Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak Nomor: ND-247/PJ/PJ.03/2021

 

 

 

 

 

 

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai ketentuan PPh Agen Pertamina atas Margin Agen, Biaya Operasional Agen, Margin Pangkalan, dan Transportation Fee atas penyerahan LPG 3 kg, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Ketentuan terkait:

 

a.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diantaranya mengatur:

 

 

1)

Pasal 4 ayat (1)

 

 

 

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

 

 

2)

Pasal 17

 

 

 

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

 

b.

Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018), mengatur: Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

 

c.

PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Angka 2 UU PPh (PMK-141/2015), mengatur:

 

 

1)

Pasal 1 ayat (1)

 

 

 

Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

2)

Pasal 1 ayat (6) huruf b

 

 

 

Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa pengangkutan/ekspedisi.

 

d.

PMK Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain s.t.d.t.d. PMK Nomor 110/PMK.010/2018 (PMK 34/2017), mengatur:

 

 

1)

Pasal 1 ayat (1) huruf h, Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU PPh adalah produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.

 

 

2)

Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN.

 

 

3)

Pasal 9 ayat (2), Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada:

 

 

 

a)

penyalur/agen bersifat final;

 

 

 

b)

selain penyalur/agen bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.

2.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 

a.

agen/penyalur bahan bakar gas (BBG) dipungut PPh Pasal 22 yang bersifat final oleh produsen atau importir BBG atas harga jual berdasarkan Peraturan Menteri ESDM, yang didalamnya sudah memperhitungkan keuntungan/margin agen/penyalur;

 

b.

penghasilan yang diterima atau diperoleh agen/penyalur berupa:

 

 

1)

selisih harga antara harga jual berdasarkan Peraturan Menteri ESDM dengan nilai yang ditagihkan kepada sub-agen/pangkalan; dan

 

 

2)

transportation fee dari Pertamina sebagai jasa pengangkutan LPG dari depot LPG Pertamina ke lokasi agen/penyalur,

 

 

merupakan tambahan penghasilan yang belum dikenai PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;

 

c.

atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dikenai:

 

 

1)

PPh berdasarkan ketentuan umum UU PPh; atau

 

 

2)

PPh final dengan tarif 0,5% dalam hal agen/penyalur merupakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan PP 23/2018;

 

d.

penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto atau dikenai PPh sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) dalam hal agen/penyalur menyerahkan fotokopi Surat Keterangan PP 23/2018;

 

e.

penghasilan yang diterima atau diperoleh sub-agen/pangkalan berupa selisih harga antara harga ditingkat agen/penyalur dengan harga jual sub-agen/pangkalan atas penjualan LPG dikenai:

 

 

1)

PPh berdasarkan ketentuan umum UU PPh; atau

 

 

2)

PPh final dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto dalam hal sub-agen/pangkalan merupakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan PP 23/2018;

 

f.

contoh perhitungan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Direktur Peraturan Perpajakan II

ttd.
Estu Budiarto