Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 315 Tahun 2026

Berlaku
Mulai berlaku pada tanggal 11 November 2026
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 315 TAHUN 2026
 
TENTANG
 
PEDOMAN PENGUATAN INTEGRITAS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
 
 
 
 

Menimbang

a.
bahwa untuk memastikan hasil identifikasi risiko nepotisme dan konflik kepentingan di Kementerian Ketenagakerjaan, perlu ditindaklanjuti secara sistematis dengan penguatan integritas;
b.
bahwa penguatan integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan melalui penerapan nilai dan perilaku integritas, pengelolaan konflik kepentingan sejak tahap identifikasi, pengungkapan, penilaian, mitigasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan;
c.
bahwa penguatan integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung oleh tindakan pencegahan korupsi dan gratifikasi, penguatan mekanisme pelaporan pelanggaran, serta penegasan komitmen integritas seluruh pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penguatan Integritas di Kementerian Ketenagakerjaan;
 
 
 
 

Mengingat

1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1001);
7.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1234);
8.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Budaya Kerja dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
9.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
10.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 672);
11.
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 188 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian Ketenagakerjaan;
 
 
 
 
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENGUATAN INTEGRITAS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.
 
 
 
 

KESATU

Menetapkan pedoman penguatan integritas di Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut dengan Pedoman Penguatan Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
 
 
 
 

KEDUA

Pedoman Penguatan Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi seluruh pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengenali, mencegah, mengelola, dan melaporkan adanya pelanggaran integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
 
 
 
 

KETIGA

Pedoman Penguatan Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan:
a.
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
b.
melindungi objektivitas pengambilan keputusan;
c.
meningkatkan kualitas pelayanan publik;
d.
memastikan setiap konflik kepentingan yang aktual, potensial, maupun dipersepsikan dapat diidentifikasi, diungkapkan, dinilai, dikelola, dan dipantau secara proporsional; dan
e.
memperkuat budaya integritas, kepatuhan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Ketenagakerjaan.
 
 
 
 

KEEMPAT

Pimpinan unit kerja melakukan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan penguatan integritas secara berkala serta melaporkan kepada Inspektur Jenderal.
 
 
 
 

KELIMA

Inspektorat Jenderal mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan penguatan integritas secara berkala serta melaporkan kepada Menteri.
 
 
 
 

KEENAM

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 
 
 
 
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2026
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
dto.
YASSIERLI
Background
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.