Perda Kota Tangerang Selatan Nomor: 7 Tahun 2013

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka menyampaikan informasi, pesan atau iklan kepada masyarakat luas setiap orang atau badan diberikan hak untuk menyelenggarakan reklame sesuai kepentingannya;

b.

bahwa dalam rangka mengatur penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Tangerang Selatan supaya tercipta keindahan, keselamatan, kenyamanan keserasian dan lingkungan, maka perlu dilakukan penataan dalam desain, bentuk, ukuran, struktur konstruksi dan tata letak reklame;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Penyelenggaraan Reklame.

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);

5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15).

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3.

Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.

4.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

6.

Penyelenggara Reklame adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

7.

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan/atau ketinggian bangunan yang ditetapkan.

8.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.

9.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin sewa pemanfaatan lahan untuk penyelenggaraan Reklame di atas sarana dan prasarana umum yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah dalam kurun waktu tertentu.

10.

Bangunan Reklame adalah media untuk menempatkan Reklame yang terdiri dari gelagar bidang Reklame berikut komponen struktur konstruksi yang memikulnya termasuk pondasi dan tiang.

11.

Tipologi Reklame adalah pengelompokan fisik Reklame yang meliputi desain, bentuk, ukuran, struktur konstruksi, bahan, dan warna.

12.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.

13.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

14.

Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

15.

Utilitas adalah Sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

16.

Persil adalah bidang tanah dengan ukuran tertentu, termasuk di dalamnya bangunan/gedung.

17.

Reklame Billboard adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dan plat besi/alumunium atau vinil atau bahan lain yang sejenisnya dengan memakai lampu penerangan/tidak dan menggunakan konstruksi tiang pada pipa besi dipasang pada suatu titik yang telah ditentukan.

18.

Reklame Videotron/Megatron/Large Elektronik Display (LED) adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

19.

Reklame Papan Nama adalah Reklame yang diselenggarakan untuk memperkenalkan, mengajukan, menguji atau mempromosikan nama usaha atau profesi, pemasangannya menempel di dinding bangunan atau berdiri sendiri dengan jenis konstruksi berbentuk neon box, neon sign atau tine plate.

20.

Reklame Papan Merek adalah Reklame yang diselenggarakan untuk memperkenalkan, mengajukan, menguji atau mempromosikan suatu merk produk dagang, pemasangannya menempel di dinding bangunan atau berdiri sendiri dengan jenis konstruksi berbentuk neon box, neon sign atau tine plate.

21.

Reklame Neon Box/Neon Sign/Large Elektronik Display (LED) adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik atau serat gelas (fiberglass) atau jenis visual atau yang sejenisnya, dengan rangka atau plat besi/alumunium serta diberi penerangan lampu neon pada bagian dalamnya.

22.

Reklame Baliho/Banner adalah Reklame yang diselenggarakan dari bahan kain, plastik, vinil dan sejenisnya yang disablon/dicetak, dengan peletakan menggunakan rangka besi atau alumunium dan bersifat tidak permanen.

23.

Reklame Layar atau Reklame kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya yang dipasang atau digantung horizontal/vertikal seperti bandir, umbul-umbul dan spanduk.

24.

Reklame melekat/stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.

25.

Reklame selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.

26.

Reklame Berjalan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan/ditempel pada kendaraan bermotor/tidak atau membawa Reklame secara berkeliling oleh orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersial.

27.

Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.

28.

Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

29.

Reklame Film/Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.

30.

Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

31.

Kawasan adalah ruang jalur Jalan dan/atau Persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik Reklame.

 

 

 

 

(1)

Setiap perencanaan penempatan Reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, tata letak dan penetapan titik Reklame, harus memperhatikan etika, estetika, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

(2)

Penentuan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat parsial atau masal.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penempatan dan penentuan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

(1)

Titik-titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat ditempatkan pada:

 

a.

Persil; dan/atau

 

b.

Sarana, Prasarana dan Utilitas.

(2)

Persil yang dapat dimanfaatkan untuk titik Reklame meliputi:

 

a.

Halaman atau Ruang Terbuka Hijau bangunan; dan/atau

 

b.

Bangunan.

 

 

 

 

Penataan Reklame diatur menurut:

a.

tempat;

b.

jenis;

c.

sifat;

d.

ukuran;

e.

konstruksi; dan

f.

kawasan.

 

 

 

(1)

Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terletak pada:

 

a.

Sarana, Prasarana dan Utilitas; atau

 

b.

di luar Sarana, Prasarana dan Utilitas.

(2)

Sarana, Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dapat dimanfaatkan untuk titik Reklame meliputi:

 

a.

jembatan penyeberangan orang;

 

b.

penerangan jalan umum;

 

c.

halte bus/pangkalan angkutan umum;

 

d.

ruang manfaat Jalan (taman);

 

e.

telepon umum;

 

f.

bus surat;

 

g.

tempat hiburan dan rekreasi;

 

h.

gelanggang olah raga;

 

i.

terminal dan stasiun Kereta Api;

 

j.

pasar;

 

k.

wc umum;

 

l.

gapura; dan

 

m.

tempat lainnya yang sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.

(3)

Di luar Sarana, Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dapat dimanfaatkan untuk titik Reklame terdiri atas:

 

a.

di dalam Persil; atau

 

b.

bangunan.

 

 

 

Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.

Reklame Billboard;

b.

Reklame Billboard jembatan penyeberangan orang;

c.

Reklame Videotron/Megatron/LED;

d.

Reklame Papan Nama;

e.

Reklame papan Merek;

f.

Reklame layar;

g.

Reklame melekat;

h.

Reklame selebaran;

i.

Reklame berjalan;

j.

Reklame udara;

k.

Reklame apung;

l.

Reklame suara;

m.

Reklame film/slide,

n.

Reklame teks berjalan; dan

o.

Reklame peraga.

 

 

 

(1)

Sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

 

a.

permanen; atau

 

b.

non permanen.

(2)

Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

 

a.

Reklame Billboard;

 

b.

Reklame papan;

 

c.

Reklame berjalan; dan

 

d.

Reklame Videotron/Megatron/LED.

(3)

Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

 

a.

Reklame Layar;

 

b.

Reklame Melekat/Stiker;

 

c.

Reklame Selebaran;

 

d.

Reklame berjalan;

 

e.

Reklame Udara;

 

f.

Reklame apung;

 

g.

Reklame suara;

 

h.

Reklame film/slide;

 

i.

Reklame teks berjalan; dan

 

j.

Reklame peraga.

 

 

 

Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

a.

Reklame kecil;

b.

Reklame sedang; atau

c.

Reklame besar.

 

 

 

Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:

a.

kaki tunggal;

b.

kaki ganda;

c.

rangka; atau

d.

menempel.

 

 

 

Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

a.

Kawasan bebas;

b.

Kawasan khusus;

c.

Kawasan selektif; dan

d.

Kawasan umum.

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tempat, jenis, sifat, ukuran, konstruksi, dan Kawasan untuk penataan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

(1)

Setiap penyelenggaraan Bangunan Reklame Billboard, videotron/megatron/LED, papan nama, papan merk, dan Reklame layar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memperhatikan Tipologi Reklame.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tipologi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

Penyelenggaraan Reklame wajib memenuhi persyaratan meliputi:

a.

keindahan, kepribadian dan budaya bangsa;

b.

tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan; dan

c.

harus sesuai dengan rencana tata ruang.

 

 

 

Penyelenggaraan Reklame Billboard, jembatan penyeberangan orang, megatron/videotron/LED. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Sampai dengan f, dengan ketentuan:

a.

konstruksi Reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh; dan

b.

konstruksi Reklame tidak boleh mengganggu pengguna Jalan maupun lalu lintas darat dan udara.

 

 

 

Penyelenggaraan Reklame papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf e, wajib memenuhi ketentuan:

a.

konstruksi Reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;

b.

konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya; dan

c.

konstruksi Reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara.

 

 

 

(1)

Penyelenggaraan Reklame layar dalam bentuk baliho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, wajib memenuhi ketentuan:

 

a.

ukuran Reklame layar harus mengikuti ukuran baliho baik kecil, sedang maupun besar;

 

b.

materi Reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil; dan

 

c.

Menggunakan bahan yang ramah lingkungan.

(2)

Penyelenggaraan Reklame layar dalam bentuk layar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, wajib memenuhi ketentuan:

 

a.

tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi Reklame jenis megatron dan jenis papan;

 

b.

tidak melintang di atas Jalan;

 

c.

materi Reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil; dan

 

d.

setelah jangka waktu pemasangan Reklame layar berakhir, media Reklame beserta konstruksinya harus dibongkar.

 

 

 

Penyelenggaraan Reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dilaksanakan dengan ketentuan tidak mengganggu lalu-lintas maupun kebersihan lingkungan.

 

 

 

Penyelenggaraan Reklame melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, hanya diperbolehkan pada bangunan gedung atau papan tempel yang disediakan pemerintah maupun swasta.

 

 

 

Penyelenggaraan Reklame kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, wajib memenuhi ketentuan:

a.

sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor;

b.

dilarang untuk Reklame jenis megatron; dan

c.

tidak mengganggu keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang kendaraan.

