Pengumuman Nomor: PENG-11/KP3SKP/VII/2026

Jurnal hak dan kewajiban perpajakan (PPh Pot Put: Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 4 ayat 2)

Aspek pajak terhadap akuntansi untuk Piutang, Persediaan, Biaya Dibayar Dimuka, Aktiva Tetap, Aktiva Tetap Tidak Berwujud, Kewajiban dan Ekuitas

Akuntansi Organisasi Nirlaba

Aspek pajak terhadap akuntansi untuk pengakuan pendapatan dan biaya yang meliputi: Usaha, dan Di luar usaha

Rekonsiliasi Fiskal dan Jurnal Penghitungan PPh Badan

Berlaku

Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-11/KP3SKP/VII/2026

TENTANG

PENETAPAN PESERTA UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK PERIODE II TAHUN 2026 TINGKAT A, B, DAN TINGKAT C (PESERTA MENGULANG)

Berkenaan dengan hasil verifikasi dokumen pendaftaran peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) Periode II Tahun 2026 Tingkat A, B, dan C (Peserta Mengulang), dengan ini kami umumkan hal-hal sebagai berikut:

Pendaftar yang nama dan nomor ujiannya tercantum dalam Lampiran pengumuman ini dinyatakan LOLOS verifikasi dokumen dan ditetapkan sebagai peserta USKP Periode II Tahun 2026. Jumlah pendaftar yang ditetapkan sebagai peserta USKP Periode II Tahun 2026 dan berhak untuk mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

No	Kota	Jumlah Lolos Verifikasi			Daftar Nama Peserta USKP
No	Kota	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Daftar Nama Peserta USKP
1	Balikpapan	5	2		Lampiran I
2	Bandar Lampung	13			Lampiran II
3	Bandung	120			Lampiran III
4	Banjarmasin	19			Lampiran IV
5	Batam	20			Lampiran V
6	Bogor	20	5		Lampiran VI
7	Cimahi	19	14		Lampiran VII
8	Denpasar	104	16	2	Lampiran VIII
9	Gorontalo	2			Lampiran IX
10	Jakarta/Tangerang Selatan	918	172	18	Lampiran X
11	Jambi	5			Lampiran XI
12	Kupang	2	2		Lampiran XII
13	Makassar	23	6		Lampiran XIII
14	Malang	55	11		Lampiran XIV
15	Manado	11			Lampiran XV
16	Mataram	11	1		Lampiran XVI
17	Medan	35	8		Lampiran XVII
18	Padang	12	3		Lampiran XVIII
19	Palembang	16	3		Lampiran XIX
20	Pekanbaru	34	5		Lampiran XX
21	Pontianak	9			Lampiran XXI
22	Samarinda	15			Lampiran XXII
23	Semarang	78	11		Lampiran XXIII
24	Serang	14			Lampiran XXIV
25	Surabaya	176	23	3	Lampiran XXV
26	Yogyakarta	78	15	1	Lampiran XXVI
Total		1.814	297	24

Pendaftar yang namanya tidak tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinyatakan TIDAK LOLOS verifikasi. Alasan ketidaklolosan dapat dilihat melalui menu Riwayat pada akun pendaftaran masing-masing pendaftar.

Informasi lengkap mengenai alamat lokasi pelaksanaan ujian dapat dilihat dalam Lampiran XXVII.

Pelaksanaan ujian dilaksanakan secara serentak di seluruh lokasi dengan jadwal sebagai berikut:

(catatan menggunakan acuan WIB)

