Perda Kota Semarang Nomor: 4 Tahun 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa seiring dengan pertumbuhan perekonomian di Kota Semarang, maka akan mempengaruhi pertumbuhan jasa perhotelan dan sejenisnya termasuk jasa pelayanan kos, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel perlu ditinjau kembali;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

24.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

25.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 2);

26.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

27.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 37);

28.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);

29.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);

30.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan angka 2 dan angka 6 Pasal 1 diubah dan di antara angka 4 dengan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kota Semarang.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

3.

Walikota adalah Walikota Semarang.

 

4.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

4a.

Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

5.

Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

 

6.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

 

7.

Penyelenggara hotel adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

 

8.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara.

 

9.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

 

10.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

11.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

 

12.

Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak.

 

13.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

 

14.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

15.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

 

16.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

 

17.

Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

 

18.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

 

19.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.

 

20.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

21.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

 

22.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

 

23.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

 

24.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

 

25.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

26.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

 

Termasuk dalam pengertian Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

 

a.

hotel;

 

 

b.

bumi perkemahan;

 

 

c.

persinggahan karavan;

 

 

d.

vila;

 

 

e.

pondok wisata; dan

 

 

f.

akomodasi lainnya yang sejenis, yang meliputi:

 

 

 

1)

Motel;

 

 

 

2)

Losmen (Home Stay);

 

 

 

3)

Hostel;

 

 

 

4)

Gubuk Pariwisata, Resor Wisata, Hunian Wisata, Cottage, Guest House, dan sejenisnya;

 

 

 

5)

Wisma Pariwisata termasuk Wisma Pariwisata Remaja;

 

 

 

6)

Pesanggrahan dan sejenisnya;

 

 

 

7)

Rumah Penginapan termasuk Penginapan Remaja dan sejenisnya; dan

 

 

 

8)

Rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar baik yang menyatu maupun secara terpisah di wilayah Daerah, yang dimiliki orang pribadi atau badan dengan ketentuan:

 

 

 

 

a)

Dimiliki oleh 1 (satu) orang/1 (satu) badan; atau

 

 

 

 

b)

Dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang dalam keluarga yang namanya tercantum dalam 1 (satu) Kartu Keluarga serta belum ada pemisahan harta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Fasilitas olahraga atau hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas olahraga atau hiburan yang disediakan dan dikelola oleh hotel untuk tamu hotel yang meliputi pusat kebugaran (fitness centre), kolam renang, tenis, squash, billiar, karaoke, diskotik, pub, kafe, bar dan sejenisnya.

 

(2)

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan persewaan ruangan di hotel.

 

Persewaan ruangan di hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan oleh pihak hotel, antara lain:

 

 

a.

ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel yang meliputi resepsi perkawinan, rapat-rapat, pertemuan, dan sejenisnya; dan

 

 

b.

ruangan yang digunakan untuk perkantoran, drug store, salon, dan sejenisnya.

 

(3)

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

 

a.

jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

 

 

b.

jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga keagamaan dan berada di lingkungan lembaga tersebut;

 

 

c.

jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

 

 

d.

jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) kecuali tarif pajak untuk pondok wisata dan kos ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 20 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota atau Pejabat berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.

 

(2)

Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan Daerah khususnya Investasi dan Promosi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

 

(3)

Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal wajib Pajak mengalami Force Majeure.

 

Keringanan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap jasa pelayanan hotel untuk Korps Diplomatik yang memiliki Kartu Tanda Pengenal atas penggunaan ruangan, kamar hotel maupun yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran/rumah makan yang satu manajemen dengan hotel berdasarkan asas timbal batik.

 

(4)

Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Mei 2018
WALIKOTA SEMARANG,
ttd.
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Mei 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,
ttd.
AGUS RIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 4

 

 

 

Pajak daerah merupakan salah satu potensi pendapatan daerah. Pajak daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang saat ini terjadi di Kota Semarang dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan keadilan bagi subjek pajak. Perkembangan kegiatan usaha hotel dan penginapan yang sejenisnya cukup pesat terutama pembangunan dan usaha persewaan rumah kos yang pengusahaannya seperti layaknya hotel sehingga perlu diatur ke dalam ketentuan pajak Hotel.

 

Ketentuan pajak bagi usaha persewaan rumah kos dikenakan terhadap persewaan sebagaimana layaknya hotel. Hal ini untuk menjamin keadilan bagi pengusaha hotel dan menciptakan keadilan dalam mendukung potensi investasi di Kota Semarang. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel perlu ditinjau kembali.

 

 

 

Pasal I

Pasal II

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 126