Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 45/SE/2019

 

 

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 850/4242/SJ Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama Berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri 1440 H dan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional, Ketentuan Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menimbang ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, dengan ini disampaikan:

1.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan data penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/CPNS) bulan Mei 2019 yang digunakan untuk pemrosesan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 bulan Mei 2019 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Komunikasi, lnformatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 24 Mei 2019.

2.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan verifikasi terhadap listing Pajak Penghasilan (PPh) 21 bulan Mei 2019 paling lambat tanggal 28 Mei 2019.

3.

Dinas Komunikasi, lnformatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta untuk menyampaikan listing Pajak Penghasilan (PPh) 21 bulan Mei 2019 kepada SKPD/UKPD secara online paling lambat tanggal 30 Mei 2019.

4.

Dinas Komunikasi, lnformatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta memproses listing Gaji PNS/CPNS bulan Juni 2019 dan listing Gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan Mei 2019 paling lambat tanggal 29 Mei 2019.

5.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta memproses dan memverifikasi listing Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD bulan Juni 2019 paling lambat tanggal 29 Mei 2019.

6.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan verifikasi terhadap listing Gaji Gubernur, PNS/CPNS bulan Juni 2019 dan listing Gaji PTT bulan Mei 2019 paling lambat tanggal 30 Mei 2019.

7.

Dinas Komunikasi, lnformatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta untuk menyampaikan listing Gaji PNS/CPNS bulan Juni 2019 dan listing Gaji PTT bulan Mei 2019 kepada SKPD secara online paling lambat tanggal 30 Mei 2019.

8.

Para Kepala SKPD mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Pajak Penghasilan (PPh) 21 bulan Mei 2019 dan Gaji Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/CPNS bulan Juni 2019 dan Gaji PTT bulan Mei 2019 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yang dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Mei 2019.

9.

Para Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dan menyampaikan Giro Gaji Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/CPNS bulan Juni 2019 dan Gaji PTT bulan Mei 2019 ke PT Bank DKI yang dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Mei 2019.

10.

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Mei 2019.

11.

Pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran SKPD oleh PT Bank DKI ke rekening Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/CPNS dan PTT dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Juni 2019.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

 

Jakarta, 29 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH