Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 6 Tahun 2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk meningkatkan daya saing pangan olahan Indonesia melalui peningkatan jumlah ekspor pangan olahan Indonesia di pasar global, Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu memberikan dukungan melalui penyelenggaraan pelayanan publik berupa penerbitan surat keterangan ekspor pangan olahan;

b.

bahwa pelaku usaha pangan memerlukan surat keterangan ekspor pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan yang diekspor serta memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor;

c.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pangan dalam penerbitan surat keterangan ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur mengenai tata cara penerbitan surat keterangan ekspor pangan olahan;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

3.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

4.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR PANGAN OLAHAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

2.

Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan yang selanjutnya disebut SKE Pangan Olahan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dibutuhkan oleh industri untuk mengekspor Pangan Olahan, bahan pangan, bahan tambahan pangan, dan kemasan pangan.

3.

Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.

4.

Ekspor Pangan Olahan adalah kegiatan mengeluarkan Pangan Olahan dari daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.

5.

Eksportir adalah pelaku usaha pangan yang mendapat persetujuan dari produsen atau pemegang perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha untuk melakukan kegiatan Ekspor Pangan Olahan.

6.

Produsen adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki fasilitas dan membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas kembali Pangan Olahan untuk diedarkan.

7.

Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

8.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

9.

Nomor Aju adalah nomor yang diberikan oleh sistem pada setiap permohonan SKE Pangan Olahan.

10.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB-UMKU adalah bentuk persetujuan registrasi Pangan Olahan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

11.

Hari adalah hari kerja.

12.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

13.

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaku Usaha Pangan yang mengekspor Pangan Olahan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan yang dipersyaratkan negara tujuan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha Pangan yang mengekspor Pangan Olahan bertanggung jawab dalam peredaran Pangan Olahan di negara tujuan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka Ekspor Pangan Olahan, Kepala Badan menerbitkan SKE Pangan Olahan.

(2)

SKE Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

 

a.

 

b.

 

c.

Export Notification for Food Packaging; dan

 

d.

(3)

Certificate of Free Sale sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bentuk SKE Pangan Olahan yang memuat pernyataan bahwa Pangan Olahan yang dijual di wilayah Indonesia aman dan layak dikonsumsi oleh manusia.

(4)

Health Certificate/To Whom It May Concern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bentuk SKE Pangan Olahan yang memuat pernyataan bahwa Pangan Olahan aman dan layak dikonsumsi oleh manusia, termasuk Shipment-Specific Certificate yang memuat informasi bebas dari cemaran radioaktif.

(5)

Export Notification for Food Packaging sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bentuk SKE Pangan Olahan yang memuat pernyataan bahwa Kemasan Pangan dapat digunakan dan aman untuk kontak terhadap pangan.

(6)

Irradiation Certificate sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan bentuk SKE Pangan Olahan yang memuat pernyataan bahwa Pangan Olahan telah melalui proses iradiasi pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7)

Certificate of Free Sale sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat diterbitkan:

 

a.

dalam hal Pangan Olahan yang diekspor memiliki perbedaan komposisi dengan produk yang terdaftar di Indonesia; dan/atau

 

b.

untuk Pangan Olahan khusus ekspor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pangan Olahan yang diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan dapat diajukan oleh:

a.

Produsen; atau

b.

Eksportir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan ditujukan kepada Kepala Badan.

(2)

Pengajuan permohonan dan penerbitan SKE Pangan Olahan diproses melalui laman resmi pelayanan SKE Pangan Olahan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemohon SKE Pangan Olahan harus melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi sebelum mengajukan permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan melalui laman resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk melakukan pendaftaran akun, pemohon SKE Pangan Olahan harus mengisi data dan mengunggah dokumen pendukung sebagai berikut:

 

a.

NIB;

 

b.

surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direksi;

 

c.

surat pernyataan penanggung jawab bermeterai;

 

d.

kartu tanda penduduk penanggung jawab;

 

e.

alamat gudang dan kantor perusahaan; dan

 

f.

foto gudang dan kantor perusahaan tampak depan dan belakang.

(2)

Dalam hal gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat lebih dari 1 (satu), pemohon SKE Pangan Olahan harus mencantumkan seluruh alamat gudang tempat penyimpanan Pangan Olahan, termasuk gudang sementara, sewa, dan/atau kontrak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

BPOM melakukan verifikasi data dan dokumen yang telah diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak pemohon SKE Pangan Olahan mengajukan pendaftaran akun.

(2)

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

 

a.

dalam hal data dan dokumen dinyatakan tidak lengkap, sistem akan menolak dan pemohon harus mengajukan permohonan kembali; atau

 

b.

dalam hal data dan dokumen dinyatakan lengkap dan benar, pemohon SKE Pangan Olahan mendapatkan nama pengguna dan kata sandi.

(3)

Verifikasi data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme time to respond.

(4)

Mekanisme time to respond sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila berdasarkan hasil verifikasi memerlukan tambahan data; dan

 

b.

perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai kembali dari awal setelah pemohon SKE Pangan Olahan menyampaikan tambahan data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal terdapat perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pemohon SKE Pangan Olahan wajib melaporkan perubahan data dan melampirkan data dukung perubahan.

(2)

BPOM melakukan verifikasi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak pemohon SKE Pangan Olahan mengajukan perubahan data.

(3)

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPOM menerbitkan persetujuan atau penolakan perubahan data.

(4)

Penerbitan persetujuan atau penolakan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme time to respond.

