Perda Kota Denpasar Nomor: 24 Tahun 2011

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan diperlukan dukungan pembiayaan melalui pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

b.

bahwa pengaturan mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

c.

bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diatur dengan Peraturan Daerah;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Kota adalah Kota Denpasar.

2.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.

3.

Walikota adalah Walikota Denpasar.

4.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Kota Denpasar sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar.

5.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang­-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

6.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

8.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

9.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

10.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
 

Dengan nama Retribusi dikenakan pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi berupa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

(2)

Pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

 

b.

pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan

 

c.

penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(3)

Dikecualikan sebagai objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

 

 

 

 

Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota merupakan subjek Retribusi.

 

 

 

 

 

Retribusi yang dikenakan atas pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

 

 

 

 

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian alas pelayanan bersangkutan.

 

 

 

 

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3)

Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Retribusi terhutang dipungut di Wilayah Kota Denpasar.

 

 

 

 

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN PEMBAYARAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
 

(1)

Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang.

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2)

Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

(4)

Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penetapan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
 

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
 

(1)

Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

(2)

Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(3)

Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(4)

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penagihan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan surat teguran; dan

 

b.

ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

(5)

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

BAB XII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK RETRIBUSI DAN SANKSI ADMINISTRATIF
 

(1)

Atas permohonan Wajib Retribusi, Walikota dapat memberi:

 

a.

keringanan;

 

b.

pengurangan; dan

 

c.

pembebasan;

 

atas pokok Retribusi dan/atau sanksi administratif.

(2)

Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

(3)

Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

 

 

 

 

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
 

(1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

d.

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan; dan/atau

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­-undangan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
 

(1)

Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Kebersihan di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 10) sepanjang mengatur Retribusi Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

 

 

 

 

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2011
WALIKOTA DENPASAR,
ttd.
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
ttd.
RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 24

 

 

 

 

 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

 

Undang-Undang tersebut, yang merupakan pelaksanaan Pasal 18 ayat (7) Undang­-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan pelaksanaan Retribusi Daerah di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

 

Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis pungutan. Mengenai pungutan, Undang­-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang­-Undang.

 

Untuk pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa di Daerah, Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang ini mengatur tiga golongan Retribusi Daerah, yakni: 1. Retribusi Jasa Umum, 2. Retribusi Jasa Usaha, dan 3. Retribusi Perizinan Tertentu.

 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang merupakan golongan Retribusi Jasa Umum, selama ini di Kota Denpasar diatur dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Kebersihan di Kota Denpasar. Peraturan Daerah ini telah tidak sesuai dengan kebijakan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang­-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah yang bersangkutan perlu diganti.

 

Untuk keperluan itu, Pemerintahan Kota Denpasar membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas, dengan memperhatikan potensi daerah.

 

Adapun tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan persampahan/kebersihan.

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 24