No	Hari, Tanggal	Tingkat A		Tingkat B		Tingkat C
No	Hari, Tanggal	Waktu	Mata Ujian	Waktu	Mata Ujian	Waktu	Mata Ujian
1	Selasa, 11 Agustus 2026	08.00 - 10.00 WIB (2 jam)	PPh OP dan SPT PPh OP	08.00 - 10.00 WIB (2 Jam)	PPh Badan dan SPT PPh Badan	08.00 - 10.00 WIB (2 Jam)	PPh Badan dan SPT PPh Badan
2	Selasa, 11 Agustus 2026	10.30 - 12.00 WIB (1,5 jam)	KUP, PPSP, PP	10.30 - 12.00 WIB (1,5 Jam)	KUP, PPSP, PP	10.30 - 12.30 WIB (2 jam)	Pajak Internasional
3	Rabu, 12 Agustus 2026	08.00 - 10.00 WIB (2 jam)	PPh Pot/Put	08.00 - 10.00 WIB (2 Jam)	PPh Pot/Put	08.00 - 10.00 WIB (2 Jam)	PPh Pot/Put
4	Rabu, 12 Agustus 2026	10.30 - 12.00 WIB (1,5 jam)	PPN dan SPT PPN	10.30 - 12.00 WIB (1,5 jam)	PPN dan SPT PPN	10.30 - 12.30 WIB (2 Jam)	Akuntansi Perpajakan
5	Kamis, 13 Agustus 2026	08.00 - 09.30 WIB (1,5 jam)	PBB-P5L dan Bea Meterai	08.00 - 10.00 WIB (2 jam)	Akuntansi Perpajakan
6	Kamis, 13 Agustus 2026	10.15 - 11.15 WIB (1 jam)	Kode Etik Profesi

Cakupan materi ujian:

USKP Tingkat A

Cakupan Materi Ujian

PPh OP dan SPT PPh OP:

1.	Subjek Pajak Orang Pribadi
	a.	Yang menjadi Subjek Pajak Orang Pribadi
	b.	Subjek Pajak DN dan Subjek Pajak LN Orang Pribadi
	c.	Saat dimulai dan berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif Orang Pribadi
	d.	Pihak yang Dikecualikan Subjek Pajak Orang Pribadi;
2.	Objek Pajak Orang Pribadi
	a.	Penghasilan yang Dikenakan Pajak
	b.	Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Orang Pribadi (termasuk UMKM)
	c.	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Orang Pribadi;
3.	Biaya-biaya yang Boleh dan Tidak Boleh Dikurangkan Orang Pribadi:
4.	Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
5.	Pemajakan atas Penghasilan Keluarga;
6.	Kompensasi kerugian
7.	PTKP;
8.	Penghitungan PPh Terutang Orang Pribadi
	a.	Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Penyesuaian Fiskal Orang Pribadi
	b.	Tarif Pajak (termasuk UMKM);
9.	Pelunasan pajak tahun berjalan dan kredit pajak Orang Pribadi;
10.	Penghitungan Pajak Akhir Tahun dan angsuran PPh Pasal 25 Orang Pribadi;
11.	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

KUP, PPSP, PP:

1.	NPWP/Pengukuhan PKP
2.	Pembayaran dan pelaporan pajak
3.	STP dan SKP (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT)
4.	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)
5.	Permohonan Pembetulan, Keberatan dan Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
6.	Gugatan dan Banding di Pengadilan Pajak
7.	Pengajuan PK ke Mahkamah Agung
8.	Pencatatan dan Pembukuan
9.	Penelitian, pemeriksaan dan penyidikan
10.	Sanksi-sanksi
11.	Restitusi

PPh Pot/Put:

PPh Pasal 21
1.	Pemotong PPh 21 dan pengecualiannya
2.	Penerima penghasilan yang wajib dipotong PPh 21 dan pengecualiannya
3.	Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh 21 dan pengecualiannya
4.	Imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan
	a.	Pemberian bingkisan (hari raya dan selainnya)
	b.	Fasilitas kerja dari pemberi kerja
	c.	Fasilitas tempat tinggal untuk individu
	d.	Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja
5.	Pengurangan penghasilan bruto yang diperkenankan
6.	Tarif, dasar pengenaan pajak dan penerapannya
7.	Penghitungan PPh 21 dalam tahun berjalan/masa atas:
	a.	Penghasilan bruto teratur
	b.	Penghasilan bruto tidak teratur
	c.	Penghitungan Pasal 21 pada akhir masa pajak bagi pegawai tetap yang tidak kehilangan kewajiban subjektif
	d.	Penghitungan Pasal 21 pada akhir masa pajak bagi pegawai tetap yang kehilangan kewajiban subjektif
	e.	Honorarium yang diterima pemberi jasa profesi
	f.	Upah harian, upah satuan, upah borongan yang dihitung atas dasar banyaknya hari kerja
	g.	Honorarium dan imbalan lain yang dihitung tidak atas dasar banyaknya hari kerja
8.	Hak dan kewajiban pemotong pajak
9.	Hak dan kewajiban penerima penghasilan yang dipotong pajak
10.	PPh 21 yang bersifat final
	a.	Pesangon yang dibayarkan sekaligus
	b.	Tunjangan/jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus
11.	Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan
PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2)
1.	Pengertian pemotongan
2.	Objek pemotongan
3.	Siapa yang wajib memotong
4.	Dasar pemotongan dan besarnya tarif
5.	Pengecualian dari pemotongan
6.	Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan
PPh Pasal 26
1.	Pengertian pemungutan
2.	Objek pemungutan
3.	Siapa yang wajib memungut
4.	Dasar pemungutan dan tarif
5.	Pengecualian dari pemungutan
6.	Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan
7.	PPh Pasal 22 Final

