Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-03/BC/2016

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 105, tambahan Lembaran negara nomor 4755);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat;

 

 

 

 

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT UNTUK DIIMPOR UNTUK DIPAKAI.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1.

Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.

2.

Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat dengan PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

3.

Pemberitahuan Impor Barang dari PLB yang selanjutnya disebut dengan BC 2.8 adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara.

4.

Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya invoice, packing list, bill of lading/airway bill, manifest dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

5.

Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis.

6.

Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disebut PDE Kepabeanan adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama.

7.

Media Penyimpan Data Elektronik yang selanjutnya disingkat MPDE adalah media yang dapat menyimpan data elektronik seperti disket, compact disk, flash disk, atau sejenisnya.

8.

Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat dengan SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

9.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

10.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

11.

Kantor Pengawas adalah Kantor Pabean yang mengawasi Pusat Logistik Berikat.

12.

Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.

13.

Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal yang melakukan kegiatan intelijen, penindakan, penyidikan, dan kegiatan lain dalam rangka pengawasan

14.

Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

15.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.

16.

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama Importir.

17.

Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk yang selanjutnya disingkat NDPBM adalah nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan Bea Masuk.

18.

Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor, termasuk bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan.

19.

Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan Bea Masuk.

20.

Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat dengan PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan.

21.

Nomor Pendaftaran adalah nomor yang diberikan oleh Kantor Pengawas sebagai tanda bahwa BC 2.8 telah memenuhi syarat formal.

22.

Tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat yang disamakan dengan itu yang berada di luar kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

23.

Mitra Utama Kepabeanan adalah Importir yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal untuk mendapatkan kemudahan pelayanan kepabeanan.

24.

Operator Ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pergerakan barang secara internasional dalam fungsi rantai pasokan global.

25.

Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) yang selanjutnya disebut AEO adalah Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.

26.

Pelunasan Cukai adalah pemenuhan persyaratan dalam rangka pemenuhan hak-hak negara yang melekat pada barang kena Cukai sehingga Barang Kena Cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai yang dilaksanakan dengan cara pembayaran, pelekatan pita Cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan Cukai lainnya.

27.

Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat BKC adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai meliputi Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Hasil Tembakau.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk dapat mengeluarkan barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai, importir wajib menyampaikan:

 

a.

Pemberitahuan Pabean berupa BC 2.8; atau

 

b.

Dokumen Pelengkap Pabean.

(2)

Pengeluaran barang dari PLB dengan penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dilakukan untuk:

 

a.

pengeluaran barang berupa tenaga listrik, barang cair, atau gas, yang pengangkutannya dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa; atau

 

b.

pengeluaran barang oleh importir yang memiliki bisnis proses yang memerlukan pergerakan barang secara cepat dan singkat,

 

setelah mendapatkan persetujuan kepala Kantor Pengawas.

(3)

Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), importir wajib menyampaikan BC 2.8 setelah pengeluaran barang impor.

(4)

Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Orang yang menyelesaikan formalitas Impor dengan mengeluarkan barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemberitahuan Pabean berupa BC 2.8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), dibuat oleh importir berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri Bea Masuk, Cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang harus dibayar.

(2)

Pemberitahuan pabean berupa BC 2.8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disampaikan ke Kantor Pengawas setiap pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai.

(3)

Untuk pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, BC 2.8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3):

 

a.

dibuat untuk pengeluaran barang yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; dan

 

b.

disampaikan ke Kantor Pengawas paling lama 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, dengan menggunakan 1 (satu) BC 2.8 berkala.

(4)

Untuk pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, BC 2.8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3):

 

a.

dibuat untuk pengeluaran barang yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari untuk pemilik barang yang sama; dan

 

b.

disampaikan ke Kantor Pengawas paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean, dengan menggunakan 1 (satu) BC 2.8 berkala.

