Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: KEP-51/PK/2026
Berlaku
Mulai berlaku pada tanggal 13 November 2026
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP-51/PK/2026
NOMOR KEP-51/PK/2026
TENTANG
PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2027
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,
Menimbang | ||||
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun 2027; | ||||
Mengingat | ||||
1. | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 178, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 7221); | |||
2. | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 302); | |||
3. | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2026 tentang Penggunaan Penerimaan Pajak Rokok untuk Penegakan Hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 673); | |||
4. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208); | |||
MEMUTUSKAN: | ||||
Menetapkan | ||||
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2027. | ||||
KESATU | ||||
Menetapkan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini. | ||||
KEDUA | ||||
Penetapan dilakukan berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional dan target penerimaan Cukai Rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok. | ||||
KETIGA | ||||
Penetapan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 untuk masing-masing Provinsi. | ||||
KEEMPAT | ||||
Berdasarkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Gubernur menetapkan alokasi bagi hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Kabupaten/Kota di wilayahnya sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2027. | ||||
KELIMA | ||||
Alokasi bagi hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan paling lambat bulan November Tahun 2026. | ||||
KEENAM | ||||
Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA disampaikan kepada: | ||||
a. | Bupati/Walikota; dan | |||
b. | Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. | |||
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan. | ||||
KETUJUH | ||||
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. | ||||
Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: | ||||
1. | Menteri Keuangan; | |||
2. | Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; | |||
3. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; | |||
4. | Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; | |||
5. | Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; | |||
6. | Para Gubernur di seluruh Indonesia; | |||
7. | Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; | |||
8. | Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. | |||
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2026 DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, ttd. NUFRANSA WIRA SAKTI | ||||
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.