PPN dan SPT PPN:

1.	Pengertian Dasar PPN
	a.	Karakteristik PPN
	b.	Mekanisme PPN
2.	Kewajiban PKP
	a.	Batasan Pengusaha Kecil
	b.	Kewajiban Pelaporan Usaha
	c.	Pemungutan
	d.	Penyetoran
	e.	Pelaporan.
3.	Objek PPN
	a.	Penyerahan di dalam Daerah Pabean atas:
		1)	BKP dan non-BKP
		2)	JKP dan non-JKP
		3)	Kegiatan usaha/pekerjaan
		4)	Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dibebaskan (ex Pasal 4a)
		5)	Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut.
	b.	Kegiatan membangun sendiri
	c.	Penyerahan aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
4.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif
	a.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
		1)	Harga jual
		2)	Nilai penggantian
		3)	Nilai impor/ekspor
		4)	Nilai lain
	b.	Tarif PPN
		1)	0% ekspor
		2)	12%
		3)	Besaran tertentu
5.	Faktur Pajak
	a.	Fungsi Faktur Pajak
	b.	Tata cara pengisian Faktur Pajak
	c.	Ketentuan formal dan material Faktur Pajak
	d.	Saat pembuatan Faktur Pajak
	e.	Tata cara penggantian dan pembatalan faktur pajak serta pembetulan SPT
	f.	Faktur Pajak tidak lengkap
	g.	Nota Retur
6.	Pengkreditan Pajak Masukan
	a.	Prinsip dasar
	b.	Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama
	c.	Kriteria Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
	d.	Kriteria Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
7.	Pemungut PPN
	a.	Obyek pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemungut PPN
	b.	Kewajiban PKP Rekanan
	c.	Kewajiban Pemungut PPN
8.	Pengisian SPT Masa PPN oleh PKP Orang Pribadi

PBB-P5L dan Bea Meterai:

PBB-P5L (87,5%)
1.	Pendaftaran dan pendataan objek pajak dan subjek pajak
2.	Subjek dan Objek yang dikecualikan
3.	Menentukan NJOP, NJKP dan NJOP TKP
4.	Menghitung pengenaan PBB
5.	Pengajuan keberatan, banding, pengurangan, pembatalan dan pembetulan
6.	Tata cara pembayaran dan penagihan PBB
7.	Restitusi dan Kompensasi
Bea Meterai (12,5%)
1.	Objek Bea Meterai dan pengecualiannya
2.	Pemungut Bea Meterai
3.	Saat terutang Bea Meterai
4.	Penggunaan Benda Meterai dan cara pelunasannya
5.	Sanksi administrasi maupun pidana dalam Bea Meterai

Kode Etik Profesi:

1.	Kode Etik Profesi (hak, kewajiban, dan larangan sebagai Konsultan Pajak dan dalam hubungannya dengan klien, sesama rekan, dan stakeholder)
2.	Hak dan kewajiban Konsultan Pajak sesuai PMK Konsultan Pajak

USKP Tingkat B

Cakupan Materi Ujian

PPh Badan & SPT PPh Badan:

1.	Subjek Pajak Badan
	a.	Yang menjadi Subjek Pajak Badan
	b.	Subjek Pajak DN dan Subjek Pajak LN Badan
	c.	Saat dimulai dan berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif Badan
	d.	Pihak yang Dikecualikan Subjek Pajak Badan
2.	Objek Pajak Badan
	a.	Penghasilan yang Dikenakan Pajak
	b.	Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Badan
	c.	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Badan
3.	Biaya-biaya yang Boleh dan Tidak Boleh Dikurangkan Badan
4.	Harga Perolehan dan Pengalihan Harta, Penilaian dan Pemakaian Persediaan
5.	Hubungan Istimewa
6.	Penyusutan dan Amortisasi Fiskal
7.	Kompensasi kerugian
8.	Penghitungan PPh Terutang Badan
	a.	Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Penyesuaian Fiskal Badan
	b.	Tarif Pajak (termasuk Fasilitas Pasal 31 E);
9.	Pelunasan Pajak Tahun Berjalan dan Kredit Pajak Badan;
10.	Penghitungan Pajak Akhir Tahun dan angsuran PPh Pasal 25 Badan;
11.	Fasilitas selain Pasal 31 E (non-PMA dan BUT)
12.	SPT Tahunan PPh Badan

PPh Pot/Put:

Pasal 21
1.	Pemotong PPh 21 dan pengecualiannya
2.	Penerima penghasilan yang wajib dipotong PPh 21 dan pengecualiannya
3.	Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh 21 dan pengecualiannya
4.	Imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan
5.	Pengurangan penghasilan bruto yang diperkenankan
6.	Tarif, dasar pengenaan pajak, dan penerapannya
7.	Penghitungan PPh 21 dalam tahun berjalan/masa atas:
	a.	Penghasilan bruto teratur
	b.	Penghasilan bruto tidak teratur
	c.	Honorarium yang diterima pemberi jasa profesi
	d.	Upah harian, upah satuan, upah borongan yang dihitung atas dasar banyaknya hari kerja
	e.	Honorarium dan imbalan lain yang dihitung tidak atas dasar banyaknya hari kerja
8.	Hak dan kewajiban pemotong pajak
9.	Hak dan kewajiban penerima penghasilan yang dipotong pajak
10.	PPh 21 yang bersifat final
PPh Pasal 22
1.	Pengertian pemungutan
2.	Objek pemungutan
3.	Siapa yang wajib memungut
4.	Dasar pemungutan dan tarif
5.	Pengecualian dari pemungutan
6.	Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan
7.	PPh Pasal 22 Final
PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2)
1.	Pengertian pemotongan
2.	Objek pemotongan
3.	Siapa yang wajib memotong
4.	Dasar pemotongan dan besarnya tarif
5.	Pengecualian dari pemotongan
6.	Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan

KUP, PPSP, PP:

1.	NPWP/Pengukuhan PKP
2.	Pembayaran dan pelaporan pajak
3.	STP dan SKP (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT)
4.	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)
5.	Permohonan Pembetulan, Keberatan dan Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
6.	Gugatan dan Banding di Pengadilan Pajak
7.	Pengajuan PK ke Mahkamah Agung
8.	Pencatatan dan Pembukuan
9.	Penelitian, pemeriksaan dan penyidikan
10.	Sanksi-sanksi
11.	Restitusi

PPN dan SPT PPN:

1.	Kewajiban PKP
	a.	Batasan Pengusaha Kecil
	b.	Kewajiban Pelaporan Usaha
	c.	Pemungutan
	d.	Penyetoran
	e.	Pelaporan.
2.	Objek PPN
	a.	Penyerahan di dalam Daerah Pabean atas:
		1)	BKP dan non-BKP
		2)	JKP dan non-JKP
		3)	Kegiatan usaha/pekerjaan
		4)	Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dibebaskan (ex Pasal 4a)
		5)	Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut
	b.	Kegiatan membangun sendiri
	c.	Penyerahan aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
3.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif
	a.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
		1)	Harga jual
		2)	Nilai penggantian
		3)	Nilai impor/ekspor
		4)	Nilai lain
	b.	Tarif PPN
		1)	0% ekspor
		2)	12%
		3)	Besaran tertentu
4.	Faktur Pajak
	a.	Fungsi Faktur Pajak
	b.	Tata cara pengisian Faktur Pajak
	c.	Ketentuan formal dan material Faktur Pajak
	d.	Saat pembuatan Faktur Pajak
	e.	Tata cara penggantian dan pembatalan faktur pajak serta pembetulan SPT
	f.	Faktur Pajak tidak lengkap
	g.	Nota Retur
5.	Pengkreditan Pajak Masukan
	a.	Prinsip dasar
	b.	Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama
	c.	Kriteria Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
	d.	Kriteria Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
6.	Pemungut PPN (Instansi Pemerintah dan BUMN)
	a.	Obyek pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemungut PPN
	b.	Kewajiban PKP Rekanan
	c.	Kewajiban Pemungut PPN
7.	Pengisian SPT Masa PPN

