sakit; atau

 

e.

Menghadiri pemakaman orang tua, suami/isteri, dan/atau anak.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permohonan objek Paksa Badan.

 

 

Dalam hal dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) huruf d diketahui bahwa objek Paksa Badan harus menjalani pengobatan secara rawat inap, masa perawatan tidak Mengurangi jangka waktu Paksa Badan.

 

(1)

Persetujuan atau penolakan izin keluar dari Tempat Paksa Badan diterbitkan oleh Panitia Cabang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan izin diterima dan disampaikan kepada objek Paksa Badan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

(2)

Dalam hal Tempat Paksa Badan yang digunakan adalah lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, persetujuan atau penolakan izin keluar dari Tempat Paksa Badan disampaikan kepada objek Paksa Badan dan pimpinan atau penanggung jawab Tempat Paksa Badan.

 

 

Jangka waktu izin keluar dari Tempat Paksa Badan ditetapkan paling lama 6 (enam) jam.

 

 

Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan diterbitkan oleh Panitia Cabang dalam jangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Paksa Badan berakhir.

 

Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan memuat sekurang-kurangnya:

a.

Pertimbangan diterbitkannya Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan;

b.

Dasar hukum penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan;

c.

Perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk menugaskan Juru Sita Piutang Negara untuk melaksanakan perpanjangan Paksa Badan;

d.

Identitas objek Paksa Badan;

e.

Jangka waktu perpanjangan Paksa Badan;

f.

Tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan; dan

g.

Tanda tangan Panitia Cabang.

 

 

 

(1)

Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan diberitahukan oleh Juru Sita Piutang Negara kepada objek Paksa Badan dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

(2)

Pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan.

 

 

(1)

Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan memuat sekurang-kurangnya:

 

a.

Hari, tanggal, dan jam pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan;

 

b.

Identitas Juru Sita Piutang Negara, objek Paksa Badan, dan saksi-saksi; dan

 

c.

Tempat pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan.

(2)

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:

 

a.

Juru Sita Piutang Negara;

 

b.

Saksi-saksi; dan

 

c.

Objek Paksa Badan.

(3)

Salinan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan dan salinan Berita Acara Pemberitahuan Perpanjangan Paksa Badan disampaikan oleh Juru Sita Piutang Negara kepada objek Paksa Badan dan pimpinan atau penanggung jawab Tempat Paksa Badan.

 

 

Pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan tetap sah meskipun objek Paksa Badan menolak menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan.

 

 

(1)

Objek Paksa Badan yang melarikan diri dari tempat Paksa Badan, dapat segera dilaksanakan Paksa Badan kembali berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan/atau Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan yang telah diterbitkan.

(2)

Pelaksanaan Paksa Badan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jangka waktunya sama dengan masa pelaksanaan Paksa Badan menurut Surat Perintah Paksa Badan atau Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan yang telah diterbitkan, tanpa memperhitungkan jangka waktu pelaksanaan Paksa Badan yang telah dijalani sebelum objek Paksa Badan melarikan diri.

 

 

(1)

Objek Paksa Badan berkewajiban membayar ganti kerugian dan biaya yang timbul karena pelarian.

(2)

Ganti kerugian dan biaya yang timbul karena pelarian meliputi biaya:

 

a.

Pelaksanaan Paksa Badan sebelum objek Paksa Badan melarikan diri; dan

 

b.

Untuk mencari objek Paksa Badan.

(3)

Ganti kerugian dan biaya yang timbul karena pelarian ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

 

 

Pelaksanaan Paksa Badan terhadap objek Paksa Badan yang dibatalkan oleh pengadilan, hanya dapat dipaksa badan lagi untuk utang yang sama setelah lampau waktu 8 (delapan) hari sejak dibebaskan.

 

Paksa Badan yang telah dijalankan sebelum dibatalkan oleh pengadilan, diperhitungkan dengan pelaksanaan Paksa Badan berikutnya.

 

 

(1)

Objek Paksa Badan harus dibebaskan dalam hal:

 

a.

Piutang Negara dinyatakan lunas;

 

b.

Pengurusan Piutang Negara ditarik oleh atau dikembalikan kepada Penyerah Piutang;

 

c.

