Pengumuman Nomor: PENG-18/PJ.09/2026

 

 

 

 

 

Sehubungan dengan maraknya kasus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1.

DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pejabat/Pegawai DJP.

2.

Latar belakang yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut berupa:

 

a.

pemadanan NIK dan NPWP serta konfirmasi data perpajakan;

 

b.

implementasi aplikasi Coretax DJP; atau

 

c.

mutasi atau promosi Pejabat dan Pegawai DJP.

3.

Modus penipuan yang digunakan oleh oknum penipu antara lain:

 

a.

menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk mengunduh file dengan format .apk;

 

b.

menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk mengunduh aplikasi M-Pajak dengan mengirim tautan palsu;

 

c.

menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk melunasi tagihan pajak;

 

d.

menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk memroses pengembalian kelebihan pajak;

 

e.

menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk membayar meterai elektronik dengan mengklik atau mengakses tautan palsu; atau

 

f.

menelepon masyarakat dan meminta transfer sejumlah uang dengan mengatasnamakan Pejabat/Pegawai DJP.

4.

Apabila menerima permintaan sebagaimana tersebut di atas, masyarakat dapat melakukan konfirmasi kebenarannya melalui:

 

a.

kantor pajak terdekat;

 

b.

Kring Pajak 1500200;

 

c.

email [email protected];

 

d.

akun X @kring_pajak;

 

e.

situs https://pengaduan.pajak.go.id; atau

 

f.

live chat pada https://www.pajak.go.id.

5.

Masyarakat juga dapat melaporkan penipuan melalui:

 

a.

saluran Kementerian Komunikasi dan Digital yang terdiri atas:

 

 

1)

aduan mengenai nomor telepon penipu dilakukan pada laman https://aduannomor.id; dan/atau

 

 

2)

aduan mengenai konten, tautan, dan/atau aplikasi penipuan dilakukan pada laman https://aduankonten.id;

 

b.

saluran pengaduan/pelaporan Aparat Penegak Hukum.

 

 

 

 

 

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Februari 2026 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan

Hubungan Masyarakat

ttd.

Inge Diana Rismawanti