Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-517/PJ./2000

 

 

 

 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan;

 

 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

 

 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENGAMBILAN SURAT PEMBERITAHUAN.

 

 

Surat Pemberitahuan terdiri dari:

1.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26;

2.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22;

3.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26;

4.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25;

5.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);

6.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15;

7.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;

8.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut;

9.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak;

10.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

11.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;

12.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat;

13.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;

14.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21.

 

 

 

(1)

Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diambil di tempat sebagai berikut:

 

a.

Kantor Pelayanan Pajak;

 

b.

Kantor Penyuluhan Pajak;

 

c.

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;

 

d.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; atau

 

e.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

(2)

Surat Pemberitahuan selain diambil pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga bisa didapatkan melalui sistem komputer dengan alamat situs internet atau Homepage Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: http://www.pajak.go.id atau mencetak/menggandakan/fotokopi sendiri dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

 

 

Surat Pemberitahuan yang didapatkan melalui sistem komputer dan penggandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Pemberitahuan yang diambil dari tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

 

 

 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2000
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
MACHFUD SIDIK