(5)

Tata kerja pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disampaikan oleh importir:

 

a.

saat pertama kali mengeluarkan barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai, untuk pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; atau

 

b.

setiap pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai, untuk pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

(2)

Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan ke Kantor Pengawas dalam hal:

 

a.

terhadap barang impor ditetapkan dilakukan pemeriksaan fisik;

 

b.

terdapat permintaan dari Pejabat yang menangani pemeriksaan dokumen, dalam hal terhadap barang impor dilakukan penelitian dokumen oleh Pejabat yang menangani pemeriksaan dokumen; dan/atau

 

c.

diperlukan untuk memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan.

(3)

Permintaan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:

 

a.

melalui SKP;

 

b.

dengan sarana komunikasi elektronik; atau

 

c.

melalui surat.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemberitahuan Pabean berupa BC 2.8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) disampaikan dalam bentuk Data Elektronik.

(2)

Pemberitahuan Pabean berupa BC 2.8 dalam bentuk Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem PDE kepabeanan atau menggunakan MPDE.

(3)

Penyampaian BC 2.8 dalam bentuk Data Elektronik melalui sistem PDE kepabeanan dilakukan dalam hal Kantor Pengawas telah menerapkan sistem PDE kepabeanan.

(4)

Dalam hal Kantor Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terhubung dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW), BC 2.8 dapat disampaikan melalui Portal Indonesia National Single Window (INSW).

 

 

 

 

 

 

(1)

Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 ayat (1) berbentuk Data Elektronik.

(2)

Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil pemindaian.

(3)

Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kantor Pengawas secara elektronik.

(4)

Dalam hal SKP di Kantor Pengawas mengalami gangguan atau karena sebab lain sehingga importir tidak dapat menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk Data Elektronik, importir menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk cetakan.

(5)

Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:

 

a.

Pejabat yang mengawasi PLB, untuk Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;

 

b.

Pejabat penerima dokumen di Kantor Pengawas, untuk Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);

(6)

Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:

 

a.

dokumen tertulis yang diketik atau dicetak dan ditandatangani oleh orang yang berwenang mengeluarkan dokumen, dengan atau tanpa dibubuhi stempel perusahaan, yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti atau pun keterangan; atau

 

b.

hasil cetak dokumen elektronik.

(7)

Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

(8)

Hasil cetak dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b harus:

 

a.

mencantumkan keterangan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen elektronik atau hasil cetak dokumen elektronik; atau

 

b.

dibubuhi stempel bertuliskan “Hasil Cetak Dokumen Elektronik”.

(9)

Dalam hal barang impor berupa Barang Kena Cukai (BKC) yang pelunasan Cukainya dengan cara pelekatan pita Cukai, dokumen pemesanan pita Cukai disampaikan kepada Pejabat di Kantor Pengawas tempat pengeluaran barang.

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai yang ditetapkan dilakukan pemeriksaan fisik, Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus disampaikan paling lama:

 

a.

3 (tiga) hari, untuk Kantor Pengawas yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu; dan

 

b.

3 (tiga) hari kerja, untuk Kantor Pengawas yang belum ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu,

 

terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik.

(2)

Dalam hal batas waktu penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, penyampaian pemberitahuan BC 2.8 berikutnya oleh:

 

a.

importir; atau

 

b.

importir dan PPJK, dalam hal importir menguasakan kepada PPJK,

 

tidak dilayani sampai Dokumen Pelengkap Pabean disampaikan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk dapat mengeluarkan barang dengan menggunakan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), importir mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Pengawas.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

 

a.

Daftar jenis barang, Harmonized System Code, perkiraan jumlah dan nilai barang yang akan dikeluarkan dengan menggunakan Dokumen Pelengkap Pabean; dan

 

b.

Daftar jenis dan contoh bentuk Dokumen Pelengkap Pabean yang akan digunakan untuk pengeluaran barang untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

(3)

Kepala Kantor Pengawas memberikan persetujuan penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean untuk pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a:

 

a.

jumlah barang yang dikeluarkan dapat diukur dengan alat ukur yang berada di bawah pengawasan Kantor Pengawas;

 

b.

jenis barang yang akan diimpor melalui pipa atau transmisi tidak berubah-ubah;

 

c.

barang yang diimpor bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi, kecuali ketentuan larangan dan/atau pembatasannya telah dipenuhi; dan

 

d.

