Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-12/BC/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 butir 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan dan Audit Cukai;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG EVALUASI HASIL AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1.

Audit adalah audit kepabeanan dan/atau audit cukai;

2.

Tim Audit adalah tim yang diberi tugas untuk melaksanakan audit berdasarkan surat tugas atau surat perintah dari Direktur Jenderal, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama;

3.

Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;

4.

Auditee adalah orang yang diaudit oleh tim audit;

5.

Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disingkat LHA adalah laporan pelaksanaan audit yang disusun oleh tim audit sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan audit;

6.

Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat KKA adalah catatan yang dibuat oleh Tim Audit mengenai prosedur yang digunakan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang didapatkan selama penugasan;

7.

Hasil Audit adalah LHA dan KKA sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

8.

Prosedur Audit adalah tatalaksana audit kepabeanan dan audit cukai;

9.

Standar Audit adalah standar audit kepabeanan dan audit cukai;

10.

Program Audit adalah program audit kepabeanan dan audit cukai;

11.

Lembar Evaluasi Hasil Audit adalah lembar penilaian pemenuhan pelaksanaan audit sesuai prosedur audit, penilaian pemenuhan pelaksanaan audit sesuai standar audit, dan penilaian pemenuhan pelaksanaan audit sesuai program audit;

12.

Evaluasi Hasil Audit adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai LHA dan KKA dengan sasaran penilaian yang meliputi penilaian pemenuhan prosedur pelaksanaan audit, penilaian pemenuhan standar audit dan program audit, penilaian penerapan ketentuan atas temuan, dan penilaian penerapan atas program audit yang dilakukan, serta penilaian temuan hasil audit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Audit kepabeanan dan audit cukai dilaksanakan oleh Tim Audit.

(2)

Setiap Audit selesai dilaksanakan, Tim Audit menyusun Hasil Audit.

(3)

Hasil Audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama melakukan Evaluasi Hasil Audit terhadap Hasil Audit yang diterima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lembar Evaluasi Hasil Audit sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan masukan penyusunan profil, antara lain:

a.

Profil Tim Audit;

b.

Profil Auditee;

c.

Profil jenis temuan audit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-44/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan dan Audit Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 9 Maret 2012

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO