Perda Kota Banjarmasin Nomor: 9 Tahun 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk menjabarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan serta bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari PAD, memberikan peluang untuk meningkatkan PAD melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b.

bahwa untuk pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan atau alat-alat besar milik Pemerintah Kota, agar berdampak positif, berdayaguna dan berhasilguna;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2);

11.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

12.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

13.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Banjarmasin;

2.

Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Kota Banjarmasin;

3.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

4.

Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

5.

Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

6.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah;

7.

Kekayaan daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan dikuasai Daerah, Baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;

8.

Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

9.

Masa retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah;

10.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar;

11.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;

12.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

13.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;

14.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

15.

Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

16.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;

17.

Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan milik daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:

 

a.

Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Kota;

 

b.

Pemakaian alat-alat bina marga milik Pemerintah Kota;

 

c.

Pemakaian lapangan Olahraga milik Pemerintah Kota;

 

d.

Pemakaian kendaraan milik Pemerintah Kota.

(2)

Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian mobil unit kebakaran milik Pemerintah Kota.

 

 

 

 

 

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

 

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh pendapatan yang layak sebagaimana pendapatan yang pantas diterima.

 

 

 

 

 

(1)

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.

(2)

Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga yang berlaku sewaktu-waktu dapat berubah dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(3)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Kota:

 

 

 

b.

Pemakaian Alat-alat Bina marga Milik Pemerintah Kota

 

 

 

c.

Pemakaian Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota

 

 

d.

 

1.

 

 

 

 

2.

Ambulance dengan tujuan:

 

 

 

a.

Dalam Kota sebesar Rp75.000,- (Tujuh puluh Lima Ribu Rupiah);

 

 

 

b.

Luar Kota sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah)/per kilometer.

 

 

3.

Kapal Wisata

 

 

 

a)

Rute Pulau kembang, Pasar Terapung dikenakan jasa/sewa kapal sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah);

 

 

 

b)

Rute Pulau kembang, pasar Terapung dan Jembatan Barito dikenakan jasa/sewa kapal sebesar Rp350.000,- (Tiga ratus Lima puluh Ribu Rupiah);

 

 

 

c)

Rute paket kuliner keliling Kota Banjarmasin (soto Yana-Yani, soto Bang Amat) dikenakan jasa/sewa kapal sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah);

 

 

 

d)

Rute carter acara keluarga (kawinan, ultah, syukuran, dan lain-lain) selama 1 (satu) hari dikenakan biaya jasa/sewa kapal sebesar Rp500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah).

Truck dikenakan tarif per hari sebesar Rp250.000,-

Speedboat dikenakan tarif per hari sebesar Rp500.000,- tanpa BBM

 

Pemakaian tenda milik Pemerintah Kota dikenakan tarif sebesar Rp250.000,-/tenda 4X6m (empat kali enam meter);

 

Pemakaian air guci milik Pemerintah Kota dikenakan tarif sebesar Rp200.000,-;

 

 

 

 

 

Dalam rangka penunjang kegiatan operasional kapal wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diberikan biaya operasional yang dianggarkan dalam APBD.

 

 

 

 

 

(1)

Khusus untuk keperluan/kegiatan yang bersifat sosial, pendidikan dan atau keagamaan izin pemakaiannya akan diatur tersendiri oleh Walikota.

(2)

Untuk pemakaian gedung, bus, ambulance untuk keperluan sebagaimana tercantum pada ayat (1), dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari masing-masing tarif yang tercantum pada Pasal 8 ayat (3).

 

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

 

 

 

 

 

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Kontrak Hak Pemakaian.

 

 

 

 

 

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi mengisi SPdORD.

(2)

SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.

(3)

Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Penetapan retribusi berdasarkan SPdORD dengan menerbitkan SKRD.

(2)

SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh petugas yang ditunjuk untuk itu.

(3)

Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

 

(1)

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi;

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3)

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3)

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan.

(5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2)

Walikota dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas) hari.

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mencicil karena bencana alam dan kerusuhan.

(3)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2)

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkan surat teguran, atau

 

b.

Ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan;

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2)

Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3)

Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini, seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Kota jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

(2)

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Sewa Lapangan Olah Raga Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dan Peraturan Daerah 12 Tahun 1996 tentang Sewa Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 30 Mei 209

WALIKOTA BANJARMASIN,

ttd

H.A.YUDHI WAHYUNI

 

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 7 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

ttd

H. DIDIT WAHYUNIE

 

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2009 NOMOR 9