Pejabat dapat melakukan pengambilan contoh atau pengawasan jenis barang yang diimpor dalam hal diperlukan.

(4)

Kepala Kantor Pengawas memberikan persetujuan penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean untuk pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b apabila:

 

a.

barang yang diimpor bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi, atau ketentuan larangan dan/atau pembatasannya telah dipenuhi; dan

 

b.

jenis barang yang akan diimpor untuk dipakai bersifat spesifik, sesuai daftar yang disampaikan dalam permohonan yang bersangkutan.

(5)

Persetujuan penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean untuk pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan oleh kepala Kantor Pengawas.

(6)

Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal importir:

 

a.

mengajukan permohonan pencabutan;

 

b.

tidak memenuhi ketentuan penyampaian BC 2.8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); atau

 

c.

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4).

(7)

Importir wajib menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor sebelum melakukan pengeluaran barang impor.

(8)

Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala Kantor Pengawas dengan memperhitungkan jumlah perkiraan rata-rata Bea Masuk, Cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau Pasal 3 ayat (4).

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat yang mengawasi PLB melakukan pengukuran pada alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a paling kurang pada setiap akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.

(2)

Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pembanding kewajaran jumlah barang yang dikeluarkan melalui jaringan transmisi atau pipa yang diberitahukan oleh Importir.

(3)

Pelayanan dan pemeriksaan pabean atas BC 2.8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai yang ditetapkan tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal:

 

a.

pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dengan Dokumen Pelengkap Pabean; atau

 

b.

pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dengan Dokumen Pelengkap Pabean tidak dilakukan pemeriksaan fisik atau dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil sesuai.

(4)

Dalam hal importir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b, jaminan dicairkan dan dikenakan denda sesuai peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Bea Masuk dan PDRI dilakukan dengan cara:

 

a.

pembayaran tunai; atau

 

b.

pembayaran berkala.

(2)

Pembayaran berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan terhadap pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai yang dilakukan oleh AEO atau Mitra Utama Kepabeanan yang merupakan importir produsen.

(3)

Importir melakukan pembayaran:

 

a.

Bea Masuk;

 

b.

Cukai untuk impor BKC yang pelunasan Cukainya dengan pembayaran; dan

 

c.

PDRI,

 

berdasarkan BC 2.8 yang dibuat oleh importir dan telah diajukan ke Kantor Pengawas.

(4)

Berdasarkan BC 2.8 yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKP atau Pejabat menerbitkan kode billing untuk pembayaran.

(5)

Pembayaran Bea Masuk, Cukai untuk impor BKC yang pelunasan Cukainya dengan pembayaran, dan PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran penerimaan negara.

(6)

Dalam hal terdapat koreksi pada billing yang diterbitkan SKP atau Pejabat, Importir melakukan perubahan BC 2.8 setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang memberikan persetujuan koreksi billing.

(7)

Tata kerja perubahan BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(1)

Bea Masuk dan PDRI atas pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai dengan pembayaran tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, wajib dilunasi paling lambat sebelum BC 2.8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (3) mendapatkan nomor pendaftaran.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan pelunasan Bea Masuk dan PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap barang impor yang mendapat fasilitas penundaan atau pembebasan Bea Masuk dan/atau PDRI.

(3)

Bea Masuk dan PDRI atas pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai yang mendapatkan penundaan berupa pembayaran berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), wajib dilunasi paling lambat pada setiap akhir bulan setelah bulan pendaftaran BC 2.8, dengan ketentuan:

 

a.

dalam hal akhir bulan jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya;

 

b.

pembayaran atas importasi bulan November dan importasi sampai dengan tanggal 20 Desember dilakukan paling lambat pada tanggal 20 Desember dan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari minggu atau hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelum tanggal tersebut;

 

c.

pembayaran untuk importasi yang dilakukan setelah tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember dilakukan dengan pembayaran biasa.

(4)

Dalam hal barang impor berupa BKC, Cukai wajib dilunasi sebelum BC 2.8 mendapatkan nomor pendaftaran.

