Perda Kota Jayapura Nomor: 14 Tahun 2001

 

 

 

 

 

a.

bahwa di Kota Jayapura masih banyak dijumpai Anggota Masyarakat berpendapatan Rendah/Golongan Ekonomi Lemah yang bergerak/melakukan usaha sebagai Pedagang Kaki Lima dengan mempergunakan Fasilitas Pertokoan Umum terbuka di luar Bangunan Pasar dan Pertokoan, sehingga dipandang perlu untuk ditertibkan;

b.

bahwa guna mewujudkan Kota Jayapura sebagai Kota yang Bersih, Rapih, Indah, Manusiawi, Aman dan Nyaman, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Jayapura;

c.

bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura.

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 63);

3.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3499);

4.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115);

6.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);

7.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);

10.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah;

11.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12.

Keputusan Menteri Dalam Negeri 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

14.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

15.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Nomor 21/DPRD-KOTA/PRP/2001 tentang Persetujuan terhadap 14 (Empat Belas) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Jayapura.

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

3.

Walikota ialah Walikota Jayapura.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.

5.

Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di Daerah Kota Jayapura.

6.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura.

7.

Dinas Ketentraman dan Ketertiban adalah Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura.

8.

Fasilitas Umum Perkotaan adalah Jalan, Air, Saluran, Gang, Drainase, Tempat Pembuangan Sementara, Tempat Pembuangan Akhir, Trotoar, Instalasi Air Limbah, Telepon, Jaringan Listrik dan Taman.

9.

Pedagang Kaki Lima adalah Mereka yang dalam melakukan usaha menggunakan sarana dan/atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan atau berpindah-pindah menggunakan Fasilitas Umum Perkotaan yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya.

10.

Penataan adalah setiap langkah atau usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima.

11.

Izin adalah Izin yang dikeluarkan oleh Walikota Jayapura.

12.

Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura.

 

 

 

 

 

(1)

Obyek adalah Kegiatan/Usaha Pedagang Kaki Lima pada Tempat-tempat Umum atau Fasilitas Umum Perkotaan di Wilayah Kota Jayapura.

(2)

Subyek adalah Orang atau Pedagang Kaki Lima yang melakukan Usaha di Tempat-tempat Umum atau Fasilitas Umum Perkotaan Wajib membayar Retribusi Kebersihan Kota.

 

 

 

 

 

(1)

Pengaturan dan penunjukan tempat-tempat usaha untuk Pedagang Kaki Lima di Kota Jayapura ditetapkan oleh Walikota.

(2)

Pengaturan dan penunjukan dan/atau penempatan tempat-tempat usaha Pedagang Kaki Lima dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi lokasi milik dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta.

(3)

Penunjukan lokasi milik dan/atau yang dikuasai oleh Swasta dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan yang bersangkutan.

(4)

Untuk menggunakan Fasilitas Umum Perkotaan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, para Pedagang Kaki Lima, harus mendapat Izin terlebih dahulu dari Walikota.

(5)

Dalam menempatkan Pedagang Kaki Lima dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Walikota dapat mempertimbangkan kepentingan-kepentingan Sosial, Ekonomi, Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan Lingkungan sekitarnya.

 

 

 

 

 

Untuk kepentingan pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima, maka Walikota memberikan pembinaan berupa Bimbingan dan Penyuluhan.

 

 

 

 

Dalam hal-hal tertentu untuk kepentingan umum Pemerintah Kota Jayapura, maka tempat yang telah digunakan oleh Pedagang Kaki Lima untuk berjualan sewaktu-waktu dapat dipindahkan tanpa ganti rugi dan/atau dengan perjanjian bersyarat.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Pedagang Kaki Lima yang menggunakan Fasilitas Umum Perkotaan dikenakan Retribusi Pedagang Kaki Lima.

(2)

Besarnya Retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan setiap kali berjualan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini dipungut oleh Petugas Pemungut pada Dinas Pendapatan Daerah.

(2)

Hasil Pungutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

 

 

 

 

 

Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan Hukuman Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;

 

g.

Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(4)

Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

 

 

 

 

Ditetapkan di JAYAPURA
pada tanggal 31 Agustus 2001
WALIKOTA JAYAPURA
CAP/TTD.
Drs. M. R. KAMBU, M.Si

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 31 Agustus 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
CAP/TTD.
Drs. T. H. PASARIBU, M. Si

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2001 NOMOR 73

 

 

 

Bahwa guna mewujudkan Kota Jayapura sebagai Kota yang Bersih, Rapih, Indah, Manusiawi, Aman, Nyaman dan Tertib, maka dipandang perlu mengadakan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima sehingga para Pedagang Kaki Lima tidak berjualan di tempat atau lokasi yang dapat mengganggu arus lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki.

Oleh karena itu Peraturan Daerah ini dibuat sebagai Dasar Hukum di dalam melakukan pembinaan, pengaturan, penertiban dan pemungutan Retribusi Daerah terhadap para Pedagang Kaki Lima yang berjualan/berdagang menggunakan Fasilitas Umum Perkotaan.

 

 

 

Pasal 1 s/d Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4 s/d Pasal 11