 

 

 

Penyelenggaraan Reklame udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, wajib memenuhi ketentuan:

a.

Tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan;

b.

Tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan sekitar lingkungan; dan

c.

Ketinggian Reklame udara yang bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada Kawasan yang akan dilintasi.

 

 

 

Penyelenggaraan Reklame film/slide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan.

 

 

 

Penyelenggaraan Reklame teks berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, diperbolehkan menempel pada Reklame permanen atau bangunan gedung.

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

(1)

Penyelenggara Reklame dapat merubah materi Reklame, kecuali Reklame yang bersifat non permanen.

(2)

Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.

(3)

Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.

(4)

Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

(1)

Penyelenggaraan Reklame pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

(1)

Setiap pemanfaatan titik untuk penyelenggaraan Reklame pada Sarana, Prasarana dan Utilitas dikenakan Pajak Reklame dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

(2)

Setiap pemanfaatan titik untuk penyelenggaraan Reklame di luar Sarana, Prasarana dan Utilitas dikenakan Pajak Reklame.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pajak Reklame dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah.

 

 

 

 

Setiap penyelenggaraan Reklame wajib memenuhi standar penyelenggaraan Reklame meliputi:

a.

Standar etik;

b.

Standar estetis;

c.

Standar teknis;

d.

Standar fiskal;

e.

Standar administrasi; dan

f.

Standar keselamatan.

 

 

 

Untuk keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, Bangunan Reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.

terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat dan memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia;

b.

rangka utama berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia;

c.

bentuk dan ukuran Reklame disesuaikan dengan ruang yang tersedia; dan

d.

sudut pandang Reklame menghadap arus kendaraan, membentuk sudut tertentu terhadap Jalan.

 

 

 

(1)

Konstruksi Bangunan Reklame wajib dirancang tidak membahayakan pengguna Jalan serta tidak merusak konstruksi dan bangunan pelengkap Jalan.

(2)

Konstruksi Bangunan Reklame dilarang berupa portal yang melintang di atas Jalan.

(3)

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, konstruksi dan instalasi listrik pada Bangunan Reklame wajib memenuhi peraturan teknis yang meliputi:

 

a.

Peraturan mengenai pembebanan bangunan;

 

b.

Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;

 

c.

Peraturan mengenai bahan bangunan;

 

d.

Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan

 

e.

Peraturan mengenai instalasi listrik.

(4)

Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam gambar kerja yang dilengkapi dengan perhitungan struktur konstruksi yang ditandatangani oleh ahli struktur bangunan.

(5)

Setiap Reklame yang wajib memiliki IMB, harus diasuransikan.

 

 

 

Penyelenggara Reklame wajib:

a.

memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi Reklame yang belum ada media Reklamenya;

b.

memasang plat, label atau tanda lain yang ditetapkan oleh Walikota;

c.

memelihara Reklame agar selalu dalam keadaan baik;

d.

membongkar Reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir; dan

e.

menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan Reklame.

 

 

 

Penyelenggara Reklame dilarang menempatkan Reklame pada:

a.

Persil milik pemerintah atau Pemerintah Daerah yang diperuntukkan untuk kantor pemerintahan maupun Kawasan pusat pemerintahan;

b.

pohon penghijauan/pelindung Jalan;

c.

rambu lalu lintas, tiang listrik, dan tiang telepon;

d.

lingkungan pendidikan dan tempat ibadah;

e.

badan sungai, danau dan saluran;

f.

dinding rumah dan/atau bangunan;

g.

pagar;

h.

jembatan sungai; dan/atau

i.

tempat lainnya.

 

 

 

 

(1)

Setiap Penyelenggara Reklame wajib memperoleh izin dari Walikota.

(2)

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara mengisi surat permohonan disertai kelengkapan persyaratan.

(4)

Walikota dapat mendelegasikan perizinan sebagaimana ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

Kewajiban memperoleh izin dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dikecualikan terhadap:

a.

Reklame pada media cetak dan media elektronik;

b.

Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang isinya semata-mata memuat nama atau informasi yang bersifat penyuluhan tanpa disertai muatan komersial;

c.

label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; dan

d.

memuat nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi tersebut.

 

 

 

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri atas:

a.

Izin penyelenggaraan Reklame permanen; dan

b.

Izin penyelenggaraan Reklame non permanen.

 

 

 

(1)

Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diberikan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(2)

Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan sebelum masa izin berakhir.

