Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 1 Tahun 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.

Pelaksana BPK adalah unsur pelaksana yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai kebutuhan.

6.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

7.

Rencana Implementasi Renstra yang selanjutnya disingkat RIR adalah dokumen acuan dalam mengimplementasikan Renstra.

8.

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

9.

Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat Ditjen PKN adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota BPK yang ditetapkan BPK.

10.

Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi yang selanjutnya disebut Ditjen Pemeriksaan Investigasi adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan investigatif, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK.

11.

Pemeriksa BPK adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPK yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

12.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester yang selanjutnya disingkat IHPS adalah dokumen yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dalam 1 (satu) semester.

13.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahunan yang selanjutnya disingkat IHPL adalah dokumen yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan pendapat BPK selama 5 (lima) tahun.

14.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

15.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksana BPK terdiri atas:

 

a.

Sekretariat Jenderal;

 

b.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;

 

c.

Inspektorat Jenderal;

 

d.

Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara;

 

e.

Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;

 

f.

Ditjen PKN I;

 

g.

Ditjen PKN II;

 

h.

Ditjen PKN III;

 

i.

Ditjen PKN IV;

 

j.

Ditjen PKN V;

 

k.

Ditjen PKN VI;

 

l.

Ditjen PKN VII;

 

m.

Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional;

 

n.

Ditjen Pemeriksaan Investigasi;

 

o.

Staf Ahli;

 

p.

BPK Perwakilan; dan

 

q.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Struktur organisasi Pelaksana BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Sekretariat Jenderal merupakan salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK.

(2)

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

(3)

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi dan sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Sekretariat Jenderal dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK;

b.

perumusan rencana kegiatan Sekretariat Jenderal berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal;

c.

perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan pimpinan dan keprotokolan, hubungan masyarakat dan kerja sama internasional, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, prasarana dan sarana, administrasi umum, serta organisasi dan tata laksana;

d.

pembinaan di bidang kesekretariatan pimpinan dan keprotokolan, hubungan masyarakat dan kerja sama internasional, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, prasarana dan sarana, administrasi umum, serta organisasi dan tata laksana;

e.

pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Sekretariat Jenderal;

f.

penyusunan laporan kinerja Sekretariat Jenderal; dan

g.

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.

Biro Sekretariat Pimpinan;

b.

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional;

c.

Biro Sumber Daya Manusia;

d.

Biro Keuangan;

e.

Biro Teknologi Informasi;

f.

Biro Umum; dan

g.

Biro Organisasi dan Tata Laksana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Biro Sekretariat Pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

(2)

Biro Sekretariat Pimpinan dipimpin oleh seorang kepala.

(3)

Struktur organisasi Biro Sekretariat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biro Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan pimpinan, memberikan layanan persidangan dan keprotokolan, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota BPK, serta menyampaikan informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK kepada semua unsur Pelaksana BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Sekretariat Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Sekretariat Pimpinan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK;

b.

perumusan rencana kegiatan Biro Sekretariat Pimpinan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Sekretariat Pimpinan;

c.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan pimpinan, persidangan, dan keprotokolan BPK termasuk perangkat lunak pelaksanaan kebijakan;

d.

pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan pimpinan, persidangan, dan keprotokolan BPK;

e.

perumusan informasi yang dibutuhkan Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota BPK;

f.

perumusan konsep pidato BPK;

g.

perumusan dan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK kepada semua unsur Pelaksana BPK;

h.

pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Biro Sekretariat Pimpinan;

i.

penyusunan laporan kinerja Biro Sekretariat Pimpinan; dan

j.

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biro Sekretariat Pimpinan terdiri atas:

a.

Bagian Sekretariat Ketua;

b.

Bagian Persidangan dan Protokol; dan

c.

Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Sekretariat Ketua mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato Ketua BPK, informasi yang dibutuhkan oleh Ketua BPK, dan informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK, serta melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan perintah Ketua BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Sekretariat Ketua menyelenggarakan fungsi:

a.

penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Ketua BPK;

b.

pengoordinasian kegiatan kesekretariatan Wakil Ketua BPK dan para Anggota BPK;

c.

penyiapan konsep pidato Ketua BPK;

d.

penyiapan informasi yang dibutuhkan oleh Ketua BPK;

e.

penyiapan informasi sebagai bahan konferensi pers mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK; dan

f.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Sekretariat Pimpinan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Sekretariat Ketua terdiri atas:

a.

Subbagian Sekretariat Wakil Ketua;

b.

Subbagian Sekretariat Anggota I;

c.

Subbagian Sekretariat Anggota II;

d.

Subbagian Sekretariat Anggota III;

e.

Subbagian Sekretariat Anggota IV;

f.

Subbagian Sekretariat Anggota V;

g.

Subbagian Sekretariat Anggota VI; dan

h.

Subbagian Sekretariat Anggota VII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Sekretariat Wakil Ketua mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Wakil Ketua BPK, serta menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK.

(2)

Subbagian Sekretariat Anggota I mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota I BPK, serta menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK.

(3)

Subbagian Sekretariat Anggota II mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota II BPK, serta menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK.

(4)

Subbagian Sekretariat Anggota III mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota III BPK, serta menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK.

(5)

Subbagian Sekretariat Anggota IV mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota IV BPK, serta menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK.

(6)

Subbagian Sekretariat Anggota V mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota V BPK, serta menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK.

(7)

Subbagian Sekretariat Anggota VI mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota VI BPK, serta menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK.

(8)

Subbagian Sekretariat Anggota VII mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota VII BPK, serta menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Persidangan dan Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan layanan persidangan dan/atau rapat BPK serta kegiatan keprotokolan BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Persidangan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan perumusan kebijakan BPK tentang sidang BPK dan/atau rapat BPK serta keprotokolan BPK dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

b.

penyelenggaraan kegiatan sidang BPK dan/atau rapat BPK termasuk tindak lanjutnya;

c.

penyelenggaraan kegiatan keprotokolan BPK;

d.

penyelenggaraan layanan jamuan pejabat negara; dan

e.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Sekretariat Pimpinan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Persidangan dan Protokol terdiri atas:

a.

Subbagian Persidangan; dan

b.

Subbagian Protokol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan dan mengevaluasi penyelenggaraan sidang BPK dan/atau rapat BPK, menyiapkan dan menganalisis risalah sidang BPK dan/atau rapat BPK, menyiapkan bahan perumusan dan pemantauan tindak lanjut putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK, serta penyelenggaraan layanan jamuan pejabat negara.

(2)

Subbagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan rencana acara, mengatur dan melaksanakan urusan keprotokolan, analisis kebutuhan dukungan teknis, koordinasi kegiatan acara keprotokolan pimpinan, serta fasilitasi hubungan kerja keprotokolan BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional yang selanjutnya disebut Biro Humas dan Kerja Sama Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

(2)

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dipimpin oleh seorang kepala.

