Perda Kabupaten Sleman Nomor: 10 Tahun 2013

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1050 Nomor 44);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5072);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Sleman.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Sleman.

4.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.

5.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sleman.

6.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

7.

Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah dengan bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis, dan/atau tenaga lain yang ditunjuk oleh Direktur yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.

8.

Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh rumah sakit yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

9.

Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan rehabilitasi.

10.

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.

11.

Tarif pelayanan kesehatan kelas III yang selanjutnya disebut tarif pelayanan kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan kelas III yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

12.

Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit Umum Daerah untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

13.

Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit Umum Daerah untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur diruang rawat inap.

14.

Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan darurat medik yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.

15.

Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.

16.

Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.

17.

Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.

18.

Tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.

19.

Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakan diagnosis dan terapi.

20.

Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.

21.

Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisiotherapi, therapy akupasional, therapy wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta Rehabilitasi lainnya.

22.

Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.

23.

Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi Gizi, Physiotherapi, Psikologi, Farmasi, Konsultasi lainnya, dan Visite Dokter yang dilakukan di rawat jalan dan rawat inap.

24.

Keterangan Medik adalah keterangan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan yang ditemukan pada pasien oleh tenaga medis pada saat pemeriksaan berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang sebenar-benarnya atas permintaan pasien atau keluarga serta permintaan pejabat yang berwenang.

25.

Pemulasaraan jenazah adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan atau perawatan jenazah, konvervasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.

26.

Mobil Jenazah adalah kendaraan khusus untuk membawa jenazah.

27.

Mobil Ambulans adalah kendaraan khusus yang dilengkapi petugas dan peralatan kesehatan.

28.

Asuhan keperawatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat secara mandiri atau berkolaborasi selama 24 jam dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien.

29.

Unit Cost (biaya satuan) adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan untuk sebuah produk pelayanan kesehatan rumah sakit.

30.

Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.

31.

Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan yang ditemukan pada pasien atau korban oleh tenaga medis pada saat pemeriksaan berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang sebenarnya atas permintaan penyidik untuk kepentingan hukum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis pelayanan kesehatan terdiri dari:

 

a.

rawat jalan dan rawat darurat;

 

b.

rawat inap dan perawatan khusus;

 

c.

tindakan medik dan terapi non operatif;

 

d.

tindakan medik dan terapi operatif;

 

e.

tindakan medik gigi dan mulut;

 

f.

pemeriksaan laboratorium/patologi klinik/patologi anatomi;

 

g.

pemeriksaan radiologi;

 

h.

elektro medik;

 

i.

rehabilitasi medik;

 

j.

pelayanan farmasi;

 

k.

pemulasaraan jenazah;

 

l.

mobil ambulans dan mobil jenazah;

 

m.

hemodialisa;

 

n.

surat keterangan medik.

(2)

Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh RSUD sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelayanan Rumah Sakit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD dikenakan tarif pelayanan kesehatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengenaan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada:

 

a.

jenis pelayanan yang diperoleh;

 

b.

jenis alat yang digunakan;

 

c.

jenis tindakan medis; dan

 

d.

biaya farmasi.

(2)

Biaya farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku, dengan ketentuan:

 

a.

biaya farmasi untuk obat ditambah 20% (dua puluh persen) dari harga pembelian obat, kecuali diatur lain peraturan perundang-undangan; dan

 

b.

biaya farmasi untuk alat kesehatan habis pakai ditambah 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian alat kesehatan habis pakai.

(3)

Besaran tarif pelayanan kesehatan kecuali biaya farmasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif pelayanan kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3)

Penetapan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran tarif pelayanan kesehatan dilakukan secara tunai/lunas.

(2)

Pembayaran tarif pelayanan kesehatan dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Pembayaran tarif pelayanan kesehatan dilakukan setelah pasien memperoleh pelayanan kesehatan, kecuali diatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran tarif pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan berdasarkan permohonan dari pemohon dengan mempertimbangkan kemampuan membayar pemohon.

(2)

Pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk mengurangi atau membebaskan tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

RSUD dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang biayanya ditanggung oleh pihak penjamin.

(2)

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perjanjian kerja sama antara RSUD dengan pihak penjamin, atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penerimaan RSUD dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan, merupakan pendapatan RSUD yang tidak dapat dijadikan pendapatan Pemerintah Daerah.

(2)

Penerimaan RSUD dimaksud pada ayat (1) digunakan secara langsung untuk biaya operasional RSUD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan kesehatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pasien yang telah memperoleh pelayanan kesehatan dan masih mendapatkan perawatan di RSUD sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dikenakan tarif sesuai dengan tarif yang diberlakukan sebelum Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 September 2013
BUPATI SLEMAN,
Cap/ttd.
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 September 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,
Cap/ttd.
SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI C

 

 

 

 

 

 

 

Rumah Sakit Umum Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

 

Rumah Sakit Umum Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan mengenakan tarif pelayanan kesehatan bagi pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan. Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah didasarkan pada jenis pelayanan yang diperoleh, jenis alat yang digunakan, dan tingkat kesulitan. Sedangkan untuk tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan berdasarkan satuan tarif dari setiap jasa pelayanan kesehatan dan jasa sarana ditambah biaya farmasi.

 

Berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Tarif pelayanan kesehatan kelas III pada rumah sakit umum daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah.

 

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 73