(5)

Dikecualikan dari ketentuan pelunasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap barang impor berupa BKC yang mendapat fasilitas:

 

a.

pembebasan Cukai; atau

 

b.

tidak dipungut Cukai.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal terhadap pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai diberikan penundaan pembayaran:

 

a.

Bea Masuk;

 

b.

Bea Masuk dan PDRI; atau

 

c.

Bea Masuk, Cukai, dan PDRI,

 

importir menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang diberikan penundaan.

(2)

Ketentuan mengenai penundaan pembayaran Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penundaan pembayaran Bea Masuk dalam rangka pengeluaran barang untuk diimpor untuk dipakai dengan jaminan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bea Masuk atas pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai, dihitung berdasarkan nilai pabean.

(2)

Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan pada saat diimpor untuk dipakai.

(3)

Dalam hal nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi, nilai pabean ditentukan secara hierarki berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi atau tata cara yang wajar dan konsisten.

(4)

Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan Cost Insurance Freight (CIF).

(5)

Ketentuan mengenai tata cara penghitungan nilai pabean dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean.

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk penghitungan Bea Masuk, Cukai untuk impor BKC yang pelunasan Cukainya dengan pembayaran, dan PDRI, dipergunakan NDPBM yang berlaku pada saat:

 

a.

BC 2.8 disampaikan ke Kantor Pengawas, dalam hal:

 

 

1)

pengeluaran barang dilakukan dengan penyampaian BC 2.8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a; atau

 

 

2)

pengeluaran barang berupa tenaga listrik, barang cair, atau gas, yang pengangkutannya dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; atau

 

b.

Dokumen Pelengkap Pabean disampaikan, dalam hal pengeluaran barang dilakukan dengan penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.

(2)

Pemberitahuan Pabean berupa BC 2.8 yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BC 2.8 yang telah diisi secara lengkap dan benar dan telah diterima oleh Pejabat penerima dokumen atau SKP di Kantor Pengawas.

(3)

Nilai tukar mata uang yang dipergunakan sebagai NDPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaran Bea Masuk

 

 

 

 

 

 

(1)

Klasifikasi dan pembebanan barang impor untuk penghitungan Bea Masuk dan PDRI dalam rangka pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai berpedoman pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

(2)

Dalam hal terjadi perubahan ketentuan di bidang impor yang berakibat pembebanan yang berbeda dengan BTKI, berlaku ketentuan perubahan dimaksud.

(3)

Klasifikasi dan pembebanan barang impor berlaku ketentuan pada saat BC 2.8 mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pengawas.

(4)

Terhadap barang impor yang Surat Keterangan Asalnya dinyatakan telah diterima, dapat menggunakan Tarif preferensi pada saat dikeluarkan dari PLB untuk diimpor untuk dipakai.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bea Masuk yang harus dibayar dihitung dengan cara sebagai berikut:

 

a.

untuk Tarif advalorum, Bea Masuk = nilai pabean x NDPBM x pembebanan Bea Masuk; atau

 

b.

untuk Tarif spesifik, Bea Masuk = jumlah satuan barang x pembebanan Bea Masuk per-satuan barang.

(2)

PPN, PPnBM, dan PPh yang seharusnya dibayar dihitung dengan cara sebagai berikut:

 

a.

PPN = % PPN x (nilai pabean dalam rupiah + Bea Masuk + Cukai);

 

b.

PPnBM = % PPnBM x (nilai pabean dalam rupiah + Bea Masuk + Cukai); dan

 

c.

PPh = % PPh x (nilai pabean rupiah + Bea Masuk + Cukai)

(3)

Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bea Masuk yang dibayar, diberikan penundaan, dan/atau ditanggung pemerintah.

(4)

Bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, dan Bea Masuk Pembalasan.

(5)

Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dihitung untuk setiap jenis barang impor yang tercantum dalam BC 2.8 dan dibulatkan dalam ribuan rupiah penuh untuk satu BC 2.8.

(6)

Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Cukai yang dibayar pada saat impor dan Cukai yang telah dilunasi sebelum BC 2.8 didaftarkan.