Objek Paksa Badan telah berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun;

 

d.

Objek Paksa Badan mengalami gangguan kejiwaan berat sehingga menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum; atau

 

e.

Jangka waktu Paksa Badan berakhir.

(2)

Objek Paksa Badan dapat dibebaskan dalam hal:

 

a.

Terdapat pembayaran utang paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari sisa utang; atau

 

b.

Terdapat permintaan tertulis dari Kepala Kejaksaan Tinggi demi kepentingan umum.

 

 

 

Keterangan bahwa objek Paksa Badan mengalami gangguan kejiwaan berat sehingga menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh Panitia Cabang.

 

Dalam hal terdapat permintaan tertulis dari Kepala Kejaksaan Tinggi untuk membebaskan objek Paksa Badan dari Tempat Paksa Badan demi kepentingan umum, Panitia Cabang terlebih dahulu secara tertulis meminta persetujuan dari Ketua Panitia Pusat.

 

(1)

Pembebasan Paksa Badan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan yang ditandatangani oleh Panitia Cabang.

(2)

Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan memuat sekurang-kurangnya:

 

a.

Pertimbangan diterbitkannya Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan;

 

b.

Dasar hukum penerbitan Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan;

 

c.

Perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk menugaskan Juru Sita Piutang Negara membebaskan objek Paksa Badan;

 

d.

Identitas objek Paksa Badan;

 

e.

Tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan; dan

 

f.

Tanda tangan Panitia Cabang.

 

 

 

 

Dalam hal objek Paksa Badan akan dibebaskan dari Tempat Paksa Badan, Panitia Cabang memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan atau penanggung jawab Tempat Paksa Badan.

 

(1)

Pembebasan objek Paksa Badan dari Tempat Paksa Badan dilaksanakan oleh juru Sita Piutang Negara dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

(2)

Pembebasan objek Paksa Badan dari Tempat Paksa Badan dituangkan dalam Berita Acara Pembebasan Paksa Badan.

 

 

(1)

Berita Acara Pembebasan Paksa Badan memuat sekurang-kurangnya:

 

a.

Hari, tanggal, dan jam pembebasan objek Paksa Badan; dan

 

b.

Identitas Juru Sita Piutang Negara, objek Paksa Badan, dan saksi-saksi.

(2)

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:

 

a.

Juru Sita Piutang Negara;

 

b.

Saksi-saksi; dan

 

c.

Objek Paksa Badan.

(3)

Salinan Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan dan salinan Berita Acara Pembebasan Paksa Badan disampaikan oleh Juru Sita Piutang Negara kepada objek Paksa Badan dan pimpinan atau penanggung jawab Tempat Paksa Badan.

 

 

 

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Paksa Badan, Direktur Jenderal/Ketua Panitia Pusat dapat melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Penyerah Piutang, dan/atau instansi lain yang terkait.

 

 

 

(1)

Objek penilaian adalah Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain.

(2)

Penilaian dilakukan dalam rangka penjualan melalui lelang, penjualan tanpa melalui lelang, penebusan dengan nilai di bawah nilai pengikatan, atau keringanan utang.

 

 

(1)

Penilaian terhadap objek penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Internal.

(2)

Dalam hal objek penilaian bersifat khusus dan/atau barang tidak berwujud, penilaian dilakukan oleh Penilai Eksternal.

(3)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penilaian dapat dilakukan oleh Tim Penilai Internal dalam hal memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian terhadap objek penilaian bersifat khusus dan/atau barang tidak berwujud.

(4)

Penilaian terhadap objek penilaian yang bersifat tidak khusus dapat dilakukan oleh Penilai Eksternal dalam hal Penyerah Piutang bersedia membiayai.

 

 

Kriteria dan jenis objek penilaian yang bersifat khusus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(1)

Dalam hal objek penilaian yang akan dinilai berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan meminta bantuan Kantor Pelayanan tempat objek penilaian berada.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian dapat dilaksanakan oleh kantor Pelayanan yang bersangkutan dalam hal objek penilaian berada di Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan wilayah kerja Kantor Pelayanan.

 

 

 

(1)

Hasil penilaian dituangkan dalam Laporan Penilaian yang memuat kesimpulan mengenai Nilai Pasar atau Nilai Pasar dengan Nilai Likuidasi.

