Perda Kota Jambi Nomor: 8 Tahun 2015

 

 

a.

bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pungutan retribusi daerah dengan prinsip yang baik dan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan retribusi;

b.

bahwa struktur dan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kota Jambi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan wajib membayar retribusi.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

 

(3)

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

 

(1)

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

2.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

(1)

Retribusi tindakan Gawat Darurat adalah sesuai dengan daftar tarif tindakan Gawat Darurat;

 

(2)

Tindakan Gawat Darurat yang tidak terdapat pada daftar tarif tindakan Gawat Darurat tetapi terdapat pada daftar tarif tindakan di rawat inap atau rawat jalan, retribusinya disamakan dengan tarif yang terdapat di rawat inap kelas II atau Rawat Jalan.

 

3.

Ketentuan Pasal 25 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat 2 (dua) sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut:

 

(2)

khusus untuk pemakaian gedung yang digunakan bersama oleh beberapa badan usaha untuk tarif retribusi dibayarkan oleh dan dibebankan kepada penanggung jawab/pengelola gedung, untuk satu gedung tersebut.

 

(3)

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

 

(1)

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

4.

Pasal 26 dihapus

 

5.

Pasal 27 dihapus

 

6.

Pasal 28 dihapus

 

7.

Pasal 29 dihapus

 

8.

Pasal 30 dihapus

 

9.

Pasal 31 dihapus

 

10.

Pasal 32 dihapus

 

11.

Ketentuan Pasal 44 ditambah huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

 

12.

Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, luas ukuran dan jangka waktu pemakaian serta kelas pasar yang digunakan.

 

(2)

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

 

13.

Ketentuan Pasal 65 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif jasa pemeriksaan/pengecekan digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.

 

(2)

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

 

14.

Ketentuan Pasal 71 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.

 

(2)

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

 

15.

Ketentuan pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

 

 

 

(1)

Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan:

 

 

a.

Tingkat penggunaan jasa yang dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan;

 

 

b.

Tarif retribusi yang didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan.

 

(2)

besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus RPMT = TP x TR.

 

(3)

keterangan rumus RPMT = TP x TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

 

a.

TP adalah tingkat penggunaan jasa;

 

 

b.

TR adalah tarif retribusi; dan

 

 

c.

RPMT adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

 

(4)

ketentuan mengenai tata cara penghitungan, indikator tingkat penggunaan jasa dan penetapan besaran satuan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

 

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 28 Desember 2015
WALIKOTA JAMBI,
ttd.
SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal, 28 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,
ttd.
DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 8