Pengumuman Nomor: PENG-03/PJ.8/1999

 

 

 

 

 

Sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan pembayaran pajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta ditemukannya Surat Setoran Pajak (SSP) palsu atau asli tetapi palsu yang beredar, dengan ini kami mengingatkan hal-hal sebagai berikut:

1.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun1994, Wajib Pajak wajib membayar/menyetor pajak yang terutang di Kas Negara atau ditempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, yaitu di Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro;

2.

Dalam pembayaran pajak-pajak negara tersebut tidak dikenal adanya diskon, komisi, dan potongan lain yang sejenis;

3.

Untuk pengamanan pembayaran pajak-pajak Saudara, apabila pembayaran tersebut menggunakan cek atau giro bilyet agar ditulis secara jelas, benar dan lengkap, yaitu dituliskan dengan jelas tujuan penerima (Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro), jumlah nominal pembayaran, perincian jenis pajak dan masa pajak;

4.

Pembayaran pajak-pajak negara tersebut baru dianggap sah apabila sudah disetorkan dan tercatat di Kas Negara cq Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro dengan bukti SSP lembar ke-2 yang telah ditera (MCR). Apabila pembayaran pajak-pajak tersebut belum tercatat di Kas Negara berarti pembayaran Wajib Pajak tersebut belum merupakan pembayaran pajak dan oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak tetap akan melaksanakan penagihan atas pajak yang terutang;

5.

Bagi Wajib Pajak yang meragukan keabsahan SSP tersebut agar segera melakukan konfirmasi kepada Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro yang bersangkutan untuk mengecek keabsahan SSP lembar ke-2 tersebut.

 

Apabila masih terdapat hal-hal yang belum jelas agar segera menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Demikian untuk dimaklumi.

 

 

KEPALA PUSAT PENYULUHAN PERPAJAKAN

ttd.

Ir. CHAIZI NASUCHA, MPKN