(2)

Nilai Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan cara mengurangi Nilai Pasar dengan risiko-risiko penjualan melalui lelang.

(3)

Risiko-risiko penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Pasar.

 

 

(1)

Laporan Penilaian yang disampaikan Penyerah Piutang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan nilai penjualan melalui lelang, penebusan dengan nilai di bawah nilai pengikatan, penjualan tanpa melalui lelang, atau keringanan utang, dengan ketentuan:

 

a.

Penilai yang ditunjuk Penyerah Piutang adalah penilai atau perusahaan penilai yang independen;

 

b.

Penilai atau perusahaan penilai memiliki izin resmi dari lembaga yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian (appraisal) di Indonesia;

 

c.

Laporan Penilaian harus ditandatangani oleh penilai yang lulus Ujian Sertifikasi Penilai (USP) dan telah mempunyai izin penilaian dari Menteri Keuangan;

 

d.

Laporan Penilaian masih sesuai dengan kondisi barang atau kondisi pasar yang ada; dan

 

e.

Laporan Penilaian masih berlaku.

(2)

Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penilai atau perusahaan penilai yang tidak mempunyai hubungan kepemilikan/afiliasi dengan Penyerah Piutang atau tidak mempunyai kepentingan dengan objek penilaian.

 

 

 

 

Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan dalam hal setelah dilakukan penyitaan, Penanggung Utang tidak menyelesaikan utangnya.

 

(1)

Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

 

a.

Pertimbangan hukum diterbitkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;

 

b.

Dasar hukum penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;

 

c.

Perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk melaksanakan Lelang;

 

d.

Uraian barang sitaan yang akan dilelang;

 

e.

Tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan; dan

 

f.

Tanda tangan Panitia Cabang.

(2)

Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan diberitahukan secara tertulis kepada Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang.

 

 

 

Pengumuman Lelang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Nilai Limit barang yang akan dilelang ditetapkan:

a.

Oleh Panitia Cabang; dan

b.

Berdasarkan Laporan Penilaian yang masih berlaku.

 

 

(1)

Nilai Limit ditetapkan paling rendah sama dengan Nilai Likuidasi yang dibuat oleh Tim Penilai Internal.

(2)

Dalam hal laporan penilaian dibuat oleh Penilai Eksternal, Nilai Limit ditetapkan paling rendah sama dengan Nilai Pasar dikurangi risiko-risiko penjualan melalui lelang paling banyak 30 % (tiga puluh persen).

 

 

(1)

Nilai Limit untuk Lelang kedua dan berikutnya ditetapkan:

 

a.

Paling rendah sama dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 dan nilai penawaran tertinggi pada pelaksanaan lelang sebelumnya;

 

b.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, dalam hal pada pelaksanaan lelang sebelumnya tidak terdapat penawaran.

(2)

Penawaran tertinggi yang terjadi pada lelang sebelumnya tidak dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan Nilai Limit dalam hal penawaran dilakukan oleh pemenang lelang yang wanprestasi.

 

 

Pemberitahuan Nilai Limit dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Ketentuan mengenai Nilai Limit diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

 

 

(1)

Kantor Pelayanan melakukan:

 

a.

Persiapan dokumen persyaratan lelang; dan

 

b.

Pemberitahuan rencana lelang secara tertulis kepada Penyerah Piutang, Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang.

(2)

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum lelang dilaksanakan.

 

 

(1)

Kantor Pelayanan memberikan penjelasan kepada calon peserta lelang yang meminta penjelasan mengenai barang-barang yang akan dilelang.

(2)

Kantor Pelayanan dapat mengundang dan memberikan penjelasan (aanwijzing) mengenai barang-barang yang akan dilelang dan hal lain yang terkait dengan Lelang kepada calon peserta lelang.

 

 

 

Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang selaku pemilik barang yang dilelang dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan guna menentukan urutan barang yang akan dilelang.

 

Kepala Kantor Pelayanan menentukan urutan barang yang akan dilelang dalam hal:

a.

Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246; atau

b.

Barang maupun pemilik barang yang akan dilelang lebih dari 1 (satu) dan masing-masing pemilik mengajukan permohonan urutan barang yang akan dilelang.

 

 

 

(1)

Setiap barang yang akan dilelang ditetapkan uang jaminan lelang.

(2)

Besarnya uang jaminan lelang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

Dalam hal barang yang akan dilelang berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, Kantor Pelayanan meminta bantuan pelaksanaan lelang secara tertulis kepada Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat barang yang akan dilelang berada.

 

 

(1)

Lelang yang akan dilaksanakan pada prinsipnya tidak dapat ditunda kecuali:

 

a.

Adanya putusan atau penetapan Pengadilan;

 

b.

Persyaratan lelang tidak dipenuhi; atau

 

c.

Adanya pembayaran utang.

(2)

Ketentuan mengenai penundaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

 

(1)

Lelang yang akan dilaksanakan pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan kecuali:

 

a.

Penanggung Utang melunasi utang;

 

b.

Barang dan/atau dokumen barang yang akan dilelang disita dalam perkara pidana;

 

c.

Barang dan/atau dokumen barang yang akan dilelang telah musnah;

 

d.

Barang yang akan dilelang telah dijual tidak melalui lelang; atau

 

e.

Barang yang akan dilelang telah ditebus.

(2)

Dalam hal atas 1 (satu) berkas kasus Piutang Negara terdapat beberapa barang yang akan dilelang, pembatalan rencana Lelang hanya berlaku atas objek Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, sedangkan terhadap barang lainnya, tetap dilaksanakan Lelang.

 

 

Penundaan atau pembatalan rencana Lelang diumumkan oleh:

a.

Kantor Pelayanan melalui:

 

1.

Surat kabar harian;

 

2.

Selebaran

 

3.

Tempelan yang mudah dibaca oleh umum di tempat Lelang dilaksanakan; dan/atau

 

4.

Media massa lainnya; dan

b.

Pejabat Penjual pada saat lelang.

 

 

 

Dalam hal terdapat kelebihan hasil lelang setelah diperhitungkan dengan pelunasan utang Penanggung Utang, kelebihan hasil Lelang diserahkan kepada:

a.

Penanggung Utang;

b.

Penjamin Utang, dalam hal barang yang dilelang adalah milik pihak ketiga;

c.

Ahli waris, dalam hal Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang telah meninggal dunia;

d.

Balai Harta Peninggalan, dalam hal Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris;

e.

Likuidator, dalam hal Penanggung Utang adalah badan hukum yang telah dibubarkan; atau

f.

Pengadilan Niaga atau Kurator, dalam hal Penanggung Utang dinyatakan pailit.

 

 

Dalam hal hasil Lelang barang milik pihak ketiga melebihi Nilai Pembebanan Hipotik/Hak Tanggungan/Fidusia, hasil Lelang yang digunakan untuk pembayaran utang sebesar Nilai Pembebanan Hipotik/Hak Tanggungan/Fidusia ditambah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

 

Ketentuan mengenai kelebihan hasil Lelang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

 

 

(1)

Penanggung Utang atau Penjamin Utang selaku pemilik Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dapat mengajukan permohonan Penjualan tanpa melalui lelang untuk penyelesaian utang.

(2)

Permohonan penjualan tanpa melalui lelang diajukan secara tertulis oleh:

 

a.

Penanggung Utang atau Penjamin Utang dan dilampiri Surat Penawaran Pembelian dari calon Pembeli; atau

 

b.

Calon pembeli dengan persetujuan Penanggung Utang atau Penjamin Utang.

(3)

Dalam hal permohonan diajukan oleh Penjamin Utang, permohonan harus disetujui oleh Penanggung Utang.

(4)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya uraian barang yang akan dijual atau dibeli, nilai penjualan atau nilai pembelian, identitas calon pembeli, dan cara pembayaran.

 

 

Dalam hal Penanggung Utang telah meninggal dunia, permohonan Penjualan tanpa melalui lelang dapat diajukan oleh ahli warisnya.

 

(1)

Permohonan penjualan tanpa melalui lelang dapat diajukan pada semua tingkat pengurusan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Lelang.