(5)

Mekanisme time to respond sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

perhitungan jangka waktu evaluasi dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihentikan apabila berdasarkan hasil evaluasi memerlukan tambahan data; dan

 

b.

perhitungan jangka waktu evaluasi dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai kembali dari awal setelah pemohon SKE menyampaikan tambahan data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal pemohon SKE Pangan Olahan tidak dapat login ke laman resmi pelayanan SKE Pangan Olahan, dapat menggunakan fasilitas “lupa kata sandi”.

(2)

Dalam hal pemohon SKE Pangan Olahan tidak dapat menggunakan fasilitas “lupa kata sandi”, dan untuk menghindari penyalahgunaan nama pengguna, pemohon SKE Pangan Olahan harus mengajukan permohonan perubahan identitas kepada BPOM dengan menyampaikan dokumen:

 

a.

asli surat permohonan perubahan identitas dengan menggunakan kop perusahaan bermeterai yang ditandatangani oleh direktur perusahaan;

 

b.

asli surat kuasa dari direktur perusahaan;

 

c.

asli NIB; dan

 

d.

fotokopi kartu tanda penduduk direktur perusahaan.

(3)

BPOM melakukan verifikasi terhadap surat permohonan perubahan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari.

(4)

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, BPOM menerbitkan surat persetujuan perubahan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam mengajukan permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan, pemohon SKE Pangan Olahan harus memenuhi persyaratan permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(2)

Pemohon SKE Pangan Olahan harus menyampaikan data dan dokumen sesuai persyaratan penerbitan SKE Pangan Olahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara benar dan sah serta tidak dipalsukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) telah diterima lengkap, pemohon SKE Pangan Olahan mendapatkan surat perintah bayar.

(2)

Pemohon SKE Pangan Olahan harus melakukan pembayaran biaya permohonan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak surat perintah bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

(3)

BPOM melakukan evaluasi data dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima dan divalidasi.

(4)

BPOM melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan mekanisme dilanjutkan (clock on) dan dihentikan (clock off).

(5)

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPOM menerbitkan:

 

a.

persetujuan;

 

b.

penolakan; atau

 

c.

perbaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a diterbitkan dalam bentuk elektronik dengan tanda tangan elektronik atau non-elektronik.

(2)

Persetujuan SKE Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b dilakukan melalui laman resmi pelayanan SKE Pangan Olahan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal BPOM menerbitkan keputusan berupa perbaikan terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf c, perhitungan jangka waktu dihentikan (clock off) sampai dengan pemohon SKE Pangan Olahan menyampaikan tambahan data.

(2)

Pemohon SKE Pangan Olahan menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Nomor Aju diterbitkan.

(3)

Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan (clock on) setelah pemohon SKE Pangan Olahan menyerahkan tambahan data secara lengkap dan benar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Dalam hal pemohon SKE Pangan Olahan tidak dapat menyampaikan tambahan data dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan dinyatakan batal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b atau permohonan dianggap batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), pemohon SKE Pangan Olahan harus mengajukan permohonan baru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Nomor Aju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diterbitkan sejak dokumen pertama kali dibuat pada laman resmi pelayanan SKE Pangan Olahan sebagai awal perhitungan umur nomor pengajuan.

(2)

Dalam 1 (satu) Nomor Aju memuat paling banyak 20 (dua puluh) item produk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penerbitan SKE Pangan Olahan dapat diberikan layanan prioritas.

(2)

Layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan penerbitan SKE Pangan Olahan melalui proses rekomendasi secara otomatis oleh sistem.

(3)

Layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon SKE Pangan Olahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

 

a.

memiliki rekam jejak yang baik sesuai petunjuk teknis penilaian rekam jejak;

 

b.

melakukan Ekspor Pangan Olahan dan mengajukan SKE Pangan Olahan secara rutin; dan

 

c.

tidak pernah mengalami penolakan dari negara tujuan ekspor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

(4)

Pemohon SKE Pangan Olahan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan dan dievaluasi secara berkala.

(5)

Layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sepanjang pemohon SKE Pangan Olahan tetap memenuhi kriteria sesuai dengan evaluasi berkala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKE Pangan Olahan berlaku untuk 1 (satu) kali Ekspor Pangan Olahan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

BPOM dapat menetapkan masa berlaku selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bagi pemohon SKE Pangan Olahan yang memiliki rekam jejak baik sesuai petunjuk teknis penilaian rekam jejak.

(2)

Pemegang SKE Pangan Olahan dengan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor Pangan Olahan kepada Kepala Badan melalui kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan peredaran Pangan Olahan.

(3)

Laporan realisasi Ekspor Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali pada akhir realisasi Ekspor Pangan Olahan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengajuan permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b atau permohonan dianggap batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

BPOM memberikan layanan informasi dan konsultasi terkait persyaratan Ekspor Pangan Olahan di negara tujuan Ekspor Pangan Olahan melalui layanan export consultation desk.

(2)

Layanan informasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman resmi BPOM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemohon SKE Pangan Olahan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), dan/atau Pasal 22 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

 

a.

peringatan tertulis;

 

b.

penutupan akses secara elektronik pengajuan permohonan SKE Pangan Olahan untuk produk yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun;

 

c.

pencabutan layanan prioritas; dan/atau

 

d.

penghentian layanan prioritas selama 2 (dua) tahun.

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan oleh Kepala Badan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan BPOM yang menjadi dasar pengajuannya.

(2)

SKE Pangan Olahan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SKE Pangan Olahan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 April 2026

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 April 2026

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 272