(3)

Struktur organisasi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kehumasan dan kerja sama di bidang kelembagaan pada lingkup nasional dan internasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK;

b.

perumusan rencana kegiatan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional;

c.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang kehumasan dan kerja sama internasional termasuk perangkat lunak pelaksanaan kebijakan;

d.

penyiapan dan pengoordinasian strategi komunikasi BPK;

e.

pelaksanaan dan pengkomunikasian kebijakan di bidang kehumasan dan kerja sama internasional;

f.

pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Biro Humas dan Kerja Sama Internasional;

g.

penyusunan laporan kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional; dan

h.

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional terdiri atas:

a.

Bagian Pengelolaan Informasi;

b.

Bagian Hubungan Antar Lembaga;

c.

Bagian Kerja Sama Internasional;

d.

Museum BPK RI; dan

e.

Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan publikasi dan media, layanan informasi, serta perpustakaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Pengelolaan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang publikasi dan media, layanan informasi, serta perpustakaan dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

b.

penyiapan bahan strategi komunikasi BPK di bidang publikasi dan media, layanan informasi, serta perpustakaan;

c.

pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang publikasi dan media, layanan informasi, serta perpustakaan;

d.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi strategi komunikasi; dan

e.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Pengelolaan Informasi terdiri atas:

a.

Subbagian Publikasi dan Media;

b.

Subbagian Layanan Informasi; dan

c.

Subbagian Perpustakaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Publikasi dan Media mempunyai tugas melakukan kegiatan publikasi mengenai BPK melalui media cetak dan elektronik, serta melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan pers untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK.

(2)

Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan layanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK lainnya melalui Pusat Informasi dan Komunikasi serta saluran komunikasi lainnya.

(3)

Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

b.

penyiapan bahan strategi komunikasi BPK di bidang hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri;

c.

pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK; dan

d.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:

a.

Subbagian Hubungan Lembaga Negara/Pemerintah; dan

b.

Subbagian Hubungan Lembaga Nonpemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Hubungan Lembaga Negara/Pemerintah mempunyai tugas melakukan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah di dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK.

(2)

Subbagian Hubungan Lembaga Nonpemerintah mempunyai tugas melakukan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan lembaga nonpemerintah di dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan atau kerja sama internasional di bidang kelembagaan, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan badan pemeriksa keuangan negara lain, organisasi asosiasi badan pemeriksa keuangan negara lain, dan lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia untuk meningkatkan peran BPK secara internasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama internasional di bidang kelembagaan, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan badan pemeriksa keuangan negara lain, organisasi asosiasi badan pemeriksa keuangan negara lain, dan lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia untuk meningkatkan peran BPK secara internasional dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

b.

penyiapan bahan strategi komunikasi BPK di bidang kelembagaan, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan badan pemeriksa keuangan negara lain, organisasi asosiasi badan pemeriksa keuangan negara lain, dan lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia;

c.

pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama internasional di bidang kelembagaan, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan badan pemeriksa keuangan negara lain, organisasi asosiasi badan pemeriksa keuangan negara lain, dan lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia; dan

d.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Kerja Sama Internasional terdiri atas:

a.

Subbagian International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), Asia Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI), dan Association of Southeast Asian Nations Supreme Audit Institutions (ASEANSAI);

b.

Subbagian Kerja Sama Bilateral; dan

c.

Subbagian Kerja Sama Multilateral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI mempunyai tugas melakukan hubungan dan kerja sama internasional di bidang kelembagaan dengan organisasi INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI untuk meningkatkan peran BPK secara internasional.

(2)

Subbagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melakukan hubungan dan kerja sama internasional secara bilateral di bidang kelembagaan dengan:

 

a.

badan pemeriksa keuangan negara lain;

 

b.

organisasi asosiasi badan pemeriksa keuangan negara lain selain INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI; dan

 

c.

lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia,

 

untuk meningkatkan peran BPK secara internasional.

(3)

Subbagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melakukan hubungan dan kerja sama internasional secara multilateral di bidang kelembagaan dengan:

 

a.

badan pemeriksa keuangan negara lain;

 

b.

organisasi asosiasi badan pemeriksa keuangan negara lain selain INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI; dan

 

c.

lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia,

 

untuk meningkatkan peran BPK secara internasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di lingkungan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional terdapat Museum BPK RI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Museum BPK RI merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan BPK.

(2)

Museum BPK RI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

(3)

Museum BPK RI dipimpin oleh seorang kepala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum BPK RI mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penatausahaan Museum BPK RI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Museum BPK RI menyelenggarakan fungsi:

a.

perencanaan program dan kegiatan Museum BPK RI;

b.

pengkajian, edukasi, dan konservasi benda bernilai sejarah pemeriksaan keuangan negara;

c.

pengelolaan perpustakaan Museum BPK RI;

d.

pelaksanaan urusan ketatausahaan Museum BPK RI; dan

e.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum BPK RI terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum BPK RI berlokasi di Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Biro Sumber Daya Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

(2)

Biro Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang kepala.

(3)

Struktur organisasi Biro Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pelaksana BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Sumber Daya Manusia dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK;

b.

perumusan rencana kegiatan Biro Sumber Daya Manusia berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Sumber Daya Manusia;

c.

penyiapan perumusan kebijakan perencanaan, manajemen karier, pengembangan kompetensi dan manajemen kinerja, serta kesejahteraan sumber daya manusia termasuk perangkat lunak pelaksanaan kebijakan;

d.

pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, manajemen karier, pengembangan kompetensi dan manajemen kinerja, serta kesejahteraan sumber daya manusia;

e.

pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Biro Sumber Daya Manusia;

f.

penyusunan laporan kinerja Biro Sumber Daya Manusia; dan

g.

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a.

Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia;

b.

Bagian Manajemen Karier Sumber Daya Manusia;

c.

Bagian Pengembangan Kompetensi dan Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia;

d.

Bagian Kesejahteraan; dan

e.

Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas merencanakan kebutuhan sumber daya manusia BPK, menyusun formasi pegawai, menyelenggarakan pengadaan pegawai, melaksanakan analisis dan evaluasi jabatan, serta mengelola informasi sumber daya manusia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan kebijakan di bidang analisis kebutuhan sumber daya manusia, analisis dan evaluasi jabatan, rekrutmen, dan manajemen informasi sumber daya manusia dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

b.

pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebutuhan sumber daya manusia, analisis dan evaluasi jabatan, rekrutmen, dan manajemen informasi sumber daya manusia; dan

c.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Sumber Daya Manusia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a.

Subbagian Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia;

b.

Subbagian Rekrutmen Sumber Daya Manusia; dan

c.

Subbagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas merencanakan kebutuhan sumber daya manusia, menyusun formasi pegawai, serta melakukan analisis jabatan dan evaluasi jabatan.

(2)

Subbagian Rekrutmen Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pengadaan pegawai.

(3)

Subbagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengelola informasi sumber daya manusia dan mengadministrasikan dokumen kepegawaian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Manajemen Karier Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan manajemen talenta dan karier pegawai, menyusun pola karier, melakukan analisis penempatan dan mutasi pegawai, menyelenggarakan pelantikan pegawai, menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat pegawai, memproses pemberhentian dan pemensiunan pegawai, melaksanakan kebijakan pengelolaan Jabatan Fungsional Pemeriksa, dan melaksanakan kebijakan pengelolaan jabatan fungsional selain Jabatan Fungsional Pemeriksa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Manajemen Karier Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan kebijakan di bidang manajemen talenta, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

b.

pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen talenta, mutasi, pemberhentian, dan kepangkatan, serta pengelolaan Jabatan Fungsional Pemeriksa dan jabatan fungsional selain Jabatan Fungsional Pemeriksa; dan

c.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Sumber Daya Manusia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Manajemen Karier Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a.

Subbagian Manajemen Talenta;

b.

Subbagian Mutasi, Pemberhentian, dan Kepangkatan;

c.

Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional Pemeriksa; dan

d.

Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional Selain Pemeriksa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Manajemen Talenta mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan manajemen talenta dan karier pegawai, serta menyusun pola karier.

(2)

Subbagian Mutasi, Pemberhentian, dan Kepangkatan mempunyai tugas melakukan analisis penempatan dan mutasi pegawai, menyelenggarakan pelantikan pegawai, menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat pegawai, serta memproses pemberhentian dan pemensiunan pegawai.

(3)

Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional Pemeriksa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Jabatan Fungsional Pemeriksa.

(4)

Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional Selain Pemeriksa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengelolaan jabatan fungsional selain Jabatan Fungsional Pemeriksa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Pengembangan Kompetensi dan Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas merencanakan pengembangan kompetensi dan mengelola kinerja pegawai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Pengembangan Kompetensi dan Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan kebijakan di bidang pengembangan kompetensi dan manajemen kinerja pegawai dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

b.

perencanaan program pengembangan kompetensi pegawai;

c.

pelaksanaan kebijakan sumber daya manusia di bidang pengembangan kompetensi dan manajemen kinerja pegawai; dan

d.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Sumber Daya Manusia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Pengembangan Kompetensi dan Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a.

Subbagian Penilaian Kompetensi;

b.

Subbagian Pengembangan Kompetensi; dan

c.

Subbagian Manajemen Kinerja, Penghargaan, dan Disiplin Pegawai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyusun standar kompetensi, perencanaan kegiatan penilaian kompetensi, menyusun instrumen pengukuran, menyiapkan instrumen asesmen, memberikan umpan balik hasil assessment center termasuk mengelola manajemen perubahan di tingkat individu, menyiapkan data pengembangan kompetensi, dan mengelola data hasil asesmen.

(2)

Subbagian Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas mendesain rencana pengembangan kompetensi pegawai, melaksanakan rencana pengembangan kompetensi pegawai, mengelola data tugas belajar, shortcourse dan sertifikasi internasional, menyelenggarakan ujian penyesuaian ijazah, mengusulkan peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I dan II, pelatihan kepemimpinan administrator, pelatihan kepemimpinan pengawas, dan pelatihan pada Lembaga Ketahanan Nasional, serta menyiapkan izin belajar.

(3)

Subbagian Manajemen Kinerja, Penghargaan, dan Disiplin Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem dan administrasi penilaian kinerja individual, menyelenggarakan administrasi kedisiplinan pegawai, termasuk penyelenggaraan Sidang Atasan yang Berwenang Menghukum, memproses tindak lanjut putusan atas pelanggaran Kode Etik BPK dan disiplin pegawai, serta memproses usulan pemberian penghargaan kepada pegawai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan remunerasi dan menyelenggarakan administrasi remunerasi, memberikan konsultasi dan bimbingan pegawai, serta layanan kesehatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan kebijakan di bidang perumusan kebijakan remunerasi dan penyelenggaraan administrasi remunerasi, pemberian konsultasi dan bimbingan pegawai, serta layanan kesehatan dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

b.

pelaksanaan kebijakan di bidang perumusan kebijakan remunerasi dan penyelenggaraan administrasi remunerasi, pemberian konsultasi dan bimbingan pegawai, serta layanan kesehatan; dan

c.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Sumber Daya Manusia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Kesejahteraan terdiri atas:

a.

Subbagian Remunerasi;

b.

Subbagian Konsultasi; dan

c.

Subbagian Kesehatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Remunerasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi gaji dan remunerasi serta menyelenggarakan program persiapan pensiun.

(2)

Subbagian Konsultasi mempunyai tugas menyelenggarakan konsultasi dan bimbingan pegawai serta menyelenggarakan administrasi Tim Penyelesaian Penasihat Perkawinan dan Perceraian.

(3)

Subbagian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi, layanan, dan fasilitas kesehatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Biro Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

(2)

Biro Keuangan dipimpin oleh seorang kepala.

(3)

Struktur organisasi Biro Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biro Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penganggaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan BPK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Keuangan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

b.

perumusan rencana kegiatan Biro Keuangan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Keuangan;

c.

perumusan kebijakan di bidang penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan termasuk perangkat lunak pelaksanaan kebijakan;

d.

pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;

e.

penyelenggaraan administrasi dalam pelaksanaan fungsi penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;

f.

penyusunan laporan keuangan BPK;

g.

pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Biro Keuangan;

h.

penyusunan laporan kinerja Biro Keuangan; dan

i.

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biro Keuangan terdiri atas:

a.

Bagian Penganggaran dan Pemantauan;

b.

Bagian Perbendaharaan;

c.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan

d.

Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Penganggaran dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan anggaran serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran di lingkungan BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bagian Penganggaran dan Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan kebijakan di bidang penganggaran dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

b.

pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran;

c.

pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran di lingkungan BPK;

d.

penyiapan data anggaran untuk penyusunan laporan keuangan BPK; dan

e.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Penganggaran dan Pemantauan terdiri atas:

a.

Subbagian Penganggaran dan Pemantauan I;

b.

Subbagian Penganggaran dan Pemantauan II; dan

c.

Subbagian Penganggaran dan Pemantauan III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Penganggaran dan Pemantauan I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran, serta menyiapkan data anggaran untuk penyusunan laporan keuangan BPK pada lingkup Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Ditjen PKN I, Ditjen PKN III, Ditjen PKN V, Ditjen PKN VII, Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional, serta BPK Perwakilan wilayah Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara.

(2)

Subbagian Penganggaran dan Pemantauan II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran, serta menyiapkan data anggaran untuk penyusunan laporan keuangan BPK pada lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Ditjen PKN II, Ditjen PKN IV, Ditjen PKN VI, Ditjen Pemeriksaan Investigasi, serta BPK Perwakilan wilayah Jawa dan Kalimantan.

(3)

Subbagian Penganggaran dan Pemantauan III mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran, serta menyiapkan data anggaran untuk penyusunan laporan keuangan BPK pada lingkup Sekretariat Jenderal, Museum BPK RI, Staf Ahli, serta BPK Perwakilan wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan perbendaharaan serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan kebijakan di bidang perbendaharaan;

b.

pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan di lingkungan BPK;

c.

penyiapan data perbendaharaan untuk penyusunan laporan keuangan BPK;

d.

penyiapan bahan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian pejabat perbendaharaan negara;

e.

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran;

f.

penyiapan bahan administrasi dalam pelaksanaan fungsi penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan

g.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

a.

Subbagian Perbendaharaan I;

b.

Subbagian Perbendaharaan II; dan

c.

Subbagian Perbendaharaan III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas:

 

a.

menghimpun, mengadministrasikan, mengoordinasikan, dan mengolah data/informasi dalam penyusunan kebijakan perbendaharaan;

 

b.

melakukan pemantauan evaluasi pelaksanaan anggaran; dan

 

c.

mengadministrasikan pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain,

 

pada lingkup Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Ditjen PKN I, Ditjen PKN III, Ditjen PKN V, Ditjen PKN VII, Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional, serta BPK Perwakilan wilayah Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara.

(2)

Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas:

 

a.

menghimpun, mengadministrasikan, mengoordinasikan, dan mengolah data/informasi dalam penyusunan kebijakan perbendaharaan;

 

b.

melakukan pemantauan evaluasi pelaksanaan anggaran; dan

 

c.

mengadministrasikan pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain,

 

pada lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Ditjen PKN II, Ditjen PKN IV, Ditjen PKN VI, Ditjen Pemeriksaan Investigasi, serta BPK Perwakilan wilayah Jawa dan Kalimantan.

(3)

Subbagian Perbendaharaan III mempunyai tugas:

 

a.

menghimpun, mengadministrasikan, mengoordinasikan, dan mengolah data/informasi dalam penyusunan kebijakan perbendaharaan;

 

b.

melakukan pemantauan evaluasi pelaksanaan anggaran; dan

 

c.

mengadministrasikan pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain,

 

pada lingkup Sekretariat Jenderal, Staf Ahli, Museum BPK RI, serta BPK Perwakilan wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

b.

pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;

c.

penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi;

d.

penyusunan laporan keuangan BPK; dan

e.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

a.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I;

b.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II; dan

c.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi pada lingkup entitas akuntansi Sekretariat Jenderal serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi pada entitas akuntansi BPK di wilayah Sumatera dan Bali dalam penyusunan laporan keuangan BPK.

(2)

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi pada lingkup entitas akuntansi BPK Pusat serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi pada entitas akuntansi BPK di wilayah Jawa, Nusa Tenggara, dan Maluku dalam penyusunan laporan keuangan BPK.

(3)

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi pada lingkup entitas pelaporan BPK serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi pada entitas akuntansi BPK di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dalam penyusunan laporan keuangan BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Biro Teknologi Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

(2)

Biro Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang kepala.

(3)

Struktur organisasi Biro Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biro Teknologi Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan monitoring sistem informasi, teknologi informasi, tata kelola dan sains data, serta keamanan informasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Biro Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Teknologi Informasi dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK;

b.

perumusan rencana kegiatan Biro Teknologi Informasi berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Teknologi Informasi;

c.

perumusan kebijakan, rencana, dan program di bidang sistem informasi, teknologi informasi, tata kelola dan sains data, serta keamanan informasi termasuk perangkat lunak pelaksanaan kebijakan;

d.

pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program di bidang sistem informasi, teknologi informasi, tata kelola dan sains data, serta keamanan informasi;

e.

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program di bidang sistem informasi, teknologi informasi, tata kelola dan sains data, serta keamanan informasi;

f.

pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Biro Teknologi Informasi;

g.

penyusunan laporan kinerja Biro Teknologi Informasi; dan

h.

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biro Teknologi Informasi terdiri atas:

a.

Bagian Pengembangan Sistem Informasi;

b.

Bagian Operasional Teknologi Informasi;

c.

Bagian Manajemen Keamanan dan Kinerja Teknologi Informasi;

d.

Bagian Tata Kelola dan Sains Data; dan

e.

Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem informasi pemeriksaan dan kelembagaan di lingkungan BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan rencana dan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi pemeriksaan dan kelembagaan dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

b.

pelaksanaan rencana dan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi pemeriksaan dan kelembagaan;

c.

pengembangan domain arsitektur aplikasi pada Digital Enterprise Architecture BPK; dan

d.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Teknologi Informasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Pengembangan Sistem Informasi terdiri atas:

a.

Subbagian Pengembangan Sistem Informasi Pemeriksaan; dan

b.

Subbagian Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Pengembangan Sistem Informasi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan desain dan pengembangan aplikasi, sosialisasi, distribusi, serta pemeliharaan aplikasi di bidang pemeriksaan.

(2)

Subbagian Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan desain dan pengembangan aplikasi, sosialisasi, distribusi, serta pemeliharaan aplikasi di bidang kelembagaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Operasional Teknologi Informasi mempunyai tugas mengelola infrastruktur dan jaringan, pengelolaan data, serta pelayanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian Operasional Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan rencana dan kebijakan di bidang pengelolaan aset teknologi informasi, pengelolaan data, pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, serta dukungan dan bantuan pengguna dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

b.

pelaksanaan rencana dan kebijakan teknologi informasi di bidang pengelolaan aset teknologi informasi, pengelolaan data, serta pelayanan teknologi informasi dan komunikasi;

c.

pengembangan domain arsitektur teknologi pada Digital Enterprise Architecture BPK; dan

d.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Teknologi Informasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Operasional Teknologi Informasi terdiri atas:

a.

Subbagian Pengelolaan Infrastruktur dan Jaringan; dan

b.

Subbagian Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Pengelolaan Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas mengelola infrastruktur teknologi informasi dan melaksanakan pemeliharaan aset teknologi informasi.

(2)

Subbagian Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas mengelola data elektronik termasuk retensi, backup, recovery, pemusnahan, dan pengamanan data, serta memberikan dukungan teknis dan bantuan untuk pengguna terkait teknologi informasi dan komunikasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Manajemen Keamanan dan Kinerja Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknologi informasi, analisis, evaluasi, reviu, serta pemantauan keamanan dan kinerja teknologi informasi di lingkungan BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bagian Manajemen Keamanan dan Kinerja Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan rencana dan kebijakan teknologi informasi di bidang keamanan dan kinerja teknologi informasi dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

b.

pelaksanaan rencana dan kebijakan teknologi informasi di bidang keamanan dan kinerja teknologi informasi;

c.

pelaksanaan reviu dan pemantauan keamanan dan kinerja teknologi informasi;

d.

pengembangan domain arsitektur keamanan dan implementasi arsitektur pada Digital Enterprise Architecture BPK; dan

e.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Teknologi Informasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Manajemen Keamanan dan Kinerja Teknologi Informasi terdiri atas:

a.