(2)

Dalam hal Barang jaminan dan/atau Harta Kekayaan telah dilelang tetapi belum laku, permohonan Penjualan tanpa melalui lelang dapat diajukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

(1)

Persetujuan penjualan tanpa melalui lelang ditetapkan oleh Panitia Cabang dengan ketentuan:

 

a.

Berpedoman pada Laporan Penilaian yang masih berlaku; dan

 

b.

Nilai persetujuan paling sedikit sama dengan Nilai Pasar.

(2)

Persetujuan penjualan tanpa melalui lelang atas saham/obligasi yang diperjualbelikan di bursa efek dapat dilakukan tanpa berpedoman pada Laporan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a.

(3)

Ketentuan mengenai persetujuan penjualan tanpa melalui lelang atas saham/obligasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

 

 

(1)

Dalam hal Nilai Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat 1 huruf b di bawah Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia atau tidak ada pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia, Kantor Pelayanan wajib meminta persetujuan kepada Penyerah Piutang.

(2)

Penjualan tanpa melalui lelang dengan Nilai Pasar di bawah Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia, atau tidak ada pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia dapat dilaksanakan setelah Penyerah Piutang menyetujui, menyatakan tidak keberatan, atau menyerahkan keputusan penjualan kepada Panitia Cabang/Kantor Pelayanan.

 

 

(1)

Tanggapan atas surat permintaan persetujuan wajib disampaikan oleh Penyerah Piutang paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan diterima oleh Penyerah Piutang.

(2)

Dalam hal Penyerah Piutang keberatan atas rencana penjualan dengan Nilai Pasar di bawah Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia, Penyerah Piutang wajib menyampaikan alasan keberatan secara tertulis.

(3)

Dalam hal Penyerah Piutang tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjualan tanpa melalui lelang tetap dapat dilaksanakan.

 

 

Nilai persetujuan Penjualan tanpa melalui lelang yang ditetapkan:

a.

Termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara;

b.

Tidak termasuk beban Pajak dan beban lainnya.

 

 

(1)

Sejak permohonan penjualan diterima Kantor Pelayanan sampai terbitnya Keputusan Panitia Cabang tentang Penjualan tanpa melalui lelang, Kantor Pelayanan tidak melakukan tindakan hukum pengurusan Piutang Negara lebih lanjut.

(2)

Tindakan hukum pengurusan Piutang Negara dapat dilaksanakan terhadap barang lain yang tidak diajukan permohonan untuk dijual.

 

 

 

(1)

Pembayaran Penjualan tanpa melalui lelang dilakukan secara tunai paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan sejak disetujui.

(2)

Dalam hal pembeli wanprestasi terhadap syarat pembayaran, Kantor Pelayanan memberikan peringatan secara tertulis.

(3)

Dalam hal pembeli tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan penjualan menjadi batal.

 

 

(1)

Penanggung Utang dapat mengajukan kembali Permohonan Penjualan tanpa melalui lelang atas Barang jaminan dan/atau Harta Kekayaan yang telah dibatalkan persetujuan penjualannya.

(2)

Penjualan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi calon pembeli yang telah wanprestasi.

(3)

Permohonan pengajuan kembali dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 sampai dengan Pasal 258.

(4)

Pengajuan permohonan penjualan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku satu kali untuk barang yang sama.

 

 

 

 

(1)

Penjamin Utang dapat mengajukan permohonan untuk menebus Barang Jaminan miliknya.

(2)

Permohonan Penebusan diajukan oleh Penjamin Utang secara tertulis.

(3)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:

 

a.

Uraian barang yang akan ditebus;

 

b.

Nilai penebusan; dan

 

c.

Cara pembayaran.

 

 

 

Dalam hal Penjamin Utang telah meninggal dunia, permohonan Penebusan dapat diajukan oleh ahli warisnya.

 

(1)

Permohonan Penebusan sebesar Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia dapat diajukan pada semua tingkat pengurusan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang.

(2)

Dalam hal Barang Jaminan telah dilelang tetapi belum laku, pengajuan permohonan Penebusan dengan nilai sebesar Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia tetap dapat dilakukan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Lelang berikutnya.

 

 

(1)

Permohonan Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia dapat diajukan pada semua tingkat pengurusan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Lelang.

(2)

Dalam hal Barang Jaminan telah dilelang tetapi belum laku, pengajuan permohonan Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia tetap dapat dilakukan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Lelang berikutnya.

 

 

Penebusan tidak boleh diajukan oleh Penanggung Utang atau Penjamin Utang yang menjamin seluruh utang Penanggung Utang.

 

 

Persetujuan Penebusan ditetapkan oleh Panitia Cabang dengan ketentuan paling sedikit sama dengan Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia.

 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, permohonan Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia, dapat disetujui dengan ketentuan:

a.

Nilai Pasar barang yang akan ditebus berdasarkan Laporan Penilaian yang masih berlaku di bawah Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia;

b.

Penyerah Piutang menyetujui, menyatakan tidak keberatan, atau menyerahkan keputusan penebusan kepada Panitia Cabang/Kantor Pelayanan; dan

c.

Mendapat persetujuan Penanggung Utang.

 

 

(1)

Permintaan persetujuan dari Kantor Pelayanan atas rencana Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia harus mendapat tanggapan dari Penyerah Piutang paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan persetujuan diterima oleh Penyerah Piutang.

(2)

Dalam hal Penyerah Piutang keberatan atas rencana Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia, Penyerah Piutang wajib menyampaikan alasan keberatan secara tertulis.

(3)

Dalam hal Penyerah Piutang tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia tetap dapat dilaksanakan.

 

 

Nilai Penebusan yang ditetapkan ditambah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

 

(1)

Sejak permohonan Penebusan diterima Kantor Pelayanan sampai terbitnya Keputusan Panitia Cabang tentang Penebusan, Kantor Pelayanan tidak melakukan tindakan hukum pengurusan Piutang Negara lebih lanjut.

(2)

Tindakan hukum pengurusan Piutang Negara dapat dilaksanakan terhadap barang lain yang tidak diajukan permohonan untuk ditebus.

 

 

 

Pembayaran Penebusan dilakukan secara tunai paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui.

 

(1)

Dalam hal Penjamin Utang wanprestasi terhadap syarat pembayaran, Kantor Pelayanan memberikan peringatan secara tertulis.

(2)

Dalam hal Penjamin Utang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Penebusan menjadi batal.

 

 

(1)

Penjamin Utang dapat mengajukan kembali permohonan Penebusan atas Barang Jaminan yang telah dibatalkan persetujuan penebusannya.

(2)

Permohonan penebusan kembali dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 sampai dengan Pasal 270.

(3)

Pengajuan permohonan penebusan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku satu kali untuk barang yang sama.

 

 

 

(1)

Piutang Negara ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih, dalam hal masih terdapat sisa Piutang Negara, namun:

 

a.

Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan

 

b.

Barang Jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.

(2)

Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan Laporan Penilaian bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.

 

 

Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dalam hal sisa utang paling sedikit:

a.

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Piutang Negara Perbankan; atau

b.

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Piutang Negara Non perbankan.

 

 

(1)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf b, penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dapat dilakukan setelah SP3N diterbitkan dalam hal Piutang Negara yang berasal dari Instansi Pemerintah dan telah mendapat rekomendasi penghapusan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

(2)

Dalam hal semula piutang BUMN selanjutnya berubah menjadi piutang Instansi Pemerintah dan telah dilakukan penelitian bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dapat dilakukan setelah SP3N diterbitkan.

 

 

Panitia Cabang menetapkan dan memberitahukan secara tertulis Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih kepada Penyerah Piutang.

 

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 dapat dipergunakan sebagai dasar bagi Penyerah Piutang untuk mengusulkan/melakukan penghapusbukuan atau penghapustagihan piutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(1)

Pengurusan Piutang Negara yang telah diterbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dilanjutkan dalam hal pada perkembangan selanjutnya Penanggung Utang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan utang.

(2)

Dalam hal pengurusan Piutang Negara dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)_, Panitia Cabang menetapkan dan memberitahukan secara tertulis Pencabutan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang telah diterbitkan.

(3)

Dalam hal pernah diterbitkan Pencabutan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih, Surat Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang baru dapat diterbitkan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 sampai dengan Pasal 282.

 

 

 

 

(1)

Setiap pengurusan Piutang Negara dipungut Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

(2)