Akuntansi Perpajakan:

USKP Tingkat C

Cakupan Materi Ujian

PPh Badan & SPT PPh Badan:

1.	Subjek Pajak Badan
	a.	Yang menjadi Subjek Pajak Badan
	b.	Subjek Pajak DN dan Subjek Pajak LN Badan
	c.	Saat dimulai dan berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif Badan
	d.	Pihak yang Dikecualikan Subjek Pajak Badan
2.	Objek Pajak Badan
	a.	Penghasilan yang Dikenakan Pajak
	b.	Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Badan
	c.	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Badan
3.	Biaya-biaya yang Boleh dan Tidak Boleh Dikurangkan Badan
4.	Harga Perolehan dan Pengalihan Harta, Penilaian dan Pemakaian Persediaan
5.	Hubungan Istimewa
6.	Penyusutan dan Amortisasi Fiskal
7.	Kompensasi kerugian
8.	Penghitungan PPh Terutang Badan
	a.	Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Penyesuaian Fiskal Badan
	b.	Tarif Pajak (termasuk Fasilitas Pasal 31 E);
9.	Pelunasan Pajak Tahun Berjalan dan Kredit Pajak Badan
10.	Penghitungan Pajak Akhir Tahun dan angsuran PPh Pasal 25 Badan
11.	Fasilitas selain Pasal 31 E
12.	SPT Tahunan PPh Badan

PPh Pot/Put:

PPh Pasal 21/26
1.	Penghitungan PPh 21/26 dalam tahun berjalan/masa atas:
	a.	Penghasilan bruto teratur
	b.	Penghasilan bruto tidak teratur
	c.	Honorarium yang diterima pemberi jasa profesi
	d.	Upah harian, upah satuan, upah borongan yang dihitung atas dasar banyaknya hari kerja
	e.	Honorarium dan imbalan lain yang dihitung tidak atas dasar banyaknya hari kerja
2.	Perhitungan PPh 21/26 dalam kasus khusus seperti:
	a.	Pegawai pindah kerja dari pusat ke cabang atau antar cabang;
	b.	Pegawai yang meninggal dunia;
	c.	Pegawai yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
	d.	Pegawai yang menerima penghasilan dalam tahun pajak yang tidak penuh setahun.
3.	Penghasilan bukan pegawai
4.	PPh 21 yang bersifat final
PPh Pasal 22
1.	Pengertian pemungutan
2.	Objek pemungutan
3.	Siapa yang wajib memungut
4.	Dasar pemungutan dan tarif
5.	Pengecualian dari pemungutan
6.	Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan
7.	PPh Pasal 22 Final
PPh Pasal 26
1.	Pengertian pemotongan
2.	Objek pemotongan antara lain penghasilan dari pengalihan harta di Indonesia oleh WP LN
3.	Siapa yang wajib memotong
4.	Dasar pemotongan dan besarnya tarif
5.	Pengecualian dari pemotongan
6.	Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan
7.	Penerapan dengan tarif P3B.
8.	Branch Profit Tax
9.	Pengalihan Saham
PPh Pasal 4 ayat (2)
1.	Pengertian pemotongan
2.	Objek pemotongan
3.	Siapa yang wajib memotong
4.	Dasar pemotongan dan besarnya tarif
5.	Pengecualian dari pemotongan
6.	Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan

Pajak Internasional:

1.	Pengertian Perpajakan Internasional
2.	Ruang lingkup Perpajakan Internasional
	a.	Pemajakan WP Dalam Negeri atas penghasilan dari luar negeri
	b.	Pemajakan WP Luar Negeri atas penghasilan dari dalam negeri
	c.	Beberapa pengertian khusus
3.	Pajak Penghasilan
	a.	Subjek Pajak Dalam Negeri
	b.	Subjek Pajak Luar Negeri
	c.	BUT
	d.	Objek Pajak
	e.	Pemotongan Pajak
	f.	Kredit Pajak
4.	P3B
	a.	Pengertian P3B
	b.	Tie Breaker Rule
	c.	Pengertian BUT
	d.	Jenis BUT
	e.	Pengecualian BUT
	f.	Hak Pemajakan Penuh
	g.	Hak Pemajakan Terbatas
	h.	Pelepasan Hak Pemajakan
	i.	Ketentuan Khusus dalam P3B
5.	Metode Penghindaran Pajak Berganda
6.	Anti-Avoidance Measures (Anti Penghindaran Pajak)
	a.	Controlled Foreign Cooperation Rules
	b.	Thin Capitalization Rules
	c.	Treaty Shopping
	d.	Transfer Pricing
	e.	Automatic Exchange Of Information (AEOI)
7.	Offshore Financial Center (Tax haven)

Akuntansi Pajak:

Panitia tidak menyediakan konsumsi dan/atau perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian bagi peserta.

Sehubungan dengan keterbatasan lahan parkir, peserta tidak diperkenankan membawa atau menggunakan kendaraan pribadi ke lokasi ujian.

Peserta ujian wajib hadir 30 menit sebelum jadwal ujian dimulai pada lokasi ujian yang telah ditetapkan Panitia. Peserta yang terlambat lebih dari 15 menit setelah ujian dimulai tidak diperkenankan mengikuti mata ujian yang bersangkutan.

Peserta yang tidak hadir pada seluruh mata ujian yang harus diulang tanpa keterangan, memberikan keterangan tanpa bukti pendukung yang sah, atau memberikan keterangan dengan alasan yang tidak dapat diterima akan dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak selama 3 (tiga) periode berikutnya untuk ujian mengulang pada tingkat yang sama. Apabila ujian tersebut merupakan kesempatan mengulang terakhir, peserta tidak dapat mengikuti 3 (tiga) periode berikutnya untuk ujian baru pada tingkat yang sama.

10.

Seluruh informasi tahapan ujian dan unduhan kartu ujian dapat diakses secara mandiri melalui akun peserta di alamat website https://bppk.kemenkeu.go.id/uskp/. Kartu ujian dicetak dan dibawa bersama KTP asli saat pelaksanaan ujian.

11.

Peserta ujian wajib membaca, memahami, dan mematuhi seluruh ketentuan serta persyaratan teknis pelaksanaan ujian, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan perangkat laptop, sebagaimana tercantum dalam syarat dan ketentuan, pedoman ujian, atau panduan teknis yang tersedia pada tautan resmi http://t.kemenkeu.go.id/InfoUSKP. Panitia tidak bertanggung jawab apabila terjadi kendala dengan notebook/laptop peserta pada saat pelaksanaan ujian. Peserta yang tidak membawa laptop, tidak diperkenankan mengikuti ujian.

12.

Peserta USKP wajib mengikuti briefing sebelum pelaksanaan ujian yang akan diselenggarakan pada Hari Rabu, 5 Agustus 2026 pukul 08.30 s.d. 11.30 WIB, secara online melalui zoom meeting (tautan: http://t.kemenkeu.go.id/InfoUSKP).

13.

Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak ini tidak dipungut biaya.

14.

Pertanyaan atau kendala dalam proses persiapan mengikuti ujian dapat disampaikan melalui email resmi [email protected].

15.

Keputusan Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat disanggah atau diganggu gugat.

Pengumuman ini dibuat untuk menjadi perhatian seluruh calon peserta dan hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juli 2026

Ketua Komite Pelaksana PPSKP

ttd.

Nana Riana

Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.