(7)

Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus, perhitungan PPN dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPN.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Barang impor yang dilarang atau dibatasi hanya dapat dikeluarkan dari PLB untuk diimpor untuk dipakai, setelah persyaratan yang diwajibkan oleh instansi terkait dipenuhi.

(2)

Importir harus memberitahukan barang impor yang dilarang atau dibatasi sebagai barang larangan dan/atau pembatasan dan status pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan dalam BC 2.8.

(3)

Penelitian pemenuhan persyaratan yang diatur oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan manajemen risiko berdasarkan BC 2.8 yang disampaikan oleh importir.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal BC 2.8 disampaikan dalam bentuk Data Elektronik, penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan secara administratif dilakukan oleh SKP.

(2)

Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau BC 2.8 disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir, penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan secara administratif dilakukan oleh Pejabat yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan berdasarkan pemberitahuan importir dalam BC 2.8 dan Dokumen Pelengkap Pabean yang disampaikan.

(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dan BC 2.8 dapat diproses lebih lanjut dalam hal BC 2.8 diajukan oleh importir yang telah mendapatkan pengakuan sebagai AEO atau mendapatkan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan dan dalam BC 2.8 importir memberitahukan bahwa:

 

a.

barang yang diimpor bukan merupakan barang larangan dan/atau pembatasan; dan/atau

 

b.

ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah dipenuhi.

(4)

Dalam hal berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedapatan ketentuan larangan dan/atau pembatasan belum dipenuhi, Importir menyampaikan pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan dengan melakukan perubahan BC 2.8.

(5)

Dalam hal Kantor Pengawas telah terhubung dengan Portal Indonesia National Single Window (INSW), penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari Portal INSW.

(6)

Importir bertanggung jawab atas pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum impor diselesaikan dengan dikeluarkan dari PLB untuk diimpor untuk dipakai.

(7)

Dalam hal terdapat barang impor yang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan diberitahukan dengan benar dalam BC 2.8 tetapi belum memenuhi persyaratan impor, maka terhadap barang lainnya yang tidak terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan dalam BC 2.8 yang bersangkutan dapat diizinkan untuk diberikan persetujuan pengeluaran barang setelah dilakukan penelitian mendalam.

(8)

Tata kerja perubahan BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(9)

Tata kerja penyelesaian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal ketentuan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengatur jumlah barang yang dapat diimpor, penelitian jumlah barang yang memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan dilakukan oleh SKP atau Pejabat.

(2)

SKP atau Pejabat melakukan penelitian jumlah barang yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan informasi yang diperoleh dari Portal INSW.

(3)

SKP atau Pejabat menyampaikan realisasi jumlah barang yang diimpor ke Portal INSW setelah BC 2.8 mendapatkan nomor pendaftaran.

(4)

Dalam hal berdasarkan pemeriksaan pabean terdapat perubahan data jumlah barang yang diimpor, SKP atau Pejabat menyampaikan kembali realisasi jumlah barang yang diimpor setelah BC 2.8 mendapatkan SPPB PLB ke Portal INSW.

 

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap BC 2.8 yang telah memenuhi syarat formal diberikan nomor pendaftaran.

(2)

Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

telah dilakukan pembayaran Bea Masuk, Pelunasan Cukai, dan/atau PDRI dan/atau diserahkan jaminan; dan

 

b.

berdasarkan BC 2.8, ketentuan larangan dan/atau pembatasan terpenuhi.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemeriksaan pabean secara selektif dilakukan terhadap:

 

a.

BC 2.8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau Pasal 2 ayat (3) yang disampaikan dan telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran; atau

 

b.

Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang telah disampaikan.

(2)

Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan oleh:

 

a.

Pejabat penerima dokumen, dalam hal BC 2.8 atau Dokumen Pelengkap Pabean disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau cetakan;

 

b.

Sistem Komputer Pelayanan, dalam hal BC 2.8 atau Dokumen Pelengkap Pabean disampaikan dalam bentuk Data Elektronik; dan/atau

 

c.

Pejabat yang menangani pemeriksaan dokumen, dalam hal terhadap pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil pemeriksaan tidak sesuai.

(2)

Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:

 

a.

penelitian kelengkapan dan kebenaran pengisian BC 2.8, untuk barang yang pengeluarannya dengan penyampaian BC 2.8; atau

 

b.

penelitian kelengkapan Dokumen Pelengkap Pabean, untuk barang yang pengeluarannya dengan penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean.

(3)

Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka penelitian Tarif dan nilai pabean.

(4)

Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi barang impor, Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat memerintahkan untuk dilakukan uji laboratorium.

(5)

Tata cara penelitian Tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan Tarif dan nilai pabean.

 

 

 

 

 

 

Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan berdasarkan:

a.

metode acak; atau

b.

informasi intelijen.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal informasi intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diperoleh setelah persetujuan pengeluaran barang, unit pengawasan dapat menerbitkan NHI.

(2)

Atas barang impor yang diterbitkan NHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan fisik.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal BC 2.8 ditetapkan dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan fisik dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik (SPPF) PLB.

(2)

Dalam rangka pemeriksaan fisik barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir harus:

 

a.

menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);

 

b.

menyiapkan barang untuk diperiksa;

 

c.

menyampaikan kesiapan barang untuk diperiksa kepada Pejabat yang menangani pelayanan pabean;

 

d.

hadir dalam pemeriksaan fisik; dan

 

e.

membuka setiap kemasan atau peti kemas yang akan diperiksa.

(3)

Penyampaian kesiapan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan setelah:

 

a.

barang telah siap untuk diperiksa di tempat pemeriksaan; dan

 

b.

importir menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4)

Importir wajib menyampaikan kesiapan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lambat:

 

a.

3 (tiga) hari, untuk Kantor Pengawas yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu; dan

 

b.

3 (tiga) hari kerja, untuk Kantor Pengawas yang belum ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu,

 

terhitung sejak diterbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik (SPPF) PLB.

(5)

Atas permintaan importir, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan apabila yang bersangkutan dapat memberikan alasan tentang penyebab tidak bisa dilakukannya pemeriksaan fisik barang impor.

(6)

Dalam hal importir tidak memenuhi jangka waktu pemeriksaan fisik barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dapat dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat atas risiko dan biaya yang ditanggung oleh importir.

(7)

Untuk pelaksanaan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB wajib memberikan bantuan teknis yang diperlukan atas beban biaya Importir

(8)

Tata cara pemeriksaan fisik barang impor dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan fisik barang impor.

 

 

 

 

 

(1)

Pemeriksaan fisik barang harus dimulai paling lambat 1 (satu) jam setelah importir menyampaikan kesiapan barang.

(2)

Tata cara pemeriksaan fisik barang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemeriksaan pabean.

 

 

 

 

 

(1)

Untuk Kantor Pengawas yang mengoperasikan alat pemindai elektronik, pemeriksaan fisik barang dapat dilakukan dengan menggunakan alat pemindai elektronik.

(2)

Tata cara pemeriksaan fisik barang dengan menggunakan pemindai peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemeriksaan pabean.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang sesuai, barang impor dapat dikeluarkan dari PLB.

(2)

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang tidak sesuai, Pejabat yang mengawasi PLB:

a.

menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Unit Pengawasan; dan

b.

meneruskan BC 2.8 dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat yang menangani pemeriksaan dokumen.

 

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap barang impor yang dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan hasil pemeriksaan tidak sesuai, Pejabat melakukan penelitian terhadap Tarif dan nilai pabean yang diberitahukan.

(2)

Tata cara penelitian Tarif dan nilai pabean dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Tarif dan nilai pabean.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, Pejabat menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), dan/atau Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan (SPPJ).

(2)

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) menunjukkan barang impor belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, Pejabat menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL).

(3)

Barang impor yang diterbitkan SPTNP dan/atau SPPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikeluarkan dari PLB setelah ketentuan larangan dan/atau pembatasan terpenuhi dan:

 

a.

importir melunasi kekurangan Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda;

 

b.

importir menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam hal diajukan keberatan; atau

 

c.

importir melakukan penyesuaian jaminan dalam hal mendapatkan penundaan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI.