(3)

Apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka titik Reklame dapat dialihkan kepada Penyelenggara Reklame lainnya.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

(1)

Izin Penyelenggaraan Reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dengan ketentuan:

 

a.

untuk jenis Reklame baliho, Reklame layar dan Reklame peragaan diberikan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang; dan

 

b.

untuk jenis Reklame selebaran, Reklame melekat, Reklame layar, Reklame film dan Reklame udara diberikan untuk 1 (satu) kali acara penyelenggaraan.

(2)

Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan terlebih dahulu pada Pejabat yang berwenang untuk diberikan tanda pengesahan atau porporasi pada materi Reklame.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

(1)

Izin diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame:

 

a.

telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;

 

b.

telah melunasi Pajak Reklame.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

Masa berlaku Pajak Reklame sama dengan masa berlaku Izin.

 

 

 

(1)

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dicabut apabila:

 

a.

terdapat perubahan pada Reklame mengenai ukuran, konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;

 

b.

Penyelenggara Reklame tidak memelihara Reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;

 

c.

Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

 

d.

Reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan.

 

e.

Dialihkan kepada pihak lain;

 

f.

Terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau

 

g.

Keinginan sendiri Penyelenggara Reklame.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

Dalam rangka menjaga keindahan, Walikota berwenang melakukan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan Reklame.

 

 

 

(1)

Setiap penyelenggaraan Reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota, dan kelayakan konstruksi.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

(1)

Setiap penyelenggaraan Reklame dilakukan pengawasan terhadap kewajiban, keabsahan dan masa berlaku dokumen perizinan penyelenggaraan Reklame.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

Penertiban Reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan Reklame apabila:

a.

tidak memiliki izin;

b.

izin telah berakhir dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;

c.

Reklame tidak memiliki stiker atau tanda pelunasan pajak;

d.

terdapat perubahan pada Reklame, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;

e.

tata letak tidak sesuai pada titik Reklame yang telah ditetapkan;

f.

Tidak sesuai lagi dengan rekomendasi teknis konstruksi; dan/atau

g.

Tidak terawat dengan baik.

 

 

 

(1)

Dalam hal penyelenggaraan Reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, maka Penyelenggara Reklame wajib membongkar Bangunan Reklame.

(2)

Penyelenggara Reklame bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan pada saat melakukan pembongkaran Bangunan Reklame.

 

 

 

(1)

Apabila Penyelenggara Reklame tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) telah terlampaui, Walikota berwenang membongkar Bangunan Reklame.

(2)

Hasil pembongkaran Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah dan akan dilakukan pelelangan.

(3)

Mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembongkaran Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

Setiap penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 sampai dengan Pasal 20, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, dikenakan sanksi administratif berupa:

a.

pencabutan izin;

b.

pembongkaran dan/atau penurunan Reklame; dan/atau

c.

penghentian penyelenggaraan Reklame yang sedang berlangsung.

 

 

 

 

(1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang reklame dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;

 

h.

memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;

 

i.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

 

j.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;

 

k.

menghentikan penyidikan; dan

 

l.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

(1)

Setiap orang melanggar ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 31, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a.

permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang lama; atau

b.

izin Penyelenggaraan Reklame yang sudah diterbitkan berdasarkan ketentuan yang lama tetapi izin penggunaannya belum diterbitkan, berlaku ketentuan yang lama.

 

 

 

 

Dalam hal izin penyelenggaraan Reklame yang masa perizinannya telah berakhir dan/atau Reklame yang tidak memiliki izin penyelenggaraan Reklame, apabila termasuk dalam lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka tidak diberikan ganti rugi.

 

 

 

 

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

 

 

 

Peraturan Daerah ini diberlakukan sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

 

 

 

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 4 Juni 2013
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
Ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 4 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,
Ttd.
DUDUNG E. DIREDJA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 7

 

 

 

Peraturan Daerah ini pada pokoknya mengatur dua hal yaitu mengatur ketentuan tentang penyelenggaraan Reklame dan penataannya (tipologi) agar pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan estetika, keamanan dan kenyamanan lingkungan. Mengingat penyelenggaraan Reklame tidak hanya semata-mata terkait dengan pajak Reklame, tetapi terkait juga dengan penyelenggaraan Reklame, terutama menyangkut izin Reklame yang sesuai dengan tata ruang. Oleh karena itu pengaturan tentang izin Reklame dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan Reklame yang tertib, terarah dan terkendali dan sekaligus diharapkan tidak sampai mengganggu kepentingan masyarakat pada umumnya.

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan material yang meliputi antara lain tata cara perolehan izin, jenis Reklame, Tipologi Reklame, kewajiban dan larangan, pengendalian dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.

Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pajak beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Nilai Sewa Reklame.

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 44