Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 54/KMK.05/2010

 

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;

b.

Bahwa Menteri Pertanian melalui Surat Nomor: 233/OT.130/M/10/2009 tanggal 8 Oktober 2009 telah mengajukan permohonan agar Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari pada Kementerian Pertanian dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;

c.

Bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai usulan Penerapan PK-BLU yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA-44/Tim-Penilai/2009 tanggal 16 Desember 2009, Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;

d.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

4.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI PADA KEMENTERIAN PERTANIAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

 

Menetapkan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian, sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Badan Layanan Umum secara Penuh (BLU secara Penuh).

 

Status BLU secara Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

 

Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian yang telah berstatus BLU secara Penuh wajib menyusun sistem akuntansi paling lambat 2 (dua) tahun setelah Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian ditetapkan menjadi BLU.

 

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2.

Menteri Pertanian;

3.

Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;

4.

Direktur Jenderal, Anggaran, Kementerian Keuangan;

5.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

6.

Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;

7.

Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;

8.

Direktur Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian;

9.

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

10.

Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

11.

Kepala Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Perbendaharaan Surabaya;

12.

Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Kementerian Pertanian;

13.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Februari 2010
MENTERI KEUANGAN,
SRI MULYANI INDRAWATI