Subbagian Keamanan Informasi; dan

b.

Subbagian Manajemen Kinerja Teknologi Informasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Keamanan Informasi mempunyai tugas mengelola pengamanan data, informasi, dan sistem, mengelola pemantauan dan respons insiden keamanan informasi, melakukan edukasi dan kesadaran keamanan, menguji dan mengevaluasi keamanan informasi, serta melakukan pengembangan domain arsitektur keamanan pada Digital Enterprise Architecture BPK.

(2)

Subbagian Manajemen Kinerja Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan Renstra dan rencana tahunan teknologi informasi, kajian teknologi informasi, pemantauan kinerja sistem, evaluasi dan pengembangan service level agreement, serta monitoring dan evaluasi implementasi arsitektur pada domain aplikasi, data, teknologi, dan keamanan informasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Tata Kelola dan Sains Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyebarluasan data, serta pengembangan tata kelola dan sains data berbasis penerapan teknologi terkini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bagian Tata Kelola dan Sains Data menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan rencana dan kebijakan pengelolaan data dan pengembangan tata kelola dan sains data yang berorientasi pada penerapan teknologi terkini dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

b.

pelaksanaan rencana pengelolaan data dan pengembangan tata kelola dan sains data yang berorientasi pada penerapan teknologi terkini;

c.

pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyebarluasan data;

d.

pengembangan domain arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur implementasi pada Digital Enterprise Architecture BPK; dan

e.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Teknologi Informasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Tata Kelola dan Sains Data terdiri atas:

a.

Subbagian Tata Kelola Data; dan

b.

Subbagian Sains Data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Tata Kelola Data mempunyai tugas mengoordinasikan penerapan kebijakan tata kelola data BPK yang mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyebarluasan data, mengelola data induk dan data referensi, mengorganisasikan dan menyelenggarakan forum data, serta mengembangkan Digital Enterprise Architecture BPK domain arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur implementasi.

(2)

Subbagian Sains Data mempunyai tugas mengembangkan data analytics dengan pendekatan sains data dan melakukan asesmen terhadap penerapan teknologi terkini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Biro Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

(2)

Biro Umum dipimpin oleh seorang kepala.

(3)

Struktur organisasi Biro Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan pengadaan barang/jasa, urusan rumah tangga, pengelolaan dokumen, dan ketatausahaan pimpinan pelaksana di lingkungan BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Umum dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK;

b.

perumusan rencana kegiatan Biro Umum berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Umum;

c.

penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan pengadaan barang/jasa, urusan rumah tangga, pengelolaan dokumen, dan ketatausahaan pimpinan pelaksana termasuk perangkat lunak pelaksanaan kebijakan;

d.

pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan pengadaan barang/jasa, urusan rumah tangga, pengelolaan dokumen, dan ketatausahaan pimpinan pelaksana;

e.

penyusunan bahan laporan keuangan BPK terkait pengelolaan barang milik negara;

f.

pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Biro Umum;

g.

penyusunan laporan kinerja Biro Umum; dan

h.

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biro Umum terdiri atas:

a.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;

b.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa

c.

Bagian Rumah Tangga;

d.

Bagian Pengelolaan Dokumen dan Tata Usaha; dan

e.

Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik negara di lingkungan BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik negara yang meliputi analisis kebutuhan, penggunaan, penyimpanan, dan distribusi, serta penatausahaan dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

b.

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik negara yang meliputi analisis kebutuhan, penggunaan, penyimpanan, dan distribusi, serta penatausahaan;

c.

pelaksanaan kegiatan penghapusan barang milik negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

d.

penyiapan data pengelolaan barang milik negara dalam penyusunan laporan keuangan BPK; dan

e.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

a.

Subbagian Analisis Kebutuhan, Penggunaan, dan Penghapusan;

b.

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan

c.

Subbagian Penyimpanan dan Distribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Analisis Kebutuhan, Penggunaan, dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan barang milik negara, penggunaan barang milik negara, dan kegiatan penghapusan barang milik negara, sesuai dengan kebijakan, sistem, dan prosedur di lingkungan BPK.

(2)

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pembukuan akuntansi, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara di lingkungan BPK, sesuai dengan kebijakan, sistem, dan prosedur di lingkungan BPK.

(3)

Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan barang milik negara sesuai dengan perencanaan di lingkungan BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, serta menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, penyiapan prasarana dan sarana, transportasi, serta melaksanakan kegiatan pengamanan pada lingkup BPK Pusat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan kebijakan di bidang kerumahtanggaan yang meliputi, pemeliharaan, perbaikan, penyiapan prasarana dan sarana, transportasi, serta kegiatan pengamanan pada lingkup BPK Pusat dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

b.

pelaksanaan kebijakan di bidang kerumahtanggaan yang meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyiapan prasarana dan sarana, transportasi, serta kegiatan pengamanan pada lingkup BPK Pusat; dan

c.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

a.

Subbagian Pemeliharaan Kendaraan dan Barang Inventaris;

b.

Subbagian Pemeliharaan Rumah Negara dan Kantor;

c.

Subbagian Penyiapan Prasarana dan Sarana; dan

d.

Subbagian Transportasi dan Pengamanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Pemeliharaan Kendaraan dan Barang Inventaris mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas dan barang inventaris pada lingkup BPK Pusat.

(2)

Subbagian Pemeliharaan Rumah Negara dan Kantor mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan perbaikan rumah negara dan gedung kantor pemerintah pada lingkup BPK Pusat.

(3)

Subbagian Penyiapan Prasarana dan Sarana mempunyai tugas mengidentifikasi dan menyiapkan kebutuhan rumah tangga, serta menyiapkan penggunaan prasarana dan sarana kerja pada lingkup BPK Pusat.

(4)

Subbagian Transportasi dan Pengamanan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan sarana transportasi, serta melaksanakan kegiatan pengamanan prasarana dan sarana pada lingkup BPK Pusat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Pengelolaan Dokumen dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumen BPK dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bagian Pengelolaan Dokumen dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan kebijakan di bidang pengelolaan dokumen dan kearsipan dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

b.

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dokumen dan kearsipan;

c.

pembinaan kearsipan BPK;

d.

penyiapan bahan kebijakan di bidang kesekretariatan Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli;

e.

pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli;

f.

pelaksanaan dukungan kesekretariatan pada Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan

g.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Pengelolaan Dokumen dan Tata Usaha terdiri atas:

a.

Subbagian Pengurusan Surat dan Perjalanan Dinas;

b.

Subbagian Pengelolaan Arsip;

c.

Subbagian Penggandaan;

d.

Subbagian Sekretariat Sekretaris Jenderal; dan

e.

Subbagian Sekretariat Staf Ahli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Pengurusan Surat dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumen masuk dan keluar, mengirimkan dokumen, serta melakukan kegiatan pengurusan perjalanan dinas pejabat dan pegawai di lingkungan BPK Pusat dan BPK Perwakilan.

(2)

Subbagian Pengelolaan Arsip mempunyai tugas melakukan pembinaan kearsipan di lingkungan BPK Pusat dan BPK Perwakilan, melakukan pengelolaan dan kegiatan kearsipan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan, penghapusan, dan retensi arsip.

(3)

Subbagian Penggandaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penggandaan dokumen BPK.

(4)

Subbagian Sekretariat Sekretaris Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Sekretaris Jenderal.

(5)

Subbagian Sekretariat Staf Ahli mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Staf Ahli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Biro Organisasi dan Tata Laksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

(2)

Biro Organisasi dan Tata Laksana dipimpin oleh seorang kepala.

(3)

Struktur organisasi Biro Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biro Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kebijakan penataan organisasi, budaya kerja, tata laksana, reformasi birokrasi, Jabatan Fungsional Pemeriksa, dan jabatan fungsional selain Jabatan Fungsional Pemeriksa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Biro Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Organisasi dan Tata Laksana dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK;

b.

perumusan rencana kegiatan Biro Organisasi dan Tata Laksana berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Tata Laksana;

c.

penyiapan perumusan kebijakan penataan organisasi, budaya kerja, tata laksana, reformasi birokrasi, Jabatan Fungsional Pemeriksa, dan jabatan fungsional selain Jabatan Fungsional Pemeriksa termasuk perangkat lunak pelaksanaan kebijakan;

d.

pelaksanaan kebijakan penataan organisasi, budaya kerja, tata laksana, reformasi birokrasi, Jabatan Fungsional Pemeriksa, dan jabatan fungsional selain Jabatan Fungsional Pemeriksa;

e.

pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Biro Organisasi dan Tata Laksana;

f.

penyusunan laporan kinerja Biro Organisasi dan Tata Laksana; dan

g.

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biro Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

a.

Bagian Penataan Organisasi;

b.

Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi;

c.

Bagian Penataan Jabatan Fungsional; dan

d.

Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Penataan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, penelaahan, analisis, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi dan budaya kerja di lingkungan Pelaksana BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Bagian Penataan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan penelaahan, analisis, dan penyusunan kebijakan penataan organisasi;

b.

penyiapan bahan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi;

c.

penyiapan bahan kebijakan dan pembangunan budaya kerja dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

d.

pelaksanaan kebijakan di bidang penataan organisasi dan budaya kerja;

e.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penataan organisasi; dan

f.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Organisasi dan Tata Laksana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Penataan Organisasi terdiri atas:

a.

Subbagian Penataan Organisasi I;

b.

Subbagian Penataan Organisasi II; dan

c.

Subbagian Budaya Kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Penataan Organisasi I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, penelaahan, analisis, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi pada Sekretariat Jenderal, Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Staf Ahli, Ditjen PKN I, Ditjen PKN III, Ditjen PKN V, Ditjen PKN VII, Ditjen Pemeriksaan Investigasi, serta BPK Perwakilan wilayah Jawa dan Sumatera.

(2)

Subbagian Penataan Organisasi II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, penelaahan, analisis, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi pada Inspektorat Jenderal, Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Ditjen PKN II, Ditjen PKN IV, Ditjen PKN VI, Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional, serta BPK Perwakilan wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

(3)

Subbagian Budaya Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, analisis, koordinasi, advokasi, asesmen, serta monitoring dan evaluasi pembangunan budaya kerja di lingkungan Pelaksana BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, penelaahan, analisis, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas penataan tata laksana, pengembangan Digital Enterprise Architecture BPK domain arsitektur proses bisnis, pengoordinasian pengembangan Digital Enterprise Architecture BPK, pengelolaan reformasi birokrasi, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penerapan perangkat lunak di bidang kelembagaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan penelaahan, analisis, dan penyusunan kebijakan penataan tata laksana;

b.

penyiapan bahan koordinasi serta monitoring dan evaluasi atas penataan tata laksana;

c.

penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, dan pelaporan reformasi birokrasi dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

d.

pelaksanaan kebijakan di bidang penataan tata laksana;

e.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penataan tata laksana;

f.

pengembangan Digital Enterprise Architecture BPK domain arsitektur proses bisnis;

g.

pengoordinasian pengembangan Digital Enterprise Architecture BPK;

h.

pemantauan dan evaluasi atas penerapan perangkat lunak di bidang kelembagaan; dan

i.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Organisasi dan Tata Laksana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi terdiri atas:

a.

Subbagian Penataan Proses Bisnis;

b.

Subbagian Penataan Perangkat Lunak; dan

c.

Subbagian Reformasi Birokrasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Penataan Proses Bisnis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, penelaahan, analisis, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi proses bisnis BPK, pengembangan Digital Enterprise Architecture BPK domain arsitektur proses bisnis, serta pengoordinasian pengembangan Digital Enterprise Architecture BPK.

(2)

Subbagian Penataan Perangkat Lunak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, penelaahan, analisis, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi atas penataan perangkat lunak di bidang kelembagaan.

(3)

Subbagian Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, analisis, koordinasi, fasilitasi, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Penataan Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, analisis, pengembangan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi kebijakan Jabatan Fungsional Pemeriksa dan jabatan fungsional selain Jabatan Fungsional Pemeriksa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Bagian Penataan Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan penelaahan, analisis, pengembangan, dan penyusunan kebijakan Jabatan Fungsional Pemeriksa dan jabatan fungsional selain Jabatan Fungsional Pemeriksa dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

b.

penyiapan bahan koordinasi serta monitoring dan evaluasi atas kebijakan Jabatan Fungsional Pemeriksa dan jabatan fungsional selain Jabatan Fungsional Pemeriksa;

c.

pelaksanaan kebijakan Jabatan Fungsional Pemeriksa dan jabatan fungsional selain Jabatan Fungsional Pemeriksa;

d.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Jabatan Fungsional Pemeriksa dan jabatan fungsional selain Jabatan Fungsional Pemeriksa; dan

e.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Biro Organisasi dan Tata Laksana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Penataan Jabatan Fungsional terdiri atas:

a.

Subbagian Penataan Jabatan Fungsional Pemeriksa; dan

b.

Subbagian Penataan Jabatan Fungsional Selain Pemeriksa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Penataan Jabatan Fungsional Pemeriksa mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, analisis, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi kebijakan Jabatan Fungsional Pemeriksa.

(2)

Subbagian Penataan Jabatan Fungsional Selain Pemeriksa mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, analisis, pengembangan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi kebijakan jabatan fungsional selain Jabatan Fungsional Pemeriksa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara merupakan salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK.

