Instruksi Presiden Nomor: 10 Tahun 2005

 

 

Dalam rangka meningkatkan penghematan energi, dengan ini menginstruksikan:

3.

Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;

4.

Panglima Tentara Nasional Indonesia;

5.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6.

Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;

7.

Gubernur,

8.

Bupati/Walikota.

Melakukan langkah-langkah penghematan energi di lingkungan instansi masing-masing dan/atau di lingkungan badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah sesuai kewenangan masing-masing, antara lain untuk:

a.

penerangan dan alat pendingin ruangan (AC) gedung kantor dan/atau bangunan yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;

b.

peralatan kantor, perlengkapan dan peralatan yang menggunakan energi listrik untuk gedung kantor dan/atau bangunan yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;

c.

kendaraan dinas yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

 

 

Para Gubernur, Bupati dan Walikota agar menghimbau dan mensosialisasikan kepada masyarakat termasuk perusahaan swasta yang berada di wilayah masing-masing untuk melaksanakan penghematan energi.

 

Memonitor pelaksanaan penghematan energi dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan penghematan energi setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:

a.

mengatur tata cara pelaksanaan penghematan energi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA; dan

b.

melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan penghematan energi.

 

 

Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

 

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juli 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO