Perda Kota Pekalongan Nomor: 13 Tahun 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan dalam rangka memberikan landasan hukum optimalisasi pelayanan pasar telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

b.

bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah , Djawa Baratdan Daerah Istimewa Djogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 40);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah, angka 10 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kota Pekalongan.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

3.

Walikota adalah Walikota Pekalongan.

 

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

 

5.

Dinas adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang Pasar di Kota Pekalongan.

 

6.

Kepala Dinas adalah Kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang Pasar di Kota Pekalongan.

 

7.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

8.

Orang Pribadi adalah orang perseorangan.

 

9.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

10.

Dihapus.

 

11.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

 

12.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

 

13.

Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran toko, kios dan atau los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

 

14.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar.

 

15.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

 

16.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

 

17.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

 

18.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

19.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

20.

Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

 

21.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, luas, jenis, dan klasifikasi pasar yang digunakan.

 

(2)

Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

 

a.

pasar tipe I;

 

 

b.

pasar tipe II;

 

 

c.

pasar tipe III; dan

 

 

d.

pasar tipe IV.

 

(3)

Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut di wilayah tempat pelayanan pasar diberikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Oktober 2017
Plt.WALIKOTA PEKALONGAN
WAKIL WALIKOTA,
ttd.
M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
SRI RUMININGSIH

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu obyek retribusi jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum.

 

Beberapa perubahan pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini meliputi:

 

a.

penyesuaian tarif dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian;

 

b.

penyesuaian klasifikasi pasar berdasarkan SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat, berdasarkan Pasal 3 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan meningkatkan penggunaan SNI.

 

Dengan adanya beberapa perubahan dimaksud, perlu mengubah Perda tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini sehingga dapat menjadi landasan hukum dalam pemungutan retribusi dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekalongan.

 

 

 

 

 

Pasal I

 

 

 

Pasal II