(2)

Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dipimpin oleh seorang kepala.

(3)

Struktur organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan, merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan bagi Pelaksana BPK dan pendidikan dan pelatihan bagi pihak di luar BPK, menyelenggarakan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi Pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, akreditasi unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara, serta merumuskan kebijakan manajemen pengetahuan BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK;

b.

perumusan rencana kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;

c.

perumusan kebijakan teknis, perencanaan, penyelenggaraan, pengevaluasian, dan pengembangan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan di bidang pemeriksaan keuangan negara termasuk perangkat lunak pelaksanaan kebijakan, serta perumusan kebijakan manajemen pengetahuan BPK;

d.

pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan;

e.

pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen pengetahuan BPK;

f.

pelaksanaan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi Pelaksana BPK dan pihak di luar BPK;

g.

pelaksanaan akreditasi unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara;

h.

pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK;

i.

pengelolaan data, informasi, dan pengetahuan dalam pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan;

j.

pengelolaan teknologi pembelajaran;

k.

pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;

l.

penyusunan laporan kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; dan

m.

pelaporan hasil kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara kepada BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara terdiri atas:

a.

Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;

b.

Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;

c.

Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; dan

d.

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

(2)

Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dipimpin oleh seorang kepala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas merancang dan mengelola kurikulum, silabus, dan bahan ajar kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan berdasarkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan BPK, mengelola manajemen pengetahuan BPK, serta mengelola teknologi pembelajaran dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK;

b.

perumusan rencana kegiatan Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;

c.

pengelolaan kurikulum, silabus, dan bahan ajar kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan;

d.

pengelolaan pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

e.

perumusan, pelaksanaan, pemantauan, pengoordinasian, dan pengevaluasian manajemen pengetahuan BPK;

f.

pengelolaan data, informasi, dan pengetahuan dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan;

g.

pengelolaan teknologi pembelajaran;

h.

pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; dan

i.

penyusunan laporan kinerja Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara terdiri atas:

a.

Bidang Kurikulum, Silabus, dan Bahan Ajar;

b.

Bidang Teknologi Pembelajaran; dan

c.

Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Kurikulum, Silabus, dan Bahan Ajar mempunyai tugas menyusun, mengelola, dan memutakhirkan kurikulum, silabus, bahan ajar, dan pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Teknologi Pembelajaran mempunyai tugas mengelola data, informasi, dan pengetahuan dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, mengelola manajemen pengetahuan BPK, menyiapkan dan mengelola media pembelajaran berbasis teknologi informasi, serta menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

(2)

Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dipimpin oleh seorang kepala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, menyusun rencana dan program pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, mengelola dan menyiapkan fasilitas pembelajaran, widyaiswara/fasilitator, dan sumber daya pembelajaran lainnya, serta merencanakan dan melaksanakan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK;

b.

perumusan rencana kegiatan Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;

c.

pelaksanaan analisis kebutuhan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan;

d.

penyusunan rencana dan program pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan;

e.

perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK;

f.

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan;

g.

pengelolaan dan penyiapan fasilitas pembelajaran, widyaiswara/fasilitator, dan sumber daya pembelajaran lainnya;

h.

pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; dan

i.

penyusunan laporan kinerja Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara terdiri atas:

a.

Bidang Perencanaan;

b.

Bidang Penyelenggaraan;

c.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; dan

d.

Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, mengelola usulan peserta pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, menyusun rencana dan program pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, menyusun rencana kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK, menyusun katalog pendidikan dan pelatihan, serta menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, melaksanakan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK, mengelola dan menyiapkan fasilitas pembelajaran, widyaiswara/fasilitator, dan sumber daya pembelajaran lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pembimbingan, serta menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

(2)

Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dipimpin oleh seorang kepala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi Pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, melaksanakan akreditasi unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara, mengevaluasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, melaksanakan pengembangan portofolio dan aspek strategis di bidang kediklatan, serta pengembangan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK;

b.

perumusan rencana kegiatan Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;

c.

penyusunan pedoman dan pelaksanaan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi Pelaksana BPK dan pihak di luar BPK;

d.

penyusunan pedoman dan pelaksanaan akreditasi unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara;

e.

pelaksanaan evaluasi pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan;

f.

pengelolaan penjaminan mutu dan rapor kediklatan;

g.

pengembangan portofolio pendidikan dan pelatihan;

h.

pengembangan metode pembimbingan;

i.

pengembangan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK;

j.

pengembangan aspek strategis di bidang kediklatan;

k.

pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; dan

l.

penyusunan laporan kinerja Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara terdiri atas:

a.

Bidang Sertifikasi dan Akreditasi;

b.

Bidang Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan; dan

c.

Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Sertifikasi dan Akreditasi mempunyai tugas menyusun pedoman dan melaksanakan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi Pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, menyusun pedoman dan melaksanakan akreditasi bagi unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi, serta menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, mengelola penjaminan mutu dan rapor kediklatan, mengembangkan portofolio pendidikan dan pelatihan, mengembangkan metode pembimbingan, mengembangkan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK, mengembangkan aspek strategis di bidang kediklatan lainnya, serta menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

(2)

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dipimpin oleh seorang kepala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hubungan masyarakat, perpustakaan, dan sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;

b.

pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;

c.

pemberian layanan di bidang hubungan masyarakat, perpustakaan, teknologi informasi, dan administrasi umum di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;

d.

penyusunan laporan keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan BPK;

e.

pelaksanaan administrasi manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan, serta penyusunan perangkat lunak pada lingkup tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;

f.

pemutakhiran data pada sistem informasi manajemen kinerja untuk pengukuran IKU pada lingkup tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;

g.

pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;

h.

pelaksanaan dukungan kesekretariatan pada Pusat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; dan

i.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara terdiri atas:

a.

Subbagian Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat;

b.

Subbagian Keuangan; dan

c.

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengurusan sumber daya manusia dan kegiatan di bidang kehumasan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, mengelola perpustakaan, serta melaksanakan administrasi manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

(2)

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, serta menyiapkan bahan pendukung dalam penyusunan laporan keuangan BPK di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

(3)

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, pengurusan prasarana dan sarana, dan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, pelaksanaan administrasi manajemen kinerja dan penyusunan perangkat lunak, serta pemutakhiran data pada sistem informasi manajemen kinerja untuk pengukuran IKU Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara terdapat Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disebut BDPKN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDPKN merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDPKN mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan serta kerja sama pendidikan dan pelatihan sesuai dengan rencana dan program yang telah disusun dan ditetapkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, BDPKN menyelenggarakan fungsi:

a.

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan;

b.

pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK;

c.

pengelolaan dan penyiapan fasilitas pembelajaran, widyaiswara/fasilitator, dan sumber daya pembelajaran lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

d.

penyiapan dokumen administrasi dan logistik penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

e.

pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, prasarana dan sarana, serta sistem informasi;

f.

pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; dan

g.

penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja BDPKN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDPKN terdiri atas:

a.

