Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 125/KMK.05/1999
Perubahan atau Penyempurnaan
Mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1999
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 125/KMK.05/1999 TENTANG
PENCABUTAN PASAL 6 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104/
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
| |
Menimbang | |
|
a.
|
bahwa ketentuan umum untuk menghindari dan mencegah praktek-praktek persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, harus ditaati oleh pengusaha hasil tembakau;
|
|
b.
|
bahwa dalam rangka berperan serta menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk meningkatkan pertumbuhan pengusaha skala kecil dan kesempatan kerja melalui industri hasil tembakau dipandang perlu untuk mencabut Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/
|
|
c.
|
bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada butir b perlu diatur dengan Keputusan Menteri;
|
|
|
|
Mengingat | |
|
1.
|
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
|
|
2.
|
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
|
|
3.
|
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
|
|
4.
|
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
|
|
5.
|
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 104/
|
|
|
|
|
MEMUTUSKAN:
| |
Menetapkan | |
|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PASAL 6 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 104/
| |
|
| |
Pasal 1 | |
|
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 104/
| |
|
| |
Pasal 2 | |
|
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak dari tanggal 12 Maret 1999.
| |
|
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
| |
|
| |
|
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1999 Menteri Keuangan, ttd
Bambang Subianto | |
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.