(4)

Barang impor yang diterbitkan SPTNP dan/atau SPPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikeluarkan dari PLB dalam hal:

 

a.

impor barang dilakukan oleh importir berisiko rendah; dan

 

b.

ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah terpenuhi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Orang dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat mengenai:

 

a.

Tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI;

 

b.

pengenaan sanksi administrasi berupa denda;

 

c.

kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI selain karena Tarif dan/atau nilai pabean; dan/atau

 

d.

penetapan pabean lainnya yang tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran.

(2)

Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan jaminan sebesar tagihan kepada negara, kecuali:

 

a.

barang impor belum dikeluarkan dari PLB sampai dengan keberatan mendapat keputusan, sepanjang terhadap importasi barang tersebut belum diterbitkan SPPB;

 

b.

tagihan telah dilunasi; atau

 

c.

penetapan Pejabat tidak menimbulkan kekurangan pembayaran.

(3)

Tata kerja pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai oleh Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai dilakukan setelah mendapat persetujuan berupa SPPB PLB dari SKP atau Pejabat.

(2)

Pelaksanaan pengeluaran barang dari PLB dilakukan oleh Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang, Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Importir dapat melakukan perubahan BC 2.8 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dengan persetujuan Kepala Kantor Pengawas.

(2)

Importir dapat melakukan perubahan BC 2.8 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dengan menggunakan BC 2.8 perubahan dengan ketentuan:

 

a.

sebagian atau seluruh barang impor belum keluar dari PLB;

 

b.

kesalahan tersebut bukan merupakan temuan Pejabat; atau

 

c.

belum mendapatkan penetapan Pejabat.

(3)

Perubahan BC 2.8 dapat dilakukan terhadap semua elemen data kecuali:

 

a.

identitas Importir;

 

b.

identitas penerima barang

 

c.

kode Kantor Pabean;

 

d.

kategori barang;

 

e.

jumlah dan jenis barang; dan/atau

 

f.

data yang menyebabkan perubahan nilai pungutan.

(4)

Terhadap BC 2.8 yang disampaikan menggunakan sistem PDE, perubahan BC 2.8 disampaikan menggunakan sistem PDE.

(5)

Terhadap BC 2.8 yang disampaikan menggunakan MPDE, perubahan BC 2.8 disampaikan menggunakan MPDE.

(6)

Tata cara perubahan BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Importir dapat melakukan pembatalan BC 2.8 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dengan persetujuan Kepala Kantor Pengawas.

(2)

Untuk mendapatkan persetujuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pengawas dengan dilampiri alasan dan bukti-bukti pendukung.

(3)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kantor Pengawas dapat memberikan persetujuan pembatalan setelah dilakukan penelitian dengan menerbitkan surat persetujuan.

(4)

Persetujuan pembatalan BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:

 

a.

sebelum sebagian atau seluruh barang impor dikeluarkan dari PLB;

 

b.

kesalahan tersebut bukan merupakan temuan Pejabat; atau

 

c.

belum mendapatkan penetapan Pejabat.

(5)

Tata cara pembatalan BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

Pemberitahuan Pabean berupa BC 2.8 disampaikan ke pejabat pajak yang mengawasi PLB sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertukaran data antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal SKP di Kantor Pengawas tidak berfungsi paling sedikit 4 (empat) jam, tata cara pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai dilakukan secara manual dengan menunjuk Pejabat untuk menggantikan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh SKP.

(2)

Tata cara pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

Bentuk formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

Bentuk, isi, dan petunjuk pengisian BC 2.8 sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

Dalam hal pelaksanaan peraturan Direktur Jenderal ini memerlukan Sistem Komputer Pelayanan BC 2.8, maka pelayanan BC 2.8 menggunakan Sistem Komputer Pelayanan BC 2.8 akan diberlakukan secara bertahap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal.

 

 

 

 

 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2016.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL,
-ttd-
HERU PAMBUDI