Subbagian Tata Usaha;

b.

Seksi Penyelenggaraan; dan

c.

Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan BDPKN, menyiapkan bahan pendukung untuk penyusunan laporan keuangan BPK, mengelola kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, prasarana dan sarana, sistem informasi, serta melakukan kegiatan kesekretariatan.

(2)

Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, melaksanakan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK, mengelola dan menyiapkan fasilitas pembelajaran, widyaiswara/fasilitator, dan sumber daya pembelajaran lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta menyiapkan dokumen administrasi dan logistik penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama dan lokasi BDPKN:

a.

BDPKN Medan di Medan;

b.

BDPKN Yogyakarta di Yogyakarta;

c.

BDPKN Gowa di Gowa; dan

d.

BDPKN Bali di Bali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Inspektorat Jenderal yang selanjutnya disebut Itjen adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK.

(2)

Itjen dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

(3)

Struktur organisasi Itjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itjen mempunyai tugas melakukan pengawasan internal berupa asurans meliputi pemeriksaan, reviu, evaluasi, dan pemantauan, dan berupa advisori meliputi pertimbangan, pendampingan, dan edukasi, terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern seluruh unsur Pelaksana BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Itjen menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Itjen dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK;

b.

perumusan rencana kegiatan Itjen berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Itjen;

c.

perumusan kebijakan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan, mutu kelembagaan, dan penegakan integritas termasuk perangkat lunak pelaksanaan kebijakan;

d.

penjaminan mutu kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan BPK, mutu kelembagaan, dan penegakan integritas;

e.

pemantauan atas pelaksanaan kebijakan mutu pemeriksaan, mutu kelembagaan, dan penegakan integritas;

f.

pengevaluasian atas pelaksanaan kebijakan mutu pemeriksaan, mutu kelembagaan, dan penegakan integritas;

g.

pemantauan tindak lanjut hasil asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan, mutu kelembagaan, dan penegakan integritas;

h.

pengelolaan tugas kepaniteraan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK;

i.

pengoordinasian kegiatan Komite Pengawasan Audit Internal BPK;

j.

pengoordinasian kegiatan penelaahan sejawat BPK oleh badan pemeriksa keuangan negara lain;

k.

pengoordinasian kegiatan asurans dan advisori BPK oleh pihak eksternal;

l.

penyusunan laporan tahunan atas kegiatan Itjen;

m.

pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Itjen;

n.

penyusunan laporan kinerja Itjen; dan

o.

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itjen terdiri atas:

a.

Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;

b.

Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan;

c.

Inspektorat Penegakan Integritas; dan

d.

Sekretariat Itjen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan selanjutnya disebut Inspektorat PKMP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal.

(2)

Inspektorat PKMP dipimpin oleh seorang inspektur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektorat PKMP mempunyai tugas melaksanakan asurans dan advisori untuk penjaminan mutu pemeriksaan di lingkungan BPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Inspektorat PKMP menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Inspektorat PKMP dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK;

b.

perumusan rencana kegiatan Inspektorat PKMP berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Inspektorat PKMP;

c.

penyiapan bahan perumusan kebijakan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan dalam bentuk perangkat lunak dan/atau kebijakan lainnya;

d.

pengusulan tim kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

e.

penjaminan mutu kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

f.

pemantauan pelaksanaan kebijakan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

g.

pengevaluasian pelaksanaan kebijakan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

h.

pembahasan tindak lanjut hasil asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

i.

pendampingan kegiatan penelaahan sejawat BPK oleh badan pemeriksa keuangan negara lain;

j.

pendampingan kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan BPK oleh pihak eksternal;

k.

penyiapan bahan laporan tahunan atas kegiatan Inspektorat PKMP;

l.

pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Inspektorat PKMP;

m.

penyusunan laporan kinerja Inspektorat PKMP; dan

n.

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Inspektur Jenderal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektorat PKMP terdiri atas:

a.

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan I;

b.

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan II;

c.

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III;

d.

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan IV;

e.

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan V; dan

f.

Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan I yang selanjutnya disebut Bidang PKMP I mempunyai tugas:

a.

pada lingkup Ditjen PKN I, Ditjen PKN II, dan Ditjen PKN V untuk:

 

1.

melakukan penjaminan mutu atas kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

 

2.

memantau kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

 

3.

mengevaluasi kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

 

4.

membahas dan mengompilasi tindak lanjut hasil asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan; dan

 

5.

memutakhirkan data pada aplikasi dan database kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan; dan

b.

menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Inspektorat PKMP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan II yang selanjutnya disebut Bidang PKMP II mempunyai tugas:

a.

pada lingkup Ditjen PKN III, Ditjen PKN IV, dan Ditjen PKN VI untuk:

 

1.

melakukan penjaminan mutu atas kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

 

2.

memantau kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

 

3.

mengevaluasi kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

 

4.

membahas dan mengompilasi tindak lanjut hasil asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan; dan

 

5.

memutakhirkan data pada aplikasi dan database kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan; dan

b.

menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Inspektorat PKMP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III yang selanjutnya disebut Bidang PKMP III mempunyai tugas:

a.

pada lingkup Ditjen PKN VII, Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional, dan Ditjen Pemeriksaan Investigasi untuk:

 

1.

melakukan penjaminan mutu atas kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

 

2.

memantau kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

 

3.

mengevaluasi kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

 

4.

membahas dan mengompilasi tindak lanjut hasil asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan; dan

 

5.

memutakhirkan data pada aplikasi dan database kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan; dan

b.

menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Inspektorat PKMP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan IV yang selanjutnya disebut Bidang PKMP IV mempunyai tugas:

a.

pada lingkup BPK Perwakilan wilayah Jawa dan Sumatera untuk:

 

1.

melakukan penjaminan mutu atas kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

 

2.

memantau kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

 

3.

mengevaluasi kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

 

4.

membahas dan mengompilasi tindak lanjut hasil asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan; dan

 

5.

memutakhirkan data pada aplikasi dan database kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan; dan

b.

menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Inspektorat PKMP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan V yang selanjutnya disebut Bidang PKMP V mempunyai tugas:

a.

pada lingkup BPK Perwakilan wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua untuk:

 

1.

melakukan penjaminan mutu atas kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

 

2.

memantau kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

 

3.

mengevaluasi kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

 

4.

membahas dan mengompilasi tindak lanjut hasil asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan; dan

 

5.

memutakhirkan data pada aplikasi dan database kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan; dan

b.

menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Inspektorat PKMP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan yang selanjutnya disebut Inspektorat PIMK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal.

(2)

Inspektorat PIMK dipimpin oleh seorang inspektur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektorat PIMK mempunyai tugas melaksanakan asurans dan advisori dalam pemeriksaan internal dan penjaminan mutu kelembagaan di lingkungan BPK.